Sekilas tidak ada persoalan terkait batas-batas administratif dan geospasial ini karena di setiap... more Sekilas tidak ada persoalan terkait batas-batas administratif dan geospasial ini karena di setiap Undang-Undang yang memayungi pembentukan daerah otonom baru tersebut selalu dicantumkan batas-batas antara daerah satu dengan daerah lain walaupun batas-batas tersebut sangat makro. Akan tetapi kondisi di lapangan seringkali lebih rumit daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dalam praktiknya, proses penegasan batas daerah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada kecenderungan jumlah sengketa batas antar daerah meningkat (Rere, 2008). Menurut Subowo sampai saat ini jumlah kasus sengketa perbatasan antar daerah mencakup 17 permasalahan yang melibatkan 19 Provinsi dan 50 permasalahan yang melibatkan 81 Kabupaten/Kota (Subowo, 2008). Dari penelitian awal yang dilakukannya, teridentifikasi beberapa penyebab konflik terkait batas wilayah ini, antara lain: Yuridis;Ekonomi;Kultural;Politik & Demografi;Sosial;Pemerintahan.
Provinsi Maluku Utara juga rupanya tidak immune dari konflik daerah pemekaran. Paling tidak ada dua titik konflik yang hingga saat laporan penelitian ini selesai dibuat belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Titik konflik pertama adalah yang terjadi antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara yang melibatkan wilayah enam desa sengketa, yaitu Desa Pasir Putih, Desa Bobane Igo, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Akusahu, dan Desa Dum-Dum.
Konflik ini sifatnya menahun karena semenjak terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2003 hingga saat ini, persoalan tidak kunjung usai. Masing-masing pemerintah kabupaten berupaya agar masyarakat di enam desa sengketa tadi mau menjadi bagian dari wilayah kabupaten masing-masing yang saling bersengketa. Meskipun sudah turun Surat Keputusan Mendagri pada tahun 2010 yang menegaskan bahwa enam desa masuk menjadi wilayah Halmahera Utara, belum juga ada tanda-tanda bahwa Kabupaten Halmahera Barat akan menyerahkan wilayah enam desa sengketa tadi kepada Kabupaten Halmahera Utara dengan sukarela.
Dua spot konflik terkait pemekaran daerah di Provinsi Maluku Utara itulah yang sampai hari ini belum mampu terselesaikan meskipun berbagai pihak telah berupaya memfasilitasi. Jelas ini memancing banyak pertanyaan untuk bisa dijawab. Ada banyak faktor, aktor dan kepentingan yang bermain sehingga upaya penyelesaian konflik tidak sesederhana yang dibayangkan banyak pihak. Berangkat dari permasalahan itulah maka riset ini dilakukan.
Dalam penelitian ini kami memutuskan bahwa jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, maka teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data juga harus teruji dan dapat dipertanggungajawabkan. Sebagai sebuah instrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian maka teknik yang dapat dipergunakan antara lain: Documentary and Archieval Research, FGD, dan Depth Interview.
Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam riset ini adalah dengan meminjam pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15).
Dari kajian di Maluku Utara maka yang dikatakan para raja lokal adalah para politisi daerah yang berkarir di lokal maupun pusat, mantan-mantan birokrat dan pejabat daerah yang seringkali “kalah bertarung” dalam proses politik lokal seperti dalam Pemilukada dan Pileg tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga menghembuskan persoalan konflik di daerah dengan menyatakan terjadi money politics atau pun buruknya pelayanan publik sehingga butuh pemerintahan yang bersih dan efektif. Pemerintahan yang bersih dan efektif kemudian diformalkan dalam bentuk pemekaran daerah. Inilah kartu truf politik para politisi lokal dan birokrat daerah yang kalah dalam pertarungan karena ambisi-ambisi politik pribadi.
Seringkali persoalan pemekaran tidak memperhatikan kondisi finansial yang mungkin dibutuhkan oleh sebuah kabupaten/kota atau provinsi yang baru saja dimekarkan. Sebab yang menjadi pemikiran sebagian elit lokal adalah bagaimana sebuah daerah mekar dahulu, memikirkan di manakah calon lokasi ibukota dan siapa yang akan menjadi pejabat di suatu daerah, dan bukan bagaimana membangun infrastruktur daerah dan darimana dana pembangunan didapatkan selain dari APBN (pusat) dan PAD dan DAU, nyaris tidak terpikirkan dengan matang.
