Economic globalization is a critical point for the study of international political economy. This... more Economic globalization is a critical point for the study of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization of the country's domestic policies which is in this case the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as a tool of analysis, this paper explores the new reasons for prioritizing the development of Indonesia's marine infrastructure which was massively carried out under Joko Widodo's administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of building efficiency and innovation in creating a level of sustainable competitiveness for Indonesia's economic growth. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still more in the planning phase so that it does...
ASEAN—China Keamanan energi merupakan isu yang mulai banyak menarik perhatian dalam kajian ilmu h... more ASEAN—China Keamanan energi merupakan isu yang mulai banyak menarik perhatian dalam kajian ilmu hubungan internasional. Hal ini dikarenakan peran sumber daya energi terhadap kemajuan ekonomi serta perindustrian sebuah negara. Akan tetapi, disisi lain sumber daya energi seperti batu bara, gas alam dan minyak bumi merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Hal inilah yang kemudian banyak menarik perhatian negara dunia termasuk China dan negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk berlomba-lomba mengamankan suplai energinya. Salah satu sumber energi akam yang terdapat di antara wilayah Cina dan Asia Tenggara yaitu terdapat di kawasan Laut Cina Selatan yang menyimpan cadangan minyak serta gas alam dalam jumlah yang relatif besar. Hal ini tentu saja memainkan kompetisi antara Cina dan negara di kawasan Asia Tenggara untuk berlomba memenuhi kebutuhan energinya dengan cara memanfaatkan kandungan sumber daya alam energi yang ada di kawasan Laut Cina Selatan. Berangkat dari pemaparan tersebut, tulisan ini akan menyampaikan mengenai keamanan dan ketahanan energi di kawasan Laut Cina Selatan antara Cina dengan negara ASEAN dan apakah hal ini dapat mendorong kerja sama di antara keduanya atau justru menjadi pemicu terjadinya konflik dua kawasan dalam upaya kompetisi pemenuhan sumber daya energi untuk kepentingan nasional. Tulisan ini akan terbagi menjadi tiga bagian; pada bagian pertama penulis akan menyampaikan mengenai ringkasan singkat dari bahan utama yang ditulis oleh Zhao Hong dengan judul Energy Security Concerns of China and ASEAN: Trigger for Conflict or Cooperation in the South China Sea?; kemudian akan dilanjutkan dengan analisis pembanding dari scholars lain yang membahas terkait kerjasama keamanan energi antara Cina dan ASEAN di kawasaan Laut Cina Selatan; lalu, bagian terakhir akan dipaparkan analisis penulis terhadap topik pada bahan utama dan ditutup dengan kesimpulan.
Propaganda merupakan sebuah terma yang saat ini telah kehilangan maknanya karena terutupi oleh st... more Propaganda merupakan sebuah terma yang saat ini telah kehilangan maknanya karena terutupi oleh stigma negatif yang melingkupi penafsirannya. Suatu hal yang umum ketika makna propaganda tidak bisa terlepas dari stigma negatif yang berkaitan dengan paksaan atau pengaruh karena propaganda menjadi hal yang berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa politik yang diikuti dengan berubahnya kondisi sosial seperti; perang dunia, pemerintah otoritarian, konspirasi politik, hingga pengaruh penanaman ideologi-ideologi politik suatu negara. Pada dasarnya propaganda merupakan tujuan komunikasi dalam masyarakat yang berdemokrasi sehingga propaganda dapat menjadi salah satu instrumen dalam menjalankan kebijakan-kebijakan suatu negara baik dalam lingkup domestik maupun hubungannya dengan negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut political warfare berada di dalam satu ruang yang sama seperti propaganda namun berperan seperti hal yang membalut sistem kerja propaganda di dalam memberi pengaruh terhadap kondisi konfigurasi politik.
