Almost all Indonesian people currently use WhatsApp. The number of users of this instant messagin... more Almost all Indonesian people currently use WhatsApp. The number of users of this instant messaging application makes Indonesia the third largest WhatsApp user in the world. Not just for chatting, Indonesian people currently use WhatsApp for many things, one of which is sharing news or information through forwarded messages. Previous research has shown that forwarded messages activity on WhatsApp is prone to hoaxes. Similar research has also been done, but to see activity in general, not specific to the activity of forwarded messages. Therefore, this study wants to fill this void by looking at forwarded messages activity across different ages and genders. Using the decision tree method and the Bayesian network algorithm, this study analyzed 63 documents of the participant's WhatsApp group conversation history. This study found that generation X and baby boomers are the two generations who send the most forwarded messages on WhatsApp. Meanwhile, related to gender, researchers did ...
Industry 4.0 makes everything shift from conventional to digital, and this conversion also change... more Industry 4.0 makes everything shift from conventional to digital, and this conversion also changes media consumption habits among Generation Z. This generation is important because Generation Z is the largest digital consumer in Indonesia. This study discusses Generation Z’s media consumption in Indonesia during the pandemic. This study aims to discover how the pattern of media consumption and use of social media in Generation Z in the pandemic era coincides with the industrial era 4.0. This study uses a survey method of 1177 respondents, and this type of research is descriptive exploratory with purposive sampling. The age range of respondents is 15-25 years from all over Indonesia. An interesting finding from this study is that the media that are the main gates of Generation Z in getting information are instant messaging applications and social media. The primary purpose of media from Generation Z is to seek entertainment, but Generation Z is also looking for non-entertainment/serious information, such as information related to education and work.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan smart city untuk mewujudkan Society 5.0. Pene... more Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan smart city untuk mewujudkan Society 5.0. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana warga Jakarta mampu mengimplementasikan Society 5.0 karena Jakarta merupakan salah satu megacities di dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Meruya Utara dengan informan penelitian dari perangkat kelurahan, opinion leader milenial, dan manajer program Jakarta Smart City. Penelitian ini menemukan, warga Jakarta belum sampai pada tahap Society 5.0. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui aplikasi pelayanan publik online, masih ada kesenjangan teknologi digital, dan minimnya literasi digital. Fenomena ini menunjukkan adanya kemungkinan serupa di lingkungan warga kelas menangah Jakarta bahkan seluruh Indonesia, meski harus ada penelitian sejenis yang mendukung. Untuk menuju Society 5.0 perlu peningkatan literasi digital agar masyarakat memiliki kompetensi dan pemahaman penggunaan teknologi secara e...
___________________________________________________________________
RILIS MEDIA – POPULI CENTER ... more ___________________________________________________________________ RILIS MEDIA – POPULI CENTER 25 APRIL 2016 “PILGUB JAKARTA: RASIONALITAS PEMILIH DI ANTARA SKANDAL DAN KINERJA” JAKARTA. Setelah bergulirnya isu seputar dugaan Korupsi Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan terjaringnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Populi Center mengadakan survei untuk melihat apakah petahana masih kuat di Pilgub DKI dan apakah pemilih Jakarta mampu membedakan informasi dan menilai kinerja. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 400 responden, di 6 wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±4.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini juga bertujuan untuk melihat tren dukungan publik di Jakarta dan melihat potensi kandidat yang semakin menguat dukungan elektoralnya dibanding survei sebelumnya yang sudah dilakukan pada bulan Desember 2015, dan Februari 2016. Dalam survei ini, Populi Center mendapatkan beberapa temuan menarik. Petama, secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sedikit naik, dari 70% di bulan Februari menjadi 73.3% di bulan April 2016. Sementara itu untuk persentase tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Ahok juga naik, yaitu dari 73.5% di bulan Februari 2016 menjadi 73.7% di bulan April 2016. Di bulan April, sebanyak 81.5% masyarakat DKI menyatakan puas terhadap kepemimpinan Gubernur BTP. Sementara itu, di bulan Februari 2016, 85.5% masyarakat DKI yang menyatakan puas dan 77.7% yang menyatakan puas di bulan Desember 2015. Tren ini meski fluktuatif, namun masih tetap berada pada level stabil karena naik dan turunnya persentase tidak signifikan. Kedua, untuk kinerja DPRD DKI Jakarta, lebih dari 50% masyarakat tidak puas dengan kinerja DPRD DKI Jakarta dan merasa bahwa DPRD DKI tidak mewakili aspirasi rakyat. Meski demikian, angka ini menurun dibanding bulan Februari 2016. Ketiga, untuk isu-isu yang sedang bergulir seperti isu kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus suap Reklamasi Teluk Jakarta, mayoritas masyarakat Jakarta masih menyatakan tidak percaya akan keterlibatan Gubernur Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras, meski persentase masyarakat yang percaya sedikit bertambah dibanding bulan Februari 2016. 27.2% masyarakat pun lebih percaya Gubernur Ahok dibanding yang percaya dengan BPK sebesar 19%. Meski demikian, 53.8% mengaku tidak mengetahui kasus tersebut dan memilih untuk tidak menjawab. Ini artinya kasus yang bergulir tidak menyita perhatian masyarakat. Sementara itu untuk kasus suap reklamasi Teluk Jakarta, paling banyak masyarakat (34.2%) yang tidak percaya bahwa Gubernur Ahok terlibat kasus tersebut. Sebaliknya, 64.5% masyarakat percaya terhadap keterlibatan anggota DPRD yang lain dalam kasus dugaan korupsi, salah satunya terkait dugaan suap Reklamasi Teluk Jakarta. Keempat, untuk tingkat popularitas, mayoritas persentase popularitas tokoh naik dibanding bulan Februari 2016. Sementara itu, popularitas Gubernur Ahok masih berada di posisi pertama. Sementara itu, untuk penilaian terhadap 14 tokoh, hanya Abraham Lunggana (Haji Lulung) dan Ahmad Dhani yang masuk dalam top five untuk popularitas namun memiliki penilaian negatif lebih banyak dibanding penilaian positif. Ini artinya Haji Lulung dan Ahmad Dhani popular karena penilaian negatifnya, sementara tokoh lain popular karena dinilai positif oleh masyarakat Jakarta. Adapun nama-nama baru seperti Dede Yusuf, Safrie Sjamsoeddin, Ganjar Pranowo, dan Heru Budi Hartono, meski nama-nama ini baru muncul di survei bulan April namun penilaian positif dari masyarakat masuk dalam 15 besar. Kelima, untuk tingkat kelayakan, Gubernur Ahok dinilai masih layak untuk maju kembali menjadi Gubernur DKI periode 2017-2022 karena ternyata meski yang menyatakan Gubernur Ahok layak maju kembali memiliki persentase yang lebih kecil dibanding bulan Februari 2016, namun posisinya masih teratas. Selanjutnya masyarakat Jakarta juga masih yakin bahwa Gubernur Ahok bisa membawa perubahan ke arah lebih baik untuk Jakarta. Kemudian untuk persetujuan maju jalur independen, data menunjukkan bahwa 49% masyarakat DKI menyatakan tidak mempermasalahkan jalur parpol dan jalur independen. Namun, secara spesifik, 59.2% masyarakat Jakarta menginginkan Ahok maju kembali menjadi calon Gubernur lewat jalur independen. Keenam, untuk tingkat elektabilitas top of mind. Temuan menarik dari survei ini adalah meski diterpa kontroversi dan skandal, namun elektabilitas Gubernur Ahok sedikit naik dibanding bulan Februari lalu, yaitu dari 49.5% menjadi 50.8%. Kenaikan Yusril Ihza Mahendra juga cukup signifikan dari 3% pada bulan Februari 2016 menjadi 5% pada bulan April 2016 dan berada di posisi kedua. Elektabilitas Ridwan Kamil pun turun drastis sebagai akibat dari pernyataannya bahwa dia tidak akan ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Ketujuh, Saat BTP diadu head to head dengan Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Uno, elektabilitasnya menurun dan elektabilitas Yusril dan Sandiaga Uno meningkat. Meski demikian, pemilih yang belum menentukan pilihan dan yang memilih untuk tidak menjawab, lebih besar dibanding bulan lalu. Ini berarti bahwa seiring bertambahnya pilihan bakal calon Gubernur, maka masyarakat pun tidak cepat-cepat menjatuhkan pilihan, namun masyarakat juga ingin melihat seberapa kompeten bakal Calon Gubernur yang lain. Kedelapan, Untuk top of mind pasangan ideal, paling banyak masyarakat tidak tahu akan pasangan idaman mereka. Namun 11.8% masyarakat menilai pasangan ideal mereka adalah Ahok dan Heru dan angka ini menempati posisi pertama. Sementara itu, untuk posisi kedua, sebanyak 9.5% masyarakat menilai pasangan ideal adalah Ahok-Djarot untuk maju sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. ***
Populi Center untuk ke-3 kalinya ikut berkontribusi dalam pembuatan JURNAL MITRA USAHA (JurnalMU)... more Populi Center untuk ke-3 kalinya ikut berkontribusi dalam pembuatan JURNAL MITRA USAHA (JurnalMU) bekerjasama dengan Bank Mandiri. Di edisi ke-3 ini, JurnalMU mengambil tema Kesiapan UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang terbilang efektif awal tahun depan. Oleh karena itu, kami menyediakan informasi dan tips-tips seputar apa saja yang diperlukan oleh para pelaku UMKM agar dapat bersaing saat Masyarakat Ekonomi ASEAN berlangsung. Tentunya, JurnalMU edisi ke-3 juga dilengkapi ulasan dari para tokoh dan pakar. Selamat membaca! LINK: https://drive.google.com/file/d/0B5QuTdo0nCjEN0pmQTI3YWJyQnc/view
Tulisan ini adalah review dari diskusi emerging ideas "Demokrasi Nawa Cita: Konsepsi dan Aktualis... more Tulisan ini adalah review dari diskusi emerging ideas "Demokrasi Nawa Cita: Konsepsi dan Aktualisasi" yang diadakan sebagai peringatan Hari Ulang Tahun Populi Center yang ke-3. Tujuan diskusi ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah mengenai hal-hal yang harus diperhatikan agar tujuan Nawa Cita terwujud. Populi Center menghadirkan 4 pembicara yang ahli dibidangnya. Mereka adalah:
Dr. A. Prasetyantoko (Pakar Ekonomi Unika Atmajaya)
Dr. T.A Legowo (Pendiri/ Peneliti Senior FORMAPPI)
Dr. Nico Harjanto (Pendiri/ Pakar Politik Populi Center)
Hikmat Budiman (Sosiolog)
JAKARTA, Populi Center untuk ke-2 kalinya ikut memberikan sumbangsih dalam penulisan JurnalMU (Mi... more JAKARTA, Populi Center untuk ke-2 kalinya ikut memberikan sumbangsih dalam penulisan JurnalMU (Mitra Usaha) yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Edisi ke-2 JurnalMU mengangkat isu mengenai branchless banking atau layanan finansial yang diberikan di luar kantor cabang bank. Isu ini menarik karena branchless banking merupakan inisiasi dari pemerintah, perbankan, dan jasa keuangan lainnya untuk meningkatkan akses masyarakat "bawah", khususnya terhadap layanan keuangan formal. Sebagaimana diketahui, akses layanan keuangan formal seperti perbankan di negara berkembang seperti di Indonesia, hanya menjangkau sebagian kecil warga negaranya. JurnalMU edisi ke-2 ini juga dilengkapi dengan bahasan dari pakar dan tokoh. Selamat membaca!
