Penelitian skripsi ini disimpulkan bahwa: a. Indonesia sebagai Negara Hukum sudah pada tempatnya ... more Penelitian skripsi ini disimpulkan bahwa: a. Indonesia sebagai Negara Hukum sudah pada tempatnya memberikan wadah dalam konstelasi ketata-negaraannya bagi kewenangan hak menguji secara materiil terhadap peraturan perundangan oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini khususnya yang menyangkut peraturan perundangan dibidang eksekutif. b. Hak uji terhadap peraturan perundangan dalam praktek ketatanegaraan belum pernah ada, hal ini terbukti dari proses dan kelengkapan perangkat peraturan pelaksana tentang hak uji belum pernah ada. Jika terhadap Peraturan Daerah hak uji sudah tidak mungkin dapat dilaksanakan, secara logis, maka terhadap peraturan yang derajadnya lebih tinggi dari peraturan daerah tidak mungkin hak uji oleh Mahkamah Agung dapat dilaksanakan, c. Perlu diperjelas dan dipertegas, peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hak uji secara materiil oleh Mahkamah Agung. Hal ini akan mempermudah baik itu pelaksanaan pengujian maupun pelaksanaan dari hasil pengujian, d. Setiap ke...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemogokan sopir bis yang terjadi pada bulan Ag... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemogokan sopir bis yang terjadi pada bulan Agustus 1991 di tiga terminal utama Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis ditunjang dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukakkan bahwa bemogokan tersebut disebabkan sopir merasa tertekan dengan adanya operasi "cakra" yang digelar olek Kepolisian Daerah Jawa Timur, sehingga sopir sulit untuk memenuhi target pendapatan. Di samping itu penerapan sanksi yang dilakukan oleh DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terhadap izin trayek bis Akas merupakan tindakan yang de tourmenemt de pouvoir. Upaya untuk mendisiplin sopir bis hendaknya ada periingkata~ kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi para sopir, dan diharapkan pejabat penegak hukum lebih berperan sebagai pengayom dan bapak yang baik.
Penelitian ini membahas tentang Aspek hukum pemberian dan penegakan izin reklame dalam rangka ket... more Penelitian ini membahas tentang Aspek hukum pemberian dan penegakan izin reklame dalam rangka ketertiban umum di Kotamadya Dati II Surabaya. Sebagai alat komunikasi kepada konsumen, reklame harus menarik dari segi bahasa, estetika dan etika. Disamping itu penempatan reklame harus tepat di tempat yang strategis dilihat orang. Oleh karena memerlukan tempat yang strategis ini, tidak jarang terjadi, bahwa pemasangan reklame d1suatu tempat ternyata berak1bat pada buruknYa keindahan kota. Bahkan lebih dari itu. tidak jarang kehadiran pemasangan reklame menimbulkan gangguan ketertiban umUIn. Misalnya kasus pemasangan "TV Raksasa" di Jalan Urip Sumoharja merupakan suatu bukti bahwa reklame memerlukan pengaturan yang bijaksana. Dal~l rangka mengatur ketertiban pemasangan reklame tersebut, Pemda telah menetapkan Peraturan Daerah NomoI' 1 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemasangan dalam Daerah Tingkat II Surabaya. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai dasar pengaturan pemasangan reklame...