Pada bab sebelumnya Reynolds menjelaskan mengenai aktor-aktor dalam panggung internasional sebaga... more Pada bab sebelumnya Reynolds menjelaskan mengenai aktor-aktor dalam panggung internasional sebagai analisis mikro yang memiliki variasi peran dalam menjalankan kepentingannya di dalam dunia internasional. Lebih lanjut lagi, di dalam pembahasan berikutnya yakni, Foreign Policy as the Pursuit of the National Interest Reynolds memaparkan bahwa walaupun aktor-aktor dalam hubungan internasional dapat menentukan kepentingan dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan national interest namun negara tetaplah menjadi aktor utama dalam usaha mendapatkan national interest dengan menggunakan instrumen kebijakan luar negeri (Foreign Policy) yang dirancang oleh badan legislatif atau badan eksekutif di dalam sebuah negara. Berangkat dari pemaparan tersebut, dalam tulisan ini penulis akan membagi tulisan menjadi tiga bagian; pertama, penulis akan membahas mengenai faktor pembentuk sebuah kebijakan luar negeri (foreign policy); selanjutnya akan memaparkan kausalitas antara national interest dan foreign policy serta keterlibatan sub-national actors di dalam sebuah kebijakan luar negeri; lalu, bagian terakhir akan ditutup dengan kesimpulan dan pertanyaan pemicu terkait pembahasan pada tulisan ini. Definisi Kebijakan Luar Negeri Kebijakan luar negeri atau dapat disebut sebagai politik luar negeri dapat dipandang sebagai sintesis dari kepentingan nasional yang mengandalkan power dan kapabilitas suatu negara dan hal ini pula yang membuat kebijakan luar negeri dinilai lebih penting daripada kebijakan-kebijakan lain karena mengandung kepentingan nasional yang merupakan tujuan utama yang harus dicapai dan diinginkan oleh suatu negara. Sebelum berangkat lebih jauh, penulis akan menyampaikan definisi secara umum mengenai kebijakan luar negeri (foreign policy) dari beberapa ahli. Reynolds dalam tulisannya Foreign Policy as the Pursuit of the National Interest, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai sebuah tindakan-tindakan pemerintah yang bertujuan untuk memperjuangkan national interest. Tindakan-tindakan ini diambil berdasarkan referensi dari badan/aktor/kelompok lain yang berperan di dalam sistem
Kapabilitas Negara dalam Menjalankan Kebijakan Luar Negeri Kebijakan luar negeri (Foreign Policy)... more Kapabilitas Negara dalam Menjalankan Kebijakan Luar Negeri Kebijakan luar negeri (Foreign Policy) sering dikaitkan dengan intensi seorang pemegang kebijakan terhadap orientasi, peran, dan objektif yang mereka lakukan dalam menanggapi aspirasi serta keputusan untuk membuat sebuah kebijakan sebagai upaya memberi pengaruh, fulfill roles, serta mempertahankan kepentingan negara yang diemban oleh policy makers tersebut. Kebijakan luar negeri atau dapat disebut sebagai politik luar negeri dapat dipandang sebagai sintesis dari kepentingan nasional yang mengandalkan power dan kapabilitas suatu negara dan hal ini pula yang membuat kebijakan luar negeri dinilai lebih penting daripada kebijakan-kebijakan lain karena mengandung kepentingan nasional yang merupakan tujuan utama yang harus dicapai dan diinginkan oleh suatu negara. Berangkat dari pemaparan tersebut, penulis akan menyampaikan laporan bacaan dari tulisan Kalevi J. Holsti yang berjudul Foreign Policy Actions: Power, Capability, and Influence dalam bukunya International Politics: A Framework for Analysis yang akan dibagi menjadi tiga bagian; pertama, penulis akan memaparkan ringkasan dari Foreign Policy Actions: Power, Capability, and Influence; kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai keterkaitan power, kapabilitas, dan pengaruh suatu negara dalam proses perumusan kebijakan luar negeri,dan bagian terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Luar Negeri Pasca Perjanjian Westphalia menghasilkan sebuah sistem baru yang membuat state merupakan entitas yang memiliki kedaulatan yang didukung dengan sistem pemerintahan, rakyat, wilayah kekuasaan negara dan dengan pengakuan negara lain. Sampai akhirnya hubungan negara-negara di dunia menjadi semakin kompleks karena semakin banyak interest yang berasal dari sebuah negara menuntut negara untuk bisa bekerja sama dengan negara lain namun tetap menjaga kepentingan negaranya sebaik mungkin dengan menggunakan instrumen tertentu. Instrumen ini salah satunya ialah Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy). Kebijakan luar negeri dapat digunakan sebagai alat analisa sebuah negara untuk mengetahui tindakan-tindakan negara dalam sistem internasional. Menurut Goldstein ,
