Perkembangan dan realitasnya Ilmu Sosial di Indonesia hingga sekarang masih didominasi oleh pemik... more Perkembangan dan realitasnya Ilmu Sosial di Indonesia hingga sekarang masih didominasi oleh pemikiran dan teori yang dikembangkan dari Barat dan cenderung hanya meniru dan memperkuat teori yang yang ada serta berorientasi pada kepentingan yang pragmatis. Dengan kata lain, Ilmu sosial di Indonesia tidak dibangun atas dasar cita -cita etik yang berakar pada realitas dan kultur masyarakat Indonesia. Beberapa persoalan ilmu sosial antara lain karena ilmu sosial tidak memiliki cita-cita etik, keringnya atmosfir budaya akademik, penerapan administrasi penelitian yang kaku atau tidak adaptif dengan lingkungan organisasi perguruan tinggi, dan kecenderungan berkembangnya fragmatisme pendidikan Pembaharuan ilmu sosial di Indonesia harus dibangun dengan menjawab ke arah mana dan untuk kepentingan apa ilmu sosial mau dikembangkan. Mengembangkan ilmu sosial bukan hanya sebatas penyediaan pendikakan formal pada jenjang pendidikan Ilmu sosial di perguruan tinggi tetapi juga harus ditujukan untuk k...
Tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat sipi... more Tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat sipil di Lampung yang berkaitan dengan (a) isu-isu kebijakan publik apa saja yang perlu direspon oleh masyarakat sipil; dan (b) upaya yang dilakukan oleh kekuatan masyarakat sipil dalam mempengaruhi dan mengontrol kebijakan publik di Daerah. . Metode dalam pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, pembahasan studi kasus dan pelatihan advokasi kebijakan. Untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan melihat respon peserta terhadap kemampuan dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang dikategorikan bermasalah dan kapasitas peserta dalam menindaklanjuti kebijakan publik yang bermasalah. Pengabdian dilaksanakan di Bandar Lampung dengan peserta adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat sipil. Materi pengabdian meliputi : (a) Literasi Kebijakan (b) Kebijakan Publik yang bermasalah dan (c) Advokasi ...
This article aims to provide an analysis of the accessibility of the community to the clean water... more This article aims to provide an analysis of the accessibility of the community to the clean water supply policy in Pringsewu Regency which is managed by the Regional Drinking Water Company. The problem is focused on the limited public access to clean water sourced from the Way Sekampung Regional Drinking Water Company, Pringsewu Regency which is only able to reach Gadingrejo and Pringsewu Districts. To approach this problem, a reference to the concept of accessibility is used (Hakim, 2010). The data were collected through interviews, documentation, and observation and analyzed qualitatively. This study concludes that the community's access to clean water which is managed by the Way Sekampung Water Supply Company in Pringsewu Regency tends not to reach all sub-districts in Pringsewu Regency. PDAM Way Sekampung is only able to access two sub-districts, namely Pringsewu District and Gadingrejo District, out of the total sub-districts in Pringsewu Regency, which amount to 9 (nine) s...
This study examined the urgency of the reconstruction of the Pondok pesantren position in the rel... more This study examined the urgency of the reconstruction of the Pondok pesantren position in the religious de-radicalization policy in Indonesia. Islamic boarding school (henceforth: Pondok Pesantren) yet is only positioned as a subordinate institution or as an object of de-radicalization policy in the collaboration of institutional design. As a result, the relationship model that is built is the instructive pattern from the government to Pondok pesantren. This, factually, does not contribute to the positive effect on the effectiveness of the de-radicalization policy. The question of this research was how the relationship model or ideal position of Pondok pesantren in the collaboration of institutional design in religious de-radicalization policy? The research data were collected through interviews, documentation, and literature study, which then were analyzed descriptively. This study summed up that the consultative model would guarantee more toward the support of institutional design...