Dari kesimpulan diatas maka perlu difikirkan suatu gagasan “shadow state” yang mampu mengontrol berjalannya pemekaran yang penuh dengan konflik kepentingan antar elit lokal yang berbasiskan etnis. Selalu mengacu pada historis Maluku Utara dengan Kesultanan Ternate dan Kesultanan lain di wilayah Maluku Utara. “shadow state” yang dimaksud adalah adanya insiatif-inisatif lokal dan pusat yang kreatif mengelola sumber daya ekonomi sebuah daerah yang memiliki tensi konflik cukup tinggi. “Shadow state” merupakan salah satu media agar legitimasi pemerintah pusat diakui oleh daerah konflik.
Berdasarkan penjelasan diatas maka pemekaran sebenarnya bukanlah “jurus sakti” untuk sebuah proses penyelesaian konflik yang berlangsung dalam suatu daerah dengan kekayaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Konflik bahkan dapat timbul karena pemekaran yang dilakukan apalagi jika proses penyelenggaraan pemerintahan tidak akuntabel dan legitimate dimata masyarakat. Oleh sebab itu hal yang penting dikerjakan adalah bagaimana proses pelayanan dan legitimasi kekuasaan menjadi pertimbangan dalam proses politik lokal termasuk pemekaran seperti di Maluku Utara. Sebuah daerah dengan tingkat kompetisi politik lokal yang tinggi dan persaingan antar warga demikian kentara membutuhkan media lain agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Good Governance, sebagaimana disarankan oleh ahli politik lokal dapat menjadi pertimbangan.
Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, pendekatan kualitatif dalam penelitian terus... more Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, pendekatan kualitatif dalam penelitian terus berkembang dan mendapatkan tempat dalam dunia penelitian Indonesia. Metode dan berbagai permasalahan di lapangan yang mengiringi implementasi desain ...
Sekilas tidak ada persoalan terkait batas-batas administratif dan geospasial ini karena di setiap... more Sekilas tidak ada persoalan terkait batas-batas administratif dan geospasial ini karena di setiap Undang-Undang yang memayungi pembentukan daerah otonom baru tersebut selalu dicantumkan batas-batas antara daerah satu dengan daerah lain walaupun batas-batas tersebut sangat makro. Akan tetapi kondisi di lapangan seringkali lebih rumit daripada yang diperkirakan sebelumnya. Dalam praktiknya, proses penegasan batas daerah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada kecenderungan jumlah sengketa batas antar daerah meningkat (Rere, 2008). Menurut Subowo sampai saat ini jumlah kasus sengketa perbatasan antar daerah mencakup 17 permasalahan yang melibatkan 19 Provinsi dan 50 permasalahan yang melibatkan 81 Kabupaten/Kota (Subowo, 2008). Dari penelitian awal yang dilakukannya, teridentifikasi beberapa penyebab konflik terkait batas wilayah ini, antara lain: Yuridis;Ekonomi;Kultural;Politik & Demografi;Sosial;Pemerintahan.
Provinsi Maluku Utara juga rupanya tidak immune dari konflik daerah pemekaran. Paling tidak ada dua titik konflik yang hingga saat laporan penelitian ini selesai dibuat belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Titik konflik pertama adalah yang terjadi antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara yang melibatkan wilayah enam desa sengketa, yaitu Desa Pasir Putih, Desa Bobane Igo, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Akusahu, dan Desa Dum-Dum.
Konflik ini sifatnya menahun karena semenjak terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2003 hingga saat ini, persoalan tidak kunjung usai. Masing-masing pemerintah kabupaten berupaya agar masyarakat di enam desa sengketa tadi mau menjadi bagian dari wilayah kabupaten masing-masing yang saling bersengketa. Meskipun sudah turun Surat Keputusan Mendagri pada tahun 2010 yang menegaskan bahwa enam desa masuk menjadi wilayah Halmahera Utara, belum juga ada tanda-tanda bahwa Kabupaten Halmahera Barat akan menyerahkan wilayah enam desa sengketa tadi kepada Kabupaten Halmahera Utara dengan sukarela.
Dua spot konflik terkait pemekaran daerah di Provinsi Maluku Utara itulah yang sampai hari ini belum mampu terselesaikan meskipun berbagai pihak telah berupaya memfasilitasi. Jelas ini memancing banyak pertanyaan untuk bisa dijawab. Ada banyak faktor, aktor dan kepentingan yang bermain sehingga upaya penyelesaian konflik tidak sesederhana yang dibayangkan banyak pihak. Berangkat dari permasalahan itulah maka riset ini dilakukan.
