Papers by Amaliatulwalidain Ramli
Islam And Humanities (Islam and Malay Local Wisdom) Proceeding, 2017
Pasca Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan Nagari, praktis terjadi perubahan pada si... more Pasca Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan Nagari, praktis terjadi perubahan pada sistem politik pemerintahan lokal di Minangkabau. Melalui Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari,sistem politik pemerintahan lokal di Sumatera Barat kemudian dilandaskan pada konsep “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Dalam konsep “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah penyelenggaran pemerintahan Nagari secara prosedural dilaksanakan pada konteks demokrasi lokal yang bersumber pada kearifan lokal masyarakat Nagari, yaitu, keterlibatkan unsur-unsur lokalitas adat, salah satunya yaitu unsur adat Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah salah satu unsur adat yang mewakili representasi kaum perempuan di Nagari. Representasi dan peran politik Bundo Kanduang sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Nagari dan kedudukannya secara formal berada dalam (BAMUS) atau Badan Musyarawah Nagari bersama-sama dengan unsur-unsur adat lainnya. Bundo Kanduang, merupakan salah satu instusi adat yang merupakan representasi dari kaum perempuan di Nagari. Tugas utama dari Bundo Kanduang berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat Minangkabau yang berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Perubahan struktur sistem pemerintahan lokal di Sumatera Barat, turut menyebabkan perubahan pada representasi dan peran Bundo Kanduang, apabila sebelumnya kedudukan Bundo Kanduang hanya sebagai penjaga kelangsungan dan kelestarian adat istiadat saja, melalui amanat dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007, secara formal memberikan peran politik Bundo Kanduang yang termanifestasi melalui representasi Bundo Kanduang pada Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari sebagai penyelanggara pemerintahan Nagari. Maka melalui tulisan ini, akan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana representasi peran politik Bundo Kanduang dalam penguatan demokrasi lokal di Sumatera Barat. Teori dan konsep yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini menggunakan teori representasi politik dan teori demokrasi lokal. Metode penelitian menggunakan metodelogi penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam ((in-depth interview).
Kata Kunci : Representasi Politik, Demokrasi Lokal, Bundo Kanduang, Pemerintahan Nagari
ABSTRAK
Pasca Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan Nagari, praktis terjadi perubahan... more ABSTRAK
Pasca Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan Nagari, praktis terjadi perubahan pada sistem politik pemerintahan lokal di Minangkabau. Melalui Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari,sistem politik pemerintahan lokal di Sumatera Barat kemudian dilandaskan pada konsep “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Dalam konsep “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah penyelenggaran pemerintahan Nagari secara prosedural dilaksanakan pada konteks demokrasi lokal yang bersumber pada kearifan lokal masyarakat Nagari, yaitu, keterlibatkan unsur-unsur lokalitas adat, salah satunya yaitu unsur adat Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah salah satu unsur adat yang mewakili representasi kaum perempuan di Nagari. Representasi dan peran politik Bundo Kanduang sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Nagari dan kedudukannya secara formal berada dalam (BAMUS) atau Badan Musyarawah Nagari bersama-sama dengan unsur-unsur adat lainnya. Bundo Kanduang, merupakan salah satu instusi adat yang merupakan representasi dari kaum perempuan di Nagari. Tugas utama dari Bundo Kanduang berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat Minangkabau yang berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Perubahan struktur sistem pemerintahan lokal di Sumatera Barat, turut menyebabkan perubahan pada representasi dan peran Bundo Kanduang, apabila sebelumnya kedudukan Bundo Kanduang hanya sebagai penjaga kelangsungan dan kelestarian adat istiadat saja, melalui amanat dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007, secara formal memberikan peran politik Bundo Kanduang yang termanifestasi melalui representasi Bundo Kanduang pada Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari sebagai penyelanggara pemerintahan Nagari. Maka melalui tulisan ini, akan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana representasi peran politik Bundo Kanduang dalam penguatan demokrasi lokal di Sumatera Barat. Teori dan konsep yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini menggunakan teori representasi politik dan teori demokrasi lokal. Metode penelitian menggunakan metodelogi penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam ((in-depth interview).