Sistem Level Analisis dalam Politik Internasional Analisis tingkat sistem atau sering disebut den... more Sistem Level Analisis dalam Politik Internasional Analisis tingkat sistem atau sering disebut dengan system-level analysis adalah suatu pendekatan terhadap studi politik internasional yang menyatakan bahwa faktor eksternal bagi negara dan lingkungan politik dunia bergabung untuk menentukan pola interaksi antara negara dan aktor-aktor transnasional lainnya. Pada system-level analysis, lebih memfokuskan pada sistem global, yakni, interaksi semua aktor di panggung global. Tingkat global merupakan keseluruhan tertinggi dimana aktor dan individu merupakan " bagian " yang berperan di dalamnya. Dalam hal ini negara sering terpaksa mengambil tindakan tertentu yang realistis dari dunia di mana mereka berada. Berangkat dari pemaparan tersebut, penulis akan mencoba menyampaikan kembali laporan bacaan mengenai system-level analysis yang berasal dari tulisan A. Vandana yakni, Theory of International Politics. Dalam tulisan ini, penulis akan membagi empat bagian sebagai fokus pembahasan; bagian pertama akan dijelaskan tentang system analysis dalam politik internasional; kemudian dilanjutkan pemaparan mengenai sistem analisis pada level negara atau disebut state-level analysis; lalu, bagian ketiga akan mengulas mengenai individual-level analysis dan terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Sistem Analisis dalam Politik Internasional Dalam tulisannya Theory of International Politics, Vandana menyatakan bahwa dalam setiap fenomena yang terjadi pada sebuah sistem internasional terdapat pola-pola perilaku yang ditunjukan oleh negara sebagai aktor internasional, pola perilaku ini yang kemudian menjadi cara untuk dapat memprediksi behaviour suatu negara dalam perannya di dunia internasional. 1 Namun, dalam tulisannya Vandana menyebutkan bahwa tidak terdapat faktor yang secara tepat dapat memprediksi prilaku negara di dalam sistem internasional tetapi beberapa karakteristik berikut bisa dijadikan prediksi sebagai faktor yang terlibat dalam sistem internasional yakni, national actors, aktor supranasional, aktor transnasional, jumlah poros dalam sistem, norma-norma perilaku, karakteristik geografis, cakupan dan interaksi; hal-hal tersebut yang menurut
Institusi: Aliansi sebagai Usaha Mencapai National Interest Institusi merupakan sebuah perangkat ... more Institusi: Aliansi sebagai Usaha Mencapai National Interest Institusi merupakan sebuah perangkat yang berisi aturan-aturan tertentu untuk dapat mencapai suatu tujuan. Dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional, ide mengenai institusi muncul pada saat akhir periode Perang Dunia I saat itu Woodrow Wilson berpendapat bahwa harus ada satu komando atau aturan yang bersifat mengikat negara-negara yang terlibat dalam perang agar dapat menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan dunia yang diwujudkan dalam pembentukan institusi yakni, League of Nations. Namun, ide institusi dinilai gagal oleh para realist karena saat sudah didirikannya League of Nations selepas Perang Dunia I institusi ini tidak berhasil mengontrol state behavior yang mengakibatkan terjadinya Perang Dunia II. Berangkat dari penjelasan tersebut, tulisan ini akan membahas ulasan tentang tanggapan para realist mengenai institusi yang akan dibagi menjadi tiga bagian; pertama, penulis akan memaparkan secara singkat isi dari tulisan John J. Mearsheimer berjudul A Realist Reply; kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai tulisan Mearsheimer dengan menggunakan perbandingan tulisan dari scholars yang masih memiliki keterkaitan; lalu, bagian ketiga akan diakhiri dengan kesimpulan. Responsi Realis atas Pemikiran Liberal terhadap Institusi Dalam tulisannya " A Realist Reply, " Mearsheimer mengungkapkan pertanyaan mengenai keberhasilan sebuah institusi internasional dalam mencegah terjadinya perang dan mengontrol state behavior suatu negara. Menanggapi pertanyaan yang menjadi poin besar dalam tulisannya A Realist Reply, Mearsheimer berpendapat bahwa sebuah institusi hanyalah tidak lebih dari sebuah wadah atau perangkat bagi sebuah aktor internasional (dalam hal ini negara dan selanjutnya akan terus menggunakan terma negara/states dalam penyebutannya) yang sudah memiliki great powers untuk meningkatkan power yang sudah ada dengan cara membentuk aliansi di dalam sebuah institusi internasional. 1
Economic globalization is a critical point for the study of international political economy. This... more Economic globalization is a critical point for the study of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization of the country's domestic policies which is in this case the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as a tool of analysis, this paper explores the new reasons for prioritizing the development of Indonesia's marine infrastructure which was massively carried out under Joko Widodo's administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of building efficiency and innovation in creating a level of sustainable competitiveness for Indonesia's economic growth. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still more in the planning phase so that it does...
