Mengapa tumbuh kodifikasi hukum dan unifikasi hukum? Adalah untuk mengatasi tidak adanya kepastia... more Mengapa tumbuh kodifikasi hukum dan unifikasi hukum? Adalah untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di suatu negara. Di Indonesia, sebelum adanya kodifikasi atau hukum nasional yang berlaku adalah hukum adat. Menurut V. Vollenhoven di Indonesia terdapat 19 macam masyarakat hukum adat atau rechtsgemeenschappen. Tiap-tiap rechtsgemeenschap memiliki hukum adatnya sendiri yang berbeda dengan hukum adat di rechtsgemeenschap yang lain, sehingga bagi keseluruhan wilayah Indonesia tidak ada kesatuan dan kepastian hukum.
terlepas daripada adanya sangsi, secara sadar atau tidak pada umumnya orang mentaati hukum yang a... more terlepas daripada adanya sangsi, secara sadar atau tidak pada umumnya orang mentaati hukum yang ada. Persoalan ketaatan pada hukum telah menimbulkan berbagai teori dan aliran pendapat atau mazhab mazhab dalam Ilmu Pengetahuan Hukum.
manusia adalah mahluk sosial (zoon politicon) dimana manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berm... more manusia adalah mahluk sosial (zoon politicon) dimana manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bermasyarakat. didalam masyarakat terdapat paguyuban, didalam paguyuban ada hukum yang mengatur. sehingga tidak heran jika manusia harus mengetahui hukum, karena hukum bersifat mengatur dan menata masyarakat.
Di Indonesia lelang masih merupakan suatu kegiatan yang jarang dipergunakan secara sukarela oleh ... more Di Indonesia lelang masih merupakan suatu kegiatan yang jarang dipergunakan secara sukarela oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia masih memiliki stigma yang negatif terhadap lelang disebabkan mereka mempunyai pemikiran bahwa lelang selalu berkaitan dengan eksekusi pengadilan, walaupun dalam kenyataannya hal itu tidak dapat dipungkiri karena sebagian besar lelang dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam berperkara. Lembaga lelang di Indonesia bukan hanya sebagai lembaga eksekusi pengadilan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lembaga ini untuk melakukan lelang secara sukarela, yaitu lelang diluar eksekusi, sebagai salah satu cara penjualan barang selain penjualan yang biasa terjadi. Pada kenyataannya lelang secara sukarela kurang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan alasan masyarakat Indonesia masih banyak yang mrmiliki anggapan bahwa barang barang bergerak yang di lelang, dalam kondisi yang rusak dan pembeli merasa seperti membeli barang didalam karung. Kekurang tahuan masyarakat mengakibatkan apa yang diharapkan pemerintah yaitu agar masyarakat memanfaatkan lembaga lelang kurang tercapai dan mengakibatkan kebaikan atau manfaat lelang tidak dapat pula dirasakan oleh masyarakat. Lelang atau penjualan dimuka umum, memberikan beberapa manfaat atau kebaikan dibandingkan dengan penjualan yang lainnya yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga yang tinggi dan memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, dengan pertimbangan tersebut diatas, serta untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, sementara peraturan yang sudah ada yaitu PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dianggap tidak sesuai lagi, maka tepatnya tanggal 26 Juli 2013 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013, yang efektif berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan tepatnya tanggal 6 Oktober 2013.Di dalam peraturan dimaksud muncul hal-hal baru yang selama ini belum diatur, selebihnya adalah berisi penegasan dan cascading dari aturan yang sudah ada. Hal baru yang diatur di dalam PMK Nomor 106/PMK.06/2013 sekaligus menjadi maskot perubahan di dalam sejarah lelang di Indonesia adalah terkait adanya