Papers by Manik Sukoco
Perubahan iklim, tantangan era global, dan terjadinya krisis lingkungan di berbagai belahan dunia... more Perubahan iklim, tantangan era global, dan terjadinya krisis lingkungan di berbagai belahan dunia, mendorong perlunya dilakukan pembentukan masyarakat sadar lingkungan. Isu-isu global tentang lingkungan sejalan dengan upaya dan tanggung jawab negara untuk melindungi dan mengelola lingkungan. Ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan oleh negara yaitu: 1) tindakan represif, 2) tindakan preventif, dan 3) tindakan persuasif. Penegakan hukum lingkungan (enforcement of environmental law) diperlukan terkait dengan upaya represif pemerintah dalam merespon isu-isu akan polusi, kerusakan lahan budidaya, pengembangan kawasan perkotaan, kebakaran hutan, dan bahaya kepunahan. Penerapan konstitusi hijau (green constitution) merupakan salah satu upaya preventif pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum lingkungan. Konstitusi yang tegas dan jelas mengatur akan pemberdayaan lingkungan akan menjadi titik tolak dari terciptanya produk-produk hukum yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan lingkungan. Adapun sebagai upaya persuasif pemerintah, maka pembentukan masyarakat ekologi melalui PPKn di sekolah harapannya dapat menjadi solusi untuk mendorong nilai-nilai kesadaran akan lingkungan. Penerapan konstitusi hijau (green constitution), penegakan hukum lingkungan (enforcement of environmental law), dan pembentukan masyarakat ekologi (ecological citizenship) menjadi hal yang urgen jika pemerintah serius dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terkait dengan pelestarian lingkungan hidup.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
This research is intended to analyze and to forecast the growth of sharia insurance in Indonesia,... more This research is intended to analyze and to forecast the growth of sharia insurance in Indonesia, using Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) analysis. The variables used in this research are assets, investments, premium, and claims. Quarterly time series data from period quarter I (March 2007) up to quarter IV (December 2014), gathered from Islamic Insurance Statistic published by Otoritas Jasa Keuangan (OJK), are being carefully examined and academically used to predict sharia insurance growth in 2016. As a result, based on ARIMA analysis, this research show that the growth of sharia insurance in Indonesia has fluctuated, confidently it can be predicted that nominally it will increase in each quarter, including its assets, investments, premium and claims. This research would especially contribute to the sharia insurance companies to formulate their strategies in the future.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Pada tulisan ini, penulis berusaha mengkaji pendidikan kewarganegaraan di Australia melalui enam ... more Pada tulisan ini, penulis berusaha mengkaji pendidikan kewarganegaraan di Australia melalui enam pokok kajian, yaitu: a) tujuan kurikulum, organisasi, dan struktur, b) pendekatan pembelajaran, c) spesialisasi dan pelatihan guru, d) penggunaan buku teks, e) pengaturan penilaian, f) perkembangan pendidikan kewarganegaraan saat ini dan pengembangannya di masa mendatang.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Melalui tulisan ini, penulis berusaha mengkaji hubungan demokrasi dengan HAM melalui beberapa poi... more Melalui tulisan ini, penulis berusaha mengkaji hubungan demokrasi dengan HAM melalui beberapa poin. Pertama, mengulas mengenai demokrasi, hakikat dan pemaknaannya. Kedua, hubungan antara konsep HAM dan demokrasi. Ketiga, perkembangan demokrasi dan HAM. Keempat, kewajiban perlindungan HAM. Kelima, prospek demokratisasi dan pengembangan HAM di Indonesia.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Konflik berskala besar di Indonesia secara statistik bisa dikatakan telah berakhir. Namun, jika m... more Konflik berskala besar di Indonesia secara statistik bisa dikatakan telah berakhir. Namun, jika meninjau kekerasan yang terjadi di Indonesia selama 5 tahun terakhir, berbagai faktor yang memicu dan mendorong beragam konflik tersebut belum sepenuhnya ditangani dan persoalan konflik lama kerap memicu insiden kekerasan yang baru. Data statistik Conflict and Development Program yang dikembangkan oleh World Bank, mencatat munculnya tren kekerasan baru yang cukup mengkhawatirkan yaitu: 1) kekerasan terkait dengan ketidakpuasan rakyat terhadap demokratisasi dan penyelenggaraan Pemilukada serta, 2) kekerasan rutin baik berupa bentrokan antar kelompok geng (preman), pengeroyokan terhadap pencuri, atau pertikaian masalah lahan yang terjadi di beberapa kawasan di Indonesia. Tren ini berpotensi menciptakan budaya kekerasan, siklus balas dendam, dan menipiskan kepercayaan pada institusi negara.