ASEAN—China Keamanan energi merupakan isu yang mulai banyak menarik perhatian dalam kajian ilmu h... more ASEAN—China Keamanan energi merupakan isu yang mulai banyak menarik perhatian dalam kajian ilmu hubungan internasional. Hal ini dikarenakan peran sumber daya energi terhadap kemajuan ekonomi serta perindustrian sebuah negara. Akan tetapi, disisi lain sumber daya energi seperti batu bara, gas alam dan minyak bumi merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Hal inilah yang kemudian banyak menarik perhatian negara dunia termasuk China dan negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk berlomba-lomba mengamankan suplai energinya. Salah satu sumber energi akam yang terdapat di antara wilayah Cina dan Asia Tenggara yaitu terdapat di kawasan Laut Cina Selatan yang menyimpan cadangan minyak serta gas alam dalam jumlah yang relatif besar. Hal ini tentu saja memainkan kompetisi antara Cina dan negara di kawasan Asia Tenggara untuk berlomba memenuhi kebutuhan energinya dengan cara memanfaatkan kandungan sumber daya alam energi yang ada di kawasan Laut Cina Selatan. Berangkat dari pemaparan tersebut, tulisan ini akan menyampaikan mengenai keamanan dan ketahanan energi di kawasan Laut Cina Selatan antara Cina dengan negara ASEAN dan apakah hal ini dapat mendorong kerja sama di antara keduanya atau justru menjadi pemicu terjadinya konflik dua kawasan dalam upaya kompetisi pemenuhan sumber daya energi untuk kepentingan nasional. Tulisan ini akan terbagi menjadi tiga bagian; pada bagian pertama penulis akan menyampaikan mengenai ringkasan singkat dari bahan utama yang ditulis oleh Zhao Hong dengan judul Energy Security Concerns of China and ASEAN: Trigger for Conflict or Cooperation in the South China Sea?; kemudian akan dilanjutkan dengan analisis pembanding dari scholars lain yang membahas terkait kerjasama keamanan energi antara Cina dan ASEAN di kawasaan Laut Cina Selatan; lalu, bagian terakhir akan dipaparkan analisis penulis terhadap topik pada bahan utama dan ditutup dengan kesimpulan.
Propaganda merupakan sebuah terma yang saat ini telah kehilangan maknanya karena terutupi oleh st... more Propaganda merupakan sebuah terma yang saat ini telah kehilangan maknanya karena terutupi oleh stigma negatif yang melingkupi penafsirannya. Suatu hal yang umum ketika makna propaganda tidak bisa terlepas dari stigma negatif yang berkaitan dengan paksaan atau pengaruh karena propaganda menjadi hal yang berkaitan erat dengan peristiwa-peristiwa politik yang diikuti dengan berubahnya kondisi sosial seperti; perang dunia, pemerintah otoritarian, konspirasi politik, hingga pengaruh penanaman ideologi-ideologi politik suatu negara. Pada dasarnya propaganda merupakan tujuan komunikasi dalam masyarakat yang berdemokrasi sehingga propaganda dapat menjadi salah satu instrumen dalam menjalankan kebijakan-kebijakan suatu negara baik dalam lingkup domestik maupun hubungannya dengan negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut political warfare berada di dalam satu ruang yang sama seperti propaganda namun berperan seperti hal yang membalut sistem kerja propaganda di dalam memberi pengaruh terhadap kondisi konfigurasi politik.
