Pengaturan kegiatan usaha Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsipprinsip Syariah dan Perusah... more Pengaturan kegiatan usaha Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsipprinsip Syariah dan Perusahaan Penjaminan yang memakai pola syariah wajib memuat maksud dan tujuan perusahaan untuk menjalankan sebagian kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah. Namun , untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, Perusahaan Penjaminan Syariah sampai saat ini masih memakai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan penjaminan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan tidak ada delegasi atau atribusi bahkan penyebutan tentang keberadaan Lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga tidak ada. Namun , menjadi kewajiban bagi regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Ada beberapa hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI dalam kegiatan penjaminan syariah yakni fatwa sulit untuk diterjemahkan atau diaplikasikan dalam peraturan perbankan/penjaminan , fatwa DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif dan beberapa kendala lainnya
Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah kepemilikan senjata api ilegal d... more Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat daerah konflik Poso serta peranan Polri mengatasinya. Hal ini dilatarbelakangi dengan keberadaan Poso yang merupakan daerah bekas konflik bersenjata sehingga di daerah tersebut kekerasan dengan menggunakan senjata api masih sering ditemui. Oleh karena itu peranan Polri di dalam mengatasinya menjadi kajian utama di dalam penelitian ini. Dalam upaya mengetahui dan menganalisa tentang peranan Polri di dalam mengatasi kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat daerah konflik Poso beserta ketentuan aturan-aturan yang mendasarinya, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan tetap melakukan kajia dan penelaahan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang a...
Pengaturan kegiatan usaha Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsipprinsip Syariah dan Perusah... more Pengaturan kegiatan usaha Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsipprinsip Syariah dan Perusahaan Penjaminan yang memakai pola syariah wajib memuat maksud dan tujuan perusahaan untuk menjalankan sebagian kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah. Namun , untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, Perusahaan Penjaminan Syariah sampai saat ini masih memakai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan penjaminan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan tidak ada delegasi atau atribusi bahkan penyebutan tentang keberadaan Lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga tidak ...
Pengaturan kegiatan usaha Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsipprinsip Syariah dan Perusah... more Pengaturan kegiatan usaha Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsipprinsip Syariah dan Perusahaan Penjaminan yang memakai pola syariah wajib memuat maksud dan tujuan perusahaan untuk menjalankan sebagian kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah. Namun , untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, Perusahaan Penjaminan Syariah sampai saat ini masih memakai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan penjaminan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan tidak ada delegasi atau atribusi bahkan penyebutan tentang keberadaan Lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga tidak ada. Namun , menjadi kewajiban bagi regulator dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat. Ada beberapa hambatan dalam penerapan Fatwa DSN-MUI dalam kegiatan penjaminan syariah yakni fatwa sulit untuk diterjemahkan atau diaplikasikan dalam peraturan perbankan/penjaminan , fatwa DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif dan beberapa kendala lainnya
Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah kepemilikan senjata api ilegal d... more Di dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat daerah konflik Poso serta peranan Polri mengatasinya. Hal ini dilatarbelakangi dengan keberadaan Poso yang merupakan daerah bekas konflik bersenjata sehingga di daerah tersebut kekerasan dengan menggunakan senjata api masih sering ditemui. Oleh karena itu peranan Polri di dalam mengatasinya menjadi kajian utama di dalam penelitian ini. Dalam upaya mengetahui dan menganalisa tentang peranan Polri di dalam mengatasi kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat daerah konflik Poso beserta ketentuan aturan-aturan yang mendasarinya, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan tetap melakukan kajia dan penelaahan kaidah-kaidah yang berlaku pada masyarakat, kemudian seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang a...
Pengaturan kegiatan usaha Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsipprinsip Syariah dan Perusah... more Pengaturan kegiatan usaha Penjaminan Syariah harus berdasarkan Prinsipprinsip Syariah dan Perusahaan Penjaminan yang memakai pola syariah wajib memuat maksud dan tujuan perusahaan untuk menjalankan sebagian kegiatan usaha Penjaminan berdasarkan Prinsip Syariah. Namun , untuk pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, Perusahaan Penjaminan Syariah sampai saat ini masih memakai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan penjaminan syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan tidak ada delegasi atau atribusi bahkan penyebutan tentang keberadaan Lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga tidak ...
Uploads
Papers by fahd thoricky