aturan yang memperbolehkan peserta lelang untuk melakukan penawaran lelang dengan menggunakan email dan ataupun menggunakan aplikasi internet. Dalam memberikan penawaran lelangdengan menggunakan email atau aplikasi internet maka kehadiran peserta lelang di tempat lelang tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, sejak diberlakukannya aturan baru tersebut maka penawaran lelang tidak lagi di batasi oleh jarak, waktu, dan tempat tertentu lelang. kata kunci :lelang, PMK, Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Potential conflicts in Bali island, especially in Desa Pakraman (villager communities in Bali), a... more Potential conflicts in Bali island, especially in Desa Pakraman (villager communities in Bali), apparently after Undang- Undang R.I Nomor 22 tahun 1999 the turn of act Undang-Undang R.I Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, must be recognize that local regulations and respect the right of origin and customs of the villages. More over the Regulations have been Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan Lembaga Adat concerning indigenous Desa Pakraman and Institutions Given the events in Bali since the Indonesia reform 1998, villagers in Bali at this time are often in conflict, compared with the previous era, the conflict in the form of village conflicts (internal conflict) and conflicts among villages. conflict village office previously almost unheard of back also appear. Desa Pakraman looks outside looks so beautiful serene turns in a lot of potential internal conflicts among communities, especially in Desa Pakraman Tabola. Sidemen - Karangasem. Existence Desa Pakraman in the know through legal standing and forms of institutional as well as changes in leadership struggles Desa Pakraman Tabola as well as changes in the institutional structure, while the conflict in the Desa Pakraman Tabola a very famous with indigenous conflict in a short time brought hightension and worrying indigenous communities located in the Sidemen area. Causes the conflict are involves a Local Government, Village Head Office and Prajuru Desa Pakraman contained in Desa Pakraman Tabola, Sidemen, Karangasem. The reality of the conflict are a conflict PDAM (water sources), Conflict indigenous about customary lands and traditional market in Tabola. The custom of a series of conflicts, the settlement reached by Paruman (deliberation) which is then written in the minutes Paruman as the highest decision in resolving the problem in accordance with awig awig Desa Pakraman are represented by Bendesa (Leader/Policy Maker) Pakraman village.
Keywords: Existence, Common Law, Conflict, Resolution, Pakraman Vilage.
Kejahatan tidak pernah memandang umur, jenis kelamin, suku dan agama. Dengan berbagai macam tipu ... more Kejahatan tidak pernah memandang umur, jenis kelamin, suku dan agama. Dengan berbagai macam tipu daya para pelakunya berusaha memperdayai korbannya dengan iming-iming yang menggiurkan sehingga para korban seperti terhipnotis untukmengikuti keinginan rencana jahat para pelaku, yang mana para pelaku teroganisir dengan rapi, disamping itu untuk memudahkan merekrut mangsanya sebagai wadahnya adalah berbadan hukum (PT, CV, yayasan dan lain-lain) baik badan hukum legal maupun ilegal.
Fenomena perdagangan orang di Indonesia sejak krisis yang lalu, kini semakin meningkat. Tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan dibeberapa wilayah sektor informal, termasuk kerja domestik dan mempelai pesanan (kawin kontrak, kawin mud’ah). hal tersebut terjadi karena faktor perekonomian di Indonesia yang semakin merosot. Tidak adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, harga barang barang kebutuhan pokok melonjak drastis namun pendapatan per kapita masyarakat tetap.
