Pedoman banjir

, bertujuan untuk memberikan panduan bagi manajemen, dokter dan karyawan-karyawati dalam menghadapi dan menanggulangi kejadian bencana yang terjadi baik di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun maupun dilingkungan sekitarnya serta tanggap darurat atas beberapa hal kritis yang mungkin timbul pada saat kejadian bencana yaitu: 1. Komunikasi Dalam hal infra struktur masyarakat mengalami kerusakan hebat sehingga tidak dapat berfungsi, diperlukan sebuah rencana untuk menjaga agar komunikasi dalam RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan komunikasi dengan fihak-fihak terkait untuk penanggulangan bencana tetap dapat berfungsi.

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Logikanya ketika air berlebih maka ada penyebab mengapa air tersebut berlebih, penyebab ada banyak sekali kemungkinan mengapa aliran air bisa jadi berlebih daripada kadar maksimumnya, namun ada hal yang lebih penting lagi dimana jika tempat mengalirnya air bermasalah, dan volume air semakin bertambah maka kemungkinan banjir akan semakin besar terjadi.

PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN AIR BERSIH PEDESAAN PROGRAM JRF-REKOMPAK I. Tujuan: Pedoman ini adalah sebagai pedoman bagi DMC (District Management Consultan) dalam pelaksanaakan pengadaan air bersih pedesaan dalam program JRF – REKOMPAK di daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. II. Lingkup Penggunaan: Penggunaan pedoman ini adalah untuk penyediaan air bersih pedesaan komunal dalam lingkup program pendanaan JRF – REKOMPAK di daerah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. III. Panduan Perencanaan Sistem Air Bersih Pedesaan Berbasis Masyarakat 1. Kondisi/Syarat Umum a. Kegiatan ini adalah bersifat partisipatif, yang mendorong sebesar besarnya keikutsertaan masyarakat desa setempat dalam proses perencanaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat sendiri sebagai bagian dari upaya membangun rasa memiliki terhadap prasarana air bersih yang akan dibangun. b. Masyarakat di lokasi sasaran, yang diwakili oleh perwakilan masyarakat setempat, dengan didampingi oleh fasilitator dan pendamping teknis mengadakan musyawarah untuk memutuskan usulan prasarana air bersih yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi setempat, dan ketersediaan dana yang tersedia (alokasi dana JRF untuk desa setempat ditambah kontribusi masyarakat). c. Standar, kriteria atau besaran yang ada dalam pedoman ini bersifat minimum sedangkan yang lebih menentukan adalah kebutuhan dan kondisi setempat serta ketersediaan dana yang dialokasikan oleh JRF – REKOMPAK untuk desa tersebut beserta dana kontribusi masyarakat sendiri. d. Rancang bangun sistem penyediaan air bersih disini adalah sistem komunal bukan individu dan menggunakan teknologi tepat guna. Titik berat kajian disamping kehandalan kinerjanya, adalah kemudahan serta berbiaya rendah dalam operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air bersih untuk masyarakat desa, sehingga diharapkan pemanfaatannya akan bisa berkesinambungan (sustainable). 2. Survai awal Survai yang dilakukan meliputi kegiatan pendataan didaerah desa tujuan pelayanan. Dalam kegiatan yang menyertakan masyarakat ini, dilakukan hal hal berikut: identifikasi daerah yang mendesak untuk dilayani karena suatu sebab seperti kelangkaan sumber air bersih dan atau daerah rawan air bersih, yaitu desa yang air tanah dangkalnya tidak laik minum karena payau/asin atau langka dan selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau,

PENDAHULUAN Islam merupakan ajaran hidup yang memuat sistem tata nilai kehidupan kesemestaan yang bersifat paripurna, kosmopolit dan egaliter. Karena itu, Islam di samping sebagai ajaran hidup, sekaligus merupakan agama (dien) yang menjadi cara pandang (word view) terhadap realitas kesemestaan. Hal ini termanifestasi dalam kesadaran bahwa alam semesta dengan kehidupan yang inheren di dalamnya merupakan manifestasi dari keberadaan Allah SWT sebagai zat yang telah menciptakan, memelihara dan memberi kepercayaan kepada manusia (sebagai khalifah) untuk memanfaatkan alam semesta ini sesuai dengan fitrahnya. Cara pandang semacam ini, merupakan kerangka landasan bagi HMI dalam merumuskan tujuan organisasi, yaitu terbinanya mahasiswa Islam menjadi insan ulul albab yang turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhai Allah SWT (AD HMI pasal 5). Konsekuensinya, usaha untuk melahirkan kader ulul albab merupakan landasan strategis bagi HMI dalam mengidentifikasikan dirinya sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan. Tatanan masyarakat yang diridhai Allah SWT (masyarakat paripurna), diinterpretasikan oleh HMI sebagai " peradaban yang tumbuh dan berkembang " secara dinamis. Dan kata " turut " dalam tujuan HMI itu, secara sadar menempatkan HMI merupakan bagian integral dari proses perjuangan umat. Kehadiran HMI di tengah masyarakat, merupakan realitas kesejarahan yang membawa pesan perkaderan dan perjuangan untuk mengakselerasi perubahan masyarakat yang konstruktif menuju tata sosial yang lebih baik. Karena itu, gerak HMI harus selalu mengarah pada cita ideal masyarakat yang diridhoi Allah SWT., sebagai perwujudan sosiologis tujuan HMI. Orientasi perjuangan pada gilirannya mensyaratkan adanya kader-kader berkualitas yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kader yang harus dikembangkan HMI adalah sosok kader ideal sebagaimana telah digambarkan dalam Al-Qur'an, yaitu sosok ulul albab. Untuk melahirkan sosok kader-kader semacam itu dibutuhkan sistem perkaderan yang komprehensif dan dinamis, yang secara konseptual dan operasional tetap berpijak pada acuan dasar organisasi.

Pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam merespon bencana mutlak ditopang oleh informasi yang didapat oleh pihak pengambil keputusan. Jika informasi tidak benar, bisa dipastikan keputusan akan salah dan intervensi yang dilakukan juga tidak tepat (tidak efektif), juga sangat dimungkinkan menghambur-hamburkan sumberdaya dan sumberdana (tidak efisien). Selain kebenaran dan ketepatan, informasi harus up to date. Pengambil keputusan harus menggunakan informasi terbaru dan real-time. Jika informasinya using, juga bisa dipastikan keputusan akan salah dan intervensi yang dilakukan juga tidak tepat (tidak efektif), juga sangat dimungkinkan menghambur-hamburkan sumberdaya dan sumberdana (tidak efisien). Oleh karena itu diperlukan system penggalian informasi (assessment) yang baku dan efektif bagi LPB/MDMC sebagai salah satu pengambil keputusan saat tanggap darurat bencana.