Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hak-hak dan kewajiban warga negara.
Konstitusi dalam ... more Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hak-hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi dalam suatu negara termasuk di Indonesia menjadi sumber dana dasar pembuatan peraturan atau hukum positif yang mempunyai prinsip pokok, seperti: sebagai hak dan kewajiban warga negara. Istilah ini adalah bentuk dari nama lain dari hak asasi manusia. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Hak asasi manusia adalah sebagai hak dasar yang melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara merupakan pemberian dari negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua UUD 1945, dan bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan dekat. Hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau (HAM) sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara dan harus dilaksanakan oleh rakyat atau warga negara. Agar warga memiliki referensi untuk menerapkannya, pertama dia perlu memahami aturan hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) atau Hak dan kewajiban warga negara yang termasuk dalam aturan hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu; politik, ekonomi, budaya masyarakat, hukum, agama dan Pertahanan Keamanan,akan terbentuk pada kondisi yang kondusif, dan dukungan dari pemerintah, partisipasi massa,tersedianya fasilitas yang tanggap. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konseptual dan strategi, sehingga agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi benar dan adil dalam naungan negara demokrasi hukum.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hak-hak dan kewajiban warga negara.
Konstitusi dalam ... more Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hak-hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi dalam suatu negara termasuk di Indonesia menjadi sumber dana dasar pembuatan peraturan atau hukum positif yang mempunyai prinsip pokok, seperti: sebagai hak dan kewajiban warga negara. Istilah ini adalah bentuk dari nama lain dari hak asasi manusia. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Hak asasi manusia adalah sebagai hak dasar yang melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan hak dan kewajiban warga negara merupakan pemberian dari negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua UUD 1945, dan bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan dekat. Hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau (HAM) sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara dan harus dilaksanakan oleh rakyat atau warga negara. Agar warga memiliki referensi untuk menerapkannya, pertama dia perlu memahami aturan hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) atau Hak dan kewajiban warga negara yang termasuk dalam aturan hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu; politik, ekonomi, budaya masyarakat, hukum, agama dan Pertahanan Keamanan,akan terbentuk pada kondisi yang kondusif, dan dukungan dari pemerintah, partisipasi massa,tersedianya fasilitas yang tanggap. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konseptual dan strategi, sehingga agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi benar dan adil dalam naungan negara demokrasi hukum.
Uploads
Papers by Neng Irma
Konstitusi dalam suatu negara termasuk di Indonesia menjadi sumber dana
dasar pembuatan peraturan atau hukum positif yang mempunyai prinsip pokok, seperti:
sebagai hak dan kewajiban warga negara. Istilah ini adalah bentuk dari nama lain
dari hak asasi manusia. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Hak asasi manusia adalah sebagai hak dasar yang melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan
hak dan kewajiban warga negara merupakan pemberian dari negara.
Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua UUD 1945, dan bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan dekat.
Hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau (HAM) sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara dan harus dilaksanakan oleh rakyat atau warga negara. Agar warga memiliki referensi untuk menerapkannya, pertama dia perlu
memahami aturan hukum.
Hak Asasi Manusia (HAM) atau Hak dan kewajiban warga negara yang termasuk dalam aturan hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian,
yaitu; politik, ekonomi, budaya masyarakat, hukum, agama dan Pertahanan Keamanan,akan terbentuk pada kondisi yang kondusif, dan dukungan dari pemerintah, partisipasi massa,tersedianya fasilitas yang tanggap.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konseptual dan strategi, sehingga
agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi benar dan adil dalam naungan
negara demokrasi hukum.
Konstitusi dalam suatu negara termasuk di Indonesia menjadi sumber dana
dasar pembuatan peraturan atau hukum positif yang mempunyai prinsip pokok, seperti:
sebagai hak dan kewajiban warga negara. Istilah ini adalah bentuk dari nama lain
dari hak asasi manusia. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Hak asasi manusia adalah sebagai hak dasar yang melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan, sedangkan
hak dan kewajiban warga negara merupakan pemberian dari negara.
Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua UUD 1945, dan bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan dekat.
Hak dan kewajiban warga negara sebagai nama lain dari hak asasi manusia atau (HAM) sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara dan harus dilaksanakan oleh rakyat atau warga negara. Agar warga memiliki referensi untuk menerapkannya, pertama dia perlu
memahami aturan hukum.
Hak Asasi Manusia (HAM) atau Hak dan kewajiban warga negara yang termasuk dalam aturan hukum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian,
yaitu; politik, ekonomi, budaya masyarakat, hukum, agama dan Pertahanan Keamanan,akan terbentuk pada kondisi yang kondusif, dan dukungan dari pemerintah, partisipasi massa,tersedianya fasilitas yang tanggap.
Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konseptual dan strategi, sehingga
agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi benar dan adil dalam naungan
negara demokrasi hukum.