Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. N... more Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Namun, pada masa kampanye politik, perbedaan pandangan politik dan kepentingan seringkali memicu konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan ini semakin kompleks di era digital dan media sosial, di mana informasi dapat dengan mudah menyebar dan dapat memperkuat polarisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah tantangan menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia di tengah perbedaan pandangan politik dan kepentingan pada masa kampanye politik serta upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kua...
Fraud in the context of online transactions can occur despite consumer precautions. This article ... more Fraud in the context of online transactions can occur despite consumer precautions. This article discusses consumer fraud practices in online transactions and prevention methods using a normative legal research method and statute and conceptual approach. The main findings of this article are that consumers play a crucial role in preventing online transaction fraud, such as verifying the website or online store before conducting transactions, not providing sensitive personal information, and reporting fraudulent activities to authorities. The impact of consumer understanding of their role and responsibility in preventing online transaction fraud is the potential reduction of fraudulent cases and protection of consumers from financial losses and misuse of personal information. This article aims to increase consumer awareness of the importance of taking preventive measures to prevent online transaction fraud.AbstrakPenipuan dalam konteks transaksi online dapat terjadi meskipun konsume...
Corruption in Indonesia has been very widespread in society and continues to increase every year.... more Corruption in Indonesia has been very widespread in society and continues to increase every year. Increased uncontrolled corruption will bring disaster not only to the life of the national economy but also to the life of the nation and state in general. To achieve the purpose, which is to find out and analyze the solution to eradicate corruption and the eradication of corruption should begin, normative legal research methods are determined with the nature of descriptive research. The solution to eradicating corruption can be done by strengthening the faith and culture of shame, a proper payroll system, system, bureaucracy, and anti-corruption and anti-corruption laws, reversed proof, severe punishment, strict and indiscriminate law enforcement, and collective awareness and public control. Departing from the history of the term corruption, it is only known in criminal legislation outside the book of criminal law, namely since the existence of the Military Rule Number Prt/PM/06/1957 d...
Hukum merupakan produk politik apabila hukum tersebut dalam arti undang-undang yang merupakan pro... more Hukum merupakan produk politik apabila hukum tersebut dalam arti undang-undang yang merupakan produk politik, tetapi juga bisa mencakup hukum dalam arti yang lain, termasuk konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimanakah ketentuan dasar dalam konstitusi Madinah pada awal pendirian suatu negara? bagaimanakah ketentuan dasar dalam konstitusi Amerika Serikat pada awal pendirian suatu negara? dan bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara konstitusi Madinah dan Konstitusi Amerika Serikat dalam perkembangan ketatanegarannya? Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Ketentuan dasar Konstitusi Madinah pada awal pendirian negara adalah menyatakan bangu...
The purpose of this paper is to find out the problem of fulfilling the right to express opinions ... more The purpose of this paper is to find out the problem of fulfilling the right to express opinions and violations of the right to health in Indonesia. This type of research is normative legal research specifically discussing human rights in the field of expressing opinions and rights to health. Data analysis in this study was carried out systematically based on the research problems described qualitatively. In relation to expressing opinions in public, such as demonstrations or demonstrations with many participants, restrictions on freedom are usually associated with "public order" or public orders. The most difficult is how to provide a balance between freedom and public order. Demonstrations by a number of doctors certainly have an impact on patient care, which in principle has harmed the public interest. In addition, the demonstration by blocking the road body certainly hurts the public interest, namely the interests of all road users. Based on the results of Komnas HAM&#...
God created sexual intimacy to be enjoyed only in marriage. God has determined that Adam's ch... more God created sexual intimacy to be enjoyed only in marriage. God has determined that Adam's children tend to commit adultery. This desire is inevitable, namely to commit adultery in the form of vision, adultery of the mouth in the form of narrative, adultery feelings through ideals and the desire to get it. However, it is the genitals who determine in adultery or not. The Indonesian Criminal Code does not view all non-marital sex relations as adultery. According to the Indonesian Criminal Code, adultery can only occur if sexual relations outside of marriage are carried out by people who are married. In addition, adultery in Indonesia cannot be threatened with punishment if there are no complaints from the victim who feel insulted or harmed, namely the husband or wife of the perpetrator.
Motivasi manusia melakukan sesuatu hal (baik yang positif maupun yang negatif) yang didorong oleh... more Motivasi manusia melakukan sesuatu hal (baik yang positif maupun yang negatif) yang didorong oleh faktor internal dan lingkungan tentunya tidak dapat dijawab dengan jelas dan tuntas. Salah satu motivasi manusia dari sisi negatif adalah manusia yang termotivasi melakukan aksi terorisme. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimanakah sejarah tindak pidana terorisme? apa saja akar persoalan yang menimbulkan tindak pidana terorisme? dan bagaimanakah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme? Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Sejarah tindak pidana terorisme yang dimulai dari yang bersifat tradisional sampai yang modern merupakan tindak kekerasan yang void (sia-s...
