Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang selama lima tahun berturut-... more Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang selama lima tahun berturut-turut menduduki daerah potensial berdasarkan analisis matriks potensi. Kemampuan Sukoharjo untuk bertahan menjadi latar belakang penulis untuk menganalisis sektor – sektor unggulan dan ketimpangan pendapatan di daerah ini. Melalui pengembangan sektor unggulan diharapkan dapat mendorong perekonomian di Kabupaten Sukoharjo sehingga daerah ini mampu berpindah kedalam kategori daerah prima. Analisis sektor unggulan di Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan analisis LQ, shift share dan matriks potensi sedangkan untuk mengetahui tingkat ketidakmerataan pendapatan menggunakan analisis indeks williamson. Analisis ketimpangan dibutuhkan karena ketimpangan memiliki kaitan yang erat dengan laju pertumbuhan ekonomi dimana indicator suksesnya pembangunan ekonomi suatu daerah adalah tingginya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis sektor unggulan diketahui bahwa Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan/Hotel/Restoran dan Sektor Listrik/Gas/Air memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Sukoharjo, memiliki daya saing yang tinggi, memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Sukoharjo, dan mempunyai pengaruh yang positif terhadap perekonomian Sukoharjo. Berdasarkan analisis Indeks Williamson Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat pemerataan pendapatan yang cukup baik namun cenderung naik setiap tahunnya sehingga perlu diwaspadai oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang sarat akan nilai-nilai budaya. Salah satu bentuk nil... more Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang sarat akan nilai-nilai budaya. Salah satu bentuk nilai budaya yang diejawantahkan dalam ekonomi kreatif adalah seni kerajinan. Lahirnya UMKM kerajinan di Jawa Tengah, di satu sisi sebagai upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal, di sisi lain adanya UMKM kerajinan di Jawa Tengah mampu mengangkat ekonomi masyarakat lokal yang mengandalkan kerajinan sebagai pekerjaan utama. Akan tetapi, para pelaku UMKM kerajinan di Jawa Tengah menghadapi kendala untuk ekspansi usaha mereka. Minimnya permintaan dari pasar domestik dan lebih banyaknya pembeli dari pasar luar negeri menjadikan para pelaku UMKM kerajinan di Jawa Tengah membutuhkan insentif modal. Selain itu, permasalahan hak kekayaan intelektual dan strategi pemasaran menjadi kendala tambahan yang harus diselesaikan. Tiga permasalah tersebut dapat menjadi kendala bagi nilai jual produk UMKM kerajinan yang berasal dari Jawa Tengah untuk dapat bersaing di pasar luar negeri. Melalui program Triangle Linkage Solutions yang terintegrasi satu sama lain diharapkan mampu memetakan masalah UMKM kerajinan di Jawa Tengah dalam mengingkatkan pangsa pasar internasional.
Kata Kunci: Pelestarian Budaya, Permasalah UMKM Kerajinan di Jawa Tengah, Triangle Linkage Solutions
Pajak dan retribusi daerah merupakan 2 penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Dearah (PAD). Sa... more Pajak dan retribusi daerah merupakan 2 penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Dearah (PAD). Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mengurangi ketergantungan fiscal pemerintah daerah melalui pemberlakuan UU No 28 tahun 2009. Penelitian ini akan menganalisis potensi dari masing-masing pos pajak dan retribusi di Kota Surakarta selama tahun 2010 hingga 2013 sehingga memberikan informsi jenis pajak dan retribusi yang memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Kota Solo. Metode penelitian menggunakan Collection Ratio, Model Pertumbuhan, Model Kontribusi/ Sumbangan, Dan Model Matriks Potensi.
Hasil analisis menunjukan selama tahun 2010-2013, rasio pengumpulan pajak tertinggi dicapai oleh pajak BPHTB / Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jenis retribusi penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil selama tahun 2010 hingga 2011 selalu melebihi target yang ditetapkan atau bisa disebut retribusi yang efektif. Berdasarkan rata ratanya selama 2010-2013 jenis pajak yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah pajak tanah sebesar 69,65%.
