Pembangunan secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses trasnformasi atau perubahan struktural... more Pembangunan secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses trasnformasi atau perubahan struktural yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak hanya sekedar perubahan struktural dalam konteks meningkatnya nilai aktifitas atas sebuah ekonomi, tetapi ada nilai dasar dalam sebuah pembangunan yang harus terpenuhi yaitu kecukupan artinya kebutuhan sandang, pangan dan papan harus terpenuhi, kedua pembangunan harus menuntun manusia dalam pencapain jati dirinya, dengan terciptanya perasaan sadar untuk maju dan mengejar sesuatu yang pantas dimilikinya. Terakhir pembangunan harus membebaskan manusia dari sikap penghambaan atau perbudakan dengan kata lain pembangunan memberikan ruang keapada manusia untuk memiliki berbagai macam alternatif pilihan dalam kehidupan (a large of choice). Oleh sebab itu seluruh masyarakat tanpa terkecuali baik perempuan maupun laki-laki memliki hak yang sama dalam proses pembangunan, akses terhadap berbagai jenis sumber daya harus dapat diakses oleh seuluruh pihak tanpa memihak kelompok atau melihat jenis kelamin. Indonesia sebagai suatu bangsa yang selama ini di dominasi budaya patriarkhi melahirkan konstruksi sosial yang sangat kental antara peranan perempuan dan laki-laki. Dimana laki-laki dianggap paling layak bekerja di sektor publik sementara perempuan lebih cocok bekerja pada ranah domestik. Pandangan ini kemudian berdampak pada lemahnya peranan perempuan dalam ranah publik, sebagaimana yang dinyatakan Hubesi (2010) bahwa patriarkhi adalah sistem yang melegitimasi dominasi laki-laki dan diskriminasi gender. Namun lebih lanjut Hubeis (2010) menyatakan bahwa sudah ada kesadaran global termaksud di Indonesia tentang pentingya keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari tarnsformasi sosial masyarakat. Dalam situasi ini, isu gender akan muncul jika masyarakat menyadari bahwa ketidaksetaraan adalah ketidakadilan dan kesenjangan gender yang terjadi cukup besar pada perempuan akan menganggu aktualisasi diri dari hak asasi manusia pada setiap warga negara yang merdeka. Kesadaran pemerintah semakin baik akan arti pentingnya penagrusutamaan gender (PUG) maka pada tahun 2000 , Inpres bernomor 9 dikeluarkan untuk menginstruksikan kepada seluruh pejabat daerah agar responsif gender dalam berbagai aktifitas pembangunan. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan peranan dan perluasan akses perempuan dalam pembangunan juga tergambarkan dalam retifkasi berbagai dokumen dari konvensi dan pertemuan internasioanl yang bertujuan memajukan dan meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang menginstruksikan untuk melibatkan, memajukan perempuan dalam berbagai lini kehidupan namun kenyataanya peranan perempuan dalam berbagai sektor belum mengalami perubahan yang signifikan bahkan dalam konteks pendidikan, perempuan buta huruf yang ada di Indonesia jumlahnya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang buta huruf dan ini terjadi di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam gambar diagram 1.1 dibawah ini. Grafik 1 : Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki Buta Huruf di Indonesia Berdasarkan Provinsi Pada Tahun 2011
Sumber Data : BPS, Data Dioalah Kurangnya kualitas pendidikan yang diterima perempuan tentu berdampak pada kualitas diri perempuan yang kemudian berdampak pada kemampuan akses yang akan mempengaruhi kuantitas peranan perempuan dalam pembangunan. Sesungguhnya perempuan memiliki potensi pengakselerasi proses pembangunan dalam berbagai hal. Bahkan dalam dalam sektor pertanian yang selama ini di anggap sebagai pekerjaan yang di dominasi oleh laki-laki perempuan berperan penting sebagaimana yang di tuliskan oleh Asriani (2011) bahwa dalam sejarahnya perempuan adalah penggagas yang jenius dalam sistem pertanian. Selain itu hasil riset Pujiati, (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara peran wanita dalam pembangunan dengan fundamental ekonomi daerah, artinya peran wanita dalam pembangunan yang meningkat, menyebabkan fundamental ekonomi daerah meningkat. Tetapi perbedaan anatara perempuan dan laki-laki tidak hanya dalam hal pendidikan yang digambarkan oleh data buta huruf, kondisi upah anatara laki-laki dan perempuan juga masih memliki perbedaan yang nyata sebagaimana yang ditunjukkandalam tabel 1 dibawah ini. Tabel 1: Upah Pekerja /Buruh Menurut Jenis Kelamin, 2007-2011