JAKARTA. Lembaga kajian nirlaba yang mendalami masalah opini dan kebijakan publik, Populi Center,... more JAKARTA. Lembaga kajian nirlaba yang mendalami masalah opini dan kebijakan publik, Populi Center, menyelenggarakan survei di DKI Jakarta dalam periode waktu 11 hingga 15 Maret 2015 di 6 wilayah DKI Jakarta. Survei lokal ini mendasarkan pada penarikan sampel yang sesuai kaidah probability sampling, dan dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1000 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling), dengan margin of error ± 3.09% dan tingkat kepercayaan 95% dengan pembiayaan dari Yayasan Populi Indonesia. Jajak pendapat ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran empirik mengenai pemahaman masyarakat Jakarta terkait kinerja pemerintah provinsi dan posisi politik sejumlah tokoh di mata masyarakat, terutama setelah ada kekisruhan mengenai dugaan anggaran siluman dalam pembahasan APBD DKI Jakarta. Menanggapi penanganan masalah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah pemerintahan Gubernur Ahok, hampir sebagian masyarakat Jakarta merasa puas dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Hal ini pun didukung dengan data yang menunjukkan bahwa 41.2% responden menilai program Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah program pemprov DKI yang paling bermanfaat. Angka ini diikuti dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menduduki urutan ke-2 (15%) untuk program yang dirasa paling bermanfaat. Sementara itu, 40.9% responden menyatakan puas dengan pelayanan publik dan sekitar 31% masyarakat puas dengan pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan pemprov DKI Jakarta. Mengenai permasalahan di Jakarta, pemprov DKI masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Lima masalah utama yang paling dirasakan masyarakat Jakarta adalah kemacetan (29.9%), banjir (23.8%), kenaikan harga (10.8%), kemiskinan (10.2%), dan kriminalitas (7.6%). Penilaian terhadap kinerja pejabat cenderung akan mempengaruhi dukungan politik publik seperti yang bisa diindikasikan dari tingkat popularitas maupun keterpilihan politik. Hasil survei menunjukkan sebanyak 69.6% memberikan penilaian positif untuk Gubernur Ahok. Angka ini berbanding lurus dengan angka elektabilitas, karena data dari pertanyaan terbuka, top of mind, menunjukkan 23.1% masyarakat Jakarta akan memilih Ahok sebagai Gubernur apabila Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dilakukan hari ini. Apabila disandingkan dengan 16 nama tokoh lainnya yang populer seperti Susi Pudjiastuti, Nachrowi Ramli, Faisal Basri dan Abraham Lunggana, nama Basuki Tjahaja Purnama masih dianggap layak oleh 36.5% responden untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Nachrowi Ramli diurutan kedua dengan tingkat keterpilihan sebesar 6.7%. “Tingginya elektabilitas Gubernur Ahok tentunya didukung oleh penilaian positif terhadap kepemimpinan dan kinerjanya. Meski mendapat perlawanan dari segelintir oknum DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan APBD karena adanya dugaan anggaran siluman, posisi politik Gubernur Ahok masih sangat kokoh di mata masyarakat. Jika ada persekongkolan jahat untuk memakzulkannya melalui hak angket misalnya, itu sama saja melawan kehendak mayoritas masyarakat Jakarta yang masih mendambakan pemimpin yang membela rakyatnya, bukan politisi yang melayani kongsi bisnis atau pemburu rente proyek pemerintah,” ujar pendiri Populi Center, Nico Harjanto.
JAKARTA. Lembaga kajian non-profit yang mendalami masalah opini dan kebijakan publik, Populi Cent... more JAKARTA. Lembaga kajian non-profit yang mendalami masalah opini dan kebijakan publik, Populi Center, menyelenggarakan survei di DKI Jakarta dalam periode waktu 11 hingga 15 Maret 2015 di 6 wilayah DKI Jakarta. Jajak pendapat seputar persepsi sosial masyarakat mengenai Pemerintah DKI Jakarta ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1000 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling), dengan margin of error ± 3.09% dan tingkat kepercayaan 95% dengan pembiayaan dari Yayasan Populi Indonesia.
Kegiatan jajak pendapat diadakan untuk mengetahui persepsi masyarakat Jakarta terkait polemik anggaran siluman dan masalah pemerintahan lainnya sebagai bagian dari upaya Populi Center memahami persoalan secara empiris. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir 60% masyarakat Jakarta mengikuti perkembangan isu dana siluman yang telah berlangsung selama 2 bulan terakhir. Ini menunjukkan tingginya ketertarikan dan pentingnya isu dana siluman ini bagi sebagian besar masyarakat Jakarta.
Menanggapi isu dana siluman APBD DKI, 42.6% publik percaya kepada Gubernur DKI. Angka ini 5,8 kali lebih besar dibanding kepercayaan publik kepada DPRD DKI yang hanya sebesar 7.4%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta jauh lebih mempercayai informasi dari Gubernur DKI terkait anggaran siluman APBD DKI. Selanjutnya, temuan penting lainnya adalah upaya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melaporkan dugaan penyelewengan anggaran dan praktik anggaran siluman ke KPK maupun penegak hukum lainnya, ternyata sesuai dengan harapan masyarakat Jakarta.
Sementara itu lebih dari seperempat masyarakat Jakarta berharap DPRD DKI bersedia mengikuti proses hukum untuk membuktikan bahwa oknum mereka tidak memasukkan anggaran siluman ke APBD DKI untuk program dan proyek yang tidak jelas manfaatnya. Penggunaan hak angket pun hanya mewakili aspirasi 1.6% masyarakat Jakarta. Itu menandakan bahwa “para anggota DPRD DKI sangat tidak aspiratif dan tidak memahami keinginan masyarakat Jakarta karena membuat keputusan yang hanya dikehendaki segelintir anggota masyarakat saja, atau demi kepentingan sejumlah elit di DPRD DKI saja,” kata Ketua Populi Center, Nico Harjanto.
Mengenai tingkat kepuasan masyarakat, hasil survei menunjukkan bahwa 70.4% masyarakat Jakarta puas terhadap kepemimpinan Gubernur Ahok, dan hampir 60% masyarakat Jakarta puas dengan kinerja Gubernur Ahok dalam membangun Jakarta dan menyelesaikan banyak masalah. Sebaliknya, sebagai lembaga representasi politik, ternyata 51.8% responden menganggap DPRD DKI tidak mewakili aspirasi mereka. Sementara itu, 45.7% responden merasa tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja DPRD DKI, sebagai lembaga yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, pengawasan. “Para anggota DPRD DKI Jakarta harus menyadari bahwa kerja mereka sifatnya kolektif. Jika ada oknum yang berbuat tercela apalagi melakukan korupsi, masyarakat akan cenderung menghukum mereka secara keseluruhan. Larena itu, etika dan kehormatan para anggota DPRD mesti dijaga dan ditegakkan setegas-tegasnya supaya mayoritas anggota DPRD DKI yang masih bersih dan punya komitmen membangun Jakarta tidak terkena imbasnya,” ujar Nico Harjanto.
Dari survei ini tampak bahwa berbagai upaya Gubernur Ahok untuk memperbaiki proses penganggaran melalui penerapan metode yang lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas sangat diapresiasi masyarakat. “Public trust yang tinggi tentu menjadi modal politik paling berharga untuk mengatasi tekanan dan ancaman dari kekuatan politik formal. Sebab, kontroversi anggaran siluman tersebut telah membangkitkan harapan baru masyarakat akan datangnya era pemerintahan baru yang memihak kepentingan rakyat, dan melawan kelindan unholly alliance segelintir politisi dan pejabat pemburu rente proyek dengan jejaring bisnis jahatnya,” kata Nico Harjanto.
