Drafts by muhammad syafiq
Menghadirkan Kembali Negara Melalui " Kontrak Reformasi Birokrasi " Secara normatif pemerintah sa... more Menghadirkan Kembali Negara Melalui " Kontrak Reformasi Birokrasi " Secara normatif pemerintah saat ini memiliki agenda yang besar dengan Nawa Citanya. Agenda yang juga menjadi visi dari Pemerintah di bawah kekuasaaan Jokowi-JK tersebut kemudian banyak menghegemoni banyak pihak untuk berdiskusi dan berpikir untuk mengoperasionalkannya ke dalam sebuah program kerja yang konkrit. Salah satu dari Sembilan agenda Nawa Cita tersebut adalah " menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara ". Semua aparat birokrasi dari pusat sampai daerah kemudian berpikir keras untuk menterjemahkan salah satu agenda Nawa Cita yang sudah digaungkan sejak kampanye pilpres tersebut. Namun demikian, hampir setahun pemerintahan Jokowi-JK belum terlihat program-program kerja konkrit sebagai manifestasi dari agenda Nawa Cita tersebut. Artinya, Bahasa retoris dan idealis dari Nawa Cita belum berhasil diterjemahkan oleh aparat birokrasi saat ini. Sebenarnya, guna menghadirkan kembali Negara di tengah masyarakat kuncinya adalah cukup melalui kesadaran seluruh aparat birokrasi terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai " pelayan publik ". Ironisnya, saat ini ada distrust dari publik terhadap kinerja pemerintah. Hal tersebut sangatlah beralasan jika melihat dari kinerja birokrasi saat ini, birokrasi saat ini bekerja pada zona nyaman dan seakan hanya disibukkan dengan tugas-tugas administratif rutinnya saja dan mengabaikan khittah-nya sebagai pelayan publik. Akibatnya, birokrasi kurang responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendidikan dan lain-lain. Kondisi yang demikian mungkin disebabkan karena birokrasi kurang bisa mendefinisikan kata " pelayanan publik " secara utuh. Pelayanan lebih banyak didefinisikan secara sempit hanya sebagai pelayanan yang bersifat langsung dan sebagian besar bersifat administratif seperti di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengurusi perizinan. Seyogyanya, pelayanan dipahami secara lebih luas dengan muara akhirnya adalah pada pencapian tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 45 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya, perlu untuk mengembalikan birokrasi ke jalur yang benar dan sesuai dengan khittah-nya untuk bisa hadir untuk masyarakat. Saat ini
Fenomena korupsi berjamaah ; sebuah gambaran buruknya institusi pelayanan masyarakat Korupsi berj... more Fenomena korupsi berjamaah ; sebuah gambaran buruknya institusi pelayanan masyarakat Korupsi berjamaah atau collegial corruption menjadi fenomena mal administrasi yang mengemuka di birokrasi pemerintahan. Korupsi dilakukan oleh banyak aktor secara bersama-sama dalam satuan unit kerja maupun kelembagaan terkait. Alasannya adalah adanya keinginan untuk saling menutupi terkait peran maupun fungsinya dan juga proses maupun hasil dalam tindakan korupsi yang telah dilakukan 1. Rentetan kasus korupsi seperti fenomena kasus Bank Century, rekening gendut PNS, wisma atlet yang melibatkan para pejabat Kemenpora maupun Kemenakertrans bisa menjadi contoh kecil adanya gunung es kasus korupsi dalam birokrasi.
Papers by muhammad syafiq
Journal of Social Politics and Governance (JSPG), 2019
Indonesia saat ini sedang berupaya untuk menumbuhkan iklim investasi dengan memberikan kemudahan ... more Indonesia saat ini sedang berupaya untuk menumbuhkan iklim investasi dengan memberikan kemudahan berusaha. Pergerakan yang dilakukan tersebut dalam rangka memenuhi nilai publik untuk menciptakan kecepatan dan kemudahan dalam berusaha di era revolusi industri 4.0. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan 2 (dua) hal yaitu : pertama, mengapa debirokratisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu memenuhi nilai birokrasi yang juga merupakan adaptasi nilai publik. Kedua, bagaimana risk society dari adanya debirokratisasi dan digitalisasi pelayanan perizinan memulai usaha. Studi kasus pada pelayanan perizinan memulai usaha dipilih untuk menggambarkan tujuan tersebut dengan menggunakan analisis literatur dan data sekunder. Hasil pembahasan dalam artikel ini menemukan bahwa arus besar elektronisasi dan pendirian PTSP tidak dibarengi dengan semangat penuh untuk menghilangkan silo mentality serta struktur hirarki yang panjang. Efisiensi dan efektivitas yang merupakan nilai birokrasi tida...
Jurnal Analis Kebijakan, 2019
Penurunan angka kemiskinan dalam 4 (empat) tahun terakhir ini tidak terlalu signifikan yaitu 0,51... more Penurunan angka kemiskinan dalam 4 (empat) tahun terakhir ini tidak terlalu signifikan yaitu 0,51 juta jiwa. Melihat kondisi lingkungan strategis saat ini, kebijakan penanggulangankemiskinan seharusnya mampu menangkap peluang dan fokus pada masalah prioritas yang harus diselesaikan di era disrupsi. Tulisan ini menjelaskan peluang apa yang perlu ditangkap dan masalah prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di era disrupsi. Selain itu, tulisan ini juga berupaya menjelaskan risiko yang muncul dan menjadi penghambat penanggunalangan kemiskinan di era disrupsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat dua peluang besar yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yaitu: pertama, adanya pergeseran relasi produksi dan modal. Hal tersebut akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan. Kedua, desa berpotensi menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia. Fenomena tersebut akan menjadi solusi bagi penanggulangan kemiskinan di desa. Guna memanfaat...
Jurnal Analis Kebijakan, 2019
Pola pengembangan kader kepemimpinan di Indonesia saat ini baru melalui jalur pendidikandan pelat... more Pola pengembangan kader kepemimpinan di Indonesia saat ini baru melalui jalur pendidikandan pelatihan kepemimpinan yang ternyata dianggap oleh banyak pihak masih memilikibeberapa kelemahan. Policy brief ini menganalisis kelemahan sistem pendidikan dan pelatihankader pimpinan ASN. Selain itu, policy brief ini juga memberikan analisis bagaimana modelpenyelenggaraan sekolah kader yang ideal bagi birokrasi Indonesia sebagai rekomendasi bagipemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan pelatihan kader pimpinan ASN diIndonesia. Metode yang digunakan merupakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datamenggunakan studi literatur dan Focus Group Discussion (FGD). Informan dalam kajian inimeliputi praktisi, dan akademisi bidang manajemen sumber daya manusia. Hasil kajianmenunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan kader pimpinanASN saat ini, sebagai berikut: 1. belum berorientasi pada pemenuhan kompetensi, 2. belumterintegrasi dengan manajemen talenta, 3. calon...
Uploads
Drafts by muhammad syafiq
Papers by muhammad syafiq