Sumber : Badan Pusat statistik Indonesia Pada dasarnya pengarustamaan gender bukan hal yang mudah di lakukan meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan payung hukum, namun persoalan komitmen, kelembagaan merupakan salah satu tantangan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender. Selain itu luasnya wilayah Indonesia dengan berbagai perbedaaan kondisi sosiocultural, perbedaan kondisis ekonomi dan ekologi beserta aspek demografi dan geografi yang berbeda-beda tentu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan peranan perempuan disetiap provinsi yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu mini projek ini bertujuan untuk melakukan analisis spasial di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan variabel-variabel yang dapat digunakan sebagai indikator dalam pengukuran kemajuan pembangunan manusia yang berkeadilan dengan menggunakan persfektif gender.
Pembangunan secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses trasnformasi atau perubahan struktural... more Pembangunan secara sederhana dapat dimaknai sebagai proses trasnformasi atau perubahan struktural yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tidak hanya sekedar perubahan struktural dalam konteks meningkatnya nilai aktifitas atas sebuah ekonomi, tetapi ada nilai dasar dalam sebuah pembangunan yang harus terpenuhi yaitu kecukupan artinya kebutuhan sandang, pangan dan papan harus terpenuhi, kedua pembangunan harus menuntun manusia dalam pencapain jati dirinya, dengan terciptanya perasaan sadar untuk maju dan mengejar sesuatu yang pantas dimilikinya. Terakhir pembangunan harus membebaskan manusia dari sikap penghambaan atau perbudakan dengan kata lain pembangunan memberikan ruang keapada manusia untuk memiliki berbagai macam alternatif pilihan dalam kehidupan (a large of choice). Oleh sebab itu seluruh masyarakat tanpa terkecuali baik perempuan maupun laki-laki memliki hak yang sama dalam proses pembangunan, akses terhadap berbagai jenis sumber daya harus dapat diakses oleh seuluruh pihak tanpa memihak kelompok atau melihat jenis kelamin. Indonesia sebagai suatu bangsa yang selama ini di dominasi budaya patriarkhi melahirkan konstruksi sosial yang sangat kental antara peranan perempuan dan laki-laki. Dimana laki-laki dianggap paling layak bekerja di sektor publik sementara perempuan lebih cocok bekerja pada ranah domestik. Pandangan ini kemudian berdampak pada lemahnya peranan perempuan dalam ranah publik, sebagaimana yang dinyatakan Hubesi (2010) bahwa patriarkhi adalah sistem yang melegitimasi dominasi laki-laki dan diskriminasi gender. Namun lebih lanjut Hubeis (2010) menyatakan bahwa sudah ada kesadaran global termaksud di Indonesia tentang pentingya keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari tarnsformasi sosial masyarakat. Dalam situasi ini, isu gender akan muncul jika masyarakat menyadari bahwa ketidaksetaraan adalah ketidakadilan dan kesenjangan gender yang terjadi cukup besar pada perempuan akan menganggu aktualisasi diri dari hak asasi manusia pada setiap warga negara yang merdeka. Kesadaran pemerintah semakin baik akan arti pentingnya penagrusutamaan gender (PUG) maka pada tahun 2000 , Inpres bernomor 9 dikeluarkan untuk menginstruksikan kepada seluruh pejabat daerah agar responsif gender dalam berbagai aktifitas pembangunan. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan peranan dan perluasan akses perempuan dalam pembangunan juga tergambarkan dalam retifkasi berbagai dokumen dari konvensi dan pertemuan internasioanl yang bertujuan memajukan dan meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang menginstruksikan untuk melibatkan, memajukan perempuan dalam berbagai lini kehidupan namun kenyataanya peranan perempuan dalam berbagai sektor belum mengalami perubahan yang signifikan bahkan dalam konteks pendidikan, perempuan buta huruf yang ada di Indonesia jumlahnya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang buta huruf dan ini terjadi di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam gambar diagram 1.1 dibawah ini. Grafik 1 : Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki Buta Huruf di Indonesia Berdasarkan Provinsi Pada Tahun 2011
Sumber Data : BPS, Data Dioalah Kurangnya kualitas pendidikan yang diterima perempuan tentu berdampak pada kualitas diri perempuan yang kemudian berdampak pada kemampuan akses yang akan mempengaruhi kuantitas peranan perempuan dalam pembangunan. Sesungguhnya perempuan memiliki potensi pengakselerasi proses pembangunan dalam berbagai hal. Bahkan dalam dalam sektor pertanian yang selama ini di anggap sebagai pekerjaan yang di dominasi oleh laki-laki perempuan berperan penting sebagaimana yang di tuliskan oleh Asriani (2011) bahwa dalam sejarahnya perempuan adalah penggagas yang jenius dalam sistem pertanian. Selain itu hasil riset Pujiati, (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara peran wanita dalam pembangunan dengan fundamental ekonomi daerah, artinya peran wanita dalam pembangunan yang meningkat, menyebabkan fundamental ekonomi daerah meningkat. Tetapi perbedaan anatara perempuan dan laki-laki tidak hanya dalam hal pendidikan yang digambarkan oleh data buta huruf, kondisi upah anatara laki-laki dan perempuan juga masih memliki perbedaan yang nyata sebagaimana yang ditunjukkandalam tabel 1 dibawah ini. Tabel 1: Upah Pekerja /Buruh Menurut Jenis Kelamin, 2007-2011
Sumber : Badan Pusat statistik Indonesia Pada dasarnya pengarustamaan gender bukan hal yang mudah di lakukan meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan payung hukum, namun persoalan komitmen, kelembagaan merupakan salah satu tantangan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender. Selain itu luasnya wilayah Indonesia dengan berbagai perbedaaan kondisi sosiocultural, perbedaan kondisis ekonomi dan ekologi beserta aspek demografi dan geografi yang berbeda-beda tentu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan peranan perempuan disetiap provinsi yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu mini projek ini bertujuan untuk melakukan analisis spasial di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan variabel-variabel yang dapat digunakan sebagai indikator dalam pengukuran kemajuan pembangunan manusia yang berkeadilan dengan menggunakan persfektif gender.
Uploads
Papers by kasmiati kasmiati
Indonesia sebagai suatu bangsa yang selama ini di dominasi budaya patriarkhi melahirkan konstruksi sosial yang sangat kental antara peranan perempuan dan laki-laki. Dimana laki-laki dianggap paling layak bekerja di sektor publik sementara perempuan lebih cocok bekerja pada ranah domestik. Pandangan ini kemudian berdampak pada lemahnya peranan perempuan dalam ranah publik, sebagaimana yang dinyatakan Hubesi (2010) bahwa patriarkhi adalah sistem yang melegitimasi dominasi laki-laki dan diskriminasi gender. Namun lebih lanjut Hubeis (2010) menyatakan bahwa sudah ada kesadaran global termaksud di Indonesia tentang pentingya keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari tarnsformasi sosial masyarakat. Dalam situasi ini, isu gender akan muncul jika masyarakat menyadari bahwa ketidaksetaraan adalah ketidakadilan dan kesenjangan gender yang terjadi cukup besar pada perempuan akan menganggu aktualisasi diri dari hak asasi manusia pada setiap warga negara yang merdeka.