Tulisan ini sebagai respon dan opini dari berita Suryadharma Ali yang akan mengikuti jejak Komjen... more Tulisan ini sebagai respon dan opini dari berita Suryadharma Ali yang akan mengikuti jejak Komjen Budi Gunawan, untuk mengggugat KPK lewat praperadilan. Per tanggal 23 Februari 2015, kuasa hukum Suryadharma Ali, Humphrey Djemat, sudah mendaftarkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
JAKARTA. Lembaga kajian non-profit yang mendalami masalah opini dan kebijakan publik, Populi Cent... more JAKARTA. Lembaga kajian non-profit yang mendalami masalah opini dan kebijakan publik, Populi Center, menyelenggarakan survey nasional dalam periode waktu 16 hingga 22 Januari 2015 di seluruh 34 provinsi Indonesia ketika kegaduhan politik sangat tinggi karena permasalahan terkait kontroversi calon Kapolri dan pelemahan KPK. Jajak pendapat ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1200 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± 2.98% dan tingkat kepercayaan 95%.
Melanjutkan temuan-temuan sebelumnya yang telah dirilis pada tanggal 31 Januari 2015, survey nasional ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah masih dipandang positif oleh responden. Meski tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi masih tinggi, dengan 70.1% responden memberi nilai 6 hingga 10 (dimana 1 menunjukkan sangat tidak puas dan 10 sangat puas), namun hanya 57.9% responden yang menyatakan puas dan sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. “Adanya perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang merakyat, sederhana, dan menunjukkan ketegasan di beberapa isu seperti terkait eksekusi mati terpidana narkoba maupun penenggelaman beberapa perahu, namun masyarakat juga menilai kinerjanya secara keseluruhan masih belum bagus, khususnya terkait dengan penyelesaian kisruh calon Kapolri dan pelemahan KPK,” kata Ketua Populi Center, Nico Harjanto dalam keterangan tertulisnya tanggal 8 Februari 2015.
Sementara itu untuk penilaian kinerja terhadap wakil presiden JK yang menyatakan puas dan sangat puas ada 48.1%. Terkait kabinet, hanya 5 menteri yang dianggap lebih dari 10% responden kinerjanya memuaskan. Sebagian besar responden masih mempunyai harapan terhadap para menteri. Menteri Susi dinilai paling bagus, dengan 35.2% responden puas dan hanya 1.2% merasa kecewa dengan kinerjanya.
Untuk kinerja pemimpin daerah, sekitar 59% responden menyatakan puas dan sangat puas dengan kepemimpinan kepala daerah Bupati/Walikota ditempatnya berada. Sedangkan secara umum, sekitar 60% puas dan sangat puas dengan kinerja pelayanan birokrasi di daerahnya. Kepala daerah yang dipandang paling bagus kepemimpinannya adalah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, diikuti oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini. “Penilaian ini menunjukkan bahwa kepala daerah maupun birokrasi masih perli meningkatkan kepemimpinan dan pelayanan publiknya, dan jangan sungkan untuk belajar dari pengalaman kepala daerah yang dipandang berhasil oleh masyarakat Indonesia seperti Gubernur Ahok dan Walikota Risma,” ujar Nico Harjanto yang juga Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) ini.* * *
Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi sudah bereaksi menanggapi Kisruh KPK dan Polri. Namun Pre... more Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi sudah bereaksi menanggapi Kisruh KPK dan Polri. Namun Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tidak tegas dan masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan terkait nasib Komjen Pol Budi Gunawan. Di sisi lain, salah satu anggota DPR dari partai pendukung mengatakan bahwa anggota DPR sudah mewakili suara rakyat dan berharap rakyat tidak dibawa-bawa untuk ikut memikirkan masalah elit. Lantas, apa memang suara DPR sudah mewakili suara rakyat? Simak bahasannya di link berikut ini: http://www.populicenter.org/index.php/component/k2/item/95-perspektif-indonesia-%E2%80%9Cprosedur-politik-tidak-boleh-lebih-hebat-dari-suara-publik%E2%80%9D
Almost all Indonesian people currently use WhatsApp. The number of users of this instant messagin... more Almost all Indonesian people currently use WhatsApp. The number of users of this instant messaging application makes Indonesia the third largest WhatsApp user in the world. Not just for chatting, Indonesian people currently use WhatsApp for many things, one of which is sharing news or information through forwarded messages. Previous research has shown that forwarded messages activity on WhatsApp is prone to hoaxes. Similar research has also been done, but to see activity in general, not specific to the activity of forwarded messages. Therefore, this study wants to fill this void by looking at forwarded messages activity across different ages and genders. Using the decision tree method and the Bayesian network algorithm, this study analyzed 63 documents of the participant's WhatsApp group conversation history. This study found that generation X and baby boomers are the two generations who send the most forwarded messages on WhatsApp. Meanwhile, related to gender, researchers did ...
Industry 4.0 makes everything shift from conventional to digital, and this conversion also change... more Industry 4.0 makes everything shift from conventional to digital, and this conversion also changes media consumption habits among Generation Z. This generation is important because Generation Z is the largest digital consumer in Indonesia. This study discusses Generation Z’s media consumption in Indonesia during the pandemic. This study aims to discover how the pattern of media consumption and use of social media in Generation Z in the pandemic era coincides with the industrial era 4.0. This study uses a survey method of 1177 respondents, and this type of research is descriptive exploratory with purposive sampling. The age range of respondents is 15-25 years from all over Indonesia. An interesting finding from this study is that the media that are the main gates of Generation Z in getting information are instant messaging applications and social media. The primary purpose of media from Generation Z is to seek entertainment, but Generation Z is also looking for non-entertainment/serious information, such as information related to education and work.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan smart city untuk mewujudkan Society 5.0. Pene... more Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan smart city untuk mewujudkan Society 5.0. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana warga Jakarta mampu mengimplementasikan Society 5.0 karena Jakarta merupakan salah satu megacities di dunia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Meruya Utara dengan informan penelitian dari perangkat kelurahan, opinion leader milenial, dan manajer program Jakarta Smart City. Penelitian ini menemukan, warga Jakarta belum sampai pada tahap Society 5.0. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui aplikasi pelayanan publik online, masih ada kesenjangan teknologi digital, dan minimnya literasi digital. Fenomena ini menunjukkan adanya kemungkinan serupa di lingkungan warga kelas menangah Jakarta bahkan seluruh Indonesia, meski harus ada penelitian sejenis yang mendukung. Untuk menuju Society 5.0 perlu peningkatan literasi digital agar masyarakat memiliki kompetensi dan pemahaman penggunaan teknologi secara e...
___________________________________________________________________
RILIS MEDIA – POPULI CENTER ... more ___________________________________________________________________ RILIS MEDIA – POPULI CENTER 25 APRIL 2016 “PILGUB JAKARTA: RASIONALITAS PEMILIH DI ANTARA SKANDAL DAN KINERJA” JAKARTA. Setelah bergulirnya isu seputar dugaan Korupsi Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan terjaringnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Populi Center mengadakan survei untuk melihat apakah petahana masih kuat di Pilgub DKI dan apakah pemilih Jakarta mampu membedakan informasi dan menilai kinerja. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 400 responden, di 6 wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±4.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini juga bertujuan untuk melihat tren dukungan publik di Jakarta dan melihat potensi kandidat yang semakin menguat dukungan elektoralnya dibanding survei sebelumnya yang sudah dilakukan pada bulan Desember 2015, dan Februari 2016. Dalam survei ini, Populi Center mendapatkan beberapa temuan menarik. Petama, secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sedikit naik, dari 70% di bulan Februari menjadi 73.3% di bulan April 2016. Sementara itu untuk persentase tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Ahok juga naik, yaitu dari 73.5% di bulan Februari 2016 menjadi 73.7% di bulan April 2016. Di bulan April, sebanyak 81.5% masyarakat DKI menyatakan puas terhadap kepemimpinan Gubernur BTP. Sementara itu, di bulan Februari 2016, 85.5% masyarakat DKI yang menyatakan puas dan 77.7% yang menyatakan puas di bulan Desember 2015. Tren ini meski fluktuatif, namun masih tetap berada pada level stabil karena naik dan turunnya persentase tidak signifikan. Kedua, untuk kinerja DPRD DKI Jakarta, lebih dari 50% masyarakat tidak puas dengan kinerja DPRD DKI Jakarta dan merasa bahwa DPRD DKI tidak mewakili aspirasi rakyat. Meski demikian, angka ini menurun dibanding bulan Februari 2016. Ketiga, untuk isu-isu yang sedang bergulir seperti isu kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus suap Reklamasi Teluk Jakarta, mayoritas masyarakat Jakarta masih menyatakan tidak percaya akan keterlibatan Gubernur Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras, meski persentase masyarakat yang percaya sedikit bertambah dibanding bulan Februari 2016. 