Kata Kunci : Representasi Politik, Demokrasi Lokal, Bundo Kanduang, Pemerintahan Nagari
Pasca Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan Nagari, praktis terjadi perubahan pada si... more Pasca Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan Nagari, praktis terjadi perubahan pada sistem politik pemerintahan lokal di Minangkabau. Melalui Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari,sistem politik pemerintahan lokal di Sumatera Barat kemudian dilandaskan pada konsep “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Dalam konsep “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah penyelenggaran pemerintahan Nagari secara prosedural dilaksanakan pada konteks demokrasi lokal yang bersumber pada kearifan lokal masyarakat Nagari, yaitu, keterlibatkan unsur-unsur lokalitas adat, salah satunya yaitu unsur adat Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah salah satu unsur adat yang mewakili representasi kaum perempuan di Nagari. Representasi dan peran politik Bundo Kanduang sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Nagari dan kedudukannya secara formal berada dalam (BAMUS) atau Badan Musyarawah Nagari bersama-sama dengan unsur-unsur adat lainnya. Bundo Kanduang, merupakan salah satu instusi adat yang merupakan representasi dari kaum perempuan di Nagari. Tugas utama dari Bundo Kanduang berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat Minangkabau yang berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Perubahan struktur sistem pemerintahan lokal di Sumatera Barat, turut menyebabkan perubahan pada representasi dan peran Bundo Kanduang, apabila sebelumnya kedudukan Bundo Kanduang hanya sebagai penjaga kelangsungan dan kelestarian adat istiadat saja, melalui amanat dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007, secara formal memberikan peran politik Bundo Kanduang yang termanifestasi melalui representasi Bundo Kanduang pada Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari sebagai penyelanggara pemerintahan Nagari. Maka melalui tulisan ini, akan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana representasi peran politik Bundo Kanduang dalam penguatan demokrasi lokal di Sumatera Barat. Teori dan konsep yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini menggunakan teori representasi politik dan teori demokrasi lokal. Metode penelitian menggunakan metodelogi penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam ((in-depth interview).
Kata Kunci : Representasi Politik, Demokrasi Lokal, Bundo Kanduang, Pemerintahan Nagari
Budaya patriarki telah memarjinalkan kaum wanita, menafikan wanita sebagai khalifah fil ardh, ser... more Budaya patriarki telah memarjinalkan kaum wanita, menafikan wanita sebagai khalifah fil ardh, serta menyangkal ajaran keadilan yang diusung oleh Islam. Aminah Wadud berfokus pada kebutuhan reformasi, memberikan justifikasi dari perspektif teologi, dan melihat strategi untuk membangun reformasi dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Rekonstruksi pemahaman terhadap Islam inilah yang dalam ruang lingkup penelitian dilakukan Amina Wadud adalah berkaitan intepretasi di kalangan umat Islam khususnya memandang relasi atau kedudukan perempuan dan laki-laki. Ia menjawab problem yang berkaitan tentang perempuan dengan bersumber pada al-Qur’an dengan gagasan dan cara berpikir yang kritis dalam memahami sebuah teks (al-Qur’an). Fokus perhatian Wadud adalah otoritas penafsiran pada prinsip feminisme, keadilan gender, ayat-ayat tentang keadilan sosial dan kesederajatan manusia dan beberapa faktor yang menyebabkan marjinalisasi peran perempuan.
Kata Kunci: Aminah Wadud, gender, patriarki, Islam.
