IDENTIFIKASI PUSAT - PUSAT PELAYANAN DENGAN ANALISIS WEIGHTED CENTRALITY INDE#R##N#(STUDI KASUS KABUPATEN BOGOR), Dec 16, 2020
ABSTRAK Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang bersebelahan dengan kota-kota besar seperti DKI Jaka... more ABSTRAK Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang bersebelahan dengan kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan Kota Bogor mengalami perkembangan pesat.Sebagai daerah penyangga dan mendapatkan limpahan penduduk dari kota-kota besar tersebut, pengembangan wilayah di kabupaten ini perlu mendapat perhatian, agar tidak terjadi pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Sebagai langkah awal untuk mengetahui pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan identifikasi pusat-pusat pelayanan pada wilayah tersebut, sesuai pernyataan Tony McCall (2010) bahwa pada masa kini pendekatan dinamika spasial banyak digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pengembangan pada suatu wilayah.Tujuan penelitian ini adalah identifikasi pusat-pusat pelayanan sebagai gambaran pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui pengembangan wilayah secara ekonomi dan pergeserannya digunakan metode analisis shift-share, sedang untuk mengetahui hirarki pusat-pusat pelayanan yang ada, digunakan metode weigted centrality index. Dari hasil analisis menggunakan data PODES Kabupaten Bogor tahun 2011, diketahui beberapa lapangan usaha mengalami kemajuan. Sedang dari identifikasi pusat-pusat pelayanan, diketahui yang mempunyai hirarki tertinggi sebagian besar berada di ibukota Kabupaten Bogor, yaitu di Kecamatan Cibinong.Hasil analisis ini selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah yang lebih rinci agar pengembangan wilayah Kabupaten Bogor teratur dn terkendali. Kata kunci: Pengembangan Wilayah, Shift-share, Pusat-pusat pelayanan. PENDAHULUAN Kabupaten Bogor adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya bersebelahan dengan DKI Jakarta dan Kota Bogor. Kabupaten ini mengalami limpahan penduduk dari kedua kota tersebut, yang berakibat pada perkembangan wilayah yang sangat pesat. Ditandai oleh pesatnya perkembangan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 3,31% selama kurun waktu 2008 s/d 2015. Perkembangan ini pada akhirnya menciptakan pusat-pusat pelayanan baru di kabupaten ini. Kabupaten Bogor telah memiliki RTRW Kabupaten untuk kurun waktu 2005 s/d 2025. Setelah berjalan 11 tahun, diketahui perkembangan Kabupaten Bogor sangat pesat, hal ini didukung oleh ketersediaan fasilitas penunjang kehidupan penduduknya, seperti fasilitas pelayanan, fasilitas transportasi, serta ketersediaan lahan (holding capacity) sebagaidaya tarik untuk pengembangan wilayah [1]. Agar pengembangan wilayah Kabupaten Bogor dapat teratur dan terarah, selain mempedomani RTRW kabupaten yang telah disusun, juga perlu diantisipasi pengembangan wilayah yang tidak sesuai dengan RTRW.Berbagai metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengembangan pada suatu wilayah, namun analisis yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan data dari wilayah yang bersangkutan. Tony Mc.Call [2], menyatakan bahwa pada awalnya pengembangan wiayah diidentifikasi menggunakan data ekonomi, peningkatan ekonomi menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan wilayah. Namun sejak abad 21, pengembangan wilayah dapat diidentifikasi berdasarkan dinamika spasial dari wilayah bersangkutan, dan salah satu cara untuk melihat wilayah dengan mengetahui ketersediaan dan kondisi infrastruktur wilayah, termasuk peningkatan ketersediaan fasilitas [2]. Studi ini bertujuan melakukan analisis
Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan unt... more Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan, dan terjaminnya pelaksanaan penataan ruang seperti yang tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh sebab itu, Pengembangan Aplikasi Monitoring Penataan Ruang Online dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan monitoring penataan ruang untuk memberikan pelayanan informasi dalam monitoring penataan ruang, melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan data dan penyebarluasan informasi monitoring penataan ruang baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota secara global melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Lingkup wilayah penelitian di Provinsi Kalimantan Timur. Metodologi yang digunakan dalam Pengembangan Aplikasi Monitoring Online adalah sistem aplikasi S...
