MAKALAH PELAKSANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK.docx

MAKALAH AUDIT SEKTOR PUBLIK “PELAKSANAAN AUDIT SEKTOR PUBLIK” OLEH KELOMPOK 6 LUSIANA PRIANY ALIMAN (1510020007) DORINDA M. NAWA (1510020059) JULIA R. MESAK (1510020031) YUSTINA IMELDA ABUK (1510020020) PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG 2018 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kelompok kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “Pelaksanaan Audit Sektor Publik” ini dengan baik. Pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah “Audit Sektor Publik”. Kami menyadari bahwa pada penulisan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan sumbangan saran dan kritik dari semua pihak yang membaca makalah ini yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan makalah ini. Harapan kami semoga makalah ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhir kata, Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa material maupun non material. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Kupang, 18 November 2018 DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL i KATA PENGANTAR ii DAFTAR ISI iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1 1.2 Rumusan Masalah 1 1.3 Tujuan 1 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Teori Pelaksanaan Audit Sektor Publik 2 2.1.1 Pengertian Pelaksanaan Audit 2 2.1.2 Indikator Pelaksanaan Audit yang Baik 2 2.1.3 Struktur Pengendalian Internal 4 2.1.4 Sifat-sifat Pengujian Audit 8 2.1.5 Terminologi Pengujian 11 2.2 Sistem Pelaksanaan Audit Sektor Publik 17 2.2.1 Pengumpulan Data 17 2.2.2 Analisis Data 18 2.3 Siklus Pelaksanaan Audit Sektor Publik 19 2.3.1 Pengujian Kepatuhan 19 2.3.2 Pengujian Substantif 19 2.3.3 Penyusunan Kuesioner 20 2.3.4 Prosedur Analitis 21 2.4 Teknik Pelaksanaan Audit Sektor Publik 21 2.4.1 Teknik Mengelolah Risiko Audit Sektor Publik 21 2.4.2 Teknik Menulis Kertas Kerja Audit 22 2.5 Contoh Pelaksanaan Audit Sektor Publik 25 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan 35 DAFTAR PUSTAKA  BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah, merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintahan yang sumber legitimasinya berasal dari masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintahan haruslah “bersih”. Pemerintahan yang bersih atau good governance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait berperan serta atau berpartisipasi secara aktif. Jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintah tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melaksanakan audit pada organisasi sektor publik. Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, melainkan sampai pada audit kinerja apalagi pada sektor pemerintahan. Sebelum pelaksanaan audit pada organisasi sektor publik terlebih dahulu kita harus memahami teori dan bagaimana implementasi serta sistem dan teknik dalam pelaksanaan audit sektor publik. Oleh karena itu, pada makalah ini akan dijelaskan lebih rinci mengenai “Pelaksanaan Audit Sektor Publik” 1.2 Rumusan Masalah Apa sajakah teori pelaksanaan audit sektor publik ? Bagaimana sistem pelaksanaan audit sektor publik ? Bagaimana siklus pelaksanaan audit sektor publik ? Apa dan bagaimana teknik dalam pelaksanaan audit sektor publik ? Contoh pelaksanaan audit sektor publik ? 1.3 Tujuan Memahami teori pelaksanaan audit sektor publik. Mengetahui sistem pelaksanaan audit sektor publik. Mengetahui siklus pelaksanaan audit sektor publik. Dapat mengetahui teknik pelaksanaan audit sektor publik. Mengetahui contoh pelaksanaan audit sektor publik yang terjadi BAB II PEMBAHASAN 2.1 Teori Pelaksanaan Audit Sektor Publik 2.1.1 Pengertian Pelaksanaan Audit Pelaksanaan audit adalah salah satu tahapan dalam proses audit di mana auditor akan mengembangkan suatu program audit, menilai keefektifan system pengendalian internal organisasi dan melakukan pengujian-pengujian yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang memadai. Secara menyeluruh tujuan audit laporan keuangan sector public adalah menyatakan pendapat tentang laporan keuangan klian apakah sudah tersaji secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Pernyataan pendapat tentang laporan keuangan klien harusdidukung dengan bukti yang cukup dan kompoten. Oleh karena itu dalam pelaksanaan audit, auditor dan tim audit memiliki tugas utama untuk mengumpulkan bukti yang mendukung pendapat atas laporan keuangan klien. 