27.2% masyarakat pun lebih percaya Gubernur Ahok dibanding yang percaya dengan BPK sebesar 19%. Meski demikian, 53.8% mengaku tidak mengetahui kasus tersebut dan memilih untuk tidak menjawab. Ini artinya kasus yang bergulir tidak menyita perhatian masyarakat. Sementara itu untuk kasus suap reklamasi Teluk Jakarta, paling banyak masyarakat (34.2%) yang tidak percaya bahwa Gubernur Ahok terlibat kasus tersebut. Sebaliknya, 64.5% masyarakat percaya terhadap keterlibatan anggota DPRD yang lain dalam kasus dugaan korupsi, salah satunya terkait dugaan suap Reklamasi Teluk Jakarta. Keempat, untuk tingkat popularitas, mayoritas persentase popularitas tokoh naik dibanding bulan Februari 2016. Sementara itu, popularitas Gubernur Ahok masih berada di posisi pertama. Sementara itu, untuk penilaian terhadap 14 tokoh, hanya Abraham Lunggana (Haji Lulung) dan Ahmad Dhani yang masuk dalam top five untuk popularitas namun memiliki penilaian negatif lebih banyak dibanding penilaian positif. Ini artinya Haji Lulung dan Ahmad Dhani popular karena penilaian negatifnya, sementara tokoh lain popular karena dinilai positif oleh masyarakat Jakarta. Adapun nama-nama baru seperti Dede Yusuf, Safrie Sjamsoeddin, Ganjar Pranowo, dan Heru Budi Hartono, meski nama-nama ini baru muncul di survei bulan April namun penilaian positif dari masyarakat masuk dalam 15 besar. Kelima, untuk tingkat kelayakan, Gubernur Ahok dinilai masih layak untuk maju kembali menjadi Gubernur DKI periode 2017-2022 karena ternyata meski yang menyatakan Gubernur Ahok layak maju kembali memiliki persentase yang lebih kecil dibanding bulan Februari 2016, namun posisinya masih teratas. Selanjutnya masyarakat Jakarta juga masih yakin bahwa Gubernur Ahok bisa membawa perubahan ke arah lebih baik untuk Jakarta. Kemudian untuk persetujuan maju jalur independen, data menunjukkan bahwa 49% masyarakat DKI menyatakan tidak mempermasalahkan jalur parpol dan jalur independen. Namun, secara spesifik, 59.2% masyarakat Jakarta menginginkan Ahok maju kembali menjadi calon Gubernur lewat jalur independen. Keenam, untuk tingkat elektabilitas top of mind. Temuan menarik dari survei ini adalah meski diterpa kontroversi dan skandal, namun elektabilitas Gubernur Ahok sedikit naik dibanding bulan Februari lalu, yaitu dari 49.5% menjadi 50.8%. Kenaikan Yusril Ihza Mahendra juga cukup signifikan dari 3% pada bulan Februari 2016 menjadi 5% pada bulan April 2016 dan berada di posisi kedua. Elektabilitas Ridwan Kamil pun turun drastis sebagai akibat dari pernyataannya bahwa dia tidak akan ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Ketujuh, Saat BTP diadu head to head dengan Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Uno, elektabilitasnya menurun dan elektabilitas Yusril dan Sandiaga Uno meningkat. Meski demikian, pemilih yang belum menentukan pilihan dan yang memilih untuk tidak menjawab, lebih besar dibanding bulan lalu. Ini berarti bahwa seiring bertambahnya pilihan bakal calon Gubernur, maka masyarakat pun tidak cepat-cepat menjatuhkan pilihan, namun masyarakat juga ingin melihat seberapa kompeten bakal Calon Gubernur yang lain. Kedelapan, Untuk top of mind pasangan ideal, paling banyak masyarakat tidak tahu akan pasangan idaman mereka. Namun 11.8% masyarakat menilai pasangan ideal mereka adalah Ahok dan Heru dan angka ini menempati posisi pertama. Sementara itu, untuk posisi kedua, sebanyak 9.5% masyarakat menilai pasangan ideal adalah Ahok-Djarot untuk maju sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. ***
Populi Center untuk ke-3 kalinya ikut berkontribusi dalam pembuatan JURNAL MITRA USAHA (JurnalMU)... more Populi Center untuk ke-3 kalinya ikut berkontribusi dalam pembuatan JURNAL MITRA USAHA (JurnalMU) bekerjasama dengan Bank Mandiri. Di edisi ke-3 ini, JurnalMU mengambil tema Kesiapan UMKM dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang terbilang efektif awal tahun depan. Oleh karena itu, kami menyediakan informasi dan tips-tips seputar apa saja yang diperlukan oleh para pelaku UMKM agar dapat bersaing saat Masyarakat Ekonomi ASEAN berlangsung. Tentunya, JurnalMU edisi ke-3 juga dilengkapi ulasan dari para tokoh dan pakar. Selamat membaca! LINK: https://drive.google.com/file/d/0B5QuTdo0nCjEN0pmQTI3YWJyQnc/view
Tulisan ini adalah review dari diskusi emerging ideas "Demokrasi Nawa Cita: Konsepsi dan Aktualis... more Tulisan ini adalah review dari diskusi emerging ideas "Demokrasi Nawa Cita: Konsepsi dan Aktualisasi" yang diadakan sebagai peringatan Hari Ulang Tahun Populi Center yang ke-3. Tujuan diskusi ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah mengenai hal-hal yang harus diperhatikan agar tujuan Nawa Cita terwujud. Populi Center menghadirkan 4 pembicara yang ahli dibidangnya. Mereka adalah:
Dr. A. Prasetyantoko (Pakar Ekonomi Unika Atmajaya)
Dr. T.A Legowo (Pendiri/ Peneliti Senior FORMAPPI)
Dr. Nico Harjanto (Pendiri/ Pakar Politik Populi Center)
Hikmat Budiman (Sosiolog)
JAKARTA, Populi Center untuk ke-2 kalinya ikut memberikan sumbangsih dalam penulisan JurnalMU (Mi... more JAKARTA, Populi Center untuk ke-2 kalinya ikut memberikan sumbangsih dalam penulisan JurnalMU (Mitra Usaha) yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Edisi ke-2 JurnalMU mengangkat isu mengenai branchless banking atau layanan finansial yang diberikan di luar kantor cabang bank. Isu ini menarik karena branchless banking merupakan inisiasi dari pemerintah, perbankan, dan jasa keuangan lainnya untuk meningkatkan akses masyarakat "bawah", khususnya terhadap layanan keuangan formal. Sebagaimana diketahui, akses layanan keuangan formal seperti perbankan di negara berkembang seperti di Indonesia, hanya menjangkau sebagian kecil warga negaranya. JurnalMU edisi ke-2 ini juga dilengkapi dengan bahasan dari pakar dan tokoh. Selamat membaca!
JAKARTA. Lembaga kajian nirlaba yang mendalami masalah opini dan kebijakan publik, Populi Center,... more JAKARTA. Lembaga kajian nirlaba yang mendalami masalah opini dan kebijakan publik, Populi Center, menyelenggarakan survei di DKI Jakarta dalam periode waktu 11 hingga 15 Maret 2015 di 6 wilayah DKI Jakarta. Survei lokal ini mendasarkan pada penarikan sampel yang sesuai kaidah probability sampling, dan dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1000 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling), dengan margin of error ± 3.09% dan tingkat kepercayaan 95% dengan pembiayaan dari Yayasan Populi Indonesia. Jajak pendapat ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran empirik mengenai pemahaman masyarakat Jakarta terkait kinerja pemerintah provinsi dan posisi politik sejumlah tokoh di mata masyarakat, terutama setelah ada kekisruhan mengenai dugaan anggaran siluman dalam pembahasan APBD DKI Jakarta. Menanggapi penanganan masalah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah pemerintahan Gubernur Ahok, hampir sebagian masyarakat Jakarta merasa puas dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Hal ini pun didukung dengan data yang menunjukkan bahwa 41.2% responden menilai program Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah program pemprov DKI yang paling bermanfaat. Angka ini diikuti dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menduduki urutan ke-2 (15%) untuk program yang dirasa paling bermanfaat. Sementara itu, 40.9% responden menyatakan puas dengan pelayanan publik dan sekitar 31% masyarakat puas dengan pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan pemprov DKI Jakarta. Mengenai permasalahan di Jakarta, pemprov DKI masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Lima masalah utama yang paling dirasakan masyarakat Jakarta adalah kemacetan (29.9%), banjir (23.8%), kenaikan harga (10.8%), kemiskinan (10.2%), dan kriminalitas (7.6%). Penilaian terhadap kinerja pejabat cenderung akan mempengaruhi dukungan politik publik seperti yang bisa diindikasikan dari tingkat popularitas maupun keterpilihan politik. Hasil survei menunjukkan sebanyak 69.6% memberikan penilaian positif untuk Gubernur Ahok. Angka ini berbanding lurus dengan angka elektabilitas, karena data dari pertanyaan terbuka, top of mind, menunjukkan 23.1% masyarakat Jakarta akan memilih Ahok sebagai Gubernur apabila Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dilakukan hari ini. Apabila disandingkan dengan 16 nama tokoh lainnya yang populer seperti Susi Pudjiastuti, Nachrowi Ramli, Faisal Basri dan Abraham Lunggana, nama Basuki Tjahaja Purnama masih dianggap layak oleh 36.5% responden untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Nachrowi Ramli diurutan kedua dengan tingkat keterpilihan sebesar 6.7%. “Tingginya elektabilitas Gubernur Ahok tentunya didukung oleh penilaian positif terhadap kepemimpinan dan kinerjanya. Meski mendapat perlawanan dari segelintir oknum DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan APBD karena adanya dugaan anggaran siluman, posisi politik Gubernur Ahok masih sangat kokoh di mata masyarakat. Jika ada persekongkolan jahat untuk memakzulkannya melalui hak angket misalnya, itu sama saja melawan kehendak mayoritas masyarakat Jakarta yang masih mendambakan pemimpin yang membela rakyatnya, bukan politisi yang melayani kongsi bisnis atau pemburu rente proyek pemerintah,” ujar pendiri Populi Center, Nico Harjanto.
JAKARTA. Lembaga kajian non-profit yang mendalami masalah opini dan kebijakan publik, Populi Cent... more JAKARTA. Lembaga kajian non-profit yang mendalami masalah opini dan kebijakan publik, Populi Center, menyelenggarakan survei di DKI Jakarta dalam periode waktu 11 hingga 15 Maret 2015 di 6 wilayah DKI Jakarta. Jajak pendapat seputar persepsi sosial masyarakat mengenai Pemerintah DKI Jakarta ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1000 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling), dengan margin of error ± 3.09% dan tingkat kepercayaan 95% dengan pembiayaan dari Yayasan Populi Indonesia.