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di... more Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dan organ negara manakah yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang politik hukum praperadilan di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia diawali dengan menambah kewenangan praperadilan sampai dengan kewenangan penyidik untuk bisa menetapkan kembali subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) sebagai tersangka dengan alat bukti yang sama. Selanjutnya, organ negara yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditinjau dari aspek kekuasaan organ negara berada pada caba...
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui ide constitutional review untuk pertama kalinya... more Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui ide constitutional review untuk pertama kalinya, tokoh yang berperan terhadap ide judicial review, dan format constitutional review di Indonesia pada saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang politik hukum judicial review di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Ide constitutional review (dalam format judicial review) untuk pertama kali diterapkan di Amerika Serikat. Tokoh yang berperan terhadap ide judicial review adalah Hans Kelsen, pakar hukum asal Austria. Format constitutional review di Indonesia saat ini adalah tunggal, yaitu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk judicial review.
Indonesia as a legal state, has not yet formed its own Criminal Code. This means, the Criminal Co... more Indonesia as a legal state, has not yet formed its own Criminal Code. This means, the Criminal Code which was formed by the legislators from the Netherlands, is still the Criminal Code used by the Indonesian Nation. The Criminal Code during the Dutch colonial period and in the early days of Indonesia’s independence, was called the Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie, which was established on 15 October 1915 and entered into force on 1 January 1918. The Criminal Code entered into force on the islands of Java and Madura, on February 26, 1946. As for other regions, the Criminal Code entered into force on September 29, 1958. Therefore, the Criminal Code applies nationally in Indonesia since September 29, 1958. The origin of the naming of the Indonesian Criminal Code which was applied in Indonesia came from the Organizing Committee of the Law in the Ministry of Justice in the Japanese era
Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. N... more Persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting bagi stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Namun, pada masa kampanye politik, perbedaan pandangan politik dan kepentingan seringkali memicu konflik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tantangan ini semakin kompleks di era digital dan media sosial, di mana informasi dapat dengan mudah menyebar dan dapat memperkuat polarisasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah tantangan menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia di tengah perbedaan pandangan politik dan kepentingan pada masa kampanye politik serta upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kua...
Fraud in the context of online transactions can occur despite consumer precautions. This article ... more Fraud in the context of online transactions can occur despite consumer precautions. This article discusses consumer fraud practices in online transactions and prevention methods using a normative legal research method and statute and conceptual approach. The main findings of this article are that consumers play a crucial role in preventing online transaction fraud, such as verifying the website or online store before conducting transactions, not providing sensitive personal information, and reporting fraudulent activities to authorities. The impact of consumer understanding of their role and responsibility in preventing online transaction fraud is the potential reduction of fraudulent cases and protection of consumers from financial losses and misuse of personal information. This article aims to increase consumer awareness of the importance of taking preventive measures to prevent online transaction fraud.AbstrakPenipuan dalam konteks transaksi online dapat terjadi meskipun konsume...
Corruption in Indonesia has been very widespread in society and continues to increase every year.... more Corruption in Indonesia has been very widespread in society and continues to increase every year. Increased uncontrolled corruption will bring disaster not only to the life of the national economy but also to the life of the nation and state in general. To achieve the purpose, which is to find out and analyze the solution to eradicate corruption and the eradication of corruption should begin, normative legal research methods are determined with the nature of descriptive research. The solution to eradicating corruption can be done by strengthening the faith and culture of shame, a proper payroll system, system, bureaucracy, and anti-corruption and anti-corruption laws, reversed proof, severe punishment, strict and indiscriminate law enforcement, and collective awareness and public control. Departing from the history of the term corruption, it is only known in criminal legislation outside the book of criminal law, namely since the existence of the Military Rule Number Prt/PM/06/1957 d...
Hukum merupakan produk politik apabila hukum tersebut dalam arti undang-undang yang merupakan pro... more Hukum merupakan produk politik apabila hukum tersebut dalam arti undang-undang yang merupakan produk politik, tetapi juga bisa mencakup hukum dalam arti yang lain, termasuk konstitusi atau undang-undang dasar. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimanakah ketentuan dasar dalam konstitusi Madinah pada awal pendirian suatu negara? bagaimanakah ketentuan dasar dalam konstitusi Amerika Serikat pada awal pendirian suatu negara? dan bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara konstitusi Madinah dan Konstitusi Amerika Serikat dalam perkembangan ketatanegarannya? Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Ketentuan dasar Konstitusi Madinah pada awal pendirian negara adalah menyatakan bangu...
