Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP
Bunga Tania Putri, Chepi Ali Firman Zakaria*
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
A R TI C LE
I N FO
Article history :
Received : 6/4/2022
Revised : 30/6/2022
Published : 8/7/2022
Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.
Volume
No.
Halaman
Terbitan
:2
:1
: 35 - 40
: Juli 2022
ABSTRAK
Perbuatan penggelapan selalu ada bahkan cenderung meningkat dan
berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal
perbuatan penggelapan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat
tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan
akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Dalam Negara
berkembang pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat ikut
berkembang, semakin tingginya itu maka semakin tinggi pula resiko
terjadinya kejahatan. Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
(KUHP) tentang Tindak Pidana Penggelapan nampaknya masih kurang
untuk membuat pelaku menjadi takut dan membuat mereka jera. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian YuridisEmpiris dengan melakukan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut
pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang
berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan
menggunakan sumber-sumber penelitian bahan hukum primer, sekunder
dan tersier. Maka dari itu hasil penelitian menunjukan bahwa dalam
putusan tersebut hakim keliru menjatuhkan hukuman kepada para
terdakwa dengan menggunakan ketentuan pada pasal 374 Kitab Undang
– Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan pasal yang lebih relevan
dengan kasusnya adalah pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum
Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Penggelapan. Oleh karena itu
tujuan hukum dalam pemenuhan unsur keadilan, kemanfaatan serta
kepastian hukum belum terwujud sepenuhnya dalam kasus ini.
Kata Kunci : Tindak Pidana; Penggelapan.
ABSTRACT
Acts of embezzlement always exist and even tend to increase and develop in
society as the times progress. Though the act of embezzlement is viewed from
any angle is very reprehensible, because it can cause mutual distrust and
consequently damage the order of people's lives. In developing countries meeting
the economic needs of the community also develops, the higher it is, the higher
the risk of crime. Article 372 of the Criminal Code (Criminal Code) on The Crime
of Embezzlement seems to still lack to make perpetrators afraid and make them
deterrent. The method used in this research is a juridical-empirical research
method by conducting sociological legal research and can also be called field
research, which is to examine the provisions of applicable law and what happens
in reality in society using primary, secondary and tertiary legal material research
sources. Therefore, the results of the study showed that in the ruling the judge
mistakenly sentenced the defendants by using the provisions in article 374 of the
Criminal Code (Criminal Code) while the article more relevant to the case was
article 372 of the Criminal Code (Criminal Code) on The Crime of
Embezzlement. Therefore, the purpose of the law in fulfilling the elements of
justice, expediency and legal certainty has not been fully realized in this case.
Keywords : Criminal Acts; Embezzlement.
@ 2022 Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba Press. All rights reserved.
Corresponding Author : Email : chepialifirmanzakaria@gmail.com
Indexed : Garuda, Crossref, Google Scholar
DOI : https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956
35/40
Bunga Tania Putri et al. Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP
A.
Pendahuluan
Hukum merupakan sebuah sistem yang penting dalam peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan
tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, mejaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan
(Wardhani, 2021).
Adapun menurut Warjiyati (2018), tujuan dari hukum adalah untuk melindungi masyarakat dari masalah
sosial yang ada, dan pada prinsipnya hukum merupakan pernyataan dan kenyataan yang beraneka ragam untuk
menjamin adanya penyesuaian kebebasan berkehendak seseorang.
Menurut Nainggolan (2018), hingga saat ini pelanggaran terhadap hukum dan kaidah-kaidah yang
berlaku semakin meningkat dan hal tersebut sudah ada dari zaman sebelum masehi. Hal ini dapat dilihat dari
berita-berita, baik elektronik maupun media cetak. Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban
dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakkan yang melawan hukum.
Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan,
khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Sudarsono (2006), pada prinsipnya hukum pidana adalah yang
mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam
dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan
norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk
menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. Menurut Marjono
Reksodiputro dalam Edi Setiadi dan Kristian (2017) menyatakan bahwa: “Sistem peradilan pidana adalah
sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
pemasyarakatan terpidana”.
