BAB I
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap benca... more BAB I BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun karena ulah manusia. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bencana ini adalah kondisi geografis, iklim, geologis dan faktor-faktor lain seperti keragaman sosial budaya dan politik. Wilayah Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
Secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng benua Asia dan benua Australia serta lempeng samudera Hindia dan samudera Pasifik.
Terdapat 130 gunung api aktif di Indonesia yang terbagi dalam Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Gunung api yang pernah meletus sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600 dan masih aktif digolongkan sebagai gunung api tipe A, tipe B adalah gunung api yang masih aktif tetapi belum pernah meletus dan tipe C adalah gunung api yang masih di indikasikan sebagai gunung api aktif.
Terdapat lebih dari 5.000 sungai besar dan kecil yang 30% di antaranya melewati kawasan padat penduduk dan berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang dan tanah longsor pada saat musim penghujan.
Beberapa kejadian bencana besar di Indonesia antara lain:
Gempa bumi dan tsunami yang terbesar terjadi pada akhir tahun 2004 yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian Provinsi Sumatera Utara telah menelan korban yang sangat besar yaitu 120.000 orang meninggal, 93.088 orang hilang, 4.632 orang luka-luka.
1
Gempa bumi Nias, Sumatera Utara terjadi pada awal tahun 2005 mengakibatkan 128 orang meninggal, 25 orang hilang dan 1.987 orang luka-luka.
Gempa bumi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah terjadi tanggal 27 Mei 2006 mengakibatkan 5.778 orang meninggal, 26.013 orang luka di rawat inap dan 125.195 orang rawat jalan.
Gempa bumi dan tsunami terjadi pada tangal 17 Juli 2006 di pantai Selatan Jawa (Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Banjar, Cilacap, Kebumen, Gunung Kidul dan Tulung Agung) telah menelan korban meninggal dunia 684 orang, korban hilang sebanyak 82 orang dan korban dirawat inap sebanyak 477 orang dari 11.021 orang yang luka-luka.
Tanah longsor sampai pertengahan tahun 2006 terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Papua dengan jumlah korban 135 orang meninggal dunia.
Banjir bandang seperti yang terjadi secara beruntun pada pertengahan tahun 2006 di Kab. Sinjai (Sulsel), banjir di Kab. Bolaang
Mongondow (Sulut), Kota Gorontalo (Gorontalo) Kab. Tanah Bumbu dan Banjar (Kalsel), Kab. Katingan (Kalteng).
Gunung Merapi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2006 menunjukkan peningkatan aktivitas yang mengakibatkan 4 orang meninggal, 5.674 orang pengungsian dengan permasalahan kesehatannya.
Sejak awal tahun 1999 telah terjadi konflik vertikal dan konflik horizontal di Indonesia yang ditandai dengan timbullnya kerusuhan sosial, misalnya di Sampit, Sambas Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, Poso, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Papua dan berbagai daerah lainnya yang berdampak pada terjadinya pengungsian penduduk secara besar-besaran.
2
Ledakan bom Bali I dan II serta ledakan bom di wilayah Jakarta mengakibatkan permasalahan kesehatan yang juga berdampak kepada aspek sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya di Indonesia.
10.Kegagalan teknologi seperti kasus Petro Widada Gresik. 11.Semburan lumpur panas Sidoarjo Jawa Timur.
Semua kejadian tersebut di atas menimbulkan krisis kesehatan antara lain lumpuhnya pelayanan kesehatan, korban mati, korban luka, pengungsi, masalah gizi, masalah ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular dan stres/gangguan kejiwaan.
Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana, antara lain:
Sistem informasi yang belum berjalan dengan baik
Mekanisme koordinasi belum berfungsi dengan baik
Mobilisasi bantuan dari luar lokasi bencana masih terhambat akibat masalah transportasi
Sistem pembiayaan belum mendukung
Sistem kewaspadaan dini belum berjalan dengan baik
Keterbatasan logistik
Dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana, banyak bantuan kesehatan dari LSM/NGO lokal mapun internasional yang terlibat secara aktif dalam penanganan bencana di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya standar bagi petugas kesehatan di Indonesia, LSM/NGO nasional maupun internasional, lembaga donor dan masyarakat yang bekerja atau berkaitan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
3
B. TUJUAN
Tujuan Umum:
Memberikan acuan bagi petugas kesehatan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
Tujuan Khusus:
Tersedianya Standar Teknis Pelayanan Kesehatan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
Tersedianya standar pengelolaan bantuan kesehatan, data dan informasi penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
C. SASARAN
Seluruh petugas di jajaran kesehatan, lembaga donor, LSM/NGO nasional dan internasional serta pihak lain yang bekerja/berkaitan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
4
BAB II BAB II MANAJEMEN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN
KRISIS KESEHATAN
Kejadian bencana selalu menimbulkan krisis kesehatan, maka penanganannya perlu diatur dalam bentuk kebijakan sebagai berikut:
Setiap korban akibat bencana perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin secara maksimal dan manusiawi.
Prioritas awal selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat darurat medik terhadap korban luka dan identifikasi korban mati disarana kesehatan.
Prioritas berikutnya adalah kegiatan kesehatan untuk mengurangi risiko munculnya bencana lanjutan, di wilayah yang terkena bencana dan lokasi pengungsian.
Koordinasi pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dibantu dari berbagai pihak, termasuk bantuan negara sahabat, lembaga donor, LSM nasional atau internasional, dan masyarakat.
Bantuan kesehatan dari dalam maupun luar negeri, perlu mengikuti standar dan prosedur yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.
Pengaturan distribusi bantuan bahan, obat, dan perbekalan kesehatan serta SDM kesehatan dilaksanakan secara berjenjang.
5
Dalam hal kejadian bencana yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi pelayanan kesehatan setempat, kendali operasional diambil alih secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi.
Penyampaian informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kesehatan pada bencana dikeluar-kan oleh Dinas Kesehatan setempat selaku anggota Satkorlak/Satlak
Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala yang perlu diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan kesehatan, sekaligus menginformasikan kegiatan masing-masing.
BAB I
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap benca... more BAB I BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun karena ulah manusia. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bencana ini adalah kondisi geografis, iklim, geologis dan faktor-faktor lain seperti keragaman sosial budaya dan politik. Wilayah Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
Secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng benua Asia dan benua Australia serta lempeng samudera Hindia dan samudera Pasifik.
Terdapat 130 gunung api aktif di Indonesia yang terbagi dalam Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Gunung api yang pernah meletus sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600 dan masih aktif digolongkan sebagai gunung api tipe A, tipe B adalah gunung api yang masih aktif tetapi belum pernah meletus dan tipe C adalah gunung api yang masih di indikasikan sebagai gunung api aktif.
Terdapat lebih dari 5.000 sungai besar dan kecil yang 30% di antaranya melewati kawasan padat penduduk dan berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang dan tanah longsor pada saat musim penghujan.
Beberapa kejadian bencana besar di Indonesia antara lain:
Gempa bumi dan tsunami yang terbesar terjadi pada akhir tahun 2004 yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian Provinsi Sumatera Utara telah menelan korban yang sangat besar yaitu 120.000 orang meninggal, 93.088 orang hilang, 4.632 orang luka-luka.
1
Gempa bumi Nias, Sumatera Utara terjadi pada awal tahun 2005 mengakibatkan 128 orang meninggal, 25 orang hilang dan 1.987 orang luka-luka.
Gempa bumi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah terjadi tanggal 27 Mei 2006 mengakibatkan 5.778 orang meninggal, 26.013 orang luka di rawat inap dan 125.195 orang rawat jalan.
Gempa bumi dan tsunami terjadi pada tangal 17 Juli 2006 di pantai Selatan Jawa (Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Banjar, Cilacap, Kebumen, Gunung Kidul dan Tulung Agung) telah menelan korban meninggal dunia 684 orang, korban hilang sebanyak 82 orang dan korban dirawat inap sebanyak 477 orang dari 11.021 orang yang luka-luka.
Tanah longsor sampai pertengahan tahun 2006 terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Papua dengan jumlah korban 135 orang meninggal dunia.