Other by Amaliatulwalidain Ramli
The focus of this study is the evaluation of the service area of post-market 16 Ilir Palembang ci... more The focus of this study is the evaluation of the service area of post-market 16 Ilir Palembang city planning discipline policy. There are several permasalhan the background of these researchers are still many of them street vendors, illegal parking, public transportation buildup waiting for passengers at sembanrang place, extortion, high rates of kriminalisme and lack of presence of public toilets as a means of support available. The purpose of this study is the formulation of the problem of how the evaluation region 16 Ilir market order and governance policies after the city of Palembang. The research method used in this research is descriptive quantitative data collection techniques done is through a literature review, interviews with select competent informants and questionnaires to 100 respondents to get the data properly. Data were obtained and then analyzed quantitatively. From the research shows that exercising pelayang in 16 Ilir market area will be undertaken after the planning policy has not undergone a change that can be felt by the community as much as possible. It is seen from wawancar and results of questionnaires that indicate that indeed there has been no changes that are so significant to the arrangement in kawasana 16 Ilir market in Palembang.
Keywords : Evaluation, Public Services, City Planning
Conference Presentations by Amaliatulwalidain Ramli
Amaliatulwalidain, 2022
This study aims to identify and analyze the role and contribution of the women's movement, espec... more This study aims to identify and analyze the role and contribution of the women's movement, especially the Aisyiyah movement in anticipating the impact of climate change in Indonesia. The Aisyiyah movement, as one of the largest Muslim women's movements in Indonesia, has always appeared in women's empowerment activities that are relevant to issues and interests
concerning women's issues, one of which is related to the issue of climate change as a global
problem that directly impacts the lives of women. women, because it is undeniable that women are important subjects in access to natural resources, food and the environment. This attention became an important focus of the Aisyiyah Movement which then initiated the birth of the "Green Aisyiyah" idea, as a comprehensive idea regarding environmental ethics guided by the spirit of the Qur'an and its relevance to activities in protecting the universe and preserving the environment in accordance with Islamic values. contained in the Qur'an through six important pillars, namely: Tawhid, Khilafah, Amanah, Halal and Haram, Balance (i'tidal), Benevolence (istishlah).
The Role of Government on Sustainable Development, 2019
Departing from changes in the political system
from the New Order Regime to the Reform
Regime, th... more Departing from changes in the political system
from the New Order Regime to the Reform
Regime, this study will then broadly discuss how
these political changes also affected the conditions
of PKK Organizations in the village of Raksa Jiwa,
Semidang Aji Regency, South Sumatra province.
This study is important, because so far studies on
the relationship between PKK organizations in
political change in Indonesia have been mostly
carried out in villages on Java, rather than in South
Sumatra, even specifically, none at all. This
research highlights two important things, namely:
First, knowing the form of changes in the cultural
values of PKK Organizations in the countryside
under the conditions of the Reformation. Second,
what is the role and position of the PKK
organization after political changes from the New
Order to the Reformation. The methodology in this
study uses a descriptive-qualitative approach. The
theories and approaches used in explaining this
study use the theory of state Ibuism, and political
development. Data obtained through observation,
interviews and documentation, are divided into two
types of data, namely primary data from interviews
in-depth interviews, while secondary data is
obtained from literature and relevant documents,
then analyzes data with the process of data
reduction, presents data and draw conclusions from
the data.
Keywords: State Ibuism; Political Development;
PKK Village Raksa Jiwa Organization.