Pada bab sebelumnya Reynolds menjelaskan mengenai aktor-aktor dalam panggung internasional sebaga... more Pada bab sebelumnya Reynolds menjelaskan mengenai aktor-aktor dalam panggung internasional sebagai analisis mikro yang memiliki variasi peran dalam menjalankan kepentingannya di dalam dunia internasional. Lebih lanjut lagi, di dalam pembahasan berikutnya yakni, Foreign Policy as the Pursuit of the National Interest Reynolds memaparkan bahwa walaupun aktor-aktor dalam hubungan internasional dapat menentukan kepentingan dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan national interest namun negara tetaplah menjadi aktor utama dalam usaha mendapatkan national interest dengan menggunakan instrumen kebijakan luar negeri (Foreign Policy) yang dirancang oleh badan legislatif atau badan eksekutif di dalam sebuah negara. Berangkat dari pemaparan tersebut, dalam tulisan ini penulis akan membagi tulisan menjadi tiga bagian; pertama, penulis akan membahas mengenai faktor pembentuk sebuah kebijakan luar negeri (foreign policy); selanjutnya akan memaparkan kausalitas antara national interest dan foreign policy serta keterlibatan sub-national actors di dalam sebuah kebijakan luar negeri; lalu, bagian terakhir akan ditutup dengan kesimpulan dan pertanyaan pemicu terkait pembahasan pada tulisan ini. Definisi Kebijakan Luar Negeri Kebijakan luar negeri atau dapat disebut sebagai politik luar negeri dapat dipandang sebagai sintesis dari kepentingan nasional yang mengandalkan power dan kapabilitas suatu negara dan hal ini pula yang membuat kebijakan luar negeri dinilai lebih penting daripada kebijakan-kebijakan lain karena mengandung kepentingan nasional yang merupakan tujuan utama yang harus dicapai dan diinginkan oleh suatu negara. Sebelum berangkat lebih jauh, penulis akan menyampaikan definisi secara umum mengenai kebijakan luar negeri (foreign policy) dari beberapa ahli. Reynolds dalam tulisannya Foreign Policy as the Pursuit of the National Interest, mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai sebuah tindakan-tindakan pemerintah yang bertujuan untuk memperjuangkan national interest. Tindakan-tindakan ini diambil berdasarkan referensi dari badan/aktor/kelompok lain yang berperan di dalam sistem
Kapabilitas Negara dalam Menjalankan Kebijakan Luar Negeri Kebijakan luar negeri (Foreign Policy)... more Kapabilitas Negara dalam Menjalankan Kebijakan Luar Negeri Kebijakan luar negeri (Foreign Policy) sering dikaitkan dengan intensi seorang pemegang kebijakan terhadap orientasi, peran, dan objektif yang mereka lakukan dalam menanggapi aspirasi serta keputusan untuk membuat sebuah kebijakan sebagai upaya memberi pengaruh, fulfill roles, serta mempertahankan kepentingan negara yang diemban oleh policy makers tersebut. Kebijakan luar negeri atau dapat disebut sebagai politik luar negeri dapat dipandang sebagai sintesis dari kepentingan nasional yang mengandalkan power dan kapabilitas suatu negara dan hal ini pula yang membuat kebijakan luar negeri dinilai lebih penting daripada kebijakan-kebijakan lain karena mengandung kepentingan nasional yang merupakan tujuan utama yang harus dicapai dan diinginkan oleh suatu negara. Berangkat dari pemaparan tersebut, penulis akan menyampaikan laporan bacaan dari tulisan Kalevi J. Holsti yang berjudul Foreign Policy Actions: Power, Capability, and Influence dalam bukunya International Politics: A Framework for Analysis yang akan dibagi menjadi tiga bagian; pertama, penulis akan memaparkan ringkasan dari Foreign Policy Actions: Power, Capability, and Influence; kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai keterkaitan power, kapabilitas, dan pengaruh suatu negara dalam proses perumusan kebijakan luar negeri,dan bagian terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Pengertian dan Tujuan Kebijakan Luar Negeri Pasca Perjanjian Westphalia menghasilkan sebuah sistem baru yang membuat state merupakan entitas yang memiliki kedaulatan yang didukung dengan sistem pemerintahan, rakyat, wilayah kekuasaan negara dan dengan pengakuan negara lain. Sampai akhirnya hubungan negara-negara di dunia menjadi semakin kompleks karena semakin banyak interest yang berasal dari sebuah negara menuntut negara untuk bisa bekerja sama dengan negara lain namun tetap menjaga kepentingan negaranya sebaik mungkin dengan menggunakan instrumen tertentu. Instrumen ini salah satunya ialah Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy). Kebijakan luar negeri dapat digunakan sebagai alat analisa sebuah negara untuk mengetahui tindakan-tindakan negara dalam sistem internasional. Menurut Goldstein ,