2.1.2 Indikator pelaksanaan audit yang baik. Indikator pelaksanaan audit sektor publik yang baik adalah yang dilakukan sesuai dengan standar seperti yang telah ditetapkan, baik standar internasional maupun standar yang ditetapkan di dalam Negara yang bersangkutan. Prinsip dasar audit sektor publik internasional harus dipertimbangkan auditor sebelum dimulainya dan selama proses audit. Berikut adalah prinsip pelaksanaan proses audit: Terkait kegiatan pelaksanaan audit Audit harus memastikan bahwa prosedur audit memberikan bukti audit yang cukup tepat untuk mendukung tujuan audit Kegiatan yang berkaitan dengan mengevaluasi bukti audit menyimpulkan dan pelaporan hasil audit Auditor harus mengevaluasi bukti audit dan menarik kesimpulan Auditor harus menyiapkan laporan tertulis berdasarkan kesimpulan yang diambil Sebagai contoh di Indonesia, indicator pelaksanaan audit sektor publik yang baik adalah yang dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN). Di dalam SPKN memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan ( pelaksanaan) yang diterapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai berikut: Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya. Pemahaman yang memadai atas pengedalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Bukti audit yang kompoten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit. Selain itu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) juga menetapkan standar pelaksanaan tambahan sebagai berikut: Komunikasi pemeriksa “Pemeriksa harus mengkonfirmasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, taat, lingkup pengujian pelaporan yang direncanakan dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan pihak yang meminta pemeriksaan”. Standar tambahan ini mensyaratkan pemeriksa untuk memperoleh pemahaman mengenai entitas yang diperiksa dan melakukan komunikasi dengan entitas yang diperiksa.standar pemeriksaan member kesempatan untuk memperluas pihak yang akan diajak berkomunikasi tentang hal yang berkaitan dengan informasi tertentu selama perencanaan pemeriksaan termasuk kemungkinan adanya pembatasan dalam pelaporan untuk mengurangi risiko slah interpretasi atas hasil laporan pemeriksaan. Pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan sebelumnya “Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan”. Hal ini mensyaratkan pemeriksa harus memperoleh informasi dari entitas yang diperiksa untuk mengidentifikasi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan. Pengembangan temuan pemeriksaan Pemeriksa harus merencanakan dan melasanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsur- unsur temuan pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kerja kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan harus berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa. 2.1.3 Struktur pengendalian internal Suatu prosesyang dijalankan oleh eksekutif ( kepala daerah, instansi,/ dinas, pimpinan organisasi sektor public dan segenap personel yang ada didalamnya) didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan sebagai berikut: Keandalan laporan keuagan Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Efektifitas dan efesiensi operasional. Apabila system pengedalian internal organisasi baik maka akan menjadi sebuah proses penyaringan dan mencegah atau mendeteksi tingkat salah saji.hai itu sejalan bahwa sebuah system yang baik akan mengurangi tingkat penguajian substantif. Meskipun