Banjir bandang seperti yang terjadi secara beruntun pada pertengahan tahun 2006 di Kab. Sinjai (Sulsel), banjir di Kab. Bolaang
Mongondow (Sulut), Kota Gorontalo (Gorontalo) Kab. Tanah Bumbu dan Banjar (Kalsel), Kab. Katingan (Kalteng).
Gunung Merapi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2006 menunjukkan peningkatan aktivitas yang mengakibatkan 4 orang meninggal, 5.674 orang pengungsian dengan permasalahan kesehatannya.
Sejak awal tahun 1999 telah terjadi konflik vertikal dan konflik horizontal di Indonesia yang ditandai dengan timbullnya kerusuhan sosial, misalnya di Sampit, Sambas Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, Poso, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Papua dan berbagai daerah lainnya yang berdampak pada terjadinya pengungsian penduduk secara besar-besaran.
2
Ledakan bom Bali I dan II serta ledakan bom di wilayah Jakarta mengakibatkan permasalahan kesehatan yang juga berdampak kepada aspek sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya di Indonesia.
10.Kegagalan teknologi seperti kasus Petro Widada Gresik. 11.Semburan lumpur panas Sidoarjo Jawa Timur.
Semua kejadian tersebut di atas menimbulkan krisis kesehatan antara lain lumpuhnya pelayanan kesehatan, korban mati, korban luka, pengungsi, masalah gizi, masalah ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular dan stres/gangguan kejiwaan.
Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana, antara lain:
Sistem informasi yang belum berjalan dengan baik
Mekanisme koordinasi belum berfungsi dengan baik
Mobilisasi bantuan dari luar lokasi bencana masih terhambat akibat masalah transportasi
Sistem pembiayaan belum mendukung
Sistem kewaspadaan dini belum berjalan dengan baik
Keterbatasan logistik
Dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana, banyak bantuan kesehatan dari LSM/NGO lokal mapun internasional yang terlibat secara aktif dalam penanganan bencana di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya standar bagi petugas kesehatan di Indonesia, LSM/NGO nasional maupun internasional, lembaga donor dan masyarakat yang bekerja atau berkaitan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
3
B. TUJUAN
Tujuan Umum:
Memberikan acuan bagi petugas kesehatan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
Tujuan Khusus:
Tersedianya Standar Teknis Pelayanan Kesehatan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
Tersedianya standar pengelolaan bantuan kesehatan, data dan informasi penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
C. SASARAN
Seluruh petugas di jajaran kesehatan, lembaga donor, LSM/NGO nasional dan internasional serta pihak lain yang bekerja/berkaitan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
4
BAB II BAB II MANAJEMEN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN
KRISIS KESEHATAN
Kejadian bencana selalu menimbulkan krisis kesehatan, maka penanganannya perlu diatur dalam bentuk kebijakan sebagai berikut:
Setiap korban akibat bencana perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin secara maksimal dan manusiawi.
Prioritas awal selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat darurat medik terhadap korban luka dan identifikasi korban mati disarana kesehatan.
Prioritas berikutnya adalah kegiatan kesehatan untuk mengurangi risiko munculnya bencana lanjutan, di wilayah yang terkena bencana dan lokasi pengungsian.
Koordinasi pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dibantu dari berbagai pihak, termasuk bantuan negara sahabat, lembaga donor, LSM nasional atau internasional, dan masyarakat.
Bantuan kesehatan dari dalam maupun luar negeri, perlu mengikuti standar dan prosedur yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.
Pengaturan distribusi bantuan bahan, obat, dan perbekalan kesehatan serta SDM kesehatan dilaksanakan secara berjenjang.
5
Dalam hal kejadian bencana yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi pelayanan kesehatan setempat, kendali operasional diambil alih secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi.
Penyampaian informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kesehatan pada bencana dikeluar-kan oleh Dinas Kesehatan setempat selaku anggota Satkorlak/Satlak
Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala yang perlu diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan kesehatan, sekaligus menginformasikan kegiatan masing-masing.
