Setiap kekuasaan membutuhkan media untuk merepresentasi kekuasaannya dan simbol kota menjadi sala... more Setiap kekuasaan membutuhkan media untuk merepresentasi kekuasaannya dan simbol kota menjadi salah satu media yang banyak digunakan untuk kepentingan itu. Simbol kota juga menjadi alat untuk melihat relasi sosial dalam masyarakat. Secara umum simbol dapat dipahami sebagai sesuatu yang menceritakan tentang sesuatu. Freek Colombijn yang mengutip Schefold (1988: 36) mendefinisikan simbol sebagai sebuah perwujudan dengan makna tertentu yang dilekatkan padanya. Sifat-sifat dari perwujudan tersebut berhubungan dengan pengalaman-pengalaman keseharian yang berada di luar perwujudan itu sendiri. Studi tentang simbol kota menarik dan penting untuk dilakukan dengan tiga pertimbangan. Pertama, sebagian besar simbol menggunakan ruang fisik, misalnya monumen, tugu, patung, dan tempat ibadah. Kedua, simbol-simbol berpengaruh terhadap penggunaan ruang lainnya, dan sebaliknya dipengaruhi oleh penggunaan ruang yang lain. Ketiga, dinamika simbol-simbol kota merefleksikan perubahan dalam struktur kekuasaan (Colombijn 1994: 330). Politik simbolisme berubah dari waktu ke waktu. Pada zaman kolonial, simbol-simbol kota seperti monumen, patung, nama jalan, makam, tempat ibadah dibangun mengikuti tempat konsentrasi mereka. Sampai akhir masa kekuasaannya, pemerintah Belanda mendirikan ± 14 monumen dan patung. Seperti yang terjadi di Padang, monumen dan tugu di Surabaya juga banyak didirikan atas prakarsa perorangan dan kelompok. Akan tetapi, jika di Padang pemerintah Belanda masih menyisakan tempat untuk tugu berukuran kecil yang secara resmi untuk menghormati organisasi nasionalis JSB, maka di Surabaya semua monumen dan patung beraroma kolonial. Dengan semangat menghilangkan jejak kekuasaan sebelumnya, Jepang menghancurkan satu persatu monumen dan patung Belanda, termasuk patung dada Wilhelmina yang terletak di taman kota (stadstuin). Namun demikian, Jepang tidak pernah mendirikan monumen dan patung. Kekuasaannya disimbolkan antara lain melalui keharusan mengibarkan bendera Jepang pada hari raya ‘Meizi-Setu’, pemberian salam untuk menghormati prajurit Jepang dan kewajiban membungkukkan badan ke arah kaisar Jepang. Sampai tahun 1960-an, hanya ada dua monumen yang tersisa, tetapi kemudian juga harus rata dengan tanah dan diganti dengan patung perjuangan. Ketika keadaan kota mulai stabil, khususnya pasca penyerahan kedaulatan, pemerintah mulai mendirikan banyak monumen, patung, dan tugu. Salah satu tugu yang terkenal adalah tugu pahlawan yang didirikan di bekas kantor Raad van Justitie pada zaman Belanda dan gedung Kempetai pada masa Jepang. Tugu yang didirikan pada tahun 1952 (lebih dahulu dibanding Monas Jakarta) ini, menjadi contoh yang baik dari sebuah proses dekolonisasi. Selain itu, “campur tangan” Soekarno dalam proses pendiriannya sangat kental, terutama dalam desain. Salah satu monumen yang juga sangat ambisius tapi tidak terwujud hingga sekarang adalah rencana pendirian monumen W. R. Supratman di atas areal ± 240 hektar. Pada monumen ini ‘campur tangan’ Soekarno juga sangat kuat, khususnya dalam desain dan persetujuan atas tanah tempat pendiriannya. Namun demikian, monumen ini tidak pernah terwujud akibat ketiadaan dana. Bagi sebagian penduduk, pendirian monumen dan patung ini tidak lebih sebagai penghamburan uang, apalagi saat itu kondisi ekonomi baru saja pulih dari perang. Untuk menghormati W. R. Supratman misalnya, masyarakat menganggap lebih bermanfaat jika mendirikan sekolah rakyat yang kemudian diberi nama Sekolah W. R. Supratman dibanding mendirikan monumen untuknya. Selain pada monumen, patung, dan tugu, nama jalan juga menjadi media untuk merepresentasi kekuasaan. Jalan-jalan yang terletak di sebelah barat Jembatan Merah yang merupakan tempat kediaman orang-orang Eropa misalnya, dinamai dengan nama-nama Belanda seperti Heerenstraat, Willemstraat, Werfstraat, dan lain-lain. Ketika kota ini berkembang ke arah selatan, dimana terdapat pemukiman elit orang-orang Belanda, yakni sekitar Darmo Boulevard, nama-nama gubernur jenderal juga menghiasi nama-nama jalan di wilayah itu, seperti Altingstraat, J.B. van Heutszstraat, dan lain-lain. Jalan-jalan sebelah timur Jembatan Merah yang dihuni oleh orang-orang Cina diberi nama seperti Chinesevorstraat, Tepekongstraat, Tienstraat, dan lain-lain, sedangkan wilayah yang dihuni oleh orang-orang Arab dan Melayu dapat dijumpai misalnya Jalan Ampel, Mas Mansur, dan lain-lain. Satu hal yang menarik dari pemberian nama jalan pada masa pemerintahan Belanda adalah dipertahankannya sebagian besar nama-nama lokal yang mungkin sudah ada sejak abad ke-19. Dari 1113 nama jalan pada tahun 1940, hanya terdapat ± 21 % atau 236 nama jalan yang berbahasa Belanda, selebihnya memakai nama-nama local seperti Blimbingstraat, Dinojo, Djagalan, Gembong, Kaliasin, Kalianjar, dan lain-lain. Seperti pada monumen dan patung, Jepang yang berkuasa di daerah ini sejak 1942-1945 juga tidak memberikan penanda kekuasaannya pada nama-nama jalan. Satu-satunya jalan yang diubah namanya adalah Jalan Prambanan…