kunci : perdagangan orang, perempuan dan anak, perekonomian
Perolehan Pajak dari BPHTB pelaksanaannya diserahkan kepada kantor Notaris, dalam kedudukanya sel... more Perolehan Pajak dari BPHTB pelaksanaannya diserahkan kepada kantor Notaris, dalam kedudukanya selaku PPAT juga berperan meningkatkan perolehan pajak dari BPHTB erkaitan dengan aktanya, jurnal yang berjudul "Peran Notaris selaku PPAT dalam Penerapan Sistem Self Assessmen pada Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris Berkaitan dengan akta yang di buatnya. Rumusan masalah, bagaimana peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris oleh Notaris selaku PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan cara mengatasinya. Metode penelitian yuridis empiris, untuk menganalisa secara kualitatif, spesifikasi penulisan deskriptif analisis, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan pengumpullan data primer dan sekunder, teknik analisis data deskriptif kualitatif, setelah data terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya dianalisis, ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitihan pada Peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris berkaitan dengan akta yang dibuatnya, diharapkan notaris selaku PPAT berperan aktif mensyaratkan pembayaran BPHTB dalam melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris oleh Notaris selaku PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya: a) kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai peraturan BPHTB yang terus berkembang; b) data NJOP tahun terakhir belum dikeluarkan bila jual beli dilakukan pada awal tahun; c) Jual beli dibawah tangan maupun pembagian warisan yang belum dikenakan BPHTB atas tanah yang belum bersertipikat tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah : a) membuat program sosialisasi setiap tahun dan penyerahan SPPT PBB ke Pemerintahan daerah; b) mencetak lebih awal SPPT PBB pada awal tahun dan segera membagikannya c) perlu diadaka koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mengada an program prona. Kata Kunci : Notaris selaku PPAT, Sistem Self Assessment, BPHTB, Hibah Waris
Dalam rangka mengintegrasikan ekonomi dan keuangan ASEAN dalam koridor MEA 2015, aliran modal mer... more Dalam rangka mengintegrasikan ekonomi dan keuangan ASEAN dalam koridor MEA 2015, aliran modal merupakan salah satu pilar yang secara bertahap diliberalisasi untuk mendukung kebebasan arus pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga terdidik, dan modal. pajak negara merupakan salah satu faktor terpenting untuk mencermati kesiapan Indonesia menyongsong MEA 2015.
kata kunci : pajak, masyarakat ekonomi Asean (MEA)
Mengapa tumbuh kodifikasi hukum dan unifikasi hukum? Adalah untuk mengatasi tidak adanya kepastia... more Mengapa tumbuh kodifikasi hukum dan unifikasi hukum? Adalah untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di suatu negara. Di Indonesia, sebelum adanya kodifikasi atau hukum nasional yang berlaku adalah hukum adat. Menurut V. Vollenhoven di Indonesia terdapat 19 macam masyarakat hukum adat atau rechtsgemeenschappen. Tiap-tiap rechtsgemeenschap memiliki hukum adatnya sendiri yang berbeda dengan hukum adat di rechtsgemeenschap yang lain, sehingga bagi keseluruhan wilayah Indonesia tidak ada kesatuan dan kepastian hukum.
terlepas daripada adanya sangsi, secara sadar atau tidak pada umumnya orang mentaati hukum yang a... more terlepas daripada adanya sangsi, secara sadar atau tidak pada umumnya orang mentaati hukum yang ada. Persoalan ketaatan pada hukum telah menimbulkan berbagai teori dan aliran pendapat atau mazhab mazhab dalam Ilmu Pengetahuan Hukum.
manusia adalah mahluk sosial (zoon politicon) dimana manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berm... more manusia adalah mahluk sosial (zoon politicon) dimana manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bermasyarakat. didalam masyarakat terdapat paguyuban, didalam paguyuban ada hukum yang mengatur. sehingga tidak heran jika manusia harus mengetahui hukum, karena hukum bersifat mengatur dan menata masyarakat.
