Dalam hukum Islam, zina diartikan sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pemikahan... more Dalam hukum Islam, zina diartikan sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pemikahan yang sah. bukan karena nikah semu dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba). Dengan demikian hukuman had terhadap zina berlaku terhadap siapa saja yang melakukan zina. Dalam hukum positif (KUHP dan BW serta UU Perkawinan), zina (overspel) diartikan sebagai hubungan diluar nikah antara seorang laki-laki yang belum bcristri dengan perempuan yang telah bersuami, atau hubungan antara seorang wanita yang belum bersuami dengan laki-laki yang telah beristri. Dapat disimpulkan bahwa salah satunya terikat dalam perkawinan. Pengertian di atas sejatan dengan pasa1 284 (1) KUHP. Dengan demjkian perbuatan zina tidak ada konsekwensi hukumnya apabita pelakunya sama-sama be)um terikat dalam suatu perkawinan. ha1 yang demikian akan membawa sustu konsekwensi bahwa perzinaan (yang tidak dapat diterima oleh etika ataupun agama), dapat merebak kemana-mana karena tidak ada sanksi atau penegakan hukumnya.
Kopi adalah salah satu produk pertanian yang mempunyai peluang pasar di luar negeri. Kabupaten Ma... more Kopi adalah salah satu produk pertanian yang mempunyai peluang pasar di luar negeri. Kabupaten Malang memiliki produk kopi yang ditanam di lereng semeru yang telah diekspor ke luar negeri. Kabupaten Malang sampai pada saat ini belum mendaftarkan satupun produk unggulan pertanian yang memiliki indikasi geografis (IG). Persoalan yang dikaji dalam artikel ini adalah upaya apakah yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malang guna memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pendaftaran IG bagi masyarakat petani kopi lereng semeru dalam menghadapi pasar bebas ASEAN Economic Community dan bagaimanakah upaya tersebut ditinjau dalam perspektif keadilan. Artikel ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatankualitatif. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat petani lokal adalah pada tahun 2015mengajukan penganggaran pendaftaran IG Kopi Robusta lereng semeru kepada Bupati, namun belum mendapa...
Perkawinan merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Perkawinan dapat dikatakan ibadah jika dilaku... more Perkawinan merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Perkawinan dapat dikatakan ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik, niat untuk menjalankan syariat Allah SWT. Perkawinan yang dilakukan dengan cara yang demikian akan mendapat ridloNya dan perkawinannya akan berakhir dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan kadangkala tidak sesuai dengan tujuan semula. Ketidakmengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis lagi. Hal itu dapat memicu pertengkaran yang terus-menerus. Akhirnya suami atau istri melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik atau psikis pasangannya. Inilah yang kemudian dinamakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang kemudian diimplementasikan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU nomor 23 tahun 2004. Korban KDRT umumnya adalah perempuan atau istri yang notabene mempunyai fisik yang lebih lemah dibandingkan dengan suami. Tetapi banyak korban (dalam penulisan ini adal...
The regulation of Warehouse Receipt System (WRS) in Indonesia written in The Law No. 9 of 2011 co... more The regulation of Warehouse Receipt System (WRS) in Indonesia written in The Law No. 9 of 2011 concerning Amendment of WRS is expected to be useful and to facilitate farmers of WRS. However, in its practice, WRS in Indonesia was not yet able to improve the credit amount of banking with warehouse receipt as a guarantee. Malang Regency is one of the potential areas of farming products in East Java and once built WRS in 2012, so it is interesting to make this area as a research object in terms of reviewing WRS regulation in Indonesia. The issue is whether the purpose of establishing the law on WRS gave advantage and credit expediency, particularly for small farmers. This article is empirical legal research with a socio-juridical approach by describing the implementation of farm credit through WRS, describing the farmers’ utilization of WRS in Malang Regency, then, analyzing it using regulation of warehouse receipt in Indonesia and the theory of legal effectiveness. Overall evaluation o...
The number of businessmen who have not yet registered for halal certificate grabs government’s at... more The number of businessmen who have not yet registered for halal certificate grabs government’s attention. This is reflected in the Article 4 about Halal Product Warranty (Jaminan Produk Halal/JPH). The infraction against that article has no juridical implication, either administratively or criminally. The inconsistency of this article encourages researcher to seek for answers on two issues: can the infraction of article 4 be judged? Which kind of sanction is appropriate as the juridical consequence of the aforementioned article? The article is a normative research and uses legislation and conceptual approaches. Using the individual-liberalistic and strafrecht’s ordenings theories, the researcher assumes that infraction against Article 4 of JPH Law is still possible. The reason is that this article does not have a particular status of infraction; either it is civil, administrative, or criminal. This JPH law should be revised by adding strict sanctions, in both, the article itself and...
The Law No. 8 of 1999 about Consumer Protection Article 4 letter b said that one of consumer righ... more The Law No. 8 of 1999 about Consumer Protection Article 4 letter b said that one of consumer rights, namely the right to select and obtain goods in accordance with the exchange rate. Not found in authentic explanation regarding this exchange rate, if the exchange rate is the exchange rate that is in accordance with the agreement between the seller and the buyer, or in accordance with the production values or the exchange rate that corresponds to the price market, this then raises the question of free interpretation among the businessmen that the exchange rate is determined only by the desire of businessmen and weighing of benefits desired by businesses alone, so that entrepreneurs are allowed to set the exchange rate goods many times from the value of its production. In Islamic law is not found the rules regarding the determination of the limits of this exchange rate, but Islam is a tolerant religion, including in determining the exchange rate as the words of the Prophet Muhammad: &...