[1] Latar Belakang Penelitian: Sehubungan dengan persoalan Pajak dan Retribusi Daerah, maka harus... more [1] Latar Belakang Penelitian: Sehubungan dengan persoalan Pajak dan Retribusi Daerah, maka haruslah dipahami bahwa wewenang Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah itu didelegasikan oleh UU. Dasar hukum yang dahulu dipakai adalah UU No. 11/Drt/1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan UU No. 12/ Drt/tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Sebagaimana diketahui, bahwa kedua ketentuan tersebut oleh UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dinyatakan dicabut (lihat Pasal 45). Oleh sebab itu, sejak tanggal 23 Mei 1997 aturan-aturan yang secara tegas dinyatakan dicabut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, maka semua ketentuan hukum yang dibentuk berdasarkan pada kedua UU (UU No. 11 dan 12 Drt. 1957) harus segera menyesuaikan dengan UU yang baru. Untuk hal ini, maka UU yang baru mengaturnya dalam Pasal Peralihan. Ketentuan Pasal 43 UU No. 18/1997, mengatur tiga hal: 1. Perda tentang Pajak dan Retribusi tertentu yang sesuai dengan UU No. 18/1997 (Pasal 2 -ayat (1) dan ayat (2) tentang Pajak dan Pasal 18 ayat (2) huruf c tentang "Retribusi Perizinan Tertentu" tetap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun. 2. Perda tentang Retribusi tertentu yang terkait dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a tentang "Retribusi Jasa Umum" dan huruf b tentang "Retribusi Jasa Usaha", dinyatakan berlaku paling lama 5 (lima tahun). 3. Perda tentang Pajak yang telah ada dan tidak terkait (tidak sesuai) dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Perda tentang Retribusi yang telah ada dan tidak terkait (tidak sesuai) dengan Pasal 18 ayat (3), dinyatakan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-udang ini. Berdasarkan paparan di atas, maka perlu sekali diadakan penelitian, untuk memperoleh jawaban pasti terhadap permasalahan pencabutan dan penetapan kembali Pajak dan Retribusi di Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya. [2] Masalah Penelitian: 1. Perda Pajak dan Retribusi apa saja yang mengalami perubahan dan penyesuaian di daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya?. 2. Bagaimana pola penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya?. 3. Faktor-faktor yuridis apa saja yang mempengaruhi Perubahan dan pembaharuan ketentuan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kotamadya Surabaya?. [3] Tujuan Penelitian: a. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri Jenis Pajak dan Retribusi apa saja yang telah diberlakukan sebelum adanya UU No. 18/1997. b. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan pola penyesuaian ketentuan Perda Pajak dan Retribusi di daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya mengacu pada UU No.18/1997. c. Penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan penerapan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat 11 Kotamadya Surabaya. [4] Manfaat Penelitian: a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang ragam Pajak dan Retribusi yang diberlakukan di Kotamadya Surabaya sebelum adanya UU No. 18/1997. b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu deskripsi yang lengkap tentang pola penyesuaian yang ditempuh oleh daerah Kotamadya Surabaya sehubungan dengan batas waktu berlakunya Perda Pajak dan Retribusi lama pada tanggal 23 Mei 1998. c. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi perubahan dan pembaharuan ketentuan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kotamadya Surabaya. [5] Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan tumpuan pada telah "teknis yuridis khususnya teknis perundang-undangan dari hukum positip". Tumpuan penelitian ini adalah identifikasi jenis-jenis Pajak dan Retribusi yang berlaku di Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya. Langkah awalnya dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum Primer berupa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan Pajak dan Retribusi. Bahan hukum primer ini disestimatisasi berdasarkan urutan Jenis Pajak dan Jenis Retribusi yang berlaku. Sistematisasi ini bertujuan untuk memaparkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya yang telah berlaku sebelum ditetapkanya UU No. 18/1997. Selanjutnya ditelaah pola penyesuaian yang ditempuh oleh daerah tingkat II Kotamadya Surabaya dengan menitik beratkan pada tiga hal : pencabutan, perubahan (revisi), pembentukan Perda baru. Untuk menjawab faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi perubahan dan penyesuaian jenis pajak dan retribusi di daerah tingkat II Kotamadya Surabaya dilakukan dengan langkah perbandingan perbandingan antara Perda Pajak dan Retribusi yang lama dengan Perda tentang Pajak dan Retribusi yang baru. Bahan hukum primer berbentuk Perda tentang Pajak dan Retribusi di peroleh dengan cara menelusuri melalui Lembaran Daerah yang ada di Kotamadya Surabaya. Bahan terkumpul disistematisasi berdasarkan pola "paling lama menuju paling baru". Dengan langkah ini akan dapat dipaparkan ketentuan…
Dalam pengembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menitikber... more Dalam pengembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menitikberatkan pada sektor industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan(INDAMARDI) sebagai identitas atau karakteristik pembangunan kotanya. Dalam pengemoangan dan aran penggunaan tanah, Pernerintah Kotamadya Daerah Tingkat II surabaya mendaaarkan pada Rencana lnduk Kota, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000, yang berisi poLa penggunaan tanah dan poLa transportasi kota sampai tahun 2000 yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga kota.