Di Indonesia lelang masih merupakan suatu kegiatan yang jarang dipergunakan secara sukarela oleh ... more Di Indonesia lelang masih merupakan suatu kegiatan yang jarang dipergunakan secara sukarela oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia masih memiliki stigma yang negatif terhadap lelang disebabkan mereka mempunyai pemikiran bahwa lelang selalu berkaitan dengan eksekusi pengadilan, walaupun dalam kenyataannya hal itu tidak dapat dipungkiri karena sebagian besar lelang dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam berperkara. Lembaga lelang di Indonesia bukan hanya sebagai lembaga eksekusi pengadilan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan lembaga ini untuk melakukan lelang secara sukarela, yaitu lelang diluar eksekusi, sebagai salah satu cara penjualan barang selain penjualan yang biasa terjadi. Pada kenyataannya lelang secara sukarela kurang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan alasan masyarakat Indonesia masih banyak yang mrmiliki anggapan bahwa barang barang bergerak yang di lelang, dalam kondisi yang rusak dan pembeli merasa seperti membeli barang didalam karung. Kekurang tahuan masyarakat mengakibatkan apa yang diharapkan pemerintah yaitu agar masyarakat memanfaatkan lembaga lelang kurang tercapai dan mengakibatkan kebaikan atau manfaat lelang tidak dapat pula dirasakan oleh masyarakat. Lelang atau penjualan dimuka umum, memberikan beberapa manfaat atau kebaikan dibandingkan dengan penjualan yang lainnya yaitu adil, cepat, aman, mewujudkan harga yang tinggi dan memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, dengan pertimbangan tersebut diatas, serta untuk mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, sementara peraturan yang sudah ada yaitu PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dianggap tidak sesuai lagi, maka tepatnya tanggal 26 Juli 2013 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013, yang efektif berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan tepatnya tanggal 6 Oktober 2013.Di dalam peraturan dimaksud muncul hal-hal baru yang selama ini belum diatur, selebihnya adalah berisi penegasan dan cascading dari aturan yang sudah ada. Hal baru yang diatur di dalam PMK Nomor 106/PMK.06/2013 sekaligus menjadi maskot perubahan di dalam sejarah lelang di Indonesia adalah terkait adanya aturan yang memperbolehkan peserta lelang untuk melakukan penawaran lelang dengan menggunakan email dan ataupun menggunakan aplikasi internet. Dalam memberikan penawaran lelangdengan menggunakan email atau aplikasi internet maka kehadiran peserta lelang di tempat lelang tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, sejak diberlakukannya aturan baru tersebut maka penawaran lelang tidak lagi di batasi oleh jarak, waktu, dan tempat tertentu lelang. kata kunci :lelang, PMK, Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Potential conflicts in Bali island, especially in Desa Pakraman (villager communities in Bali), a... more Potential conflicts in Bali island, especially in Desa Pakraman (villager communities in Bali), apparently after Undang- Undang R.I Nomor 22 tahun 1999 the turn of act Undang-Undang R.I Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, must be recognize that local regulations and respect the right of origin and customs of the villages. More over the Regulations have been Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan Lembaga Adat concerning indigenous Desa Pakraman and Institutions Given the events in Bali since the Indonesia reform 1998, villagers in Bali at this time are often in conflict, compared with the previous era, the conflict in the form of village conflicts (internal conflict) and conflicts among villages. conflict village office previously almost unheard of back also appear. Desa Pakraman looks outside looks so beautiful serene turns in a lot of potential internal conflicts among communities, especially in Desa Pakraman Tabola. Sidemen - Karangasem. Existence Desa Pakraman in the know through legal standing and forms of institutional as well as changes in leadership struggles Desa Pakraman Tabola as well as changes in the institutional structure, while the conflict in the Desa Pakraman Tabola a very famous with indigenous conflict in a short time brought hightension and worrying indigenous communities located in the Sidemen area. Causes the conflict are involves a Local Government, Village Head Office and Prajuru Desa Pakraman contained in Desa Pakraman Tabola, Sidemen, Karangasem. The reality of the conflict are a conflict PDAM (water sources), Conflict indigenous about customary lands and traditional market in Tabola. The custom of a series of conflicts, the settlement reached by Paruman (deliberation) which is then written in the minutes Paruman as the highest decision in resolving the problem in accordance with awig awig Desa Pakraman are represented by Bendesa (Leader/Policy Maker) Pakraman village.
Keywords: Existence, Common Law, Conflict, Resolution, Pakraman Vilage.
Kejahatan tidak pernah memandang umur, jenis kelamin, suku dan agama. Dengan berbagai macam tipu ... more Kejahatan tidak pernah memandang umur, jenis kelamin, suku dan agama. Dengan berbagai macam tipu daya para pelakunya berusaha memperdayai korbannya dengan iming-iming yang menggiurkan sehingga para korban seperti terhipnotis untukmengikuti keinginan rencana jahat para pelaku, yang mana para pelaku teroganisir dengan rapi, disamping itu untuk memudahkan merekrut mangsanya sebagai wadahnya adalah berbadan hukum (PT, CV, yayasan dan lain-lain) baik badan hukum legal maupun ilegal.