Pertumbuhan yang paling cepat selama tahun 2010 hingga 2013 adalah jenis retribusi izin mendirikan usaha sebesar 68,16% disusul retribusi pelayanan kesehatan sebesar 42,64%. Hal ini menunjukan bahwa jenis retribusi izin mendirikan usaha berpotensial untuk dikembangkan. Berdasarkan nilai rata rata selama 2010-2013 jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD Kota Surakarta adalah jenis pajak BPHTB, yang menyumbangkan 38,26%. sedangkan yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2010-2013 adalah jenis pajak tanah.
kesepakatan antar negara, MEA adalah sebuah kerjasama internasional untuk menciptakan sebuat pas... more kesepakatan antar negara, MEA adalah sebuah kerjasama internasional untuk menciptakan sebuat pasar tunggal ASEAN yang dinamis dan berkompetisi. Bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan antar negara ASEAN. Namun dalam implementasinya nanti kita bangsa indonesia tidak bisa menganggap MEA sebagai suatu kerjasama namun sebagai persaingan, persaingan untuk mendapatkan dan mempertahankan porsi kue bisnis-nya. Untuk menjaga kue bisnis tersebut, indonesia perlu mengembangkan industri kreatif terutama pada kelompok Fesyen, Kerajinan. sektor industri kreatif sebagian besar didominasi oleh UMKM. Sehingga untuk mengembangkan industri kreatif yaitu dengan cara mengatasi masalah klasik UMKM berupa bantuan teknologi, perlindungan Hak cipta, permodalan, dan pemasaran.
ABSTRAK
Fungsi dan peran yang sangat penting UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat, mengurangi ... more ABSTRAK
Fungsi dan peran yang sangat penting UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian lokal maupun nasional, mampu bertahan dalam krisis ekonomi karena memiliki tingkat survive yang kuat sehingga pemerintah berusaha untuk mengembangkan UMKM dan memasukkanya dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) tahun 2005–2025. Didalam UMKM terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah seperti masyarakat yang masih sulit mendapatkan modal, mereka tidak mau berurusan dengan pihak Bank karena dirasa sangat formal,rumit, dan tidak fleksibel.
Dalam karya tulis ini, penulis mencoba menggambarkan mengenai konsep Banking Serve the Poor program dana gratis dalam rangka meningkatkan kemudahan umkm daerah memperoleh modal guna meningkatkan kemampuan umkm dalam memperluas perannya di dalam perekonomian lokal maupun nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri. Metode yang digunakan dalam tulis ini menggunakan teknik analisis diskriptif dengan data sekunder yang menjadi referensi. Hal diatas adalah solusi dalam masalah pemerolehan modal pada sektor UMKM, masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan lainya. Dengan adanya Banking Serve the Poor program baru,yang dipadukan dari dua pendekatan sebelumnya yaitu Banking For the Poor dan Banking With the Poor, program ini mencoba untuk memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro sebagai penyalur dana gratis sebagai modal untuk memulai atau mengembangkan usaha kepada masyarakat
Diharapkan dengan diterapkanya Banking Serve the poor lebih mempermudah masyarakat mendapatkan modal, meningkatkan kesejahteraanya dan dapat menambah jumlah UMKM untuk meningkatkan perekonomian lokal maupun nasional.
Kata kunci : Fungsi dan peran UMKM, Modal, Lembaga Keuangan Mikro, Banking For the Poor, Banking With the Poor, Banking Serve the Poor.
Pemikiran pengeluaran publik milik Adolph Wagner atau lebih dikenal sebagai Warger's Law merupaka... more Pemikiran pengeluaran publik milik Adolph Wagner atau lebih dikenal sebagai Warger's Law merupakan hukum peningkatan aktivitas negara. Tujuan dari penelitian Walger adalah melakukan generalisasi pengeluaran pemerintah tidak berdasarkan asas pilihan rasional, tetapi menggunakan dugaan yang berdasarkan bukti penelitiannya di negara industrialisasi Eropa Barat diakhir abad kesembilan belas. Pengamatan Wegner menunjukan bahwa negara pada tahap industrialisasi terjadi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan aktivitas negara. Wegner percaya bahwa terdapat alasan struktural yang menyebabkan aktivitas negara meningkat selama masa industrialisasi. Selanjutnya Wagner menyusun hypothesis yang menyatakan terdapat hubungan positif antara tingkat pembangunan ekonomi dan ukuran peran pemerintah dalam perekonomian (Adil, et.al.2017). Hipotesis ini selanjutnya dikenal sebagai Wagner's Law yang menyatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah berasal dari meningkatkanya pertumbuhan aktivitas negara sebagai konsekuensi adanya kemajuan sosial yang diproksikan dengan pertumbuhan pendapatan output perkapita. H. C. Adams (1898) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan naik secara proporsional terhadap pertumbuhan output perkapita. Selanjutnya di tahun yang sama Adolph Wagner melakukan penelitian di negara berkembang dalam rangka memperkuat hukumnya di negara berkembang. Hasilnya demand untuk pengeluaran publik lebih dari 1 artinya pengeluaran pemerintah akan terus meningkat bahkan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan output dan bahkan lebih cepat dari tingkat pertumbuhan output. Warger mengklaisfikasikan permintaan atas pengeluaran pemerintah menjadi 3 jenis untuk menjelaskan alasan kenaikan pengeluaran pemerintah yaitu permintaan perlindungan dari internal dan eksternal, material production, dan permintaan akan penyediaan layanan sosial seperti Pendidikan (Peacock and Wiseman.1961).
Penguatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan wawasan nusantara dan kebangsaaan bagi seluruh wa... more Penguatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan wawasan nusantara dan kebangsaaan bagi seluruh warga negara NKRI sebagai suatu hal yang mendesak khususnya ASN sebagai subyek pembangunan. Wawasan nusantara dan kebangsaaan dapat diimplementasikan melalui kesadaran dan penghayatan ASN atas fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa.
Munculnya fenomena The Scissor Effct di Indonesia sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan ... more Munculnya fenomena The Scissor Effct di Indonesia sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan fiskal ekspensif dalam rangka penanganan dampak covid19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Berangkat dari pertanyaan apakah kebijakan penanggulangan wabah tersebut sudah memenuhi azas-azas... more Berangkat dari pertanyaan apakah kebijakan penanggulangan wabah tersebut sudah memenuhi azas-azas yang ideal bagi Negara Indonesia dan langkah langkah apa yang sebaiknya diambil untuk mengurangi resiko penyakit dan juga resiko ekonomi yang akan timbul. Penulis mencoba menggambarkan kebijakan penanganan covid19 melalui kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Menghadapi Covid19 Dari sisi keuangan, langkah awal pemerintah sebelum ditetapkannya sebagai becana nasional adalah dengan mengeluarkan PP No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid19 dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PP ini yang nantinya menjadi dasar hukum pelaksanaan semua kebijakan keuangan terkait Covid19. Keputusan pemerintah pusat untuk meningkatkan pengeluran pemerintah baik pusat dan daerah dibidang kesehatan khususnya Covid19. Peningkatan pengeluaran pemerintah Indonesia tiak diikuti oleh kenaikan pajak akan tetapi melalui refocusing dan pembiayaan dari luar negeri. Kebijakan menurunakan tarif pajak untuk produsen dilakaukan pemerintah sebagai upaya menstimulus perekonomian. Pengalihan sebagian besar anggaran untuk belanja tak terduga, belanja hibah, barang dan jasa, dan bantuan sosial untuk penanganan Covid19 di wilayah otonomnya. Ditingkat pemerintah pusat sumber penerimaan pembiayaan berupa Global Bond Senilai 4,3 Miliar USD. Besarnya pengeluaran pemerintah yang diperkirakan akan bertambah hingga pemulihan pasca Covid19 sehingga pemerintah memutuskan meningkatkan batas aman rasio defisit negara terhadap PDB hingga tahun 2022.
Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang selama lima tahun berturut-... more Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang selama lima tahun berturut-turut menduduki daerah potensial berdasarkan analisis matriks potensi. Kemampuan Sukoharjo untuk bertahan menjadi latar belakang penulis untuk menganalisis sektor – sektor unggulan dan ketimpangan pendapatan di daerah ini. Melalui pengembangan sektor unggulan diharapkan dapat mendorong perekonomian di Kabupaten Sukoharjo sehingga daerah ini mampu berpindah kedalam kategori daerah prima. Analisis sektor unggulan di Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan analisis LQ, shift share dan matriks potensi sedangkan untuk mengetahui tingkat ketidakmerataan pendapatan menggunakan analisis indeks williamson. Analisis ketimpangan dibutuhkan karena ketimpangan memiliki kaitan yang erat dengan laju pertumbuhan ekonomi dimana indicator suksesnya pembangunan ekonomi suatu daerah adalah tingginya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan ekonomi. Berdasarkan hasil analisis sektor unggulan diketahui bahwa Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan/Hotel/Restoran dan Sektor Listrik/Gas/Air memiliki keunggulan komparatif di Kabupaten Sukoharjo, memiliki daya saing yang tinggi, memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Sukoharjo, dan mempunyai pengaruh yang positif terhadap perekonomian Sukoharjo. Berdasarkan analisis Indeks Williamson Kabupaten Sukoharjo memiliki tingkat pemerataan pendapatan yang cukup baik namun cenderung naik setiap tahunnya sehingga perlu diwaspadai oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang sarat akan nilai-nilai budaya. Salah satu bentuk nil... more Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang sarat akan nilai-nilai budaya. Salah satu bentuk nilai budaya yang diejawantahkan dalam ekonomi kreatif adalah seni kerajinan. Lahirnya UMKM kerajinan di Jawa Tengah, di satu sisi sebagai upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal, di sisi lain adanya UMKM kerajinan di Jawa Tengah mampu mengangkat ekonomi masyarakat lokal yang mengandalkan kerajinan sebagai pekerjaan utama. Akan tetapi, para pelaku UMKM kerajinan di Jawa Tengah menghadapi kendala untuk ekspansi usaha mereka. Minimnya permintaan dari pasar domestik dan lebih banyaknya pembeli dari pasar luar negeri menjadikan para pelaku UMKM kerajinan di Jawa Tengah membutuhkan insentif modal. Selain itu, permasalahan hak kekayaan intelektual dan strategi pemasaran menjadi kendala tambahan yang harus diselesaikan. Tiga permasalah tersebut dapat menjadi kendala bagi nilai jual produk UMKM kerajinan yang berasal dari Jawa Tengah untuk dapat bersaing di pasar luar negeri. Melalui program Triangle Linkage Solutions yang terintegrasi satu sama lain diharapkan mampu memetakan masalah UMKM kerajinan di Jawa Tengah dalam mengingkatkan pangsa pasar internasional.
Kata Kunci: Pelestarian Budaya, Permasalah UMKM Kerajinan di Jawa Tengah, Triangle Linkage Solutions
Pajak dan retribusi daerah merupakan 2 penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Dearah (PAD). Sa... more Pajak dan retribusi daerah merupakan 2 penyumbang terbesar bagi Pendapatan Asli Dearah (PAD). Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mengurangi ketergantungan fiscal pemerintah daerah melalui pemberlakuan UU No 28 tahun 2009. Penelitian ini akan menganalisis potensi dari masing-masing pos pajak dan retribusi di Kota Surakarta selama tahun 2010 hingga 2013 sehingga memberikan informsi jenis pajak dan retribusi yang memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Kota Solo. Metode penelitian menggunakan Collection Ratio, Model Pertumbuhan, Model Kontribusi/ Sumbangan, Dan Model Matriks Potensi.
Hasil analisis menunjukan selama tahun 2010-2013, rasio pengumpulan pajak tertinggi dicapai oleh pajak BPHTB / Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jenis retribusi penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil selama tahun 2010 hingga 2011 selalu melebihi target yang ditetapkan atau bisa disebut retribusi yang efektif. Berdasarkan rata ratanya selama 2010-2013 jenis pajak yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah pajak tanah sebesar 69,65%.
Pertumbuhan yang paling cepat selama tahun 2010 hingga 2013 adalah jenis retribusi izin mendirikan usaha sebesar 68,16% disusul retribusi pelayanan kesehatan sebesar 42,64%. Hal ini menunjukan bahwa jenis retribusi izin mendirikan usaha berpotensial untuk dikembangkan. Berdasarkan nilai rata rata selama 2010-2013 jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD Kota Surakarta adalah jenis pajak BPHTB, yang menyumbangkan 38,26%. sedangkan yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2010-2013 adalah jenis pajak tanah.
kesepakatan antar negara, MEA adalah sebuah kerjasama internasional untuk menciptakan sebuat pas... more kesepakatan antar negara, MEA adalah sebuah kerjasama internasional untuk menciptakan sebuat pasar tunggal ASEAN yang dinamis dan berkompetisi. Bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan antar negara ASEAN. Namun dalam implementasinya nanti kita bangsa indonesia tidak bisa menganggap MEA sebagai suatu kerjasama namun sebagai persaingan, persaingan untuk mendapatkan dan mempertahankan porsi kue bisnis-nya. Untuk menjaga kue bisnis tersebut, indonesia perlu mengembangkan industri kreatif terutama pada kelompok Fesyen, Kerajinan. sektor industri kreatif sebagian besar didominasi oleh UMKM. Sehingga untuk mengembangkan industri kreatif yaitu dengan cara mengatasi masalah klasik UMKM berupa bantuan teknologi, perlindungan Hak cipta, permodalan, dan pemasaran.