Sistem Level Analisis dalam Politik Internasional Analisis tingkat sistem atau sering disebut den... more Sistem Level Analisis dalam Politik Internasional Analisis tingkat sistem atau sering disebut dengan system-level analysis adalah suatu pendekatan terhadap studi politik internasional yang menyatakan bahwa faktor eksternal bagi negara dan lingkungan politik dunia bergabung untuk menentukan pola interaksi antara negara dan aktor-aktor transnasional lainnya. Pada system-level analysis, lebih memfokuskan pada sistem global, yakni, interaksi semua aktor di panggung global. Tingkat global merupakan keseluruhan tertinggi dimana aktor dan individu merupakan " bagian " yang berperan di dalamnya. Dalam hal ini negara sering terpaksa mengambil tindakan tertentu yang realistis dari dunia di mana mereka berada. Berangkat dari pemaparan tersebut, penulis akan mencoba menyampaikan kembali laporan bacaan mengenai system-level analysis yang berasal dari tulisan A. Vandana yakni, Theory of International Politics. Dalam tulisan ini, penulis akan membagi empat bagian sebagai fokus pembahasan; bagian pertama akan dijelaskan tentang system analysis dalam politik internasional; kemudian dilanjutkan pemaparan mengenai sistem analisis pada level negara atau disebut state-level analysis; lalu, bagian ketiga akan mengulas mengenai individual-level analysis dan terakhir akan ditutup dengan kesimpulan. Sistem Analisis dalam Politik Internasional Dalam tulisannya Theory of International Politics, Vandana menyatakan bahwa dalam setiap fenomena yang terjadi pada sebuah sistem internasional terdapat pola-pola perilaku yang ditunjukan oleh negara sebagai aktor internasional, pola perilaku ini yang kemudian menjadi cara untuk dapat memprediksi behaviour suatu negara dalam perannya di dunia internasional. 1 Namun, dalam tulisannya Vandana menyebutkan bahwa tidak terdapat faktor yang secara tepat dapat memprediksi prilaku negara di dalam sistem internasional tetapi beberapa karakteristik berikut bisa dijadikan prediksi sebagai faktor yang terlibat dalam sistem internasional yakni, national actors, aktor supranasional, aktor transnasional, jumlah poros dalam sistem, norma-norma perilaku, karakteristik geografis, cakupan dan interaksi; hal-hal tersebut yang menurut
Institusi: Aliansi sebagai Usaha Mencapai National Interest Institusi merupakan sebuah perangkat ... more Institusi: Aliansi sebagai Usaha Mencapai National Interest Institusi merupakan sebuah perangkat yang berisi aturan-aturan tertentu untuk dapat mencapai suatu tujuan. Dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional, ide mengenai institusi muncul pada saat akhir periode Perang Dunia I saat itu Woodrow Wilson berpendapat bahwa harus ada satu komando atau aturan yang bersifat mengikat negara-negara yang terlibat dalam perang agar dapat menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan dunia yang diwujudkan dalam pembentukan institusi yakni, League of Nations. Namun, ide institusi dinilai gagal oleh para realist karena saat sudah didirikannya League of Nations selepas Perang Dunia I institusi ini tidak berhasil mengontrol state behavior yang mengakibatkan terjadinya Perang Dunia II. Berangkat dari penjelasan tersebut, tulisan ini akan membahas ulasan tentang tanggapan para realist mengenai institusi yang akan dibagi menjadi tiga bagian; pertama, penulis akan memaparkan secara singkat isi dari tulisan John J. Mearsheimer berjudul A Realist Reply; kemudian dilanjutkan dengan analisis mengenai tulisan Mearsheimer dengan menggunakan perbandingan tulisan dari scholars yang masih memiliki keterkaitan; lalu, bagian ketiga akan diakhiri dengan kesimpulan. Responsi Realis atas Pemikiran Liberal terhadap Institusi Dalam tulisannya " A Realist Reply, " Mearsheimer mengungkapkan pertanyaan mengenai keberhasilan sebuah institusi internasional dalam mencegah terjadinya perang dan mengontrol state behavior suatu negara. Menanggapi pertanyaan yang menjadi poin besar dalam tulisannya A Realist Reply, Mearsheimer berpendapat bahwa sebuah institusi hanyalah tidak lebih dari sebuah wadah atau perangkat bagi sebuah aktor internasional (dalam hal ini negara dan selanjutnya akan terus menggunakan terma negara/states dalam penyebutannya) yang sudah memiliki great powers untuk meningkatkan power yang sudah ada dengan cara membentuk aliansi di dalam sebuah institusi internasional. 1
Uploads
Papers by Fachri Pramuja