Upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh merupakan isu utama dalam pembangunan perkotaan di ... more Upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh merupakan isu utama dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan penanganan yang selama ini sudah dilakukan ternyata berbanding lurus dengan perkembangan kawasan kumuh baru (Kementerian PU&PR Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016). Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyusun RPJMN tahun 2015-2019 yang mengandung tiga output priorias nasional untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, yaitu pelayanan air minum, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan sanitasi. Target yang diberikan kelak dapat diukur terhadap Key Performance Indicators yaitu 100-0-100, artinya 100% capaian pelayanan akses air minum, 0% permukiman kumuh di kawasan perkotaan, dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi pada lima tahun ke depan. Kawasan perkotaan Kabupaten Bondowoso masih memiliki beberapa area yang termasuk dalam kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan target yang sangat tinggi dalam penyelesaian kekumuhan dan waktu yang sangat singkat dalam pencapaian targetnya, maka pada bulan Juni-Agustus 2017 silam dilakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur berdasarkan data eksisting yang menggambarkan kondisi infrastruktur di kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Bondowoso.
Perumusan masalah ini berfokus pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan, dimana angka ... more Perumusan masalah ini berfokus pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan, dimana angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan memiliki angka yang tertinggi dibandingkan Kabupaten lainnya di Jawa Timur. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui penanggulangannya yaitu dengan mengetahui terlebih dahulu sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, dirumuskan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana konsep yang tepat untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pacitan dalam mengatasi masalah kemiskinan?
KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepe... more KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya dari Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Keputusan Indonesia dalam menjalankan skema KPBU ini tidak luput dari masalah, terutama dari segi pembiayaannya. " Siapkah hukum Indonesia mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU? " Hal ini masih menjadi permasalahan yang belum ditemukan jalan keluarnya.
Studi kasus yang terdapat dalam makalah ini membahas mengenai implikasi dari Teori Central Place ... more Studi kasus yang terdapat dalam makalah ini membahas mengenai implikasi dari Teori Central Place secara nyata dewasa ini. Dalam jurnal dibahas mengenai konsep Kota China dalam melakukan aglomerasi perkotaan untuk menghasilkan stabilitas struktur perkotaan. Stabilitas yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan setiap kota untuk melaksanakan fungsi dan kegiatannya secara optimal. Central Place Theory digunakan sebagai literature dasar dalam menentukan hirarki perkotaan dan kestabilan masing-masing perkotaan yang ada di China. Peneliti menggunakan metode Centrality index (CI) dan dimensi fraktal. Jurnal ini pada intinya mengedepankan konsep Central Place Theory sebagai landasan dari konsep stabilitas aglomerasi perkotaan, hingga disimpulkan kerangka acuan untuk menunjukkan hubungan simbiosis, hierarki, dan efektifitas konsep perkotaan di China.
Upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh merupakan isu utama dalam pembangunan perkotaan di ... more Upaya mengatasi permasalahan permukiman kumuh merupakan isu utama dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan penanganan yang selama ini sudah dilakukan ternyata berbanding lurus dengan perkembangan kawasan kumuh baru (Kementerian PU&PR Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2016). Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyusun RPJMN tahun 2015-2019 yang mengandung tiga output priorias nasional untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, yaitu pelayanan air minum, penanganan kawasan kumuh, dan pelayanan sanitasi. Target yang diberikan kelak dapat diukur terhadap Key Performance Indicators yaitu 100-0-100, artinya 100% capaian pelayanan akses air minum, 0% permukiman kumuh di kawasan perkotaan, dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi pada lima tahun ke depan. Kawasan perkotaan Kabupaten Bondowoso masih memiliki beberapa area yang termasuk dalam kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan target yang sangat tinggi dalam penyelesaian kekumuhan dan waktu yang sangat singkat dalam pencapaian targetnya, maka pada bulan Juni-Agustus 2017 silam dilakukan identifikasi kebutuhan infrastruktur berdasarkan data eksisting yang menggambarkan kondisi infrastruktur di kawasan kumuh perkotaan Kabupaten Bondowoso.
Perumusan masalah ini berfokus pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan, dimana angka ... more Perumusan masalah ini berfokus pada penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pacitan, dimana angka kemiskinan di Kabupaten Pacitan memiliki angka yang tertinggi dibandingkan Kabupaten lainnya di Jawa Timur. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui penanggulangannya yaitu dengan mengetahui terlebih dahulu sektor unggulan yang terdapat di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, dirumuskan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana konsep yang tepat untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pacitan dalam mengatasi masalah kemiskinan?
KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepe... more KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya dari Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Keputusan Indonesia dalam menjalankan skema KPBU ini tidak luput dari masalah, terutama dari segi pembiayaannya. " Siapkah hukum Indonesia mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU? " Hal ini masih menjadi permasalahan yang belum ditemukan jalan keluarnya.
Studi kasus yang terdapat dalam makalah ini membahas mengenai implikasi dari Teori Central Place ... more Studi kasus yang terdapat dalam makalah ini membahas mengenai implikasi dari Teori Central Place secara nyata dewasa ini. Dalam jurnal dibahas mengenai konsep Kota China dalam melakukan aglomerasi perkotaan untuk menghasilkan stabilitas struktur perkotaan. Stabilitas yang dimaksud berkaitan dengan kemampuan setiap kota untuk melaksanakan fungsi dan kegiatannya secara optimal. Central Place Theory digunakan sebagai literature dasar dalam menentukan hirarki perkotaan dan kestabilan masing-masing perkotaan yang ada di China. Peneliti menggunakan metode Centrality index (CI) dan dimensi fraktal. Jurnal ini pada intinya mengedepankan konsep Central Place Theory sebagai landasan dari konsep stabilitas aglomerasi perkotaan, hingga disimpulkan kerangka acuan untuk menunjukkan hubungan simbiosis, hierarki, dan efektifitas konsep perkotaan di China.
Uploads
Papers by Gita Sidauruk
Jurnal ini pada intinya mengedepankan konsep Central Place Theory sebagai landasan dari konsep stabilitas aglomerasi perkotaan, hingga disimpulkan kerangka acuan untuk menunjukkan hubungan simbiosis, hierarki, dan efektifitas konsep perkotaan di China.
Jurnal ini pada intinya mengedepankan konsep Central Place Theory sebagai landasan dari konsep stabilitas aglomerasi perkotaan, hingga disimpulkan kerangka acuan untuk menunjukkan hubungan simbiosis, hierarki, dan efektifitas konsep perkotaan di China.