Kesadaran pemerintah semakin baik akan arti pentingnya penagrusutamaan gender (PUG) maka pada tahun 2000 , Inpres bernomor 9 dikeluarkan untuk menginstruksikan kepada seluruh pejabat daerah agar responsif gender dalam berbagai aktifitas pembangunan. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan peranan dan perluasan akses perempuan dalam pembangunan juga tergambarkan dalam retifkasi berbagai dokumen dari konvensi dan pertemuan internasioanl yang bertujuan memajukan dan meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang menginstruksikan untuk melibatkan, memajukan perempuan dalam berbagai lini kehidupan namun kenyataanya peranan perempuan dalam berbagai sektor belum mengalami perubahan yang signifikan bahkan dalam konteks pendidikan, perempuan buta huruf yang ada di Indonesia jumlahnya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang buta huruf dan ini terjadi di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam gambar diagram 1.1 dibawah ini.
Grafik 1 : Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki Buta Huruf di Indonesia Berdasarkan Provinsi Pada Tahun 2011
Sumber Data : BPS, Data Dioalah
Kurangnya kualitas pendidikan yang diterima perempuan tentu berdampak pada kualitas diri perempuan yang kemudian berdampak pada kemampuan akses yang akan mempengaruhi kuantitas peranan perempuan dalam pembangunan. Sesungguhnya perempuan memiliki potensi pengakselerasi proses pembangunan dalam berbagai hal. Bahkan dalam dalam sektor pertanian yang selama ini di anggap sebagai pekerjaan yang di dominasi oleh laki-laki perempuan berperan penting sebagaimana yang di tuliskan oleh Asriani (2011) bahwa dalam sejarahnya perempuan adalah penggagas yang jenius dalam sistem pertanian. Selain itu hasil riset Pujiati, (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara peran wanita dalam pembangunan dengan fundamental ekonomi daerah, artinya peran wanita dalam pembangunan yang meningkat, menyebabkan fundamental ekonomi daerah meningkat.
Tetapi perbedaan anatara perempuan dan laki-laki tidak hanya dalam hal pendidikan yang digambarkan oleh data buta huruf, kondisi upah anatara laki-laki dan perempuan juga masih memliki perbedaan yang nyata sebagaimana yang ditunjukkandalam tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1: Upah Pekerja /Buruh Menurut Jenis Kelamin, 2007-2011
Sumber : Badan Pusat statistik Indonesia
Pada dasarnya pengarustamaan gender bukan hal yang mudah di lakukan meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan payung hukum, namun persoalan komitmen, kelembagaan merupakan salah satu tantangan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender. Selain itu luasnya wilayah Indonesia dengan berbagai perbedaaan kondisi sosiocultural, perbedaan kondisis ekonomi dan ekologi beserta aspek demografi dan geografi yang berbeda-beda tentu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan peranan perempuan disetiap provinsi yang ada di Indonesia.
Oleh sebab itu mini projek ini bertujuan untuk melakukan analisis spasial di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan variabel-variabel yang dapat digunakan sebagai indikator dalam pengukuran kemajuan pembangunan manusia yang berkeadilan dengan menggunakan persfektif gender.