Uploads
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun karena ulah manusia. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bencana ini adalah kondisi geografis, iklim, geologis dan faktor-faktor lain seperti keragaman sosial budaya dan politik. Wilayah Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
Secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng benua Asia dan benua Australia serta lempeng samudera Hindia dan samudera Pasifik.
Terdapat 130 gunung api aktif di Indonesia yang terbagi dalam Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Gunung api yang pernah meletus sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600 dan masih aktif digolongkan sebagai gunung api tipe A, tipe B adalah gunung api yang masih aktif tetapi belum pernah meletus dan tipe C adalah gunung api yang masih di indikasikan sebagai gunung api aktif.
Terdapat lebih dari 5.000 sungai besar dan kecil yang 30% di antaranya melewati kawasan padat penduduk dan berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang dan tanah longsor pada saat musim penghujan.
Beberapa kejadian bencana besar di Indonesia antara lain:
Gempa bumi dan tsunami yang terbesar terjadi pada akhir tahun 2004 yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian Provinsi Sumatera Utara telah menelan korban yang sangat besar yaitu 120.000 orang meninggal, 93.088 orang hilang, 4.632 orang luka-luka.
1
Gempa bumi Nias, Sumatera Utara terjadi pada awal tahun 2005 mengakibatkan 128 orang meninggal, 25 orang hilang dan 1.987 orang luka-luka.
Gempa bumi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah terjadi tanggal 27 Mei 2006 mengakibatkan 5.778 orang meninggal, 26.013 orang luka di rawat inap dan 125.195 orang rawat jalan.
Gempa bumi dan tsunami terjadi pada tangal 17 Juli 2006 di pantai Selatan Jawa (Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Banjar, Cilacap, Kebumen, Gunung Kidul dan Tulung Agung) telah menelan korban meninggal dunia 684 orang, korban hilang sebanyak 82 orang dan korban dirawat inap sebanyak 477 orang dari 11.021 orang yang luka-luka.
Tanah longsor sampai pertengahan tahun 2006 terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Papua dengan jumlah korban 135 orang meninggal dunia.
Banjir bandang seperti yang terjadi secara beruntun pada pertengahan tahun 2006 di Kab. Sinjai (Sulsel), banjir di Kab. Bolaang
Mongondow (Sulut), Kota Gorontalo (Gorontalo) Kab. Tanah Bumbu dan Banjar (Kalsel), Kab. Katingan (Kalteng).
Gunung Merapi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2006 menunjukkan peningkatan aktivitas yang mengakibatkan 4 orang meninggal, 5.674 orang pengungsian dengan permasalahan kesehatannya.
Sejak awal tahun 1999 telah terjadi konflik vertikal dan konflik horizontal di Indonesia yang ditandai dengan timbullnya kerusuhan sosial, misalnya di Sampit, Sambas Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, Poso, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Papua dan berbagai daerah lainnya yang berdampak pada terjadinya pengungsian penduduk secara besar-besaran.
2
Ledakan bom Bali I dan II serta ledakan bom di wilayah Jakarta mengakibatkan permasalahan kesehatan yang juga berdampak kepada aspek sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya di Indonesia.
10.Kegagalan teknologi seperti kasus Petro Widada Gresik. 11.Semburan lumpur panas Sidoarjo Jawa Timur.
Semua kejadian tersebut di atas menimbulkan krisis kesehatan antara lain lumpuhnya pelayanan kesehatan, korban mati, korban luka, pengungsi, masalah gizi, masalah ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular dan stres/gangguan kejiwaan.
Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana, antara lain:
Sistem informasi yang belum berjalan dengan baik
Mekanisme koordinasi belum berfungsi dengan baik
Mobilisasi bantuan dari luar lokasi bencana masih terhambat akibat masalah transportasi
Sistem pembiayaan belum mendukung
Sistem kewaspadaan dini belum berjalan dengan baik
Keterbatasan logistik
Dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana, banyak bantuan kesehatan dari LSM/NGO lokal mapun internasional yang terlibat secara aktif dalam penanganan bencana di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya standar bagi petugas kesehatan di Indonesia, LSM/NGO nasional maupun internasional, lembaga donor dan masyarakat yang bekerja atau berkaitan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
3
B. TUJUAN
Tujuan Umum:
Memberikan acuan bagi petugas kesehatan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
Tujuan Khusus:
Tersedianya Standar Teknis Pelayanan Kesehatan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
Tersedianya standar pengelolaan bantuan kesehatan, data dan informasi penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
C. SASARAN
Seluruh petugas di jajaran kesehatan, lembaga donor, LSM/NGO nasional dan internasional serta pihak lain yang bekerja/berkaitan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
4
BAB II
BAB II
MANAJEMEN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN
KRISIS KESEHATAN
Kejadian bencana selalu menimbulkan krisis kesehatan, maka penanganannya perlu diatur dalam bentuk kebijakan sebagai berikut:
Setiap korban akibat bencana perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin secara maksimal dan manusiawi.
Prioritas awal selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat darurat medik terhadap korban luka dan identifikasi korban mati disarana kesehatan.
Prioritas berikutnya adalah kegiatan kesehatan untuk mengurangi risiko munculnya bencana lanjutan, di wilayah yang terkena bencana dan lokasi pengungsian.
Koordinasi pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dibantu dari berbagai pihak, termasuk bantuan negara sahabat, lembaga donor, LSM nasional atau internasional, dan masyarakat.
Bantuan kesehatan dari dalam maupun luar negeri, perlu mengikuti standar dan prosedur yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.
Pengaturan distribusi bantuan bahan, obat, dan perbekalan kesehatan serta SDM kesehatan dilaksanakan secara berjenjang.
5
Dalam hal kejadian bencana yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi pelayanan kesehatan setempat, kendali operasional diambil alih secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi.
Penyampaian informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kesehatan pada bencana dikeluar-kan oleh Dinas Kesehatan setempat selaku anggota Satkorlak/Satlak
Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala yang perlu diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan kesehatan, sekaligus menginformasikan kegiatan masing-masing.
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana, baik bencana alam maupun karena ulah manusia. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bencana ini adalah kondisi geografis, iklim, geologis dan faktor-faktor lain seperti keragaman sosial budaya dan politik. Wilayah Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:
Secara geografis merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng benua Asia dan benua Australia serta lempeng samudera Hindia dan samudera Pasifik.
Terdapat 130 gunung api aktif di Indonesia yang terbagi dalam Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Gunung api yang pernah meletus sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 1600 dan masih aktif digolongkan sebagai gunung api tipe A, tipe B adalah gunung api yang masih aktif tetapi belum pernah meletus dan tipe C adalah gunung api yang masih di indikasikan sebagai gunung api aktif.
Terdapat lebih dari 5.000 sungai besar dan kecil yang 30% di antaranya melewati kawasan padat penduduk dan berpotensi terjadinya banjir, banjir bandang dan tanah longsor pada saat musim penghujan.
Beberapa kejadian bencana besar di Indonesia antara lain:
Gempa bumi dan tsunami yang terbesar terjadi pada akhir tahun 2004 yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian Provinsi Sumatera Utara telah menelan korban yang sangat besar yaitu 120.000 orang meninggal, 93.088 orang hilang, 4.632 orang luka-luka.
1
Gempa bumi Nias, Sumatera Utara terjadi pada awal tahun 2005 mengakibatkan 128 orang meninggal, 25 orang hilang dan 1.987 orang luka-luka.
Gempa bumi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah terjadi tanggal 27 Mei 2006 mengakibatkan 5.778 orang meninggal, 26.013 orang luka di rawat inap dan 125.195 orang rawat jalan.
Gempa bumi dan tsunami terjadi pada tangal 17 Juli 2006 di pantai Selatan Jawa (Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Banjar, Cilacap, Kebumen, Gunung Kidul dan Tulung Agung) telah menelan korban meninggal dunia 684 orang, korban hilang sebanyak 82 orang dan korban dirawat inap sebanyak 477 orang dari 11.021 orang yang luka-luka.
Tanah longsor sampai pertengahan tahun 2006 terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Papua dengan jumlah korban 135 orang meninggal dunia.