Dal3.r.l Undang·,undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang UULH, Pasal 6 mengatur tentang Hak Peran Serta... more Dal3.r.l Undang·,undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang UULH, Pasal 6 mengatur tentang Hak Peran Serta Maeyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. WuJud Peran 6erta Masyarakat tersebut diatur dalam sistem perizinan lingkungan. Peran serta tersebut dapat. berbentuk saran dan pemiltirannya atas suattl rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, keberatan atas suatu rencana kegiatan yang telah diputuskan atau melakukan banding administraai kepada pejabat atasan pembuat keputusan. Dengan instrumen t.ereebut, maka keputusan yang dltetapkan oleh pemerintah atas suatu permohonan izin diharapkan telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak (baik manusia maupun lingkungan alamnya). Berdasarkan uraian diat.a.s, maka permasalahan yang dapat disajikan adalah : Peraturan apa saja di Jawa Timur yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sietem perizinan ?; Peraturan perizinan apa saja yang ada di Jawa Tlmur, yang mengatur . prosedur peran eerta (inspraakl dan banding administrasi ?. ,...
Pcrubahan bentuk Badan hukum BUMN merupakan konsekwensi Logis dari kebutuhan pemhangunan yang mem... more Pcrubahan bentuk Badan hukum BUMN merupakan konsekwensi Logis dari kebutuhan pemhangunan yang memerLukan dana lebih besar
Upah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap pekerja. Ketentuan t... more Upah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap pekerja. Ketentuan tentang pengupahan diatur dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Menteri hingga Peraturan Daerah dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan. Isu pengupahan di Tahun 2020 menjadi sangat menarik disebabkan karena kondisi pandemic covid-19 dan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gubernur berwenang untuk menetapakan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimi Sektoral. Terhadap UMP Jawa Timur dan UMK Kabupeten/Kota di Jawa Timur, telah ditetapkan oleh Gubernur dengan tidak berpedoman pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang pada dasarnya menetapkan besaran yang sama untuk tahun 2021 seperti besaran tahun 2020. Gubernur Jawa Timur menaikkan UMP Jawa Timur dan juga menaikkan UMK Kabupaten/Kota. Dasar pemikirannya adalah penggunaan kewenangan diskresi Gubernur untuk melihat pertumbuhan Jawa Timur dalam sekala year on year d...
The purpose of the rules that compose by the state organ is to solve the problem and create defin... more The purpose of the rules that compose by the state organ is to solve the problem and create definite situation trough the creator idea. Base on the reason, the background (situation and condition) of law making process will be influence the substance of the output (rules). This idea can be proof by description most of the rules form the beginning of the Indonesian independence till the reformation.
Economic activities are an important think to support development. For those purpose licensing sy... more Economic activities are an important think to support development. For those purpose licensing system is one issues make barrier to promote economic growth relay on Micro, Small and Middle Economic Activities. Base on this problem this article will discuss and find the best way to solve the relationship between licensing system and economic activities. The relation is to protect an environmental by license on the other hand and to promote economic growth for a small business.