pada dasarnya penguajian substantif tidak bias dihilangkan karena laporan auditor subtantifnya adalah melaporkan jumlah angka yang ada dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material bukan pada system yang mengasilkan angka- angka dalam laporan keuangan. Konsep pengendalian internal Pengendalian internal seharusnya bias membuat para pegawai bertanggungjawab serta berbagi tugasnya, pengendalian akuntansi membuat para pengawai akuntabel terhadap tindakan-tindakannya ( Part, Michael J, Robert M. Kenedy dan jack Horrocks, 1985) Jenis-jenis pengedalian internal Organisasi Penyerahan wewenang dan tanggung jawab, termasuk jalur pelaporan untuk semua aspek operasi, dan pengendaliannya seharusnya disebutkan secara rinci dan jelas. Pemisahan tugas Salah satu fungsi utama pengendalian adalah pemisahan tugas dan tanggung jawab. Apabila kedua hal tersebut digabungkan maka seseorang mampu melakukan pencatatan dan memproses sebuah transaksi secara leengkap. Fisik Pengedalian ini berhubungan dengan supervisi aset. Prosedur dan keamanan yang memadai dirancang untuk member keyakinan bahwa akses baik langsung maupun tidak langsung lewat dokumentasi terhadap aset terbatas pada personel yang berwenang. Persetujuan dan otorisasi Seluruh transaksi seharusnya diotorisasi ataupun disetujui oleh orang yang tepat. Akuntansi Pengecekan keakuratan catatan, menghitung jumlah total, rekonsiliasi, pemakaian nomor rekening, jurnal- jurnal dan akuntansi untuk dokumen. Personel Keberadaan prosedur menjamin penempatan personel sesuai kemampuan dan tanggung jawabnya. Supervise Setiap system pengendalian internal seharusnya mencakup supervisi oleh atasan yang bertanggung jawab atas transaksi dan pencatatannya setiap hari. Manajemen Ini adalah pengendalian yang dilakukan manajemen diluar tugas rutinya.dimana hal ini meliputi pengendalian secara keseluruhan, fungsi pengendalian internal dan prosedur review khusus lainnya. Pengedalian operasional Pengendalian ini berkaitan dengan cara dimana organisasi yang diaudit mengelola pegawainya . beberapa cirri berikut seharusnya terdapat dalam sebuah organisasi agar struktur organisasi kondusif dengan pengedalian internal yang memadai Perekrutan dan pelatihan personel yang jujur dan kompoten Pemisahan fungsi Pembagian tugas dan fungsi akuntansi Tanggung jawab yang dirinci yang baik untuk semua personel. Pengedalian supervisory Aspek penting dari pengendalian adalah supervisi manajemen terhadap aktivitas organisasi yang diaudit secara keseluruhan dan keefektifan pengendalian internal khusus lainnya. Supervise yang efektif dihasikan dalam pelibatan manjemen pada titik- titik penting system pengendalian internal yaitu laporan keuangan dan analisis selisih anggaran. Pengendalian organisasional dan pengendalian supervisory merupakan dasar penting untuk evaluasi auditor terhadap system yang berlaku. Apabila ada elemen pengendalian yang hilang, maka auditor mungkin tidak mempunyai keyakian memadai terhadap internal khusus lainnya. Pengedalian terhadap kelengkapan dan keakuran transaksi Ada empat teknik pengendalian yang berhubungan secara khusus dengan kelengkapan dan keakuratan pembrosesan tranksaksi Sequence checking Dokumen kunci seharusnya diberi nomor urut bercetak dan secara rutin dicek untuk menghindari kehilangan pencatatan. Perbandingan Perbandingan antara sekumpulan dokumen atau catatan akuntansi dengan yang lainnya mendeteksi ada tidaknya bukti-bukti atau catatan yang hilang. Control totals Manfaat perbandingan atau sekumpulan dokumen atau catatan pada permukaan proses perbandingan dan sekumpulan yang ada pada saat proses tersebut sudah selesai. Reperformance Reperformance merupakan teknik pengendalian dimana sebuah prosedur dilakukan oleh seorang personel dan kemudian dilakukan kembali secara independen oleh seorang lainnya yang kemudian membandingkan hasilnya dengan hasil asli. Rancangan pengedalian untuk penjagaan aset Manajemen