The colonial government's hopes to create a rest and order in its colonies proved unsuccessfu... more The colonial government's hopes to create a rest and order in its colonies proved unsuccessful. The instruments used are not able to force the public to be disciplined. Surabaya, the locus of this article, is not only interesting in a geographical sense, because of its position as a colonial city, but also because colonial governance practices take place intensively in this city. This study aims to complete the aspects that still neglect the attention of scholars by examining the practice of colonial governance to discipline the people of Surabaya through waste and excrement management. In addition to mapping the government policies in waste and excrement management, this article also analyzes why the colonial government failed to discipline the community. This study relies on primary sources in the form of newspapers published during the colonial period. The collected data was analyzed by following three stages, namely reduction, display, and data verification. This article con...
This article describes traditional arts dealing with global challenges. Globalization that makes ... more This article describes traditional arts dealing with global challenges. Globalization that makes it easy for everyone to express entertainment arts is a serious threat to Basing's traditional arts. The slowness of adaptation and regeneration further distances Basing's art from everyday life. The people of Kajang are trying to maintain it, but recently they have faced many obstacles. The mechanism that is still maintained is the relation of traditional art to the ritual of prayer for death. The purpose of this paper is to explain the relationship between traditioal art and rituals for the death and the constraints to inherit the art. This research used qualitative data that collected and analyzed based on village monograph, participant observations, and interviews. The observation is carried out during the Basing art performance at the death prayer ritual. The interviews were conducted on several people which proportionally representing social roles, including traditional com...
Setiap kekuasaan membutuhkan media untuk merepresentasi kekuasaannya dan simbol kota menjadi sala... more Setiap kekuasaan membutuhkan media untuk merepresentasi kekuasaannya dan simbol kota menjadi salah satu media yang banyak digunakan untuk kepentingan itu. Simbol kota juga menjadi alat untuk melihat relasi sosial dalam masyarakat. Secara umum simbol dapat dipahami sebagai sesuatu yang menceritakan tentang sesuatu. Freek Colombijn yang mengutip Schefold (1988: 36) mendefinisikan simbol sebagai sebuah perwujudan dengan makna tertentu yang dilekatkan padanya. Sifat-sifat dari perwujudan tersebut berhubungan dengan pengalaman-pengalaman keseharian yang berada di luar perwujudan itu sendiri. Studi tentang simbol kota menarik dan penting untuk dilakukan dengan tiga pertimbangan. Pertama, sebagian besar simbol menggunakan ruang fisik, misalnya monumen, tugu, patung, dan tempat ibadah. Kedua, simbol-simbol berpengaruh terhadap penggunaan ruang lainnya, dan sebaliknya dipengaruhi oleh penggunaan ruang yang lain. Ketiga, dinamika simbol-simbol kota merefleksikan perubahan dalam struktur kekuasaan (Colombijn 1994: 330). Politik simbolisme berubah dari waktu ke waktu. Pada zaman kolonial, simbol-simbol kota seperti monumen, patung, nama jalan, makam, tempat ibadah dibangun mengikuti tempat konsentrasi mereka. Sampai akhir masa kekuasaannya, pemerintah Belanda mendirikan ± 14 monumen dan patung. Seperti yang terjadi di Padang, monumen dan tugu di Surabaya juga banyak didirikan atas prakarsa perorangan dan kelompok. Akan tetapi, jika di Padang pemerintah Belanda masih menyisakan tempat untuk tugu berukuran kecil yang secara resmi untuk menghormati organisasi nasionalis JSB, maka di Surabaya semua monumen dan patung beraroma kolonial. Dengan semangat menghilangkan jejak kekuasaan sebelumnya, Jepang menghancurkan satu persatu monumen dan patung Belanda, termasuk patung dada Wilhelmina yang terletak di taman kota (stadstuin). Namun demikian, Jepang tidak pernah mendirikan monumen dan patung. Kekuasaannya disimbolkan antara lain melalui keharusan mengibarkan bendera Jepang pada hari raya ‘Meizi-Setu’, pemberian salam untuk menghormati prajurit Jepang dan kewajiban membungkukkan badan ke arah kaisar Jepang. Sampai tahun 1960-an, hanya ada dua monumen yang tersisa, tetapi kemudian juga harus rata dengan tanah dan diganti dengan patung perjuangan. Ketika keadaan kota mulai stabil, khususnya pasca penyerahan