Penelitian skripsi ini disimpulkan bahwa: a. Indonesia sebagai Negara Hukum sudah pada tempatnya ... more Penelitian skripsi ini disimpulkan bahwa: a. Indonesia sebagai Negara Hukum sudah pada tempatnya memberikan wadah dalam konstelasi ketata-negaraannya bagi kewenangan hak menguji secara materiil terhadap peraturan perundangan oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini khususnya yang menyangkut peraturan perundangan dibidang eksekutif. b. Hak uji terhadap peraturan perundangan dalam praktek ketatanegaraan belum pernah ada, hal ini terbukti dari proses dan kelengkapan perangkat peraturan pelaksana tentang hak uji belum pernah ada. Jika terhadap Peraturan Daerah hak uji sudah tidak mungkin dapat dilaksanakan, secara logis, maka terhadap peraturan yang derajadnya lebih tinggi dari peraturan daerah tidak mungkin hak uji oleh Mahkamah Agung dapat dilaksanakan, c. Perlu diperjelas dan dipertegas, peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah hak uji secara materiil oleh Mahkamah Agung. Hal ini akan mempermudah baik itu pelaksanaan pengujian maupun pelaksanaan dari hasil pengujian, d. Setiap ke...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemogokan sopir bis yang terjadi pada bulan Ag... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab pemogokan sopir bis yang terjadi pada bulan Agustus 1991 di tiga terminal utama Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis ditunjang dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukakkan bahwa bemogokan tersebut disebabkan sopir merasa tertekan dengan adanya operasi "cakra" yang digelar olek Kepolisian Daerah Jawa Timur, sehingga sopir sulit untuk memenuhi target pendapatan. Di samping itu penerapan sanksi yang dilakukan oleh DLLAJR Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur terhadap izin trayek bis Akas merupakan tindakan yang de tourmenemt de pouvoir. Upaya untuk mendisiplin sopir bis hendaknya ada periingkata~ kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi para sopir, dan diharapkan pejabat penegak hukum lebih berperan sebagai pengayom dan bapak yang baik.
Penelitian ini membahas tentang Aspek hukum pemberian dan penegakan izin reklame dalam rangka ket... more Penelitian ini membahas tentang Aspek hukum pemberian dan penegakan izin reklame dalam rangka ketertiban umum di Kotamadya Dati II Surabaya. Sebagai alat komunikasi kepada konsumen, reklame harus menarik dari segi bahasa, estetika dan etika. Disamping itu penempatan reklame harus tepat di tempat yang strategis dilihat orang. Oleh karena memerlukan tempat yang strategis ini, tidak jarang terjadi, bahwa pemasangan reklame d1suatu tempat ternyata berak1bat pada buruknYa keindahan kota. Bahkan lebih dari itu. tidak jarang kehadiran pemasangan reklame menimbulkan gangguan ketertiban umUIn. Misalnya kasus pemasangan "TV Raksasa" di Jalan Urip Sumoharja merupakan suatu bukti bahwa reklame memerlukan pengaturan yang bijaksana. Dal~l rangka mengatur ketertiban pemasangan reklame tersebut, Pemda telah menetapkan Peraturan Daerah NomoI' 1 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pemasangan dalam Daerah Tingkat II Surabaya. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai dasar pengaturan pemasangan reklame...