Fenomena perdagangan orang di Indonesia sejak krisis yang lalu, kini semakin meningkat. Tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan dibeberapa wilayah sektor informal, termasuk kerja domestik dan mempelai pesanan (kawin kontrak, kawin mud’ah). hal tersebut terjadi karena faktor perekonomian di Indonesia yang semakin merosot. Tidak adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, harga barang barang kebutuhan pokok melonjak drastis namun pendapatan per kapita masyarakat tetap.
kunci : perdagangan orang, perempuan dan anak, perekonomian
Perolehan Pajak dari BPHTB pelaksanaannya diserahkan kepada kantor Notaris, dalam kedudukanya sel... more Perolehan Pajak dari BPHTB pelaksanaannya diserahkan kepada kantor Notaris, dalam kedudukanya selaku PPAT juga berperan meningkatkan perolehan pajak dari BPHTB erkaitan dengan aktanya, jurnal yang berjudul "Peran Notaris selaku PPAT dalam Penerapan Sistem Self Assessmen pada Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris Berkaitan dengan akta yang di buatnya. Rumusan masalah, bagaimana peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris oleh Notaris selaku PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan cara mengatasinya. Metode penelitian yuridis empiris, untuk menganalisa secara kualitatif, spesifikasi penulisan deskriptif analisis, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan pengumpullan data primer dan sekunder, teknik analisis data deskriptif kualitatif, setelah data terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya dianalisis, ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitihan pada Peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris berkaitan dengan akta yang dibuatnya, diharapkan notaris selaku PPAT berperan aktif mensyaratkan pembayaran BPHTB dalam melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris oleh Notaris selaku PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya: a) kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai peraturan BPHTB yang terus berkembang; b) data NJOP tahun terakhir belum dikeluarkan bila jual beli dilakukan pada awal tahun; c) Jual beli dibawah tangan maupun pembagian warisan yang belum dikenakan BPHTB atas tanah yang belum bersertipikat tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Cara mengatasi hambatan tersebut adalah : a) membuat program sosialisasi setiap tahun dan penyerahan SPPT PBB ke Pemerintahan daerah; b) mencetak lebih awal SPPT PBB pada awal tahun dan segera membagikannya c) perlu diadaka koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mengada an program prona. Kata Kunci : Notaris selaku PPAT, Sistem Self Assessment, BPHTB, Hibah Waris
Dalam rangka mengintegrasikan ekonomi dan keuangan ASEAN dalam koridor MEA 2015, aliran modal mer... more Dalam rangka mengintegrasikan ekonomi dan keuangan ASEAN dalam koridor MEA 2015, aliran modal merupakan salah satu pilar yang secara bertahap diliberalisasi untuk mendukung kebebasan arus pergerakan barang, jasa, investasi, tenaga terdidik, dan modal. pajak negara merupakan salah satu faktor terpenting untuk mencermati kesiapan Indonesia menyongsong MEA 2015.
kata kunci : pajak, masyarakat ekonomi Asean (MEA)
Uploads
kata kunci :lelang, PMK, Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Keywords: Existence, Common Law, Conflict, Resolution, Pakraman Vilage.
Fenomena perdagangan orang di Indonesia sejak krisis yang lalu, kini semakin meningkat. Tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan dibeberapa wilayah sektor informal, termasuk kerja domestik dan mempelai pesanan (kawin kontrak, kawin mud’ah). hal tersebut terjadi karena faktor perekonomian di Indonesia yang semakin merosot. Tidak adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, harga barang barang kebutuhan pokok melonjak drastis namun pendapatan per kapita masyarakat tetap.
kunci : perdagangan orang, perempuan dan anak, perekonomian
Rumusan masalah, bagaimana peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris oleh Notaris selaku PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan cara mengatasinya.