kedaulatan, pemerintah mulai mendirikan banyak monumen, patung, dan tugu. Salah satu tugu yang terkenal adalah tugu pahlawan yang didirikan di bekas kantor Raad van Justitie pada zaman Belanda dan gedung Kempetai pada masa Jepang. Tugu yang didirikan pada tahun 1952 (lebih dahulu dibanding Monas Jakarta) ini, menjadi contoh yang baik dari sebuah proses dekolonisasi. Selain itu, “campur tangan” Soekarno dalam proses pendiriannya sangat kental, terutama dalam desain. Salah satu monumen yang juga sangat ambisius tapi tidak terwujud hingga sekarang adalah rencana pendirian monumen W. R. Supratman di atas areal ± 240 hektar. Pada monumen ini ‘campur tangan’ Soekarno juga sangat kuat, khususnya dalam desain dan persetujuan atas tanah tempat pendiriannya. Namun demikian, monumen ini tidak pernah terwujud akibat ketiadaan dana. Bagi sebagian penduduk, pendirian monumen dan patung ini tidak lebih sebagai penghamburan uang, apalagi saat itu kondisi ekonomi baru saja pulih dari perang. Untuk menghormati W. R. Supratman misalnya, masyarakat menganggap lebih bermanfaat jika mendirikan sekolah rakyat yang kemudian diberi nama Sekolah W. R. Supratman dibanding mendirikan monumen untuknya. Selain pada monumen, patung, dan tugu, nama jalan juga menjadi media untuk merepresentasi kekuasaan. Jalan-jalan yang terletak di sebelah barat Jembatan Merah yang merupakan tempat kediaman orang-orang Eropa misalnya, dinamai dengan nama-nama Belanda seperti Heerenstraat, Willemstraat, Werfstraat, dan lain-lain. Ketika kota ini berkembang ke arah selatan, dimana terdapat pemukiman elit orang-orang Belanda, yakni sekitar Darmo Boulevard, nama-nama gubernur jenderal juga menghiasi nama-nama jalan di wilayah itu, seperti Altingstraat, J.B. van Heutszstraat, dan lain-lain. Jalan-jalan sebelah timur Jembatan Merah yang dihuni oleh orang-orang Cina diberi nama seperti Chinesevorstraat, Tepekongstraat, Tienstraat, dan lain-lain, sedangkan wilayah yang dihuni oleh orang-orang Arab dan Melayu dapat dijumpai misalnya Jalan Ampel, Mas Mansur, dan lain-lain. Satu hal yang menarik dari pemberian nama jalan pada masa pemerintahan Belanda adalah dipertahankannya sebagian besar nama-nama lokal yang mungkin sudah ada sejak abad ke-19. Dari 1113 nama jalan pada tahun 1940, hanya terdapat ± 21 % atau 236 nama jalan yang berbahasa Belanda, selebihnya memakai nama-nama local seperti Blimbingstraat, Dinojo, Djagalan, Gembong, Kaliasin, Kalianjar, dan lain-lain. Seperti pada monumen dan patung, Jepang yang berkuasa di daerah ini sejak 1942-1945 juga tidak memberikan penanda kekuasaannya pada nama-nama jalan. Satu-satunya jalan yang diubah namanya adalah Jalan Prambanan…
The colonial government's hopes to create a rest and order in its colonies proved unsuccessfu... more The colonial government's hopes to create a rest and order in its colonies proved unsuccessful. The instruments used are not able to force the public to be disciplined. Surabaya, the locus of this article, is not only interesting in a geographical sense, because of its position as a colonial city, but also because colonial governance practices take place intensively in this city. This study aims to complete the aspects that still neglect the attention of scholars by examining the practice of colonial governance to discipline the people of Surabaya through waste and excrement management. In addition to mapping the government policies in waste and excrement management, this article also analyzes why the colonial government failed to discipline the community. This study relies on primary sources in the form of newspapers published during the colonial period. The collected data was analyzed by following three stages, namely reduction, display, and data verification. This article con...
This article describes traditional arts dealing with global challenges. Globalization that makes ... more This article describes traditional arts dealing with global challenges. Globalization that makes it easy for everyone to express entertainment arts is a serious threat to Basing's traditional arts. The slowness of adaptation and regeneration further distances Basing's art from everyday life. The people of Kajang are trying to maintain it, but recently they have faced many obstacles. The mechanism that is still maintained is the relation of traditional art to the ritual of prayer for death. The purpose of this paper is to explain the relationship between traditioal art and rituals for the death and the constraints to inherit the art. This research used qualitative data that collected and analyzed based on village monograph, participant observations, and interviews. The observation is carried out during the Basing art performance at the death prayer ritual. The interviews were conducted on several people which proportionally representing social roles, including traditional com...
Uploads