[1] Latar Belakang Penelitian: Sehubungan dengan persoalan Pajak dan Retribusi Daerah, maka harus... more [1] Latar Belakang Penelitian: Sehubungan dengan persoalan Pajak dan Retribusi Daerah, maka haruslah dipahami bahwa wewenang Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah itu didelegasikan oleh UU. Dasar hukum yang dahulu dipakai adalah UU No. 11/Drt/1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan UU No. 12/ Drt/tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah. Sebagaimana diketahui, bahwa kedua ketentuan tersebut oleh UU No. 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dinyatakan dicabut (lihat Pasal 45). Oleh sebab itu, sejak tanggal 23 Mei 1997 aturan-aturan yang secara tegas dinyatakan dicabut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, maka semua ketentuan hukum yang dibentuk berdasarkan pada kedua UU (UU No. 11 dan 12 Drt. 1957) harus segera menyesuaikan dengan UU yang baru. Untuk hal ini, maka UU yang baru mengaturnya dalam Pasal Peralihan. Ketentuan Pasal 43 UU No. 18/1997, mengatur tiga hal: 1. Perda tentang Pajak dan Retribusi tertentu yang sesuai dengan UU No. 18/1997 (Pasal 2 -ayat (1) dan ayat (2) tentang Pajak dan Pasal 18 ayat (2) huruf c tentang "Retribusi Perizinan Tertentu" tetap berlaku paling lama 3 (tiga) tahun. 2. Perda tentang Retribusi tertentu yang terkait dengan Pasal 18 ayat (2) huruf a tentang "Retribusi Jasa Umum" dan huruf b tentang "Retribusi Jasa Usaha", dinyatakan berlaku paling lama 5 (lima tahun). 3. Perda tentang Pajak yang telah ada dan tidak terkait (tidak sesuai) dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan Perda tentang Retribusi yang telah ada dan tidak terkait (tidak sesuai) dengan Pasal 18 ayat (3), dinyatakan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-udang ini. Berdasarkan paparan di atas, maka perlu sekali diadakan penelitian, untuk memperoleh jawaban pasti terhadap permasalahan pencabutan dan penetapan kembali Pajak dan Retribusi di Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya. [2] Masalah Penelitian: 1. Perda Pajak dan Retribusi apa saja yang mengalami perubahan dan penyesuaian di daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya?. 2. Bagaimana pola penyesuaian Perda Pajak dan Retribusi di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya?. 3. Faktor-faktor yuridis apa saja yang mempengaruhi Perubahan dan pembaharuan ketentuan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kotamadya Surabaya?. [3] Tujuan Penelitian: a. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri Jenis Pajak dan Retribusi apa saja yang telah diberlakukan sebelum adanya UU No. 18/1997. b. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan pola penyesuaian ketentuan Perda Pajak dan Retribusi di daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya mengacu pada UU No.18/1997. c. Penelitian ini bertujuan pula untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan penerapan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat 11 Kotamadya Surabaya. [4] Manfaat Penelitian: a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang ragam Pajak dan Retribusi yang diberlakukan di Kotamadya Surabaya sebelum adanya UU No. 18/1997. b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu deskripsi yang lengkap tentang pola penyesuaian yang ditempuh oleh daerah Kotamadya Surabaya sehubungan dengan batas waktu berlakunya Perda Pajak dan Retribusi lama pada tanggal 23 Mei 1998. c. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi perubahan dan pembaharuan ketentuan tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kotamadya Surabaya. [5] Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan tumpuan pada telah "teknis yuridis khususnya teknis perundang-undangan dari hukum positip". Tumpuan penelitian ini adalah identifikasi jenis-jenis Pajak dan Retribusi yang berlaku di Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya. Langkah awalnya dimulai dengan mengumpulkan bahan hukum Primer berupa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan Pajak dan Retribusi. Bahan hukum primer ini disestimatisasi berdasarkan urutan Jenis Pajak dan Jenis Retribusi yang berlaku. Sistematisasi ini bertujuan untuk memaparkan jenis Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya yang telah berlaku sebelum ditetapkanya UU No. 18/1997. Selanjutnya ditelaah pola penyesuaian yang ditempuh oleh daerah tingkat II Kotamadya Surabaya dengan menitik beratkan pada tiga hal : pencabutan, perubahan (revisi), pembentukan Perda baru. Untuk menjawab faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi perubahan dan penyesuaian jenis pajak dan retribusi di daerah tingkat II Kotamadya Surabaya dilakukan dengan langkah perbandingan perbandingan antara Perda Pajak dan Retribusi yang lama dengan Perda tentang Pajak dan Retribusi yang baru. Bahan hukum primer berbentuk Perda tentang Pajak dan Retribusi di peroleh dengan cara menelusuri melalui Lembaran Daerah yang ada di Kotamadya Surabaya. Bahan terkumpul disistematisasi berdasarkan pola "paling lama menuju paling baru". Dengan langkah ini akan dapat dipaparkan ketentuan…
Dalam pengembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menitikber... more Dalam pengembangan pembangunan daerah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menitikberatkan pada sektor industri, perdagangan, maritim, dan pendidikan(INDAMARDI) sebagai identitas atau karakteristik pembangunan kotanya. Dalam pengemoangan dan aran penggunaan tanah, Pernerintah Kotamadya Daerah Tingkat II surabaya mendaaarkan pada Rencana lnduk Kota, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000, yang berisi poLa penggunaan tanah dan poLa transportasi kota sampai tahun 2000 yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan warga kota.