Dalam penelitian ini kami memutuskan bahwa jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, maka teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data juga harus teruji dan dapat dipertanggungajawabkan. Sebagai sebuah instrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian maka teknik yang dapat dipergunakan antara lain: Documentary and Archieval Research, FGD, dan Depth Interview.
Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam riset ini adalah dengan meminjam pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15).
Dari kajian di Maluku Utara maka yang dikatakan para raja lokal adalah para politisi daerah yang berkarir di lokal maupun pusat, mantan-mantan birokrat dan pejabat daerah yang seringkali “kalah bertarung” dalam proses politik lokal seperti dalam Pemilukada dan Pileg tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga menghembuskan persoalan konflik di daerah dengan menyatakan terjadi money politics atau pun buruknya pelayanan publik sehingga butuh pemerintahan yang bersih dan efektif. Pemerintahan yang bersih dan efektif kemudian diformalkan dalam bentuk pemekaran daerah. Inilah kartu truf politik para politisi lokal dan birokrat daerah yang kalah dalam pertarungan karena ambisi-ambisi politik pribadi.
Seringkali persoalan pemekaran tidak memperhatikan kondisi finansial yang mungkin dibutuhkan oleh sebuah kabupaten/kota atau provinsi yang baru saja dimekarkan. Sebab yang menjadi pemikiran sebagian elit lokal adalah bagaimana sebuah daerah mekar dahulu, memikirkan di manakah calon lokasi ibukota dan siapa yang akan menjadi pejabat di suatu daerah, dan bukan bagaimana membangun infrastruktur daerah dan darimana dana pembangunan didapatkan selain dari APBN (pusat) dan PAD dan DAU, nyaris tidak terpikirkan dengan matang.
Dari kesimpulan diatas maka perlu difikirkan suatu gagasan “shadow state” yang mampu mengontrol berjalannya pemekaran yang penuh dengan konflik kepentingan antar elit lokal yang berbasiskan etnis. Selalu mengacu pada historis Maluku Utara dengan Kesultanan Ternate dan Kesultanan lain di wilayah Maluku Utara. “shadow state” yang dimaksud adalah adanya insiatif-inisatif lokal dan pusat yang kreatif mengelola sumber daya ekonomi sebuah daerah yang memiliki tensi konflik cukup tinggi. “Shadow state” merupakan salah satu media agar legitimasi pemerintah pusat diakui oleh daerah konflik.
Berdasarkan penjelasan diatas maka pemekaran sebenarnya bukanlah “jurus sakti” untuk sebuah proses penyelesaian konflik yang berlangsung dalam suatu daerah dengan kekayaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Konflik bahkan dapat timbul karena pemekaran yang dilakukan apalagi jika proses penyelenggaraan pemerintahan tidak akuntabel dan legitimate dimata masyarakat. Oleh sebab itu hal yang penting dikerjakan adalah bagaimana proses pelayanan dan legitimasi kekuasaan menjadi pertimbangan dalam proses politik lokal termasuk pemekaran seperti di Maluku Utara. Sebuah daerah dengan tingkat kompetisi politik lokal yang tinggi dan persaingan antar warga demikian kentara membutuhkan media lain agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Good Governance, sebagaimana disarankan oleh ahli politik lokal dapat menjadi pertimbangan.
Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, pendekatan kualitatif dalam penelitian terus... more Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, pendekatan kualitatif dalam penelitian terus berkembang dan mendapatkan tempat dalam dunia penelitian Indonesia. Metode dan berbagai permasalahan di lapangan yang mengiringi implementasi desain ...
Uploads
Papers by Arif Zainudin
Provinsi Maluku Utara juga rupanya tidak immune dari konflik daerah pemekaran. Paling tidak ada dua titik konflik yang hingga saat laporan penelitian ini selesai dibuat belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Titik konflik pertama adalah yang terjadi antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara yang melibatkan wilayah enam desa sengketa, yaitu Desa Pasir Putih, Desa Bobane Igo, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Akusahu, dan Desa Dum-Dum.
Konflik ini sifatnya menahun karena semenjak terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2003 hingga saat ini, persoalan tidak kunjung usai. Masing-masing pemerintah kabupaten berupaya agar masyarakat di enam desa sengketa tadi mau menjadi bagian dari wilayah kabupaten masing-masing yang saling bersengketa. Meskipun sudah turun Surat Keputusan Mendagri pada tahun 2010 yang menegaskan bahwa enam desa masuk menjadi wilayah Halmahera Utara, belum juga ada tanda-tanda bahwa Kabupaten Halmahera Barat akan menyerahkan wilayah enam desa sengketa tadi kepada Kabupaten Halmahera Utara dengan sukarela.