Kegiatan jajak pendapat diadakan untuk mengetahui persepsi masyarakat Jakarta terkait polemik anggaran siluman dan masalah pemerintahan lainnya sebagai bagian dari upaya Populi Center memahami persoalan secara empiris. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir 60% masyarakat Jakarta mengikuti perkembangan isu dana siluman yang telah berlangsung selama 2 bulan terakhir. Ini menunjukkan tingginya ketertarikan dan pentingnya isu dana siluman ini bagi sebagian besar masyarakat Jakarta.
Menanggapi isu dana siluman APBD DKI, 42.6% publik percaya kepada Gubernur DKI. Angka ini 5,8 kali lebih besar dibanding kepercayaan publik kepada DPRD DKI yang hanya sebesar 7.4%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta jauh lebih mempercayai informasi dari Gubernur DKI terkait anggaran siluman APBD DKI. Selanjutnya, temuan penting lainnya adalah upaya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melaporkan dugaan penyelewengan anggaran dan praktik anggaran siluman ke KPK maupun penegak hukum lainnya, ternyata sesuai dengan harapan masyarakat Jakarta.
Sementara itu lebih dari seperempat masyarakat Jakarta berharap DPRD DKI bersedia mengikuti proses hukum untuk membuktikan bahwa oknum mereka tidak memasukkan anggaran siluman ke APBD DKI untuk program dan proyek yang tidak jelas manfaatnya. Penggunaan hak angket pun hanya mewakili aspirasi 1.6% masyarakat Jakarta. Itu menandakan bahwa “para anggota DPRD DKI sangat tidak aspiratif dan tidak memahami keinginan masyarakat Jakarta karena membuat keputusan yang hanya dikehendaki segelintir anggota masyarakat saja, atau demi kepentingan sejumlah elit di DPRD DKI saja,” kata Ketua Populi Center, Nico Harjanto.
Mengenai tingkat kepuasan masyarakat, hasil survei menunjukkan bahwa 70.4% masyarakat Jakarta puas terhadap kepemimpinan Gubernur Ahok, dan hampir 60% masyarakat Jakarta puas dengan kinerja Gubernur Ahok dalam membangun Jakarta dan menyelesaikan banyak masalah. Sebaliknya, sebagai lembaga representasi politik, ternyata 51.8% responden menganggap DPRD DKI tidak mewakili aspirasi mereka. Sementara itu, 45.7% responden merasa tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja DPRD DKI, sebagai lembaga yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, pengawasan. “Para anggota DPRD DKI Jakarta harus menyadari bahwa kerja mereka sifatnya kolektif. Jika ada oknum yang berbuat tercela apalagi melakukan korupsi, masyarakat akan cenderung menghukum mereka secara keseluruhan. Larena itu, etika dan kehormatan para anggota DPRD mesti dijaga dan ditegakkan setegas-tegasnya supaya mayoritas anggota DPRD DKI yang masih bersih dan punya komitmen membangun Jakarta tidak terkena imbasnya,” ujar Nico Harjanto.
Dari survei ini tampak bahwa berbagai upaya Gubernur Ahok untuk memperbaiki proses penganggaran melalui penerapan metode yang lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas sangat diapresiasi masyarakat. “Public trust yang tinggi tentu menjadi modal politik paling berharga untuk mengatasi tekanan dan ancaman dari kekuatan politik formal. Sebab, kontroversi anggaran siluman tersebut telah membangkitkan harapan baru masyarakat akan datangnya era pemerintahan baru yang memihak kepentingan rakyat, dan melawan kelindan unholly alliance segelintir politisi dan pejabat pemburu rente proyek dengan jejaring bisnis jahatnya,” kata Nico Harjanto.
Tulisan ini sebagai respon dan opini dari berita Suryadharma Ali yang akan mengikuti jejak Komjen... more Tulisan ini sebagai respon dan opini dari berita Suryadharma Ali yang akan mengikuti jejak Komjen Budi Gunawan, untuk mengggugat KPK lewat praperadilan. Per tanggal 23 Februari 2015, kuasa hukum Suryadharma Ali, Humphrey Djemat, sudah mendaftarkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
JAKARTA. Lembaga kajian non-profit yang mendalami masalah opini dan kebijakan publik, Populi Cent... more JAKARTA. Lembaga kajian non-profit yang mendalami masalah opini dan kebijakan publik, Populi Center, menyelenggarakan survey nasional dalam periode waktu 16 hingga 22 Januari 2015 di seluruh 34 provinsi Indonesia ketika kegaduhan politik sangat tinggi karena permasalahan terkait kontroversi calon Kapolri dan pelemahan KPK. Jajak pendapat ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1200 responden yang dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± 2.98% dan tingkat kepercayaan 95%.
Melanjutkan temuan-temuan sebelumnya yang telah dirilis pada tanggal 31 Januari 2015, survey nasional ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah masih dipandang positif oleh responden. Meski tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi masih tinggi, dengan 70.1% responden memberi nilai 6 hingga 10 (dimana 1 menunjukkan sangat tidak puas dan 10 sangat puas), namun hanya 57.9% responden yang menyatakan puas dan sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. “Adanya perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang merakyat, sederhana, dan menunjukkan ketegasan di beberapa isu seperti terkait eksekusi mati terpidana narkoba maupun penenggelaman beberapa perahu, namun masyarakat juga menilai kinerjanya secara keseluruhan masih belum bagus, khususnya terkait dengan penyelesaian kisruh calon Kapolri dan pelemahan KPK,” kata Ketua Populi Center, Nico Harjanto dalam keterangan tertulisnya tanggal 8 Februari 2015.
Sementara itu untuk penilaian kinerja terhadap wakil presiden JK yang menyatakan puas dan sangat puas ada 48.1%. Terkait kabinet, hanya 5 menteri yang dianggap lebih dari 10% responden kinerjanya memuaskan. Sebagian besar responden masih mempunyai harapan terhadap para menteri. Menteri Susi dinilai paling bagus, dengan 35.2% responden puas dan hanya 1.2% merasa kecewa dengan kinerjanya.
Untuk kinerja pemimpin daerah, sekitar 59% responden menyatakan puas dan sangat puas dengan kepemimpinan kepala daerah Bupati/Walikota ditempatnya berada. Sedangkan secara umum, sekitar 60% puas dan sangat puas dengan kinerja pelayanan birokrasi di daerahnya. Kepala daerah yang dipandang paling bagus kepemimpinannya adalah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, diikuti oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini. “Penilaian ini menunjukkan bahwa kepala daerah maupun birokrasi masih perli meningkatkan kepemimpinan dan pelayanan publiknya, dan jangan sungkan untuk belajar dari pengalaman kepala daerah yang dipandang berhasil oleh masyarakat Indonesia seperti Gubernur Ahok dan Walikota Risma,” ujar Nico Harjanto yang juga Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) ini.* * *
Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi sudah bereaksi menanggapi Kisruh KPK dan Polri. Namun Pre... more Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi sudah bereaksi menanggapi Kisruh KPK dan Polri. Namun Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tidak tegas dan masih ragu-ragu untuk mengambil keputusan terkait nasib Komjen Pol Budi Gunawan. Di sisi lain, salah satu anggota DPR dari partai pendukung mengatakan bahwa anggota DPR sudah mewakili suara rakyat dan berharap rakyat tidak dibawa-bawa untuk ikut memikirkan masalah elit. Lantas, apa memang suara DPR sudah mewakili suara rakyat? Simak bahasannya di link berikut ini: http://www.populicenter.org/index.php/component/k2/item/95-perspektif-indonesia-%E2%80%9Cprosedur-politik-tidak-boleh-lebih-hebat-dari-suara-publik%E2%80%9D
Uploads
Papers by Nona Evita
RILIS MEDIA – POPULI CENTER 25 APRIL 2016
“PILGUB JAKARTA: RASIONALITAS PEMILIH DI ANTARA SKANDAL DAN KINERJA”
JAKARTA. Setelah bergulirnya isu seputar dugaan Korupsi Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan terjaringnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Populi Center mengadakan survei untuk melihat apakah petahana masih kuat di Pilgub DKI dan apakah pemilih Jakarta mampu membedakan informasi dan menilai kinerja. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 400 responden, di 6 wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±4.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini juga bertujuan untuk melihat tren dukungan publik di Jakarta dan melihat potensi kandidat yang semakin menguat dukungan elektoralnya dibanding survei sebelumnya yang sudah dilakukan pada bulan Desember 2015, dan Februari 2016.
Dalam survei ini, Populi Center mendapatkan beberapa temuan menarik. Petama, secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sedikit naik, dari 70% di bulan Februari menjadi 73.3% di bulan April 2016. Sementara itu untuk persentase tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Ahok juga naik, yaitu dari 73.5% di bulan Februari 2016 menjadi 73.7% di bulan April 2016. Di bulan April, sebanyak 81.5% masyarakat DKI menyatakan puas terhadap kepemimpinan Gubernur BTP. Sementara itu, di bulan Februari 2016, 85.5% masyarakat DKI yang menyatakan puas dan 77.7% yang menyatakan puas di bulan Desember 2015. Tren ini meski fluktuatif, namun masih tetap berada pada level stabil karena naik dan turunnya persentase tidak signifikan.
Kedua, untuk kinerja DPRD DKI Jakarta, lebih dari 50% masyarakat tidak puas dengan kinerja DPRD DKI Jakarta dan merasa bahwa DPRD DKI tidak mewakili aspirasi rakyat. Meski demikian, angka ini menurun dibanding bulan Februari 2016.