Banjir bandang seperti yang terjadi secara beruntun pada pertengahan tahun 2006 di Kab. Sinjai (Sulsel), banjir di Kab. Bolaang
Mongondow (Sulut), Kota Gorontalo (Gorontalo) Kab. Tanah Bumbu dan Banjar (Kalsel), Kab. Katingan (Kalteng).
Gunung Merapi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2006 menunjukkan peningkatan aktivitas yang mengakibatkan 4 orang meninggal, 5.674 orang pengungsian dengan permasalahan kesehatannya.
Sejak awal tahun 1999 telah terjadi konflik vertikal dan konflik horizontal di Indonesia yang ditandai dengan timbullnya kerusuhan sosial, misalnya di Sampit, Sambas Kalimantan Barat, Maluku, Aceh, Poso, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Papua dan berbagai daerah lainnya yang berdampak pada terjadinya pengungsian penduduk secara besar-besaran.
2
Ledakan bom Bali I dan II serta ledakan bom di wilayah Jakarta mengakibatkan permasalahan kesehatan yang juga berdampak kepada aspek sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya di Indonesia.
10.Kegagalan teknologi seperti kasus Petro Widada Gresik. 11.Semburan lumpur panas Sidoarjo Jawa Timur.
Semua kejadian tersebut di atas menimbulkan krisis kesehatan antara lain lumpuhnya pelayanan kesehatan, korban mati, korban luka, pengungsi, masalah gizi, masalah ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular dan stres/gangguan kejiwaan.
Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana, antara lain:
Sistem informasi yang belum berjalan dengan baik
Mekanisme koordinasi belum berfungsi dengan baik
Mobilisasi bantuan dari luar lokasi bencana masih terhambat akibat masalah transportasi
Sistem pembiayaan belum mendukung
Sistem kewaspadaan dini belum berjalan dengan baik
Keterbatasan logistik
Dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana, banyak bantuan kesehatan dari LSM/NGO lokal mapun internasional yang terlibat secara aktif dalam penanganan bencana di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya standar bagi petugas kesehatan di Indonesia, LSM/NGO nasional maupun internasional, lembaga donor dan masyarakat yang bekerja atau berkaitan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
3
B. TUJUAN
Tujuan Umum:
Memberikan acuan bagi petugas kesehatan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
Tujuan Khusus:
Tersedianya Standar Teknis Pelayanan Kesehatan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
Tersedianya standar pengelolaan bantuan kesehatan, data dan informasi penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
C. SASARAN
Seluruh petugas di jajaran kesehatan, lembaga donor, LSM/NGO nasional dan internasional serta pihak lain yang bekerja/berkaitan dalam penanganan krisis kesehatan akibat bencana.
4
BAB II
BAB II
MANAJEMEN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN
KRISIS KESEHATAN
Kejadian bencana selalu menimbulkan krisis kesehatan, maka penanganannya perlu diatur dalam bentuk kebijakan sebagai berikut:
Setiap korban akibat bencana perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin secara maksimal dan manusiawi.
Prioritas awal selama masa tanggap darurat adalah penanganan gawat darurat medik terhadap korban luka dan identifikasi korban mati disarana kesehatan.
Prioritas berikutnya adalah kegiatan kesehatan untuk mengurangi risiko munculnya bencana lanjutan, di wilayah yang terkena bencana dan lokasi pengungsian.
Koordinasi pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat dibantu dari berbagai pihak, termasuk bantuan negara sahabat, lembaga donor, LSM nasional atau internasional, dan masyarakat.
Bantuan kesehatan dari dalam maupun luar negeri, perlu mengikuti standar dan prosedur yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan.
Pengaturan distribusi bantuan bahan, obat, dan perbekalan kesehatan serta SDM kesehatan dilaksanakan secara berjenjang.
5
Dalam hal kejadian bencana yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi pelayanan kesehatan setempat, kendali operasional diambil alih secara berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi.
Penyampaian informasi yang berkaitan dengan penanggulangan kesehatan pada bencana dikeluar-kan oleh Dinas Kesehatan setempat selaku anggota Satkorlak/Satlak
Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala yang perlu diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan kesehatan, sekaligus menginformasikan kegiatan masing-masing.