Dua spot konflik terkait pemekaran daerah di Provinsi Maluku Utara itulah yang sampai hari ini belum mampu terselesaikan meskipun berbagai pihak telah berupaya memfasilitasi. Jelas ini memancing banyak pertanyaan untuk bisa dijawab. Ada banyak faktor, aktor dan kepentingan yang bermain sehingga upaya penyelesaian konflik tidak sesederhana yang dibayangkan banyak pihak. Berangkat dari permasalahan itulah maka riset ini dilakukan.
Dalam penelitian ini kami memutuskan bahwa jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, maka teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data juga harus teruji dan dapat dipertanggungajawabkan. Sebagai sebuah instrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian maka teknik yang dapat dipergunakan antara lain: Documentary and Archieval Research, FGD, dan Depth Interview.
Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam riset ini adalah dengan meminjam pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15).
Dari kajian di Maluku Utara maka yang dikatakan para raja lokal adalah para politisi daerah yang berkarir di lokal maupun pusat, mantan-mantan birokrat dan pejabat daerah yang seringkali “kalah bertarung” dalam proses politik lokal seperti dalam Pemilukada dan Pileg tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga menghembuskan persoalan konflik di daerah dengan menyatakan terjadi money politics atau pun buruknya pelayanan publik sehingga butuh pemerintahan yang bersih dan efektif. Pemerintahan yang bersih dan efektif kemudian diformalkan dalam bentuk pemekaran daerah. Inilah kartu truf politik para politisi lokal dan birokrat daerah yang kalah dalam pertarungan karena ambisi-ambisi politik pribadi.
Seringkali persoalan pemekaran tidak memperhatikan kondisi finansial yang mungkin dibutuhkan oleh sebuah kabupaten/kota atau provinsi yang baru saja dimekarkan. Sebab yang menjadi pemikiran sebagian elit lokal adalah bagaimana sebuah daerah mekar dahulu, memikirkan di manakah calon lokasi ibukota dan siapa yang akan menjadi pejabat di suatu daerah, dan bukan bagaimana membangun infrastruktur daerah dan darimana dana pembangunan didapatkan selain dari APBN (pusat) dan PAD dan DAU, nyaris tidak terpikirkan dengan matang.
Dari kesimpulan diatas maka perlu difikirkan suatu gagasan “shadow state” yang mampu mengontrol berjalannya pemekaran yang penuh dengan konflik kepentingan antar elit lokal yang berbasiskan etnis. Selalu mengacu pada historis Maluku Utara dengan Kesultanan Ternate dan Kesultanan lain di wilayah Maluku Utara. “shadow state” yang dimaksud adalah adanya insiatif-inisatif lokal dan pusat yang kreatif mengelola sumber daya ekonomi sebuah daerah yang memiliki tensi konflik cukup tinggi. “Shadow state” merupakan salah satu media agar legitimasi pemerintah pusat diakui oleh daerah konflik.
Berdasarkan penjelasan diatas maka pemekaran sebenarnya bukanlah “jurus sakti” untuk sebuah proses penyelesaian konflik yang berlangsung dalam suatu daerah dengan kekayaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Konflik bahkan dapat timbul karena pemekaran yang dilakukan apalagi jika proses penyelenggaraan pemerintahan tidak akuntabel dan legitimate dimata masyarakat. Oleh sebab itu hal yang penting dikerjakan adalah bagaimana proses pelayanan dan legitimasi kekuasaan menjadi pertimbangan dalam proses politik lokal termasuk pemekaran seperti di Maluku Utara. Sebuah daerah dengan tingkat kompetisi politik lokal yang tinggi dan persaingan antar warga demikian kentara membutuhkan media lain agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Good Governance, sebagaimana disarankan oleh ahli politik lokal dapat menjadi pertimbangan.
Provinsi Maluku Utara juga rupanya tidak immune dari konflik daerah pemekaran. Paling tidak ada dua titik konflik yang hingga saat laporan penelitian ini selesai dibuat belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Titik konflik pertama adalah yang terjadi antara Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara yang melibatkan wilayah enam desa sengketa, yaitu Desa Pasir Putih, Desa Bobane Igo, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Akusahu, dan Desa Dum-Dum.