Uploads
Papers by Amaliatulwalidain Ramli
Kata Kunci : Representasi Politik, Demokrasi Lokal, Bundo Kanduang, Pemerintahan Nagari
Pasca Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan Nagari, praktis terjadi perubahan pada sistem politik pemerintahan lokal di Minangkabau. Melalui Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari,sistem politik pemerintahan lokal di Sumatera Barat kemudian dilandaskan pada konsep “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Dalam konsep “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah penyelenggaran pemerintahan Nagari secara prosedural dilaksanakan pada konteks demokrasi lokal yang bersumber pada kearifan lokal masyarakat Nagari, yaitu, keterlibatkan unsur-unsur lokalitas adat, salah satunya yaitu unsur adat Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah salah satu unsur adat yang mewakili representasi kaum perempuan di Nagari. Representasi dan peran politik Bundo Kanduang sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Nagari dan kedudukannya secara formal berada dalam (BAMUS) atau Badan Musyarawah Nagari bersama-sama dengan unsur-unsur adat lainnya. Bundo Kanduang, merupakan salah satu instusi adat yang merupakan representasi dari kaum perempuan di Nagari. Tugas utama dari Bundo Kanduang berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat Minangkabau yang berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Perubahan struktur sistem pemerintahan lokal di Sumatera Barat, turut menyebabkan perubahan pada representasi dan peran Bundo Kanduang, apabila sebelumnya kedudukan Bundo Kanduang hanya sebagai penjaga kelangsungan dan kelestarian adat istiadat saja, melalui amanat dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007, secara formal memberikan peran politik Bundo Kanduang yang termanifestasi melalui representasi Bundo Kanduang pada Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari sebagai penyelanggara pemerintahan Nagari. Maka melalui tulisan ini, akan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana representasi peran politik Bundo Kanduang dalam penguatan demokrasi lokal di Sumatera Barat. Teori dan konsep yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini menggunakan teori representasi politik dan teori demokrasi lokal. Metode penelitian menggunakan metodelogi penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam ((in-depth interview).
Kata Kunci : Representasi Politik, Demokrasi Lokal, Bundo Kanduang, Pemerintahan Nagari
Kata Kunci : Representasi Politik, Demokrasi Lokal, Bundo Kanduang, Pemerintahan Nagari
Kata Kunci: Aminah Wadud, gender, patriarki, Islam.
Other by Amaliatulwalidain Ramli
Keywords : Evaluation, Public Services, City Planning
Conference Presentations by Amaliatulwalidain Ramli
concerning women's issues, one of which is related to the issue of climate change as a global
problem that directly impacts the lives of women. women, because it is undeniable that women are important subjects in access to natural resources, food and the environment. This attention became an important focus of the Aisyiyah Movement which then initiated the birth of the "Green Aisyiyah" idea, as a comprehensive idea regarding environmental ethics guided by the spirit of the Qur'an and its relevance to activities in protecting the universe and preserving the environment in accordance with Islamic values. contained in the Qur'an through six important pillars, namely: Tawhid, Khilafah, Amanah, Halal and Haram, Balance (i'tidal), Benevolence (istishlah).
from the New Order Regime to the Reform
Regime, this study will then broadly discuss how
these political changes also affected the conditions
of PKK Organizations in the village of Raksa Jiwa,
Semidang Aji Regency, South Sumatra province.
This study is important, because so far studies on
the relationship between PKK organizations in
political change in Indonesia have been mostly
carried out in villages on Java, rather than in South
Sumatra, even specifically, none at all. This
research highlights two important things, namely:
First, knowing the form of changes in the cultural
values of PKK Organizations in the countryside
under the conditions of the Reformation. Second,
what is the role and position of the PKK
organization after political changes from the New
Order to the Reformation. The methodology in this
study uses a descriptive-qualitative approach. The
theories and approaches used in explaining this
study use the theory of state Ibuism, and political
development. Data obtained through observation,
interviews and documentation, are divided into two
types of data, namely primary data from interviews
in-depth interviews, while secondary data is
obtained from literature and relevant documents,
then analyzes data with the process of data
reduction, presents data and draw conclusions from
the data.
Keywords: State Ibuism; Political Development;
PKK Village Raksa Jiwa Organization.