ABSTRAK
Fungsi dan peran yang sangat penting UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat, mengurangi ... more ABSTRAK
Fungsi dan peran yang sangat penting UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian lokal maupun nasional, mampu bertahan dalam krisis ekonomi karena memiliki tingkat survive yang kuat sehingga pemerintah berusaha untuk mengembangkan UMKM dan memasukkanya dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) tahun 2005–2025. Didalam UMKM terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah seperti masyarakat yang masih sulit mendapatkan modal, mereka tidak mau berurusan dengan pihak Bank karena dirasa sangat formal,rumit, dan tidak fleksibel.
Dalam karya tulis ini, penulis mencoba menggambarkan mengenai konsep Banking Serve the Poor program dana gratis dalam rangka meningkatkan kemudahan umkm daerah memperoleh modal guna meningkatkan kemampuan umkm dalam memperluas perannya di dalam perekonomian lokal maupun nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri. Metode yang digunakan dalam tulis ini menggunakan teknik analisis diskriptif dengan data sekunder yang menjadi referensi. Hal diatas adalah solusi dalam masalah pemerolehan modal pada sektor UMKM, masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan lainya. Dengan adanya Banking Serve the Poor program baru,yang dipadukan dari dua pendekatan sebelumnya yaitu Banking For the Poor dan Banking With the Poor, program ini mencoba untuk memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro sebagai penyalur dana gratis sebagai modal untuk memulai atau mengembangkan usaha kepada masyarakat
Diharapkan dengan diterapkanya Banking Serve the poor lebih mempermudah masyarakat mendapatkan modal, meningkatkan kesejahteraanya dan dapat menambah jumlah UMKM untuk meningkatkan perekonomian lokal maupun nasional.
Kata kunci : Fungsi dan peran UMKM, Modal, Lembaga Keuangan Mikro, Banking For the Poor, Banking With the Poor, Banking Serve the Poor.
Pemikiran pengeluaran publik milik Adolph Wagner atau lebih dikenal sebagai Warger's Law merupaka... more Pemikiran pengeluaran publik milik Adolph Wagner atau lebih dikenal sebagai Warger's Law merupakan hukum peningkatan aktivitas negara. Tujuan dari penelitian Walger adalah melakukan generalisasi pengeluaran pemerintah tidak berdasarkan asas pilihan rasional, tetapi menggunakan dugaan yang berdasarkan bukti penelitiannya di negara industrialisasi Eropa Barat diakhir abad kesembilan belas. Pengamatan Wegner menunjukan bahwa negara pada tahap industrialisasi terjadi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan aktivitas negara. Wegner percaya bahwa terdapat alasan struktural yang menyebabkan aktivitas negara meningkat selama masa industrialisasi. Selanjutnya Wagner menyusun hypothesis yang menyatakan terdapat hubungan positif antara tingkat pembangunan ekonomi dan ukuran peran pemerintah dalam perekonomian (Adil, et.al.2017). Hipotesis ini selanjutnya dikenal sebagai Wagner's Law yang menyatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran pemerintah berasal dari meningkatkanya pertumbuhan aktivitas negara sebagai konsekuensi adanya kemajuan sosial yang diproksikan dengan pertumbuhan pendapatan output perkapita. H. C. Adams (1898) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah akan naik secara proporsional terhadap pertumbuhan output perkapita. Selanjutnya di tahun yang sama Adolph Wagner melakukan penelitian di negara berkembang dalam rangka memperkuat hukumnya di negara berkembang. Hasilnya demand untuk pengeluaran publik lebih dari 1 artinya pengeluaran pemerintah akan terus meningkat bahkan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan output dan bahkan lebih cepat dari tingkat pertumbuhan output. Warger mengklaisfikasikan permintaan atas pengeluaran pemerintah menjadi 3 jenis untuk menjelaskan alasan kenaikan pengeluaran pemerintah yaitu permintaan perlindungan dari internal dan eksternal, material production, dan permintaan akan penyediaan layanan sosial seperti Pendidikan (Peacock and Wiseman.1961).
Penguatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan wawasan nusantara dan kebangsaaan bagi seluruh wa... more Penguatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan wawasan nusantara dan kebangsaaan bagi seluruh warga negara NKRI sebagai suatu hal yang mendesak khususnya ASN sebagai subyek pembangunan. Wawasan nusantara dan kebangsaaan dapat diimplementasikan melalui kesadaran dan penghayatan ASN atas fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa.
Munculnya fenomena The Scissor Effct di Indonesia sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan ... more Munculnya fenomena The Scissor Effct di Indonesia sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan fiskal ekspensif dalam rangka penanganan dampak covid19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Berangkat dari pertanyaan apakah kebijakan penanggulangan wabah tersebut sudah memenuhi azas-azas... more Berangkat dari pertanyaan apakah kebijakan penanggulangan wabah tersebut sudah memenuhi azas-azas yang ideal bagi Negara Indonesia dan langkah langkah apa yang sebaiknya diambil untuk mengurangi resiko penyakit dan juga resiko ekonomi yang akan timbul. Penulis mencoba menggambarkan kebijakan penanganan covid19 melalui kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Menghadapi Covid19 Dari sisi keuangan, langkah awal pemerintah sebelum ditetapkannya sebagai becana nasional adalah dengan mengeluarkan PP No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid19 dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PP ini yang nantinya menjadi dasar hukum pelaksanaan semua kebijakan keuangan terkait Covid19. Keputusan pemerintah pusat untuk meningkatkan pengeluran pemerintah baik pusat dan daerah dibidang kesehatan khususnya Covid19. Peningkatan pengeluaran pemerintah Indonesia tiak diikuti oleh kenaikan pajak akan tetapi melalui refocusing dan pembiayaan dari luar negeri. Kebijakan menurunakan tarif pajak untuk produsen dilakaukan pemerintah sebagai upaya menstimulus perekonomian. Pengalihan sebagian besar anggaran untuk belanja tak terduga, belanja hibah, barang dan jasa, dan bantuan sosial untuk penanganan Covid19 di wilayah otonomnya. Ditingkat pemerintah pusat sumber penerimaan pembiayaan berupa Global Bond Senilai 4,3 Miliar USD. Besarnya pengeluaran pemerintah yang diperkirakan akan bertambah hingga pemulihan pasca Covid19 sehingga pemerintah memutuskan meningkatkan batas aman rasio defisit negara terhadap PDB hingga tahun 2022.
Uploads
Papers by K. KK
Kata Kunci : Location Quotient/LQ, Shift Share, Matriks Potensi, Indeks Williamson
Kata Kunci: Pelestarian Budaya, Permasalah UMKM Kerajinan di Jawa Tengah, Triangle Linkage Solutions
Hasil analisis menunjukan selama tahun 2010-2013, rasio pengumpulan pajak tertinggi dicapai oleh pajak BPHTB / Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jenis retribusi penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil selama tahun 2010 hingga 2011 selalu melebihi target yang ditetapkan atau bisa disebut retribusi yang efektif. Berdasarkan rata ratanya selama 2010-2013 jenis pajak yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah pajak tanah sebesar 69,65%.
Pertumbuhan yang paling cepat selama tahun 2010 hingga 2013 adalah jenis retribusi izin mendirikan usaha sebesar 68,16% disusul retribusi pelayanan kesehatan sebesar 42,64%. Hal ini menunjukan bahwa jenis retribusi izin mendirikan usaha berpotensial untuk dikembangkan. Berdasarkan nilai rata rata selama 2010-2013 jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD Kota Surakarta adalah jenis pajak BPHTB, yang menyumbangkan 38,26%. sedangkan yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2010-2013 adalah jenis pajak tanah.
Fungsi dan peran yang sangat penting UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian lokal maupun nasional, mampu bertahan dalam krisis ekonomi karena memiliki tingkat survive yang kuat sehingga pemerintah berusaha untuk mengembangkan UMKM dan memasukkanya dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) tahun 2005–2025. Didalam UMKM terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah seperti masyarakat yang masih sulit mendapatkan modal, mereka tidak mau berurusan dengan pihak Bank karena dirasa sangat formal,rumit, dan tidak fleksibel.