Mendapatkan pelayanan bidang penataan ruang yang berkualitas merupakan hak semua masyarakat yang ... more Mendapatkan pelayanan bidang penataan ruang yang berkualitas merupakan hak semua masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun sejauh ini pelayanan tersebut belum sepenuhnya di peroleh oleh masyarakat NTT, kurangnya transparasi pemerintah serta birokrasi yang sulit menjadi penghalang untuk terealisasinya Good Governance .Pemberian pelayanan bidang penataan ruang sangat penting bagi masyarakat, untuk memberikan informasi serta pengetahuan tentang penataan ruang, sehingga menimbulkan tanggung jawab tersendiri tentang hal-hal apa saja yang dapat dilakukan serta tidak dapat dilakukan terhadap ruang ini. Metode penelitian ini yaitu desk study dimana cara pengumpulan data dan informasi melalui kajian dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, baik berupa laporan maupun referensi yang didapat dari dokumen persetujuan subtansi di Kementerian Pekerjaan Umum dari 20 Kabupaten di Provinsi NTT. Lingkup dalam menganalisis dalam penelitian ini yaitu 5 indikator SPM bi...
Salah satu sunami terbesar yaitu Tsunami Pangandaran, yang terjadi akibat gempa pada tanggal 17 J... more Salah satu sunami terbesar yaitu Tsunami Pangandaran, yang terjadi akibat gempa pada tanggal 17 Juli 2006 sebesar 7,7 SR. Tsunami tersebut merusak permukiman di desa-desa pantai selatan Jawa Barat. Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Pangandaran dalam RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018- 2038 adalah peningkatan mitigasi dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan sehingga perlunya perencanaan kawasan permukiman di desa pesisir untuk mengurangi dampak bencana tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permukiman eksisting dan rencana kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana tsunami, melakukan analisis dan evaluasi kesesuaian lahan permukiman eksisting dan rencana kawasan permukiman di desa pesisir berdasarkan bencana tsunami. Metode analisis yang digunakan adalah analisis spasial kesesuaian lahan. Variabel dalam analisis kesesuaian lahan permukiman adalah aspek fisik lingkungan, aspek prasarana air bersih, aspek aksesibilitas, dan aspek bencana tsunami. Obje...
IDENTIFIKASI PUSAT - PUSAT PELAYANAN DENGAN ANALISIS WEIGHTED CENTRALITY INDE#R##N#(STUDI KASUS KABUPATEN BOGOR), Dec 16, 2020
ABSTRAK Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang bersebelahan dengan kota-kota besar seperti DKI Jaka... more ABSTRAK Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang bersebelahan dengan kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan Kota Bogor mengalami perkembangan pesat.Sebagai daerah penyangga dan mendapatkan limpahan penduduk dari kota-kota besar tersebut, pengembangan wilayah di kabupaten ini perlu mendapat perhatian, agar tidak terjadi pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Sebagai langkah awal untuk mengetahui pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan identifikasi pusat-pusat pelayanan pada wilayah tersebut, sesuai pernyataan Tony McCall (2010) bahwa pada masa kini pendekatan dinamika spasial banyak digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pengembangan pada suatu wilayah.Tujuan penelitian ini adalah identifikasi pusat-pusat pelayanan sebagai gambaran pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui pengembangan wilayah secara ekonomi dan pergeserannya digunakan metode analisis shift-share, sedang untuk mengetahui hirarki pusat-pusat pelayanan yang ada, digunakan metode weigted centrality index. Dari hasil analisis menggunakan data PODES Kabupaten Bogor tahun 2011, diketahui beberapa lapangan usaha mengalami kemajuan. Sedang dari identifikasi pusat-pusat pelayanan, diketahui yang mempunyai hirarki tertinggi sebagian besar berada di ibukota Kabupaten Bogor, yaitu di Kecamatan Cibinong.Hasil analisis ini selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah yang lebih rinci agar pengembangan wilayah Kabupaten Bogor teratur dn terkendali. Kata kunci: Pengembangan Wilayah, Shift-share, Pusat-pusat pelayanan. PENDAHULUAN Kabupaten Bogor adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya bersebelahan dengan DKI Jakarta dan Kota Bogor. Kabupaten ini mengalami limpahan penduduk dari kedua kota tersebut, yang berakibat pada perkembangan wilayah yang sangat pesat. Ditandai oleh pesatnya perkembangan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 3,31% selama kurun waktu 2008 s/d 2015. Perkembangan ini pada akhirnya menciptakan