Online Single Submission (OSS) is a form of application that aims to facilitate investment throug... more Online Single Submission (OSS) is a form of application that aims to facilitate investment through the application of an electronically integrated business licensing system. However, in fact, there is a gap between the expected goals and the reality that occurs on the ground. This study aims to analyze the implementation of policies on licensing through the OSS system at the Investment Service and One Stop Integrated Licensing Service (DPMPPTSP) of South Lampung Regency using the theoretical approach of George C. Edwards III. This research uses descriptive research with a qualitative approach design. Based on the research results, it is known that the OSS System Licensing Policy Implementation at DPMPPTSP South Lampung Regency has not been successfully implemented optimally in accordance with the expected objectives, namely to provide convenience in licensing services. The factor that causes the OSS system licensing policy to be unsuccessful in being implemented optimally is the poo...
Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi), 2020
Indonesia is facing two strategic issues concerning religion and its relation to Pancasila as the... more Indonesia is facing two strategic issues concerning religion and its relation to Pancasila as the state ideology; radicalism in the name of religion (Islam) and Islamism movement to replace state ideology with caliphate. In response, the government uses hard power (repressive approach) and soft power (preventive efforts) through de-radicalization policy. However, it has not been able to eliminate radicalism threat yet because of lack of civil society involvement. This article offers a collaboration model to make de-radicalization policy to be more optimal to implement so that these would no longer be a serious issue in Indonesia. Pesantren with salafiyyah-aswaja typology is positioned to be a subject because of its great influence on government policy. The design of this study was a descriptive qualitative research in which the data were collected through interviews and observations in five big pesantrens in Lampung province. The result showed that the relationships between governme...
Regional head elections were held simultaneously on December 9, 2020, followed by 9 provinces, 22... more Regional head elections were held simultaneously on December 9, 2020, followed by 9 provinces, 224 districts and 37 cities in the territory of Indonesia. The budget for holding the simultaneous regional head elections in 2020 is sourced from a Regional Budget (APBD) grant from the Regional Government. However, the budgeting process sourced from the APBD had encountered problems, there were 3 provinces and 58 districts / cities that had not signed the Regional Grant Agreement (NPHD) even though it had passed the deadline for the NPHD preparation and signing stages, namely on October 1, 2019. Budget issues This will continue to be repeated as long as the regional head elections are still sourced from the APBD. This study aims to provide an idea of the budgeting model for regional head elections sourced from the State Budget through the Balancing Fund, namely the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK). This study uses a descriptive research method with a qu...
Perkembangan dan realitasnya Ilmu Sosial di Indonesia hingga sekarang masih didominasi oleh pemik... more Perkembangan dan realitasnya Ilmu Sosial di Indonesia hingga sekarang masih didominasi oleh pemikiran dan teori yang dikembangkan dari Barat dan cenderung hanya meniru dan memperkuat teori yang yang ada serta berorientasi pada kepentingan yang pragmatis. Dengan kata lain, Ilmu sosial di Indonesia tidak dibangun atas dasar cita -cita etik yang berakar pada realitas dan kultur masyarakat Indonesia. Beberapa persoalan ilmu sosial antara lain karena ilmu sosial tidak memiliki cita-cita etik, keringnya atmosfir budaya akademik, penerapan administrasi penelitian yang kaku atau tidak adaptif dengan lingkungan organisasi perguruan tinggi, dan kecenderungan berkembangnya fragmatisme pendidikan Pembaharuan ilmu sosial di Indonesia harus dibangun dengan menjawab ke arah mana dan untuk kepentingan apa ilmu sosial mau dikembangkan. Mengembangkan ilmu sosial bukan hanya sebatas penyediaan pendikakan formal pada jenjang pendidikan Ilmu sosial di perguruan tinggi tetapi juga harus ditujukan untuk k...
Tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat sipi... more Tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat sipil di Lampung yang berkaitan dengan (a) isu-isu kebijakan publik apa saja yang perlu direspon oleh masyarakat sipil; dan (b) upaya yang dilakukan oleh kekuatan masyarakat sipil dalam mempengaruhi dan mengontrol kebijakan publik di Daerah. . Metode dalam pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, pembahasan studi kasus dan pelatihan advokasi kebijakan. Untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan melihat respon peserta terhadap kemampuan dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang dikategorikan bermasalah dan kapasitas peserta dalam menindaklanjuti kebijakan publik yang bermasalah. Pengabdian dilaksanakan di Bandar Lampung dengan peserta adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat sipil. Materi pengabdian meliputi : (a) Literasi Kebijakan (b) Kebijakan Publik yang bermasalah dan (c) Advokasi ...