Dalam karya tulis ini, penulis mencoba menggambarkan mengenai konsep Banking Serve the Poor program dana gratis dalam rangka meningkatkan kemudahan umkm daerah memperoleh modal guna meningkatkan kemampuan umkm dalam memperluas perannya di dalam perekonomian lokal maupun nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri. Metode yang digunakan dalam tulis ini menggunakan teknik analisis diskriptif dengan data sekunder yang menjadi referensi. Hal diatas adalah solusi dalam masalah pemerolehan modal pada sektor UMKM, masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan lainya. Dengan adanya Banking Serve the Poor program baru,yang dipadukan dari dua pendekatan sebelumnya yaitu Banking For the Poor dan Banking With the Poor, program ini mencoba untuk memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro sebagai penyalur dana gratis sebagai modal untuk memulai atau mengembangkan usaha kepada masyarakat
Diharapkan dengan diterapkanya Banking Serve the poor lebih mempermudah masyarakat mendapatkan modal, meningkatkan kesejahteraanya dan dapat menambah jumlah UMKM untuk meningkatkan perekonomian lokal maupun nasional.
Kata kunci : Fungsi dan peran UMKM, Modal, Lembaga Keuangan Mikro, Banking For the Poor, Banking With the Poor, Banking Serve the Poor.
Book Reviews by K. KK
Talks by K. KK
Kata Kunci : Location Quotient/LQ, Shift Share, Matriks Potensi, Indeks Williamson
Kata Kunci: Pelestarian Budaya, Permasalah UMKM Kerajinan di Jawa Tengah, Triangle Linkage Solutions
Hasil analisis menunjukan selama tahun 2010-2013, rasio pengumpulan pajak tertinggi dicapai oleh pajak BPHTB / Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jenis retribusi penggantian biaya KTP dan Akte catatan sipil selama tahun 2010 hingga 2011 selalu melebihi target yang ditetapkan atau bisa disebut retribusi yang efektif. Berdasarkan rata ratanya selama 2010-2013 jenis pajak yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah pajak tanah sebesar 69,65%.
Pertumbuhan yang paling cepat selama tahun 2010 hingga 2013 adalah jenis retribusi izin mendirikan usaha sebesar 68,16% disusul retribusi pelayanan kesehatan sebesar 42,64%. Hal ini menunjukan bahwa jenis retribusi izin mendirikan usaha berpotensial untuk dikembangkan. Berdasarkan nilai rata rata selama 2010-2013 jenis pajak yang berkontribusi besar terhadap PAD Kota Surakarta adalah jenis pajak BPHTB, yang menyumbangkan 38,26%. sedangkan yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2010-2013 adalah jenis pajak tanah.
Fungsi dan peran yang sangat penting UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, meningkatkan perekonomian lokal maupun nasional, mampu bertahan dalam krisis ekonomi karena memiliki tingkat survive yang kuat sehingga pemerintah berusaha untuk mengembangkan UMKM dan memasukkanya dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) tahun 2005–2025. Didalam UMKM terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah seperti masyarakat yang masih sulit mendapatkan modal, mereka tidak mau berurusan dengan pihak Bank karena dirasa sangat formal,rumit, dan tidak fleksibel.
Dalam karya tulis ini, penulis mencoba menggambarkan mengenai konsep Banking Serve the Poor program dana gratis dalam rangka meningkatkan kemudahan umkm daerah memperoleh modal guna meningkatkan kemampuan umkm dalam memperluas perannya di dalam perekonomian lokal maupun nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri. Metode yang digunakan dalam tulis ini menggunakan teknik analisis diskriptif dengan data sekunder yang menjadi referensi. Hal diatas adalah solusi dalam masalah pemerolehan modal pada sektor UMKM, masyarakat miskin yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan lainya. Dengan adanya Banking Serve the Poor program baru,yang dipadukan dari dua pendekatan sebelumnya yaitu Banking For the Poor dan Banking With the Poor, program ini mencoba untuk memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro sebagai penyalur dana gratis sebagai modal untuk memulai atau mengembangkan usaha kepada masyarakat
Diharapkan dengan diterapkanya Banking Serve the poor lebih mempermudah masyarakat mendapatkan modal, meningkatkan kesejahteraanya dan dapat menambah jumlah UMKM untuk meningkatkan perekonomian lokal maupun nasional.
Kata kunci : Fungsi dan peran UMKM, Modal, Lembaga Keuangan Mikro, Banking For the Poor, Banking With the Poor, Banking Serve the Poor.