The purpose of this paper is to find out the problem of fulfilling the right to express opinions ... more The purpose of this paper is to find out the problem of fulfilling the right to express opinions and violations of the right to health in Indonesia. This type of research is normative legal research specifically discussing human rights in the field of expressing opinions and rights to health. Data analysis in this study was carried out systematically based on the research problems described qualitatively. In relation to expressing opinions in public, such as demonstrations or demonstrations with many participants, restrictions on freedom are usually associated with "public order" or public orders. The most difficult is how to provide a balance between freedom and public order. Demonstrations by a number of doctors certainly have an impact on patient care, which in principle has harmed the public interest. In addition, the demonstration by blocking the road body certainly hurts the public interest, namely the interests of all road users. Based on the results of Komnas HAM&#...
God created sexual intimacy to be enjoyed only in marriage. God has determined that Adam's ch... more God created sexual intimacy to be enjoyed only in marriage. God has determined that Adam's children tend to commit adultery. This desire is inevitable, namely to commit adultery in the form of vision, adultery of the mouth in the form of narrative, adultery feelings through ideals and the desire to get it. However, it is the genitals who determine in adultery or not. The Indonesian Criminal Code does not view all non-marital sex relations as adultery. According to the Indonesian Criminal Code, adultery can only occur if sexual relations outside of marriage are carried out by people who are married. In addition, adultery in Indonesia cannot be threatened with punishment if there are no complaints from the victim who feel insulted or harmed, namely the husband or wife of the perpetrator.
Motivasi manusia melakukan sesuatu hal (baik yang positif maupun yang negatif) yang didorong oleh... more Motivasi manusia melakukan sesuatu hal (baik yang positif maupun yang negatif) yang didorong oleh faktor internal dan lingkungan tentunya tidak dapat dijawab dengan jelas dan tuntas. Salah satu motivasi manusia dari sisi negatif adalah manusia yang termotivasi melakukan aksi terorisme. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bagaimanakah sejarah tindak pidana terorisme? apa saja akar persoalan yang menimbulkan tindak pidana terorisme? dan bagaimanakah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme? Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Analisis data dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Sejarah tindak pidana terorisme yang dimulai dari yang bersifat tradisional sampai yang modern merupakan tindak kekerasan yang void (sia-s...
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di... more Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia dan organ negara manakah yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang politik hukum praperadilan di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Perkembangan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia diawali dengan menambah kewenangan praperadilan sampai dengan kewenangan penyidik untuk bisa menetapkan kembali subjek hukum (orang dan/atau badan hukum) sebagai tersangka dengan alat bukti yang sama. Selanjutnya, organ negara yang berperan dominan dalam menetapkan perubahan terhadap kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia pada saat ini adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditinjau dari aspek kekuasaan organ negara berada pada caba...
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui ide constitutional review untuk pertama kalinya... more Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui ide constitutional review untuk pertama kalinya, tokoh yang berperan terhadap ide judicial review, dan format constitutional review di Indonesia pada saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang politik hukum judicial review di Indonesia. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan rumusan masalah dan diuraikan secara kualitatif. Ide constitutional review (dalam format judicial review) untuk pertama kali diterapkan di Amerika Serikat. Tokoh yang berperan terhadap ide judicial review adalah Hans Kelsen, pakar hukum asal Austria. Format constitutional review di Indonesia saat ini adalah tunggal, yaitu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk judicial review.
Indonesia as a legal state, has not yet formed its own Criminal Code. This means, the Criminal Co... more Indonesia as a legal state, has not yet formed its own Criminal Code. This means, the Criminal Code which was formed by the legislators from the Netherlands, is still the Criminal Code used by the Indonesian Nation. The Criminal Code during the Dutch colonial period and in the early days of Indonesia’s independence, was called the Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie, which was established on 15 October 1915 and entered into force on 1 January 1918. The Criminal Code entered into force on the islands of Java and Madura, on February 26, 1946. As for other regions, the Criminal Code entered into force on September 29, 1958. Therefore, the Criminal Code applies nationally in Indonesia since September 29, 1958. The origin of the naming of the Indonesian Criminal Code which was applied in Indonesia came from the Organizing Committee of the Law in the Ministry of Justice in the Japanese era
Uploads
Papers by Duwi Handoko