Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pemberian paspor non-p... more Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pemberian paspor non-prosedural kepada pekerja migran Indonesia (PMI) dan mengembangkan model pencegahan yang efektif. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah, namun kualitasnya rendah akibat kurangnya pelatihan dan pendidikan. Pasar kerja di Indonesia berkorelasi negatif dengan kumpulan sumber daya manusia yang tersedia, sehingga tingkat pengangguran yang tinggi di setiap kota. Pemberian paspor non-prosedural kepada PMI merupakan masalah serius yang telah lama menjadi sorotan. Praktik ini tidak hanya merugikan PMI secara individual, tetapi juga mengganggu citra Indonesia di mata dunia secara negatif. Faktor-faktor penyebab pemberian paspor non-prosedural meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi, kondisi ekonomi yang sulit, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pemberian paspor non-prosedural. Data diperoleh dari penelitian terdahulu dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk petugas imigrasi dan pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi, kondisi ekonomi yang sulit, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah faktor utama yang menyebabkan pemberian paspor non-prosedural. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang proses TKI legal juga menjadi kendala. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya melindungi hak-hak dan keselamatan PMI, serta meningkatkan kualitas sistem perekrutan PMI di Indonesia. Upaya pencegahan pemberian paspor non-prosedural harus melibatkan sinergi dan komitmen dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga terkait, hingga masyarakat.
Teknologi yang diciptakan dan dikembangkan oleh manusia semakin lama semakin canggih. Asal usul S... more Teknologi yang diciptakan dan dikembangkan oleh manusia semakin lama semakin canggih. Asal usul Society 5.0 adalah Jepang atau sebutannya Negeri Matahari Terbit. Desain kreatif ini memungkinkan orang untuk menerapkan ilmu pengetahuan modern (Kecerdasan Buatan, Pemikiran Internet, Robotika) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ini tidak lain adalah tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuat mereka lebih nyaman. Peralihan dari era Revolusi Industri 4.0 ke era Society 5.0 tentunya akan membawa perubahan di segala bidang masyarakat, ekonomi, politik dan budaya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengemban amanat Aparatur Sipil Negara atau ASN dan merupakan pelaksana amanat nasional serta diperbantukan dalam pelaksanaan amanat pembangunan nasional. Oleh karena itu, ASN khususnya di Direktorat Jendral Keimigrasian dianggap sebagai komponen pemain utama dalam pembangunan dalam Kementrian Hukum dan HAM.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pemberian paspor non-p... more Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pemberian paspor non-prosedural kepada pekerja migran Indonesia (PMI) dan mengembangkan model pencegahan yang efektif. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang melimpah, namun kualitasnya rendah akibat kurangnya pelatihan dan pendidikan. Pasar kerja di Indonesia berkorelasi negatif dengan kumpulan sumber daya manusia yang tersedia, sehingga tingkat pengangguran yang tinggi di setiap kota. Pemberian paspor non-prosedural kepada PMI merupakan masalah serius yang telah lama menjadi sorotan. Praktik ini tidak hanya merugikan PMI secara individual, tetapi juga mengganggu citra Indonesia di mata dunia secara negatif. Faktor-faktor penyebab pemberian paspor non-prosedural meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi, kondisi ekonomi yang sulit, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pemberian paspor non-prosedural. Data diperoleh dari penelitian terdahulu dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk petugas imigrasi dan pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi, kondisi ekonomi yang sulit, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah faktor utama yang menyebabkan pemberian paspor non-prosedural. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang proses TKI legal juga menjadi kendala. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya melindungi hak-hak dan keselamatan PMI, serta meningkatkan kualitas sistem perekrutan PMI di Indonesia. Upaya pencegahan pemberian paspor non-prosedural harus melibatkan sinergi dan komitmen dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga terkait, hingga masyarakat.
Teknologi yang diciptakan dan dikembangkan oleh manusia semakin lama semakin canggih. Asal usul S... more Teknologi yang diciptakan dan dikembangkan oleh manusia semakin lama semakin canggih. Asal usul Society 5.0 adalah Jepang atau sebutannya Negeri Matahari Terbit. Desain kreatif ini memungkinkan orang untuk menerapkan ilmu pengetahuan modern (Kecerdasan Buatan, Pemikiran Internet, Robotika) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ini tidak lain adalah tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuat mereka lebih nyaman. Peralihan dari era Revolusi Industri 4.0 ke era Society 5.0 tentunya akan membawa perubahan di segala bidang masyarakat, ekonomi, politik dan budaya. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengemban amanat Aparatur Sipil Negara atau ASN dan merupakan pelaksana amanat nasional serta diperbantukan dalam pelaksanaan amanat pembangunan nasional. Oleh karena itu, ASN khususnya di Direktorat Jendral Keimigrasian dianggap sebagai komponen pemain utama dalam pembangunan dalam Kementrian Hukum dan HAM.
Uploads
Pemberian paspor non-prosedural kepada PMI merupakan masalah serius yang telah lama menjadi sorotan. Praktik ini tidak hanya merugikan PMI secara individual, tetapi juga mengganggu citra Indonesia di mata dunia secara negatif. Faktor-faktor penyebab pemberian paspor non-prosedural meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi, kondisi ekonomi yang sulit, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pemberian paspor non-prosedural. Data diperoleh dari penelitian terdahulu dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk petugas imigrasi dan pekerja migran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi, kondisi ekonomi yang sulit, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah faktor utama yang menyebabkan pemberian paspor non-prosedural. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang proses TKI legal juga menjadi kendala. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya melindungi hak-hak dan keselamatan PMI, serta meningkatkan kualitas sistem perekrutan PMI di Indonesia. Upaya pencegahan pemberian paspor non-prosedural harus melibatkan sinergi dan komitmen dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga terkait, hingga masyarakat.
Pemberian paspor non-prosedural kepada PMI merupakan masalah serius yang telah lama menjadi sorotan. Praktik ini tidak hanya merugikan PMI secara individual, tetapi juga mengganggu citra Indonesia di mata dunia secara negatif. Faktor-faktor penyebab pemberian paspor non-prosedural meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi, kondisi ekonomi yang sulit, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pemberian paspor non-prosedural. Data diperoleh dari penelitian terdahulu dan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk petugas imigrasi dan pekerja migran.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan akses informasi, kondisi ekonomi yang sulit, serta kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah faktor utama yang menyebabkan pemberian paspor non-prosedural. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang proses TKI legal juga menjadi kendala. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya melindungi hak-hak dan keselamatan PMI, serta meningkatkan kualitas sistem perekrutan PMI di Indonesia. Upaya pencegahan pemberian paspor non-prosedural harus melibatkan sinergi dan komitmen dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga terkait, hingga masyarakat.