Dalam hukum Islam, zina diartikan sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pemikahan... more Dalam hukum Islam, zina diartikan sebagai setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pemikahan yang sah. bukan karena nikah semu dan bukan pula karena pemilikan (terhadap hamba). Dengan demikian hukuman had terhadap zina berlaku terhadap siapa saja yang melakukan zina. Dalam hukum positif (KUHP dan BW serta UU Perkawinan), zina (overspel) diartikan sebagai hubungan diluar nikah antara seorang laki-laki yang belum bcristri dengan perempuan yang telah bersuami, atau hubungan antara seorang wanita yang belum bersuami dengan laki-laki yang telah beristri. Dapat disimpulkan bahwa salah satunya terikat dalam perkawinan. Pengertian di atas sejatan dengan pasa1 284 (1) KUHP. Dengan demjkian perbuatan zina tidak ada konsekwensi hukumnya apabita pelakunya sama-sama be)um terikat dalam suatu perkawinan. ha1 yang demikian akan membawa sustu konsekwensi bahwa perzinaan (yang tidak dapat diterima oleh etika ataupun agama), dapat merebak kemana-mana karena tidak ada sanksi atau penegakan hukumnya.
Kopi adalah salah satu produk pertanian yang mempunyai peluang pasar di luar negeri. Kabupaten Ma... more Kopi adalah salah satu produk pertanian yang mempunyai peluang pasar di luar negeri. Kabupaten Malang memiliki produk kopi yang ditanam di lereng semeru yang telah diekspor ke luar negeri. Kabupaten Malang sampai pada saat ini belum mendaftarkan satupun produk unggulan pertanian yang memiliki indikasi geografis (IG). Persoalan yang dikaji dalam artikel ini adalah upaya apakah yang sudah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Malang guna memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pendaftaran IG bagi masyarakat petani kopi lereng semeru dalam menghadapi pasar bebas ASEAN Economic Community dan bagaimanakah upaya tersebut ditinjau dalam perspektif keadilan. Artikel ini merupakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatankualitatif. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat petani lokal adalah pada tahun 2015mengajukan penganggaran pendaftaran IG Kopi Robusta lereng semeru kepada Bupati, namun belum mendapa...
Perkawinan merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Perkawinan dapat dikatakan ibadah jika dilaku... more Perkawinan merupakan salah satu ibadah dalam Islam. Perkawinan dapat dikatakan ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik, niat untuk menjalankan syariat Allah SWT. Perkawinan yang dilakukan dengan cara yang demikian akan mendapat ridloNya dan perkawinannya akan berakhir dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan kadangkala tidak sesuai dengan tujuan semula. Ketidakmengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis lagi. Hal itu dapat memicu pertengkaran yang terus-menerus. Akhirnya suami atau istri melakukan tindakan kekerasan, melukai fisik atau psikis pasangannya. Inilah yang kemudian dinamakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang kemudian diimplementasikan dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU nomor 23 tahun 2004. Korban KDRT umumnya adalah perempuan atau istri yang notabene mempunyai fisik yang lebih lemah dibandingkan dengan suami. Tetapi banyak korban (dalam penulisan ini adal...
The regulation of Warehouse Receipt System (WRS) in Indonesia written in The Law No. 9 of 2011 co... more The regulation of Warehouse Receipt System (WRS) in Indonesia written in The Law No. 9 of 2011 concerning Amendment of WRS is expected to be useful and to facilitate farmers of WRS. However, in its practice, WRS in Indonesia was not yet able to improve the credit amount of banking with warehouse receipt as a guarantee. Malang Regency is one of the potential areas of farming products in East Java and once built WRS in 2012, so it is interesting to make this area as a research object in terms of reviewing WRS regulation in Indonesia. The issue is whether the purpose of establishing the law on WRS gave advantage and credit expediency, particularly for small farmers. This article is empirical legal research with a socio-juridical approach by describing the implementation of farm credit through WRS, describing the farmers’ utilization of WRS in Malang Regency, then, analyzing it using regulation of warehouse receipt in Indonesia and the theory of legal effectiveness. Overall evaluation o...
The number of businessmen who have not yet registered for halal certificate grabs government’s at... more The number of businessmen who have not yet registered for halal certificate grabs government’s attention. This is reflected in the Article 4 about Halal Product Warranty (Jaminan Produk Halal/JPH). The infraction against that article has no juridical implication, either administratively or criminally. The inconsistency of this article encourages researcher to seek for answers on two issues: can the infraction of article 4 be judged? Which kind of sanction is appropriate as the juridical consequence of the aforementioned article? The article is a normative research and uses legislation and conceptual approaches. Using the individual-liberalistic and strafrecht’s ordenings theories, the researcher assumes that infraction against Article 4 of JPH Law is still possible. The reason is that this article does not have a particular status of infraction; either it is civil, administrative, or criminal. This JPH law should be revised by adding strict sanctions, in both, the article itself and...
The Law No. 8 of 1999 about Consumer Protection Article 4 letter b said that one of consumer righ... more The Law No. 8 of 1999 about Consumer Protection Article 4 letter b said that one of consumer rights, namely the right to select and obtain goods in accordance with the exchange rate. Not found in authentic explanation regarding this exchange rate, if the exchange rate is the exchange rate that is in accordance with the agreement between the seller and the buyer, or in accordance with the production values or the exchange rate that corresponds to the price market, this then raises the question of free interpretation among the businessmen that the exchange rate is determined only by the desire of businessmen and weighing of benefits desired by businesses alone, so that entrepreneurs are allowed to set the exchange rate goods many times from the value of its production. In Islamic law is not found the rules regarding the determination of the limits of this exchange rate, but Islam is a tolerant religion, including in determining the exchange rate as the words of the Prophet Muhammad: &...
Uploads
Papers by Iffaty Nasyi'ah