Ketiga, untuk isu-isu yang sedang bergulir seperti isu kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus suap Reklamasi Teluk Jakarta, mayoritas masyarakat Jakarta masih menyatakan tidak percaya akan keterlibatan Gubernur Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras, meski persentase masyarakat yang percaya sedikit bertambah dibanding bulan Februari 2016. 27.2% masyarakat pun lebih percaya Gubernur Ahok dibanding yang percaya dengan BPK sebesar 19%. Meski demikian, 53.8% mengaku tidak mengetahui kasus tersebut dan memilih untuk tidak menjawab. Ini artinya kasus yang bergulir tidak menyita perhatian masyarakat. Sementara itu untuk kasus suap reklamasi Teluk Jakarta, paling banyak masyarakat (34.2%) yang tidak percaya bahwa Gubernur Ahok terlibat kasus tersebut. Sebaliknya, 64.5% masyarakat percaya terhadap keterlibatan anggota DPRD yang lain dalam kasus dugaan korupsi, salah satunya terkait dugaan suap Reklamasi Teluk Jakarta.
Keempat, untuk tingkat popularitas, mayoritas persentase popularitas tokoh naik dibanding bulan Februari 2016. Sementara itu, popularitas Gubernur Ahok masih berada di posisi pertama. Sementara itu, untuk penilaian terhadap 14 tokoh, hanya Abraham Lunggana (Haji Lulung) dan Ahmad Dhani yang masuk dalam top five untuk popularitas namun memiliki penilaian negatif lebih banyak dibanding penilaian positif. Ini artinya Haji Lulung dan Ahmad Dhani popular karena penilaian negatifnya, sementara tokoh lain popular karena dinilai positif oleh masyarakat Jakarta. Adapun nama-nama baru seperti Dede Yusuf, Safrie Sjamsoeddin, Ganjar Pranowo, dan Heru Budi Hartono, meski nama-nama ini baru muncul di survei bulan April namun penilaian positif dari masyarakat masuk dalam 15 besar.
Kelima, untuk tingkat kelayakan, Gubernur Ahok dinilai masih layak untuk maju kembali menjadi Gubernur DKI periode 2017-2022 karena ternyata meski yang menyatakan Gubernur Ahok layak maju kembali memiliki persentase yang lebih kecil dibanding bulan Februari 2016, namun posisinya masih teratas. Selanjutnya masyarakat Jakarta juga masih yakin bahwa Gubernur Ahok bisa membawa perubahan ke arah lebih baik untuk Jakarta. Kemudian untuk persetujuan maju jalur independen, data menunjukkan bahwa 49% masyarakat DKI menyatakan tidak mempermasalahkan jalur parpol dan jalur independen. Namun, secara spesifik, 59.2% masyarakat Jakarta menginginkan Ahok maju kembali menjadi calon Gubernur lewat jalur independen.
Keenam, untuk tingkat elektabilitas top of mind. Temuan menarik dari survei ini adalah meski diterpa kontroversi dan skandal, namun elektabilitas Gubernur Ahok sedikit naik dibanding bulan Februari lalu, yaitu dari 49.5% menjadi 50.8%. Kenaikan Yusril Ihza Mahendra juga cukup signifikan dari 3% pada bulan Februari 2016 menjadi 5% pada bulan April 2016 dan berada di posisi kedua. Elektabilitas Ridwan Kamil pun turun drastis sebagai akibat dari pernyataannya bahwa dia tidak akan ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.
Ketujuh, Saat BTP diadu head to head dengan Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Uno, elektabilitasnya menurun dan elektabilitas Yusril dan Sandiaga Uno meningkat. Meski demikian, pemilih yang belum menentukan pilihan dan yang memilih untuk tidak menjawab, lebih besar dibanding bulan lalu. Ini berarti bahwa seiring bertambahnya pilihan bakal calon Gubernur, maka masyarakat pun tidak cepat-cepat menjatuhkan pilihan, namun masyarakat juga ingin melihat seberapa kompeten bakal Calon Gubernur yang lain.
Kedelapan, Untuk top of mind pasangan ideal, paling banyak masyarakat tidak tahu akan pasangan idaman mereka. Namun 11.8% masyarakat menilai pasangan ideal mereka adalah Ahok dan Heru dan angka ini menempati posisi pertama. Sementara itu, untuk posisi kedua, sebanyak 9.5% masyarakat menilai pasangan ideal adalah Ahok-Djarot untuk maju sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.
***
LINK: https://drive.google.com/file/d/0B5QuTdo0nCjEN0pmQTI3YWJyQnc/view
Dr. A. Prasetyantoko (Pakar Ekonomi Unika Atmajaya)
Dr. T.A Legowo (Pendiri/ Peneliti Senior FORMAPPI)
Dr. Nico Harjanto (Pendiri/ Pakar Politik Populi Center)
Hikmat Budiman (Sosiolog)
Download PDF File disini: http://www.populicenter.org/index.php/component/k2/item/148-jurnalmu-mitra-usaha-bank-mandiri-dan-populi-center-edisi-ke-2-branchless-banking-menuju-keuangan-inklusif-untuk-mengentaskan-kemiskinan
Jajak pendapat ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran empirik mengenai pemahaman masyarakat Jakarta terkait kinerja pemerintah provinsi dan posisi politik sejumlah tokoh di mata masyarakat, terutama setelah ada kekisruhan mengenai dugaan anggaran siluman dalam pembahasan APBD DKI Jakarta.
Menanggapi penanganan masalah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah pemerintahan Gubernur Ahok, hampir sebagian masyarakat Jakarta merasa puas dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Hal ini pun didukung dengan data yang menunjukkan bahwa 41.2% responden menilai program Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah program pemprov DKI yang paling bermanfaat. Angka ini diikuti dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menduduki urutan ke-2 (15%) untuk program yang dirasa paling bermanfaat. Sementara itu, 40.9% responden menyatakan puas dengan pelayanan publik dan sekitar 31% masyarakat puas dengan pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan pemprov DKI Jakarta.
Mengenai permasalahan di Jakarta, pemprov DKI masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Lima masalah utama yang paling dirasakan masyarakat Jakarta adalah kemacetan (29.9%), banjir (23.8%), kenaikan harga (10.8%), kemiskinan (10.2%), dan kriminalitas (7.6%).
Penilaian terhadap kinerja pejabat cenderung akan mempengaruhi dukungan politik publik seperti yang bisa diindikasikan dari tingkat popularitas maupun keterpilihan politik. Hasil survei menunjukkan sebanyak 69.6% memberikan penilaian positif untuk Gubernur Ahok. Angka ini berbanding lurus dengan angka elektabilitas, karena data dari pertanyaan terbuka, top of mind, menunjukkan 23.1% masyarakat Jakarta akan memilih Ahok sebagai Gubernur apabila Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dilakukan hari ini. Apabila disandingkan dengan 16 nama tokoh lainnya yang populer seperti Susi Pudjiastuti, Nachrowi Ramli, Faisal Basri dan Abraham Lunggana, nama Basuki Tjahaja Purnama masih dianggap layak oleh 36.5% responden untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Nachrowi Ramli diurutan kedua dengan tingkat keterpilihan sebesar 6.7%.
“Tingginya elektabilitas Gubernur Ahok tentunya didukung oleh penilaian positif terhadap kepemimpinan dan kinerjanya. Meski mendapat perlawanan dari segelintir oknum DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan APBD karena adanya dugaan anggaran siluman, posisi politik Gubernur Ahok masih sangat kokoh di mata masyarakat. Jika ada persekongkolan jahat untuk memakzulkannya melalui hak angket misalnya, itu sama saja melawan kehendak mayoritas masyarakat Jakarta yang masih mendambakan pemimpin yang membela rakyatnya, bukan politisi yang melayani kongsi bisnis atau pemburu rente proyek pemerintah,” ujar pendiri Populi Center, Nico Harjanto.
Kegiatan jajak pendapat diadakan untuk mengetahui persepsi masyarakat Jakarta terkait polemik anggaran siluman dan masalah pemerintahan lainnya sebagai bagian dari upaya Populi Center memahami persoalan secara empiris. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir 60% masyarakat Jakarta mengikuti perkembangan isu dana siluman yang telah berlangsung selama 2 bulan terakhir. Ini menunjukkan tingginya ketertarikan dan pentingnya isu dana siluman ini bagi sebagian besar masyarakat Jakarta.
Menanggapi isu dana siluman APBD DKI, 42.6% publik percaya kepada Gubernur DKI. Angka ini 5,8 kali lebih besar dibanding kepercayaan publik kepada DPRD DKI yang hanya sebesar 7.4%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta jauh lebih mempercayai informasi dari Gubernur DKI terkait anggaran siluman APBD DKI. Selanjutnya, temuan penting lainnya adalah upaya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melaporkan dugaan penyelewengan anggaran dan praktik anggaran siluman ke KPK maupun penegak hukum lainnya, ternyata sesuai dengan harapan masyarakat Jakarta.
Sementara itu lebih dari seperempat masyarakat Jakarta berharap DPRD DKI bersedia mengikuti proses hukum untuk membuktikan bahwa oknum mereka tidak memasukkan anggaran siluman ke APBD DKI untuk program dan proyek yang tidak jelas manfaatnya. Penggunaan hak angket pun hanya mewakili aspirasi 1.6% masyarakat Jakarta. Itu menandakan bahwa “para anggota DPRD DKI sangat tidak aspiratif dan tidak memahami keinginan masyarakat Jakarta karena membuat keputusan yang hanya dikehendaki segelintir anggota masyarakat saja, atau demi kepentingan sejumlah elit di DPRD DKI saja,” kata Ketua Populi Center, Nico Harjanto.
Mengenai tingkat kepuasan masyarakat, hasil survei menunjukkan bahwa 70.4% masyarakat Jakarta puas terhadap kepemimpinan Gubernur Ahok, dan hampir 60% masyarakat Jakarta puas dengan kinerja Gubernur Ahok dalam membangun Jakarta dan menyelesaikan banyak masalah. Sebaliknya, sebagai lembaga representasi politik, ternyata 51.8% responden menganggap DPRD DKI tidak mewakili aspirasi mereka. Sementara itu, 45.7% responden merasa tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja DPRD DKI, sebagai lembaga yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, pengawasan. “Para anggota DPRD DKI Jakarta harus menyadari bahwa kerja mereka sifatnya kolektif. Jika ada oknum yang berbuat tercela apalagi melakukan korupsi, masyarakat akan cenderung menghukum mereka secara keseluruhan. Larena itu, etika dan kehormatan para anggota DPRD mesti dijaga dan ditegakkan setegas-tegasnya supaya mayoritas anggota DPRD DKI yang masih bersih dan punya komitmen membangun Jakarta tidak terkena imbasnya,” ujar Nico Harjanto.