Indonesia sebagai suatu bangsa yang selama ini di dominasi budaya patriarkhi melahirkan konstruksi sosial yang sangat kental antara peranan perempuan dan laki-laki. Dimana laki-laki dianggap paling layak bekerja di sektor publik sementara perempuan lebih cocok bekerja pada ranah domestik. Pandangan ini kemudian berdampak pada lemahnya peranan perempuan dalam ranah publik, sebagaimana yang dinyatakan Hubesi (2010) bahwa patriarkhi adalah sistem yang melegitimasi dominasi laki-laki dan diskriminasi gender. Namun lebih lanjut Hubeis (2010) menyatakan bahwa sudah ada kesadaran global termaksud di Indonesia tentang pentingya keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari tarnsformasi sosial masyarakat. Dalam situasi ini, isu gender akan muncul jika masyarakat menyadari bahwa ketidaksetaraan adalah ketidakadilan dan kesenjangan gender yang terjadi cukup besar pada perempuan akan menganggu aktualisasi diri dari hak asasi manusia pada setiap warga negara yang merdeka.
Kesadaran pemerintah semakin baik akan arti pentingnya penagrusutamaan gender (PUG) maka pada tahun 2000 , Inpres bernomor 9 dikeluarkan untuk menginstruksikan kepada seluruh pejabat daerah agar responsif gender dalam berbagai aktifitas pembangunan. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan peranan dan perluasan akses perempuan dalam pembangunan juga tergambarkan dalam retifkasi berbagai dokumen dari konvensi dan pertemuan internasioanl yang bertujuan memajukan dan meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan. Meskipun telah ada berbagai peraturan yang menginstruksikan untuk melibatkan, memajukan perempuan dalam berbagai lini kehidupan namun kenyataanya peranan perempuan dalam berbagai sektor belum mengalami perubahan yang signifikan bahkan dalam konteks pendidikan, perempuan buta huruf yang ada di Indonesia jumlahnya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki yang buta huruf dan ini terjadi di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam gambar diagram 1.1 dibawah ini.
Grafik 1 : Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki Buta Huruf di Indonesia Berdasarkan Provinsi Pada Tahun 2011
Sumber Data : BPS, Data Dioalah
Kurangnya kualitas pendidikan yang diterima perempuan tentu berdampak pada kualitas diri perempuan yang kemudian berdampak pada kemampuan akses yang akan mempengaruhi kuantitas peranan perempuan dalam pembangunan. Sesungguhnya perempuan memiliki potensi pengakselerasi proses pembangunan dalam berbagai hal. Bahkan dalam dalam sektor pertanian yang selama ini di anggap sebagai pekerjaan yang di dominasi oleh laki-laki perempuan berperan penting sebagaimana yang di tuliskan oleh Asriani (2011) bahwa dalam sejarahnya perempuan adalah penggagas yang jenius dalam sistem pertanian. Selain itu hasil riset Pujiati, (2012) menunjukkan bahwa terdapat hubungan searah antara peran wanita dalam pembangunan dengan fundamental ekonomi daerah, artinya peran wanita dalam pembangunan yang meningkat, menyebabkan fundamental ekonomi daerah meningkat.
Tetapi perbedaan anatara perempuan dan laki-laki tidak hanya dalam hal pendidikan yang digambarkan oleh data buta huruf, kondisi upah anatara laki-laki dan perempuan juga masih memliki perbedaan yang nyata sebagaimana yang ditunjukkandalam tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1: Upah Pekerja /Buruh Menurut Jenis Kelamin, 2007-2011
Sumber : Badan Pusat statistik Indonesia
Pada dasarnya pengarustamaan gender bukan hal yang mudah di lakukan meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan payung hukum, namun persoalan komitmen, kelembagaan merupakan salah satu tantangan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender. Selain itu luasnya wilayah Indonesia dengan berbagai perbedaaan kondisi sosiocultural, perbedaan kondisis ekonomi dan ekologi beserta aspek demografi dan geografi yang berbeda-beda tentu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan peranan perempuan disetiap provinsi yang ada di Indonesia.
Oleh sebab itu mini projek ini bertujuan untuk melakukan analisis spasial di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan variabel-variabel yang dapat digunakan sebagai indikator dalam pengukuran kemajuan pembangunan manusia yang berkeadilan dengan menggunakan persfektif gender.