Kata Kunci : Representasi Politik, Demokrasi Lokal, Bundo Kanduang, Pemerintahan Nagari
Pasca Sumatera Barat kembali kepada sistem pemerintahan Nagari, praktis terjadi perubahan pada sistem politik pemerintahan lokal di Minangkabau. Melalui Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari,sistem politik pemerintahan lokal di Sumatera Barat kemudian dilandaskan pada konsep “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Dalam konsep “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah penyelenggaran pemerintahan Nagari secara prosedural dilaksanakan pada konteks demokrasi lokal yang bersumber pada kearifan lokal masyarakat Nagari, yaitu, keterlibatkan unsur-unsur lokalitas adat, salah satunya yaitu unsur adat Bundo Kanduang. Bundo Kanduang adalah salah satu unsur adat yang mewakili representasi kaum perempuan di Nagari. Representasi dan peran politik Bundo Kanduang sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Nagari dan kedudukannya secara formal berada dalam (BAMUS) atau Badan Musyarawah Nagari bersama-sama dengan unsur-unsur adat lainnya. Bundo Kanduang, merupakan salah satu instusi adat yang merupakan representasi dari kaum perempuan di Nagari. Tugas utama dari Bundo Kanduang berperan penting dalam menjaga kelestarian budaya dan adat istiadat Minangkabau yang berlandaskan kepada Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Perubahan struktur sistem pemerintahan lokal di Sumatera Barat, turut menyebabkan perubahan pada representasi dan peran Bundo Kanduang, apabila sebelumnya kedudukan Bundo Kanduang hanya sebagai penjaga kelangsungan dan kelestarian adat istiadat saja, melalui amanat dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2007, secara formal memberikan peran politik Bundo Kanduang yang termanifestasi melalui representasi Bundo Kanduang pada Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari sebagai penyelanggara pemerintahan Nagari. Maka melalui tulisan ini, akan memberikan analisis mendalam tentang bagaimana representasi peran politik Bundo Kanduang dalam penguatan demokrasi lokal di Sumatera Barat. Teori dan konsep yang digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian ini menggunakan teori representasi politik dan teori demokrasi lokal. Metode penelitian menggunakan metodelogi penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam ((in-depth interview).
Kata Kunci : Representasi Politik, Demokrasi Lokal, Bundo Kanduang, Pemerintahan Nagari
Kata Kunci : Representasi Politik, Demokrasi Lokal, Bundo Kanduang, Pemerintahan Nagari
Kata Kunci: Aminah Wadud, gender, patriarki, Islam.
Keywords : Evaluation, Public Services, City Planning
concerning women's issues, one of which is related to the issue of climate change as a global
problem that directly impacts the lives of women. women, because it is undeniable that women are important subjects in access to natural resources, food and the environment. This attention became an important focus of the Aisyiyah Movement which then initiated the birth of the "Green Aisyiyah" idea, as a comprehensive idea regarding environmental ethics guided by the spirit of the Qur'an and its relevance to activities in protecting the universe and preserving the environment in accordance with Islamic values. contained in the Qur'an through six important pillars, namely: Tawhid, Khilafah, Amanah, Halal and Haram, Balance (i'tidal), Benevolence (istishlah).
from the New Order Regime to the Reform
Regime, this study will then broadly discuss how
these political changes also affected the conditions
of PKK Organizations in the village of Raksa Jiwa,
Semidang Aji Regency, South Sumatra province.
This study is important, because so far studies on
the relationship between PKK organizations in
political change in Indonesia have been mostly
carried out in villages on Java, rather than in South
Sumatra, even specifically, none at all. This
research highlights two important things, namely:
First, knowing the form of changes in the cultural
values of PKK Organizations in the countryside
under the conditions of the Reformation. Second,
what is the role and position of the PKK
organization after political changes from the New
Order to the Reformation. The methodology in this
study uses a descriptive-qualitative approach. The
theories and approaches used in explaining this
study use the theory of state Ibuism, and political
development. Data obtained through observation,
interviews and documentation, are divided into two
types of data, namely primary data from interviews
in-depth interviews, while secondary data is
obtained from literature and relevant documents,
then analyzes data with the process of data
reduction, presents data and draw conclusions from
the data.
Keywords: State Ibuism; Political Development;
PKK Village Raksa Jiwa Organization.