Dal3.r.l Undang·,undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang UULH, Pasal 6 mengatur tentang Hak Peran Serta... more Dal3.r.l Undang·,undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang UULH, Pasal 6 mengatur tentang Hak Peran Serta Maeyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. WuJud Peran 6erta Masyarakat tersebut diatur dalam sistem perizinan lingkungan. Peran serta tersebut dapat. berbentuk saran dan pemiltirannya atas suattl rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan, keberatan atas suatu rencana kegiatan yang telah diputuskan atau melakukan banding administraai kepada pejabat atasan pembuat keputusan. Dengan instrumen t.ereebut, maka keputusan yang dltetapkan oleh pemerintah atas suatu permohonan izin diharapkan telah mempertimbangkan kepentingan semua pihak (baik manusia maupun lingkungan alamnya). Berdasarkan uraian diat.a.s, maka permasalahan yang dapat disajikan adalah : Peraturan apa saja di Jawa Timur yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sietem perizinan ?; Peraturan perizinan apa saja yang ada di Jawa Tlmur, yang mengatur . prosedur peran eerta (inspraakl dan banding administrasi ?. ,...
Pcrubahan bentuk Badan hukum BUMN merupakan konsekwensi Logis dari kebutuhan pemhangunan yang mem... more Pcrubahan bentuk Badan hukum BUMN merupakan konsekwensi Logis dari kebutuhan pemhangunan yang memerLukan dana lebih besar
Upah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap pekerja. Ketentuan t... more Upah merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemberi kerja terhadap pekerja. Ketentuan tentang pengupahan diatur dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Menteri hingga Peraturan Daerah dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan. Isu pengupahan di Tahun 2020 menjadi sangat menarik disebabkan karena kondisi pandemic covid-19 dan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gubernur berwenang untuk menetapakan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimi Sektoral. Terhadap UMP Jawa Timur dan UMK Kabupeten/Kota di Jawa Timur, telah ditetapkan oleh Gubernur dengan tidak berpedoman pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang pada dasarnya menetapkan besaran yang sama untuk tahun 2021 seperti besaran tahun 2020. Gubernur Jawa Timur menaikkan UMP Jawa Timur dan juga menaikkan UMK Kabupaten/Kota. Dasar pemikirannya adalah penggunaan kewenangan diskresi Gubernur untuk melihat pertumbuhan Jawa Timur dalam sekala year on year d...
The purpose of the rules that compose by the state organ is to solve the problem and create defin... more The purpose of the rules that compose by the state organ is to solve the problem and create definite situation trough the creator idea. Base on the reason, the background (situation and condition) of law making process will be influence the substance of the output (rules). This idea can be proof by description most of the rules form the beginning of the Indonesian independence till the reformation.
Economic activities are an important think to support development. For those purpose licensing sy... more Economic activities are an important think to support development. For those purpose licensing system is one issues make barrier to promote economic growth relay on Micro, Small and Middle Economic Activities. Base on this problem this article will discuss and find the best way to solve the relationship between licensing system and economic activities. The relation is to protect an environmental by license on the other hand and to promote economic growth for a small business.
Uploads
Papers by Himawan Bagijo