Konflik ini sifatnya menahun karena semenjak terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2003 hingga saat ini, persoalan tidak kunjung usai. Masing-masing pemerintah kabupaten berupaya agar masyarakat di enam desa sengketa tadi mau menjadi bagian dari wilayah kabupaten masing-masing yang saling bersengketa. Meskipun sudah turun Surat Keputusan Mendagri pada tahun 2010 yang menegaskan bahwa enam desa masuk menjadi wilayah Halmahera Utara, belum juga ada tanda-tanda bahwa Kabupaten Halmahera Barat akan menyerahkan wilayah enam desa sengketa tadi kepada Kabupaten Halmahera Utara dengan sukarela.
Dua spot konflik terkait pemekaran daerah di Provinsi Maluku Utara itulah yang sampai hari ini belum mampu terselesaikan meskipun berbagai pihak telah berupaya memfasilitasi. Jelas ini memancing banyak pertanyaan untuk bisa dijawab. Ada banyak faktor, aktor dan kepentingan yang bermain sehingga upaya penyelesaian konflik tidak sesederhana yang dibayangkan banyak pihak. Berangkat dari permasalahan itulah maka riset ini dilakukan.
Dalam penelitian ini kami memutuskan bahwa jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel, maka teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data juga harus teruji dan dapat dipertanggungajawabkan. Sebagai sebuah instrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian maka teknik yang dapat dipergunakan antara lain: Documentary and Archieval Research, FGD, dan Depth Interview.
Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam riset ini adalah dengan meminjam pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15).
Dari kajian di Maluku Utara maka yang dikatakan para raja lokal adalah para politisi daerah yang berkarir di lokal maupun pusat, mantan-mantan birokrat dan pejabat daerah yang seringkali “kalah bertarung” dalam proses politik lokal seperti dalam Pemilukada dan Pileg tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota sehingga menghembuskan persoalan konflik di daerah dengan menyatakan terjadi money politics atau pun buruknya pelayanan publik sehingga butuh pemerintahan yang bersih dan efektif. Pemerintahan yang bersih dan efektif kemudian diformalkan dalam bentuk pemekaran daerah. Inilah kartu truf politik para politisi lokal dan birokrat daerah yang kalah dalam pertarungan karena ambisi-ambisi politik pribadi.
Seringkali persoalan pemekaran tidak memperhatikan kondisi finansial yang mungkin dibutuhkan oleh sebuah kabupaten/kota atau provinsi yang baru saja dimekarkan. Sebab yang menjadi pemikiran sebagian elit lokal adalah bagaimana sebuah daerah mekar dahulu, memikirkan di manakah calon lokasi ibukota dan siapa yang akan menjadi pejabat di suatu daerah, dan bukan bagaimana membangun infrastruktur daerah dan darimana dana pembangunan didapatkan selain dari APBN (pusat) dan PAD dan DAU, nyaris tidak terpikirkan dengan matang.
Dari kesimpulan diatas maka perlu difikirkan suatu gagasan “shadow state” yang mampu mengontrol berjalannya pemekaran yang penuh dengan konflik kepentingan antar elit lokal yang berbasiskan etnis. Selalu mengacu pada historis Maluku Utara dengan Kesultanan Ternate dan Kesultanan lain di wilayah Maluku Utara. “shadow state” yang dimaksud adalah adanya insiatif-inisatif lokal dan pusat yang kreatif mengelola sumber daya ekonomi sebuah daerah yang memiliki tensi konflik cukup tinggi. “Shadow state” merupakan salah satu media agar legitimasi pemerintah pusat diakui oleh daerah konflik.
Berdasarkan penjelasan diatas maka pemekaran sebenarnya bukanlah “jurus sakti” untuk sebuah proses penyelesaian konflik yang berlangsung dalam suatu daerah dengan kekayaan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Konflik bahkan dapat timbul karena pemekaran yang dilakukan apalagi jika proses penyelenggaraan pemerintahan tidak akuntabel dan legitimate dimata masyarakat. Oleh sebab itu hal yang penting dikerjakan adalah bagaimana proses pelayanan dan legitimasi kekuasaan menjadi pertimbangan dalam proses politik lokal termasuk pemekaran seperti di Maluku Utara. Sebuah daerah dengan tingkat kompetisi politik lokal yang tinggi dan persaingan antar warga demikian kentara membutuhkan media lain agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Good Governance, sebagaimana disarankan oleh ahli politik lokal dapat menjadi pertimbangan.