pusat-pusat pelayanan baru di kabupaten ini. Kabupaten Bogor telah memiliki RTRW Kabupaten untuk kurun waktu 2005 s/d 2025. Setelah berjalan 11 tahun, diketahui perkembangan Kabupaten Bogor sangat pesat, hal ini didukung oleh ketersediaan fasilitas penunjang kehidupan penduduknya, seperti fasilitas pelayanan, fasilitas transportasi, serta ketersediaan lahan (holding capacity) sebagaidaya tarik untuk pengembangan wilayah [1]. Agar pengembangan wilayah Kabupaten Bogor dapat teratur dan terarah, selain mempedomani RTRW kabupaten yang telah disusun, juga perlu diantisipasi pengembangan wilayah yang tidak sesuai dengan RTRW.Berbagai metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengembangan pada suatu wilayah, namun analisis yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan data dari wilayah yang bersangkutan. Tony Mc.Call [2], menyatakan bahwa pada awalnya pengembangan wiayah diidentifikasi menggunakan data ekonomi, peningkatan ekonomi menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan wilayah. Namun sejak abad 21, pengembangan wilayah dapat diidentifikasi berdasarkan dinamika spasial dari wilayah bersangkutan, dan salah satu cara untuk melihat wilayah dengan mengetahui ketersediaan dan kondisi infrastruktur wilayah, termasuk peningkatan ketersediaan fasilitas [2]. Studi ini bertujuan melakukan analisis
Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan unt... more Pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan, terselenggaranya upaya pemberdayaan seluruh pemangku kepentingan, dan terjaminnya pelaksanaan penataan ruang seperti yang tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Oleh sebab itu, Pengembangan Aplikasi Monitoring Penataan Ruang Online dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan monitoring penataan ruang untuk memberikan pelayanan informasi dalam monitoring penataan ruang, melaksanakan pengembangan sistem pengelolaan data dan penyebarluasan informasi monitoring penataan ruang baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota secara global melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Lingkup wilayah penelitian di Provinsi Kalimantan Timur. Metodologi yang digunakan dalam Pengembangan Aplikasi Monitoring Online adalah sistem aplikasi S...
Mendapatkan pelayanan bidang penataan ruang yang berkualitas merupakan hak semua masyarakat yang ... more Mendapatkan pelayanan bidang penataan ruang yang berkualitas merupakan hak semua masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun sejauh ini pelayanan tersebut belum sepenuhnya di peroleh oleh masyarakat NTT, kurangnya transparasi pemerintah serta birokrasi yang sulit menjadi penghalang untuk terealisasinya Good Governance .Pemberian pelayanan bidang penataan ruang sangat penting bagi masyarakat, untuk memberikan informasi serta pengetahuan tentang penataan ruang, sehingga menimbulkan tanggung jawab tersendiri tentang hal-hal apa saja yang dapat dilakukan serta tidak dapat dilakukan terhadap ruang ini. Metode penelitian ini yaitu desk study dimana cara pengumpulan data dan informasi melalui kajian dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, baik berupa laporan maupun referensi yang didapat dari dokumen persetujuan subtansi di Kementerian Pekerjaan Umum dari 20 Kabupaten di Provinsi NTT. Lingkup dalam menganalisis dalam penelitian ini yaitu 5 indikator SPM bi...
Salah satu sunami terbesar yaitu Tsunami Pangandaran, yang terjadi akibat gempa pada tanggal 17 J... more Salah satu sunami terbesar yaitu Tsunami Pangandaran, yang terjadi akibat gempa pada tanggal 17 Juli 2006 sebesar 7,7 SR. Tsunami tersebut merusak permukiman di desa-desa pantai selatan Jawa Barat. Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Pangandaran dalam RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018- 2038 adalah peningkatan mitigasi dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan sehingga perlunya perencanaan kawasan permukiman di desa pesisir untuk mengurangi dampak bencana tsunami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permukiman eksisting dan rencana kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana tsunami, melakukan analisis dan evaluasi kesesuaian lahan permukiman eksisting dan rencana kawasan permukiman di desa pesisir berdasarkan bencana tsunami. Metode analisis yang digunakan adalah analisis spasial kesesuaian lahan. Variabel dalam analisis kesesuaian lahan permukiman adalah aspek fisik lingkungan, aspek prasarana air bersih, aspek aksesibilitas, dan aspek bencana tsunami. Obje...
Uploads
Papers by Darmawan L Cahya