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Tulisan ini akan mengkaji tentang teori pendidikan politik termasuk pengertian dan tuju... more Tulisan ini akan mengkaji tentang teori pendidikan politik termasuk pengertian dan tujuan pendidikan politik, instrumen pendidikan politik, serta praktik pendidikan politik di Indonesia sejak orde lama hingga berlangsungnya era reformasi.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Tulisan ini mengulas tentang: 1) sistem politik di Indonesia, 2) tipe-tipe, fungsi sistem politik... more Tulisan ini mengulas tentang: 1) sistem politik di Indonesia, 2) tipe-tipe, fungsi sistem politik dan pemerintahan, 3) sistem pemerintahan di Indonesia, 4) tipe-tipe sistem pemerintahan, 5) kedudukan sistem politik dan pemerintahan di Indonesia
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The purpose of this study is to: 1) find a picture of the perception of junior high school ci... more The purpose of this study is to: 1) find a picture of the perception of junior high school civics education teachers in implementing Curriculum 2013 in Bondowoso Regency, 2) determine the obstacles and efforts of junior high school civics education teachers to overcome obstacles in the implementation of Curriculum 2013 in Bondowoso Regency. The study uses quantitative descriptive method which is an analysis method of describing or depicting the collected data as it is without making general conclusions. The population in this study is 156 civic education teachers in Junior High School at Bondowoso regency. While the number of samples in this study are 10 respondents. The sampling technique used in this study is random sampling technique which is based on the geographical location and focused on the teachers who have implemented the 2013 Curriculum as the sample. The data analysis technique uses a percentage model while the measurement uses a modified Likert scale. The data analysis results show: (1) the perception of junior high school civics education teacher in Bondowoso Regency in implementing Curriculum 2013; (2) the obstacles and the teachers’ efforts to overcome the obstacles in implementing Curriculum 2013.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Islamic banking dispute resolution pursuant to Article 55 paragraph (1) of the Constitution of Is... more Islamic banking dispute resolution pursuant to Article 55 paragraph (1) of the Constitution of Islamic Banking
through the courts in religious courts (litigation). However, pursuant to Article 55 paragraph (2) and (3), there
is another choice outside the court in religious courts, as long as the parties have portend that they agree in
the contract and does not conflict with Islamic principles, ie, through the efforts of deliberation, mediation,
arbitration sharia ( non-litigation), and /or through the courts in the general court. On the one hand, this
option refers to the principle of freedom of contract, but on the other hand, the provisions of the court in the
judicial selection shall be considered a form of dualism and inconsistency that will create legal uncertainty
and disputes over authority between the judiciary.
Key words: dispute resolution, Islamic banking, court.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The inability to implement the principles of good corporate governance (GCG) as demonstrated in t... more The inability to implement the principles of good corporate governance (GCG) as demonstrated in the surveys is due to a number of constraints which can be classified into three; namely internal constraints, external constraints, and constraints coming from the structure of ownership. Internal constraints cover the commitment of leaders and workers, the level of understanding of GCG principles from leaders and workers, good example from leaders, the corporate culture supporting the implementation of GCG principles, effectiveness of internal control system, and formality trap (implementing CG only to meet regulations). The issues in the internal constraints mentioned are related to the internal functions of the company. As a business organization, corporation is unable to achieve its goal to successfully implement GCG principles since it is not support by its internal elements of the organizations. In order to fix the internal functions, it is necessary to diagnostic the corporation by the model of organization. In this case, we must used some criteria to choose the most approriate model to fix the internal functions, since there are ten models that we can use to diagnostic the organization. Based on some criteria we can conclude that Pascale’s Adaptation is the most appropriate model to fix internal functions. Pascale’s Adaptation model can depict the relationship between condition of every elements of organization with the successful implementation of GCG principles.