Dari survei ini tampak bahwa berbagai upaya Gubernur Ahok untuk memperbaiki proses penganggaran melalui penerapan metode yang lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas sangat diapresiasi masyarakat. “Public trust yang tinggi tentu menjadi modal politik paling berharga untuk mengatasi tekanan dan ancaman dari kekuatan politik formal. Sebab, kontroversi anggaran siluman tersebut telah membangkitkan harapan baru masyarakat akan datangnya era pemerintahan baru yang memihak kepentingan rakyat, dan melawan kelindan unholly alliance segelintir politisi dan pejabat pemburu rente proyek dengan jejaring bisnis jahatnya,” kata Nico Harjanto.
Melanjutkan temuan-temuan sebelumnya yang telah dirilis pada tanggal 31 Januari 2015, survey nasional ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah masih dipandang positif oleh responden. Meski tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi masih tinggi, dengan 70.1% responden memberi nilai 6 hingga 10 (dimana 1 menunjukkan sangat tidak puas dan 10 sangat puas), namun hanya 57.9% responden yang menyatakan puas dan sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. “Adanya perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang merakyat, sederhana, dan menunjukkan ketegasan di beberapa isu seperti terkait eksekusi mati terpidana narkoba maupun penenggelaman beberapa perahu, namun masyarakat juga menilai kinerjanya secara keseluruhan masih belum bagus, khususnya terkait dengan penyelesaian kisruh calon Kapolri dan pelemahan KPK,” kata Ketua Populi Center, Nico Harjanto dalam keterangan tertulisnya tanggal 8 Februari 2015.
Sementara itu untuk penilaian kinerja terhadap wakil presiden JK yang menyatakan puas dan sangat puas ada 48.1%. Terkait kabinet, hanya 5 menteri yang dianggap lebih dari 10% responden kinerjanya memuaskan. Sebagian besar responden masih mempunyai harapan terhadap para menteri. Menteri Susi dinilai paling bagus, dengan 35.2% responden puas dan hanya 1.2% merasa kecewa dengan kinerjanya.
Untuk kinerja pemimpin daerah, sekitar 59% responden menyatakan puas dan sangat puas dengan kepemimpinan kepala daerah Bupati/Walikota ditempatnya berada. Sedangkan secara umum, sekitar 60% puas dan sangat puas dengan kinerja pelayanan birokrasi di daerahnya. Kepala daerah yang dipandang paling bagus kepemimpinannya adalah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, diikuti oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini. “Penilaian ini menunjukkan bahwa kepala daerah maupun birokrasi masih perli meningkatkan kepemimpinan dan pelayanan publiknya, dan jangan sungkan untuk belajar dari pengalaman kepala daerah yang dipandang berhasil oleh masyarakat Indonesia seperti Gubernur Ahok dan Walikota Risma,” ujar Nico Harjanto yang juga Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) ini.* * *
Link dapat dilihat disini:
http://www.populicenter.org/images/Populi_Center-Kinerja_Pemerintahan1.pdf
atau
http://www.populicenter.org/index.php/component/k2/item/94-press-release-populi-center-8-februari-2015-survei-100-hari-kinerja-pemerintah
RILIS MEDIA – POPULI CENTER 25 APRIL 2016
“PILGUB JAKARTA: RASIONALITAS PEMILIH DI ANTARA SKANDAL DAN KINERJA”
JAKARTA. Setelah bergulirnya isu seputar dugaan Korupsi Pembelian Lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan terjaringnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M. Sanusi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Populi Center mengadakan survei untuk melihat apakah petahana masih kuat di Pilgub DKI dan apakah pemilih Jakarta mampu membedakan informasi dan menilai kinerja. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 400 responden, di 6 wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Survei ini menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±4.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini juga bertujuan untuk melihat tren dukungan publik di Jakarta dan melihat potensi kandidat yang semakin menguat dukungan elektoralnya dibanding survei sebelumnya yang sudah dilakukan pada bulan Desember 2015, dan Februari 2016.
Dalam survei ini, Populi Center mendapatkan beberapa temuan menarik. Petama, secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta sedikit naik, dari 70% di bulan Februari menjadi 73.3% di bulan April 2016. Sementara itu untuk persentase tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Ahok juga naik, yaitu dari 73.5% di bulan Februari 2016 menjadi 73.7% di bulan April 2016. Di bulan April, sebanyak 81.5% masyarakat DKI menyatakan puas terhadap kepemimpinan Gubernur BTP. Sementara itu, di bulan Februari 2016, 85.5% masyarakat DKI yang menyatakan puas dan 77.7% yang menyatakan puas di bulan Desember 2015. Tren ini meski fluktuatif, namun masih tetap berada pada level stabil karena naik dan turunnya persentase tidak signifikan.
Kedua, untuk kinerja DPRD DKI Jakarta, lebih dari 50% masyarakat tidak puas dengan kinerja DPRD DKI Jakarta dan merasa bahwa DPRD DKI tidak mewakili aspirasi rakyat. Meski demikian, angka ini menurun dibanding bulan Februari 2016.
Ketiga, untuk isu-isu yang sedang bergulir seperti isu kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus suap Reklamasi Teluk Jakarta, mayoritas masyarakat Jakarta masih menyatakan tidak percaya akan keterlibatan Gubernur Ahok dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras, meski persentase masyarakat yang percaya sedikit bertambah dibanding bulan Februari 2016. 27.2% masyarakat pun lebih percaya Gubernur Ahok dibanding yang percaya dengan BPK sebesar 19%. Meski demikian, 53.8% mengaku tidak mengetahui kasus tersebut dan memilih untuk tidak menjawab. Ini artinya kasus yang bergulir tidak menyita perhatian masyarakat. Sementara itu untuk kasus suap reklamasi Teluk Jakarta, paling banyak masyarakat (34.2%) yang tidak percaya bahwa Gubernur Ahok terlibat kasus tersebut. Sebaliknya, 64.5% masyarakat percaya terhadap keterlibatan anggota DPRD yang lain dalam kasus dugaan korupsi, salah satunya terkait dugaan suap Reklamasi Teluk Jakarta.
Keempat, untuk tingkat popularitas, mayoritas persentase popularitas tokoh naik dibanding bulan Februari 2016. Sementara itu, popularitas Gubernur Ahok masih berada di posisi pertama. Sementara itu, untuk penilaian terhadap 14 tokoh, hanya Abraham Lunggana (Haji Lulung) dan Ahmad Dhani yang masuk dalam top five untuk popularitas namun memiliki penilaian negatif lebih banyak dibanding penilaian positif. Ini artinya Haji Lulung dan Ahmad Dhani popular karena penilaian negatifnya, sementara tokoh lain popular karena dinilai positif oleh masyarakat Jakarta. Adapun nama-nama baru seperti Dede Yusuf, Safrie Sjamsoeddin, Ganjar Pranowo, dan Heru Budi Hartono, meski nama-nama ini baru muncul di survei bulan April namun penilaian positif dari masyarakat masuk dalam 15 besar.
Kelima, untuk tingkat kelayakan, Gubernur Ahok dinilai masih layak untuk maju kembali menjadi Gubernur DKI periode 2017-2022 karena ternyata meski yang menyatakan Gubernur Ahok layak maju kembali memiliki persentase yang lebih kecil dibanding bulan Februari 2016, namun posisinya masih teratas. Selanjutnya masyarakat Jakarta juga masih yakin bahwa Gubernur Ahok bisa membawa perubahan ke arah lebih baik untuk Jakarta. Kemudian untuk persetujuan maju jalur independen, data menunjukkan bahwa 49% masyarakat DKI menyatakan tidak mempermasalahkan jalur parpol dan jalur independen. Namun, secara spesifik, 59.2% masyarakat Jakarta menginginkan Ahok maju kembali menjadi calon Gubernur lewat jalur independen.
Keenam, untuk tingkat elektabilitas top of mind. Temuan menarik dari survei ini adalah meski diterpa kontroversi dan skandal, namun elektabilitas Gubernur Ahok sedikit naik dibanding bulan Februari lalu, yaitu dari 49.5% menjadi 50.8%. Kenaikan Yusril Ihza Mahendra juga cukup signifikan dari 3% pada bulan Februari 2016 menjadi 5% pada bulan April 2016 dan berada di posisi kedua. Elektabilitas Ridwan Kamil pun turun drastis sebagai akibat dari pernyataannya bahwa dia tidak akan ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.
Ketujuh, Saat BTP diadu head to head dengan Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Uno, elektabilitasnya menurun dan elektabilitas Yusril dan Sandiaga Uno meningkat. Meski demikian, pemilih yang belum menentukan pilihan dan yang memilih untuk tidak menjawab, lebih besar dibanding bulan lalu. Ini berarti bahwa seiring bertambahnya pilihan bakal calon Gubernur, maka masyarakat pun tidak cepat-cepat menjatuhkan pilihan, namun masyarakat juga ingin melihat seberapa kompeten bakal Calon Gubernur yang lain.
Kedelapan, Untuk top of mind pasangan ideal, paling banyak masyarakat tidak tahu akan pasangan idaman mereka. Namun 11.8% masyarakat menilai pasangan ideal mereka adalah Ahok dan Heru dan angka ini menempati posisi pertama. Sementara itu, untuk posisi kedua, sebanyak 9.5% masyarakat menilai pasangan ideal adalah Ahok-Djarot untuk maju sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.
