I am Safaruddin Sufi Hanafiah, working at the Dayah Babussalam Baktiya Foundation as General Secretary and Foundation Operator, Babussalam Integrated Vocational School Operator and also the Editorial Team of the Siyasah Wa Qanuniyah Journal: Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif Scientific Journal. I have an interest in a career as a freelancer and am proficient in using Microsoft Office Tools, Corel Draw and Adobe Photoshop and Adobe Illustrator, Open Journal System Phone: 082272933729 Address: Jl. Punteut-Mbang KM 20 Dusun Aroen, Desa Dayah Seupeng Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara
Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif, Jun 25, 2024
Pemilihan umum atau Pemilu merupakan tonggak penting dalam sistem demokratisasi suatu negara untu... more Pemilihan umum atau Pemilu merupakan tonggak penting dalam sistem demokratisasi suatu negara untuk memilih pemimpin dan menentukan arah politik negara. Namun, fenomena Serangan Fajar, yang melibatkan tindakan intimidasi pada saat sebelum atau pada hari pemungutan suara, telah menjadi ancaman serius bagi integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Indonesia merambat dalam kehidupan masyarakat namun bertumpang tindih dengan tradisi politik yang tidak dibenarkan dalam hukum seperti serangan fajar dari perspektif fiqh siyasah termasuk hak-hak warga negara, tanggung jawab negara, menyelidiki implikasi hukum dan kerangka kerja yang relevan dalam menanggapi fenomena tersebut dalam konteks keamanan pemilu. Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Studi Literatur. Fiqh Siyasah mengatur kebijakan negara berdasarkan ajaran Islam, bertujuan untuk kemaslahatan umat. Serangan Fajar sebagai praktik politik uang melanggar hukum Indonesia dan diancam dengan pidana. Dalam Islam, politik uang atau risywah adalah haram dan dilaknat oleh Allah SWT serta Rasulullah SAW. Praktik ini merusak demokrasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, penguatan kebijakan terhadap keamanan pemilu oleh Bawaslu dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemilu.
Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah, Jun 21, 2024
Capital is a key component in enhancing productivity and performance. UMKM, with their significan... more Capital is a key component in enhancing productivity and performance. UMKM, with their significant impact on Indonesia's economy, contribute substantially to job creation and poverty reduction. The government has been striving to improve access to financing sources to boost national economic growth through the People's Business Credit (KUR) program. In 2015, the Indonesian government launched the KUR program in accordance with Sharia principles. At the Unit Pegadaian Syariah (UPS) Panton Labu, the KUR policy has been in place for two years. The use of the rahn contract as the transaction contract, with an effective rate of 3% per year and no collateral, is a characteristic of this program. This research is empirical legal research using descriptive analysis methods. The results of the study indicate that UPS Panton Labu applies the rahn tasjily contract as the transaction contract in its financing. The implementation process of KUR at UPS Panton Labu uses the rahn tasjily contract with marhun in the form of documents. This is in accordance with the Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Chapter XIV on Rahn, and the determination of mu'nah as a rental fee for storage space is appropriate and consistent with DSN-MUI Fatwa No.
Syariat adalah “jalan atau cara” menuju Allah melalui jalur ibadah, muamalah
dan etika Keseharia... more Syariat adalah “jalan atau cara” menuju Allah melalui jalur ibadah, muamalah dan etika Keseharian. Perda (peraturan daerah) Syari'ah adalah suatu peraturan yang bermuatan nilai dan atau norma Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Sunnah yang berlaku di suatu daerah. Aceh sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. . Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam di Indonesia, juga merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum negara telah diberlakukan sejak 1999, ketika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No.44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Dengan diundangkannya undangundang Nomor 11 tahun 2006, kedudukan Syariat Islam di Aceh menjadi semakin kuat. Sehingga dibuatlah qanun-qanun yang mengatur tentang peraturan syariat di aceh. Pada pelaksanaannya, banyak dari qanun tersebut dipermasalahkan oleh berbagai pihak dikarenakan berbenturan dengan hukum nasional,namun pemerintah aceh tetap menjalankan qanun yang telah diberlakukan. Maka dibutuhkan solusi yang jitu dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan hal ini.
Siyasah Wa Qanuniyah : Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif, Jun 25, 2024
Pemilihan umum atau Pemilu merupakan tonggak penting dalam sistem demokratisasi suatu negara untu... more Pemilihan umum atau Pemilu merupakan tonggak penting dalam sistem demokratisasi suatu negara untuk memilih pemimpin dan menentukan arah politik negara. Namun, fenomena Serangan Fajar, yang melibatkan tindakan intimidasi pada saat sebelum atau pada hari pemungutan suara, telah menjadi ancaman serius bagi integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Indonesia merambat dalam kehidupan masyarakat namun bertumpang tindih dengan tradisi politik yang tidak dibenarkan dalam hukum seperti serangan fajar dari perspektif fiqh siyasah termasuk hak-hak warga negara, tanggung jawab negara, menyelidiki implikasi hukum dan kerangka kerja yang relevan dalam menanggapi fenomena tersebut dalam konteks keamanan pemilu. Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Studi Literatur. Fiqh Siyasah mengatur kebijakan negara berdasarkan ajaran Islam, bertujuan untuk kemaslahatan umat. Serangan Fajar sebagai praktik politik uang melanggar hukum Indonesia dan diancam dengan pidana. Dalam Islam, politik uang atau risywah adalah haram dan dilaknat oleh Allah SWT serta Rasulullah SAW. Praktik ini merusak demokrasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, penguatan kebijakan terhadap keamanan pemilu oleh Bawaslu dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemilu.
Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Syariah, Jun 21, 2024
Capital is a key component in enhancing productivity and performance. UMKM, with their significan... more Capital is a key component in enhancing productivity and performance. UMKM, with their significant impact on Indonesia's economy, contribute substantially to job creation and poverty reduction. The government has been striving to improve access to financing sources to boost national economic growth through the People's Business Credit (KUR) program. In 2015, the Indonesian government launched the KUR program in accordance with Sharia principles. At the Unit Pegadaian Syariah (UPS) Panton Labu, the KUR policy has been in place for two years. The use of the rahn contract as the transaction contract, with an effective rate of 3% per year and no collateral, is a characteristic of this program. This research is empirical legal research using descriptive analysis methods. The results of the study indicate that UPS Panton Labu applies the rahn tasjily contract as the transaction contract in its financing. The implementation process of KUR at UPS Panton Labu uses the rahn tasjily contract with marhun in the form of documents. This is in accordance with the Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Chapter XIV on Rahn, and the determination of mu'nah as a rental fee for storage space is appropriate and consistent with DSN-MUI Fatwa No.
Syariat adalah “jalan atau cara” menuju Allah melalui jalur ibadah, muamalah
dan etika Keseharia... more Syariat adalah “jalan atau cara” menuju Allah melalui jalur ibadah, muamalah dan etika Keseharian. Perda (peraturan daerah) Syari'ah adalah suatu peraturan yang bermuatan nilai dan atau norma Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Sunnah yang berlaku di suatu daerah. Aceh sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. . Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama datangnya Islam di Indonesia, juga merupakan salah satu pusat perkembangan peradaban Islam di Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas Islam. Penerapan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum negara telah diberlakukan sejak 1999, ketika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU No.44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Dengan diundangkannya undangundang Nomor 11 tahun 2006, kedudukan Syariat Islam di Aceh menjadi semakin kuat. Sehingga dibuatlah qanun-qanun yang mengatur tentang peraturan syariat di aceh. Pada pelaksanaannya, banyak dari qanun tersebut dipermasalahkan oleh berbagai pihak dikarenakan berbenturan dengan hukum nasional,namun pemerintah aceh tetap menjalankan qanun yang telah diberlakukan. Maka dibutuhkan solusi yang jitu dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan hal ini.
Uploads
Papers by Safaruddin Safaruddin
dan etika Keseharian. Perda (peraturan daerah) Syari'ah adalah suatu peraturan yang
bermuatan nilai dan atau norma Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Sunnah yang
berlaku di suatu daerah.
Aceh sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. . Aceh memiliki
keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama
datangnya Islam di Indonesia, juga merupakan salah satu pusat perkembangan
peradaban Islam di Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas Islam.
Penerapan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum negara telah
diberlakukan sejak 1999, ketika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU
No.44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Dengan diundangkannya undangundang Nomor 11 tahun 2006, kedudukan Syariat Islam di Aceh menjadi semakin kuat.
Sehingga dibuatlah qanun-qanun yang mengatur tentang peraturan syariat di aceh.
Pada pelaksanaannya, banyak dari qanun tersebut dipermasalahkan oleh
berbagai pihak dikarenakan berbenturan dengan hukum nasional,namun pemerintah
aceh tetap menjalankan qanun yang telah diberlakukan. Maka dibutuhkan solusi yang
jitu dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan hal ini.
dan etika Keseharian. Perda (peraturan daerah) Syari'ah adalah suatu peraturan yang
bermuatan nilai dan atau norma Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Sunnah yang
berlaku di suatu daerah.
Aceh sebagai salah satu provinsi bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia mempunyai arti penting bagi keutuhan Indonesia. . Aceh memiliki
keistimewaan dalam bidang agama, selain memang merupakan daerah pertama
datangnya Islam di Indonesia, juga merupakan salah satu pusat perkembangan
peradaban Islam di Asia Tenggara dengan penduduk mayoritas Islam.
Penerapan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum negara telah
diberlakukan sejak 1999, ketika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan UU
No.44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Dengan diundangkannya undangundang Nomor 11 tahun 2006, kedudukan Syariat Islam di Aceh menjadi semakin kuat.
Sehingga dibuatlah qanun-qanun yang mengatur tentang peraturan syariat di aceh.
Pada pelaksanaannya, banyak dari qanun tersebut dipermasalahkan oleh
berbagai pihak dikarenakan berbenturan dengan hukum nasional,namun pemerintah
aceh tetap menjalankan qanun yang telah diberlakukan. Maka dibutuhkan solusi yang
jitu dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan hal ini.