Metode penelitian yuridis empiris, untuk menganalisa secara kualitatif, spesifikasi penulisan deskriptif analisis, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan pengumpullan data primer dan sekunder, teknik analisis data deskriptif kualitatif, setelah data terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya dianalisis, ditarik kesimpulan secara deduktif.
Hasil penelitihan pada Peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris berkaitan dengan akta yang dibuatnya, diharapkan notaris selaku PPAT berperan aktif mensyaratkan pembayaran BPHTB dalam melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan berkaitan dengan akta yang dibuatnya.
Hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris oleh Notaris selaku PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya: a) kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai peraturan BPHTB yang terus berkembang; b) data NJOP tahun terakhir belum dikeluarkan bila jual beli dilakukan pada awal tahun; c) Jual beli dibawah tangan maupun pembagian warisan yang belum dikenakan BPHTB atas tanah yang belum bersertipikat tidak dapat dikenakan sanksi hukum.
Cara mengatasi hambatan tersebut adalah : a) membuat program sosialisasi setiap tahun dan penyerahan SPPT PBB ke Pemerintahan daerah; b) mencetak lebih awal SPPT PBB pada awal tahun dan segera membagikannya c) perlu diadaka koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mengada an program prona.
Kata Kunci : Notaris selaku PPAT, Sistem Self Assessment, BPHTB, Hibah Waris
kata kunci : pajak, masyarakat ekonomi Asean (MEA)
kata kunci :lelang, PMK, Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Keywords: Existence, Common Law, Conflict, Resolution, Pakraman Vilage.
Fenomena perdagangan orang di Indonesia sejak krisis yang lalu, kini semakin meningkat. Tidak saja terbatas untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual, melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa dan praktik menyerupai perbudakan dibeberapa wilayah sektor informal, termasuk kerja domestik dan mempelai pesanan (kawin kontrak, kawin mud’ah). hal tersebut terjadi karena faktor perekonomian di Indonesia yang semakin merosot. Tidak adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, harga barang barang kebutuhan pokok melonjak drastis namun pendapatan per kapita masyarakat tetap.
kunci : perdagangan orang, perempuan dan anak, perekonomian
Rumusan masalah, bagaimana peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris oleh Notaris selaku PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan cara mengatasinya.
Metode penelitian yuridis empiris, untuk menganalisa secara kualitatif, spesifikasi penulisan deskriptif analisis, sumber dan jenis data menggunakan data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan pengumpullan data primer dan sekunder, teknik analisis data deskriptif kualitatif, setelah data terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya dianalisis, ditarik kesimpulan secara deduktif.
Hasil penelitihan pada Peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris berkaitan dengan akta yang dibuatnya, diharapkan notaris selaku PPAT berperan aktif mensyaratkan pembayaran BPHTB dalam melakukan pemindahan hak atas tanah dan bangunan berkaitan dengan akta yang dibuatnya.
Hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem self assessment pada pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB) Hibah Waris oleh Notaris selaku PPAT berkaitan dengan akta yang dibuatnya: a) kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai peraturan BPHTB yang terus berkembang; b) data NJOP tahun terakhir belum dikeluarkan bila jual beli dilakukan pada awal tahun; c) Jual beli dibawah tangan maupun pembagian warisan yang belum dikenakan BPHTB atas tanah yang belum bersertipikat tidak dapat dikenakan sanksi hukum.
Cara mengatasi hambatan tersebut adalah : a) membuat program sosialisasi setiap tahun dan penyerahan SPPT PBB ke Pemerintahan daerah; b) mencetak lebih awal SPPT PBB pada awal tahun dan segera membagikannya c) perlu diadaka koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional setempat untuk mengada an program prona.
Kata Kunci : Notaris selaku PPAT, Sistem Self Assessment, BPHTB, Hibah Waris
kata kunci : pajak, masyarakat ekonomi Asean (MEA)