Keywords: Good Corporate Governance Principles, Models of Organization
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Globalisasi ekonomi telah menjadi mainstream yang memengaruhi perkembangan konsep dan praktik per... more Globalisasi ekonomi telah menjadi mainstream yang memengaruhi perkembangan konsep dan praktik perpajakan dan akuntansi. Paradigma lama yang memandang pajak dan akuntansi sebagai domain yang berbeda dan sulit untuk diharmonisasikan tampaknya akan berubah dalam mainstream globalisasi tersebut.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The purpose of this study examined influence of public accountability, public participation and p... more The purpose of this study examined influence of public accountability, public participation and public policy transparency on the relationship between budgeting knowledge and budgeting control. The sample study are legislative assembly at provincial (DPRD) and public such as Non Governmental Organization (NGO), public organization, public figure, academic, student and mass media in Malang City, Malang Regency, and Batu City. Hypothesis are tested empirically used regression and Chow test. The result of study indicated that, first, budgeting knowledge are statically significant, positive coefficient indicated that high budgeting according legislative and public. The second, interaction between public accountability with budgeting knowledge are statically significant according to legislative and public.The third, interaction between public participation with budgeting knowledge are statically significant according to legislative, and not significantly according to public participation data. The fourth, interaction between public policy transparency with budgeting knowledge are statically not significant. Fifth, the result of chow test indicated that local financial control (APBD) function are statically different as well as council public sample, so the fifth hypothesis are acceptable.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Paper ini merupakan laporan studi kasus pada siswa SMPN 1 Singosari Tahun Ajaran 2009/2010. Tujua... more Paper ini merupakan laporan studi kasus pada siswa SMPN 1 Singosari Tahun Ajaran 2009/2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan eksternal maupun internal terhadap motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Article by Manik Sukoco
Beberapa Pendapat Prof. Mahfud MD tentang Konstitusi dan Hukum yang diterbitkan di beberapa media... more Beberapa Pendapat Prof. Mahfud MD tentang Konstitusi dan Hukum yang diterbitkan di beberapa media massa
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Artikel ini menjelaskan mengenai pro dan kontra sebutan Pancasila sebagai salah satu pilar kehidu... more Artikel ini menjelaskan mengenai pro dan kontra sebutan Pancasila sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Presentations by Manik Sukoco
Raw Sources by Manik Sukoco
Judge Ann Donnelly's ruling in the case DARWEESH VS. TRUMP
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Reports by Manik Sukoco
Infographics by Manik Sukoco
Uploads
Papers by Manik Sukoco
through the courts in religious courts (litigation). However, pursuant to Article 55 paragraph (2) and (3), there
is another choice outside the court in religious courts, as long as the parties have portend that they agree in
the contract and does not conflict with Islamic principles, ie, through the efforts of deliberation, mediation,
arbitration sharia ( non-litigation), and /or through the courts in the general court. On the one hand, this
option refers to the principle of freedom of contract, but on the other hand, the provisions of the court in the
judicial selection shall be considered a form of dualism and inconsistency that will create legal uncertainty
and disputes over authority between the judiciary.
Key words: dispute resolution, Islamic banking, court.
Keywords: Good Corporate Governance Principles, Models of Organization
Article by Manik Sukoco
Presentations by Manik Sukoco
Raw Sources by Manik Sukoco
Reports by Manik Sukoco
Infographics by Manik Sukoco
through the courts in religious courts (litigation). However, pursuant to Article 55 paragraph (2) and (3), there
is another choice outside the court in religious courts, as long as the parties have portend that they agree in
the contract and does not conflict with Islamic principles, ie, through the efforts of deliberation, mediation,
arbitration sharia ( non-litigation), and /or through the courts in the general court. On the one hand, this
option refers to the principle of freedom of contract, but on the other hand, the provisions of the court in the
judicial selection shall be considered a form of dualism and inconsistency that will create legal uncertainty
and disputes over authority between the judiciary.
Key words: dispute resolution, Islamic banking, court.
Keywords: Good Corporate Governance Principles, Models of Organization