Kejahatan maupun perlakuan terhadap kejahatan adalah bagian-bagian dari proses dinamis dari
hubungan-hubungan sosial. Kejahatan membangkitkan reaksi-reaksi sosial. Kejahatan sebagai gejala sosial
mempunyai ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada
penilaian terhadap perbuatan yang telah dilakukan yang dihadapkan kepada kaedah-kaedah yang berlaku di
dalam masyarakat itu (Manik, 2020). Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di kalangan
masyarakat yakni penggelapan. Kejahatan penggelapan dapat disebabkan oleh banyak faktor pendukungnya.
Penggelapan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokonya diatur
pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling
banyak Rp.900.00" (Hariprabowo, 2012).
Seperti pendapat dari Clairen, inti tindak pidana penggelapan adalah suatu penyalahgunaan
kepercayaan, tindak pidana penggelapan selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang
yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu (Hamzah, 2015).
Penggelapan dengan segala macam bentuknya adalah suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila
ditinjau dari akibat yang di timbulkannya berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya yang cukup berat
untuk dilakukan.
Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP.
Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori
dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan
kejahatan.
Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi
sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan
itu sendiri. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari
teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang
melakukan kejahatan pada umumnya.
Dalam perspektif Antropologi sebagai ilmu tentang manusia dan tentang ciri- ciri tubuh manusia
merupakan istilah yang sangat tua. Artinya, istilah ini dipergunakan dalam arti lain, yaitu ilmu tentang ciri-ciri
tubuh manusia. Dalam pandangan kriminologi yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dengan
cara mempelajari bentuk tubuh seseorang. Mazhab Antropologi ini berkembang sekitar tahun 1830-1870 yang
36/40
Volume 2, No. 1, Juli 2022
Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
dipelopori oleh Gall dan Spurzheim. Menurut Yoseph Gall bahwa bakat dan watak manusia ditentukan oleh
otak dan sebaliknya otak memberi pengaruh pula pada bentuk tengkorak. Oleh karena itu, tengkorak dapat
diperhatikan dan diukur, maka pembawaan, watak dan bakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah (Ridwan
& Ediwarman, 1994).
Secara umum tindak pidana penggelapan adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau
untuk motif-motif 3 tertentu. Conklin merumuskan dan mengidentifikasi unsur-unsurnya sebagai berikut:
(1)Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana; (2) Yang dilakukan oleh seseorang
atau korporasi didalam pekerjaannya yang sah atau didalam pencarian/usahanya di bidang industry atau
perdagangan; (3) Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau
menghindari kehilangan/kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi
(Hermansyah, 2005) dan (Soejono, 1995).
Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan
perusahan atau instansi, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan
perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam
perusahan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan.
Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun
harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan
perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subjektif
maupun unsur objektifnya.
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan yaitu mentalitas pekerja.
Pekerja yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai
dengan harkat dan martabat pekerja sebagai yang diberi amanah. Sebaliknya pekerja yang bermental kuat tidak
dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pekerja yang mendasarkan
diri pada pengabdian menganggap bahwa kepercayaan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan
penggelapan walaupun ada kesempatan.
Sebagai contoh kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh Iwan Maulana dengan istrinya yang
bernama Heni Riani yang dilakukan di kota Tasikmalaya terhadap PT. X.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya adalah: Apakah
putusan hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan dana berdasarkan kasus dalam putusan nomor
1/Pid.B/2021/PN Tsm sudah sesuai?; dan Apakah putusan nomor 1/Pid.B/2021/PN Tsm telah mencerminkan
penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 372 KUHP?
Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok berikut, yaitu: Untuk mengetahui
putusan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.B/2021/PN Tsm apakah telah sesuai dengan yang seharusnya; dan
Untuk mengetahui apakah putusan 1/Pid.B/2021/PN Tsm telah mencerminkan penegakan hukum berdasarkan
ketentuan Pasal 372 KUHP.
B.
Metode Penelitian
Menurut Bambang Sunggono (2003) metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu
kepada kesatuan pengetahuan. tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi
suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang
satu dengan gejala yang lain.
Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif (metode
penelitian hukum normatif) dan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Serta Jenis
penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang
menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan
makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan
penelitian peYu yang bertujuan menggambarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan
dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dana dalam praktek pelaksanaan
kasus tindak pidana penggelapan dana dalam hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan
dibahas, penulis juga menggunakan data lapangan sebagai tolak ukur penelitian. Dalam melakukan penelitian
e-ISSN 3798-6055 | p-ISSN 2808-3156
37/40
Bunga Tania Putri et al. Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP
ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), karena data yang penulis peroleh dari penelitian
berupa dokumen atau hasil dari putusan Pengadilan Negeri, serta penelitian keperpustakaan (library research),
karena data diperoleh dari buku, artikel, penelitian, jurnal dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya.
Dimulai dari sumber hukum inilah penulis mengumpulkan data untuk dapat dikelola (Arifin, 2012). Penelitian
ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tersier, didukung
oleh data primer dilapangan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan
cara menyusun data-data atau peraturan-peraturan, asas-asas yang berlaku sebagai hukum positif yang telah
diperoleh secara kumulatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi tanpa menggunakan rumus
maupun data statistik. Analisis data dimulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan.
Analisis kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (ongoing analysis)
C.
Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan putusan yang sudah di terbitkan oleh pihak yang bersangkutan maka Hakim Pengadilan
Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili kedua terdakwa menjatuhkan tuntutan kepada kedua
terdakwa berdasarkan pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 64ayat (1) KUHP jo
pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi;
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada
hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun”.
Menurut Analisis penulis, dalam kasus ini Hakim keliru menjatuhkan tuntutan kepada para terdakwa,
karena apabila di tinjau para terdakwa hanyalah sales kanvas yaitu seseorang atau sales mengambil barang
dari gudang tanpa menyerahkan nama toko yang order yang tidak memiliki kedudukan dan kontrak kerja yang
tetap bersama perusahaan. Berdasarkan isi dari putusan “sedangkan sales tidak mendapatkan upah dari
perusahaan namun mendapatkan hasil berdasarkan presentase penjualan sebesar 2% per bal yang dibayarkan
per 1-2 minggu” dan Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa bisa dikatakan ringan. Bila dianalisis
lagi ada kekeliruan dalam penjatuhan tuntutan kepada para tedakwa karena dengan status para terdakwa
dengan perusahaan tidak relevan apabila terdakwa diberi hukuman sesuai dengan ketentuan pasal 374 KUHP,
dan hukuman yang diberikan pun sangat jauh dengan ketentuan pasal 374 KUHP. Maka Pasal yang lebih tepat
digunakan untuk menjatuhkan tuntutan kepada para terdakwa adalah Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP) yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau
sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,
dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 900,—.”
Penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang diberikan kepada Terdakwa dalam kasus ini adanya
kekeliruan yang ditimbulkan oleh Hakim penuntut sehingga menimbulkan kurangnya keadilan penuh karena
tidak sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum yang sesuai dengan yang seharusnya mengenai Tindak
Pidana Penggelapan yang dilakukan terdakwa dan status hubungan terdakwan dan perusahaan. Sehingga
kurangnya keadilan terhadap pihak korban, yaitu PT. X.
Penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya
menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan
atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakatan, berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain
merupakan instrumen tataran praktis dalam konsep negara hukum. Penegakan hukum harus sesuai dengan rasa
keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu. Warga negara
merupakan ekspresi nilai-nilai Demokratik dalam suatu negara demokratis. Oleh karena adanya keterkaitan
antara nilai-nilai penunjang demokrasi dan elemen-elemen negara hukum, maka sering dijadikan satu nafas
untuk menyebutkan bentuk ideal negara hukum yang melindungi hak-hak warga negara dalam satu istilah
negara hukum yang demokratis.
38/40
Volume 2, No. 1, Juli 2022
Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Namun penegakan hukum bagi Terdakwa melalui sanksi yang diterapkan dalam kasus ini masih terlalu
ringan tegas. Sehingga tidak mencerminkan ketentuan pasal 372 KUHP dimana lemahnya hukuman bagi
terdakwa. Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu
mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan. Aparat penegak hukum mempunyai
kedudukan dan peranan yang penting dalam hal ini. Tetapi dalam kasus ini aparat hukum kurang tegak dalam
memberikan tuntutan dan hukuman kepada para terdakwa.
Kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan meskipun pemerintah telah
mengeluarkan Pasal 372 tentang Tindak Pidana Pengggelapan namun sangat disayangkan bahwa pasal tersebut
belum dapat diberlakukan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa:
Faktor Yuridis: Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan
penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan. Maka diperlukan
aparat yang berprofesional yang mengerti mengenai hukum, namun sayangnya masih banyak yang belum
memahami secara jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga dalam menangani
sebuah kasus penggelapan aparat khususnya kepolisian belum menerapkan secara maksimal pasal 372 KUHP.
Faktor Non Yuridis: Faktor ekonomi, menjadi penyebab terjadinya penggelapan yang dilatar belakangi
kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk,
sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan
meskipun harus keluar dari daerah dengan resiko yang tidak sedikit; Faktor kemiskinan, kemiskinan yang
sudah mencapai taraf struktural. Kemiskinan struktural yang dimaksud adalah menyangkut golongan tertentu
dalam masyarakat yang tidak mampu meningkatkan derajat hidupnya secara layak, karena struktural sosial
masyarakat yang tidak dapat menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya kelompok ini tidak memiliki
keahlian, kemampuan yang memadai dan tidak mempunyai modal untuk usaha; Faktor sosial dan budaya,
terjadi kesenjangan sosial antara golongan kaya dengan golongan miskin, yang mengakibatkan kecemburuan
sosial; Pendidikan yang rendah, orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill
dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang
tidak membutuhkan keahlian.
Dalam penanganan kasus Penggelapan ini sangat diharapkannya keterlibatan dari berbagai pihak mulai
dari pemerintah, akademisi, media, kelompok masyarakat dan individu untuk membantu orang – orang ataupun
pihak yang menjadi korban kerugian atas tindak pidana penggelapan. Ataupun untuk turut aktif mendesak
pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak melindungi para pihak korban yang dirugikan dan
menjerat para terdakwa seadil-adilnya sesuai dengan yang telah tertulis dalam hukum yang berlaku dan hukum
yang berkaitan dengan status para terdakwa.
D.
Kesimpulan
Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kasus ini pasal yang tertera dalam putusannya belum relevan,
hakim keliru dalam menjatuhkan pasal tuntutan dan hukuman terdahap para terdakwa, pasalnya terdakwa
hanyalah seorang sales yang tidak memiliki kontrak/ikatan kerja dengan perusahaan. Selain itu, pihak yang
berwajib memberikan hukuman dan tuntutan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku sehingga
dapat dikatakan kurang tegaknya hukum yang berlaku dalam kasus ini dan kasus ini tidak mencerminkan pasal
372 KUHP, karena hukuman yang dijatuhkan cukup ringan tidak sesuai dengan hukuman yang ada dalam
pasal 372 KUHP.
Daftar Pustaka
Arifin, S. (2012). Pengantar Hukum Indonesia. Area Univercity Pres.
Hamzah, A. (2015). Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP (Maya & Tarmizi (eds.)).
Sinar Grafika.
Hariprabowo, T. S. (2012). Tinjauan Juridis Kriminologi Terhadap Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di
PT. Federal Finance International Cabang Yogyakarta. UAJY.
Hermansyah. (2005). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Prenada Media.
Manik, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus Putusan
e-ISSN 3798-6055 | p-ISSN 2808-3156
39/40
Bunga Tania Putri et al. Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP
No.47/Pid.B/2018/Pn.Mdn). 4(2), 115–124.
Nainggolan, N. G. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor
Roda Empat yang Dikaitkan dalam Pasal 372 KUHPidana. 930.
Ridwan, H. M., & Ediwarman. (1994). Azas-Azas Kriminologi. USU Press.
Setiadi, E., & Kristian. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di
Indonesia. Prenada Media Group.
Soejono. (1995). Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Rineka Cipta.
Sunggono, B. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.
Tutik, T. T. (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Prestasi Pustaka.
Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1), 21–31.
https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70
Warjiyati, S. (2018). Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum. Prenada Media.
40/40
Volume 2, No. 1, Juli 2022