***
LINK: https://drive.google.com/file/d/0B5QuTdo0nCjEN0pmQTI3YWJyQnc/view
Dr. A. Prasetyantoko (Pakar Ekonomi Unika Atmajaya)
Dr. T.A Legowo (Pendiri/ Peneliti Senior FORMAPPI)
Dr. Nico Harjanto (Pendiri/ Pakar Politik Populi Center)
Hikmat Budiman (Sosiolog)
Download PDF File disini: http://www.populicenter.org/index.php/component/k2/item/148-jurnalmu-mitra-usaha-bank-mandiri-dan-populi-center-edisi-ke-2-branchless-banking-menuju-keuangan-inklusif-untuk-mengentaskan-kemiskinan
Jajak pendapat ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran empirik mengenai pemahaman masyarakat Jakarta terkait kinerja pemerintah provinsi dan posisi politik sejumlah tokoh di mata masyarakat, terutama setelah ada kekisruhan mengenai dugaan anggaran siluman dalam pembahasan APBD DKI Jakarta.
Menanggapi penanganan masalah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah pemerintahan Gubernur Ahok, hampir sebagian masyarakat Jakarta merasa puas dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Hal ini pun didukung dengan data yang menunjukkan bahwa 41.2% responden menilai program Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah program pemprov DKI yang paling bermanfaat. Angka ini diikuti dengan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang menduduki urutan ke-2 (15%) untuk program yang dirasa paling bermanfaat. Sementara itu, 40.9% responden menyatakan puas dengan pelayanan publik dan sekitar 31% masyarakat puas dengan pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan pemprov DKI Jakarta.
Mengenai permasalahan di Jakarta, pemprov DKI masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Lima masalah utama yang paling dirasakan masyarakat Jakarta adalah kemacetan (29.9%), banjir (23.8%), kenaikan harga (10.8%), kemiskinan (10.2%), dan kriminalitas (7.6%).
Penilaian terhadap kinerja pejabat cenderung akan mempengaruhi dukungan politik publik seperti yang bisa diindikasikan dari tingkat popularitas maupun keterpilihan politik. Hasil survei menunjukkan sebanyak 69.6% memberikan penilaian positif untuk Gubernur Ahok. Angka ini berbanding lurus dengan angka elektabilitas, karena data dari pertanyaan terbuka, top of mind, menunjukkan 23.1% masyarakat Jakarta akan memilih Ahok sebagai Gubernur apabila Pemilihan Gubernur DKI Jakarta dilakukan hari ini. Apabila disandingkan dengan 16 nama tokoh lainnya yang populer seperti Susi Pudjiastuti, Nachrowi Ramli, Faisal Basri dan Abraham Lunggana, nama Basuki Tjahaja Purnama masih dianggap layak oleh 36.5% responden untuk menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Nachrowi Ramli diurutan kedua dengan tingkat keterpilihan sebesar 6.7%.
“Tingginya elektabilitas Gubernur Ahok tentunya didukung oleh penilaian positif terhadap kepemimpinan dan kinerjanya. Meski mendapat perlawanan dari segelintir oknum DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan APBD karena adanya dugaan anggaran siluman, posisi politik Gubernur Ahok masih sangat kokoh di mata masyarakat. Jika ada persekongkolan jahat untuk memakzulkannya melalui hak angket misalnya, itu sama saja melawan kehendak mayoritas masyarakat Jakarta yang masih mendambakan pemimpin yang membela rakyatnya, bukan politisi yang melayani kongsi bisnis atau pemburu rente proyek pemerintah,” ujar pendiri Populi Center, Nico Harjanto.
Kegiatan jajak pendapat diadakan untuk mengetahui persepsi masyarakat Jakarta terkait polemik anggaran siluman dan masalah pemerintahan lainnya sebagai bagian dari upaya Populi Center memahami persoalan secara empiris. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir 60% masyarakat Jakarta mengikuti perkembangan isu dana siluman yang telah berlangsung selama 2 bulan terakhir. Ini menunjukkan tingginya ketertarikan dan pentingnya isu dana siluman ini bagi sebagian besar masyarakat Jakarta.
Menanggapi isu dana siluman APBD DKI, 42.6% publik percaya kepada Gubernur DKI. Angka ini 5,8 kali lebih besar dibanding kepercayaan publik kepada DPRD DKI yang hanya sebesar 7.4%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta jauh lebih mempercayai informasi dari Gubernur DKI terkait anggaran siluman APBD DKI. Selanjutnya, temuan penting lainnya adalah upaya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama melaporkan dugaan penyelewengan anggaran dan praktik anggaran siluman ke KPK maupun penegak hukum lainnya, ternyata sesuai dengan harapan masyarakat Jakarta.
Sementara itu lebih dari seperempat masyarakat Jakarta berharap DPRD DKI bersedia mengikuti proses hukum untuk membuktikan bahwa oknum mereka tidak memasukkan anggaran siluman ke APBD DKI untuk program dan proyek yang tidak jelas manfaatnya. Penggunaan hak angket pun hanya mewakili aspirasi 1.6% masyarakat Jakarta. Itu menandakan bahwa “para anggota DPRD DKI sangat tidak aspiratif dan tidak memahami keinginan masyarakat Jakarta karena membuat keputusan yang hanya dikehendaki segelintir anggota masyarakat saja, atau demi kepentingan sejumlah elit di DPRD DKI saja,” kata Ketua Populi Center, Nico Harjanto.
Mengenai tingkat kepuasan masyarakat, hasil survei menunjukkan bahwa 70.4% masyarakat Jakarta puas terhadap kepemimpinan Gubernur Ahok, dan hampir 60% masyarakat Jakarta puas dengan kinerja Gubernur Ahok dalam membangun Jakarta dan menyelesaikan banyak masalah. Sebaliknya, sebagai lembaga representasi politik, ternyata 51.8% responden menganggap DPRD DKI tidak mewakili aspirasi mereka. Sementara itu, 45.7% responden merasa tidak puas dan sangat tidak puas dengan kinerja DPRD DKI, sebagai lembaga yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, pengawasan. “Para anggota DPRD DKI Jakarta harus menyadari bahwa kerja mereka sifatnya kolektif. Jika ada oknum yang berbuat tercela apalagi melakukan korupsi, masyarakat akan cenderung menghukum mereka secara keseluruhan. Larena itu, etika dan kehormatan para anggota DPRD mesti dijaga dan ditegakkan setegas-tegasnya supaya mayoritas anggota DPRD DKI yang masih bersih dan punya komitmen membangun Jakarta tidak terkena imbasnya,” ujar Nico Harjanto.
Dari survei ini tampak bahwa berbagai upaya Gubernur Ahok untuk memperbaiki proses penganggaran melalui penerapan metode yang lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas sangat diapresiasi masyarakat. “Public trust yang tinggi tentu menjadi modal politik paling berharga untuk mengatasi tekanan dan ancaman dari kekuatan politik formal. Sebab, kontroversi anggaran siluman tersebut telah membangkitkan harapan baru masyarakat akan datangnya era pemerintahan baru yang memihak kepentingan rakyat, dan melawan kelindan unholly alliance segelintir politisi dan pejabat pemburu rente proyek dengan jejaring bisnis jahatnya,” kata Nico Harjanto.
Melanjutkan temuan-temuan sebelumnya yang telah dirilis pada tanggal 31 Januari 2015, survey nasional ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah masih dipandang positif oleh responden. Meski tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi masih tinggi, dengan 70.1% responden memberi nilai 6 hingga 10 (dimana 1 menunjukkan sangat tidak puas dan 10 sangat puas), namun hanya 57.9% responden yang menyatakan puas dan sangat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. “Adanya perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa masyarakat masih mengapresiasi kepemimpinan Jokowi yang merakyat, sederhana, dan menunjukkan ketegasan di beberapa isu seperti terkait eksekusi mati terpidana narkoba maupun penenggelaman beberapa perahu, namun masyarakat juga menilai kinerjanya secara keseluruhan masih belum bagus, khususnya terkait dengan penyelesaian kisruh calon Kapolri dan pelemahan KPK,” kata Ketua Populi Center, Nico Harjanto dalam keterangan tertulisnya tanggal 8 Februari 2015.
Sementara itu untuk penilaian kinerja terhadap wakil presiden JK yang menyatakan puas dan sangat puas ada 48.1%. Terkait kabinet, hanya 5 menteri yang dianggap lebih dari 10% responden kinerjanya memuaskan. Sebagian besar responden masih mempunyai harapan terhadap para menteri. Menteri Susi dinilai paling bagus, dengan 35.2% responden puas dan hanya 1.2% merasa kecewa dengan kinerjanya.
Untuk kinerja pemimpin daerah, sekitar 59% responden menyatakan puas dan sangat puas dengan kepemimpinan kepala daerah Bupati/Walikota ditempatnya berada. Sedangkan secara umum, sekitar 60% puas dan sangat puas dengan kinerja pelayanan birokrasi di daerahnya. Kepala daerah yang dipandang paling bagus kepemimpinannya adalah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, diikuti oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini. “Penilaian ini menunjukkan bahwa kepala daerah maupun birokrasi masih perli meningkatkan kepemimpinan dan pelayanan publiknya, dan jangan sungkan untuk belajar dari pengalaman kepala daerah yang dipandang berhasil oleh masyarakat Indonesia seperti Gubernur Ahok dan Walikota Risma,” ujar Nico Harjanto yang juga Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) ini.* * *
Link dapat dilihat disini:
http://www.populicenter.org/images/Populi_Center-Kinerja_Pemerintahan1.pdf
atau
http://www.populicenter.org/index.php/component/k2/item/94-press-release-populi-center-8-februari-2015-survei-100-hari-kinerja-pemerintah