This article aims to provide an analysis of the accessibility of the community to the clean water... more This article aims to provide an analysis of the accessibility of the community to the clean water supply policy in Pringsewu Regency which is managed by the Regional Drinking Water Company. The problem is focused on the limited public access to clean water sourced from the Way Sekampung Regional Drinking Water Company, Pringsewu Regency which is only able to reach Gadingrejo and Pringsewu Districts. To approach this problem, a reference to the concept of accessibility is used (Hakim, 2010). The data were collected through interviews, documentation, and observation and analyzed qualitatively. This study concludes that the community's access to clean water which is managed by the Way Sekampung Water Supply Company in Pringsewu Regency tends not to reach all sub-districts in Pringsewu Regency. PDAM Way Sekampung is only able to access two sub-districts, namely Pringsewu District and Gadingrejo District, out of the total sub-districts in Pringsewu Regency, which amount to 9 (nine) s...
This study examined the urgency of the reconstruction of the Pondok pesantren position in the rel... more This study examined the urgency of the reconstruction of the Pondok pesantren position in the religious de-radicalization policy in Indonesia. Islamic boarding school (henceforth: Pondok Pesantren) yet is only positioned as a subordinate institution or as an object of de-radicalization policy in the collaboration of institutional design. As a result, the relationship model that is built is the instructive pattern from the government to Pondok pesantren. This, factually, does not contribute to the positive effect on the effectiveness of the de-radicalization policy. The question of this research was how the relationship model or ideal position of Pondok pesantren in the collaboration of institutional design in religious de-radicalization policy? The research data were collected through interviews, documentation, and literature study, which then were analyzed descriptively. This study summed up that the consultative model would guarantee more toward the support of institutional design...
Online Single Submission (OSS) is a form of application that aims to facilitate investment throug... more Online Single Submission (OSS) is a form of application that aims to facilitate investment through the application of an electronically integrated business licensing system. However, in fact, there is a gap between the expected goals and the reality that occurs on the ground. This study aims to analyze the implementation of policies on licensing through the OSS system at the Investment Service and One Stop Integrated Licensing Service (DPMPPTSP) of South Lampung Regency using the theoretical approach of George C. Edwards III. This research uses descriptive research with a qualitative approach design. Based on the research results, it is known that the OSS System Licensing Policy Implementation at DPMPPTSP South Lampung Regency has not been successfully implemented optimally in accordance with the expected objectives, namely to provide convenience in licensing services. The factor that causes the OSS system licensing policy to be unsuccessful in being implemented optimally is the poo...
Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi), 2020
Indonesia is facing two strategic issues concerning religion and its relation to Pancasila as the... more Indonesia is facing two strategic issues concerning religion and its relation to Pancasila as the state ideology; radicalism in the name of religion (Islam) and Islamism movement to replace state ideology with caliphate. In response, the government uses hard power (repressive approach) and soft power (preventive efforts) through de-radicalization policy. However, it has not been able to eliminate radicalism threat yet because of lack of civil society involvement. This article offers a collaboration model to make de-radicalization policy to be more optimal to implement so that these would no longer be a serious issue in Indonesia. Pesantren with salafiyyah-aswaja typology is positioned to be a subject because of its great influence on government policy. The design of this study was a descriptive qualitative research in which the data were collected through interviews and observations in five big pesantrens in Lampung province. The result showed that the relationships between governme...
Regional head elections were held simultaneously on December 9, 2020, followed by 9 provinces, 22... more Regional head elections were held simultaneously on December 9, 2020, followed by 9 provinces, 224 districts and 37 cities in the territory of Indonesia. The budget for holding the simultaneous regional head elections in 2020 is sourced from a Regional Budget (APBD) grant from the Regional Government. However, the budgeting process sourced from the APBD had encountered problems, there were 3 provinces and 58 districts / cities that had not signed the Regional Grant Agreement (NPHD) even though it had passed the deadline for the NPHD preparation and signing stages, namely on October 1, 2019. Budget issues This will continue to be repeated as long as the regional head elections are still sourced from the APBD. This study aims to provide an idea of the budgeting model for regional head elections sourced from the State Budget through the Balancing Fund, namely the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK). This study uses a descriptive research method with a qu...
Uploads
Papers by SYARIEF MAKHYA