mempunyai tanggung jawabuntuk menjaga aset- aset organisasi. Pengendalian ini dikategori signifikan bagi auditor terutama dalam hubungannya dengan keterjadian dan keberadaan sebuah aset.pembatasan akses terhadap aset adalah contoh pengendalian preventif. Pengedalian dokumentasi Pengendalian ini memberi keyakinan bahwa system di buat sesuai dengan tujuan awal, yaitu memberikan pemahaman yang jelas kepada personel organisasi mengenai tugas dan tanggung jawabnya dan membuat catatan transaksi dengan benar secara sederhana. Ketebatasan pengendalian internal. Ciri- ciri system pengendalian yang baik Independen dalam prosedur pembrosesan Harus ada kolusi untuk melewatinya Personel dengan senioritas yang memadai Secara tepat waktu. Pengendalian internal yang bergantung pada pemisahan tugas dapat dihindari dengan kolusi Otorisasi dapat diabaikan dengan seseorang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh manajemen. Personel keliru dalam memahami perintah akibat kelalaian tidak perhatian maupun kelelahan. Prosedur pengujian pengedalian Jika auditor memperoleh keyakinan bahwa prosedur pengendalian dilakukan dengan baik maka auditor harus mendapatkan bukti mengenai keefektifan pengendalian selama periode tersebut secara keseluruhan. Ada beberapa alternative prosedur yang dapat dilakukan yaitu: Hasil pengujian pengendalian sebelumnya Berdasarkan pertanyaan yang dibuat, apakah pengendalian tetap sama untuk waktu yang tersisa sampai berakhirnya periode tersebut. Sifat dan ukuran transaksi dan jumlah akun yang terlibat Pengujian substantif yang dilakukan tanpa melihat kecakupan prosedur pengendalian. Unsur –unsur pengendalian internal Lingkungan pengendalian Penaksiran risiko Informasi komunikasi Aktivitas pengendalian Pemantauan. 2.1 4 Sifat- sifat pengujian audit Sifat pengujian audit mengacuh pada sifat dan efetifitas pengujian audit yang akan dilaksanakan pertama prosedur audit tersebut harus dapat memberikan bukti tentang kinerja komporatif suatu entitas atau terkait dengan tujuan spesifik yang ingin dicapai auditor. Auditor juga harus mempertimbangkan biaya relative dan efektivitas prosedur dalam kaitannya dengan tujuan audit yang spesifik. 2.1.5 Bukti audit Bukti audit sangat mudah memengaruhi sifat pekerjaan audit yang tercantum pada standar ketiga pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwa bahan bukti kompoten yang mencukupi dapat dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi yang digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan bukti audit yaitu: Kecukupan bukti audit Kompotensi bukti audit Dasar yang memadai atau rasional Prosedur yang dapat dilakukan untuk menghimpun bukti audit Jenis bukti audit Jenis- jenis bukti audit laporan keuangan dapat digolongkan sebagai berikut: Bukti fisik Bukti fisik banyak diperoleh dalam perhitungan aktiva berwujud terutama kas dan persedian. Pemeriksaan langsung oleh auditor secara fisik terhadap aktiva merupakan cara yang paling objektif dalam menentukan kualitas aktiva yang bersangkutan. Bukti konfirmasi Bukti konfirmasi merupakan bukti yang sangat tinggi tingkat reabilitasnya. Hal ini dikarenakan bukti informasi berisi informasi yang berasal dari pihak ketiga secara langsung. Bukti dokumenter Bukti documenter merupakan bukti yang paling penting dalam audit. Bukti documenter berupa notulen rapat, faktur pembelian, dan kontrak proyek. Catatan akuntansi Catatan akuntansi berupa jurnal dan buku besar, merupakan sumber data yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Bukti surat pernyataan tertulis surat pernyataan tertulis merupakan pernyataan yang ditandatangani satu individu yang bertanggung jawab memiliki pengetahuan mengenai rekening, kondisi atau kejadian tertentu. Bukti matematis Bukti matematis diperoleh auditor melalui pengulangan pekerjaan klerikal yang telah dilakukan klien.bukti matematis merupakan bukti audit yang bersifat kuantitatif. Bukti ini dapat digunakan untuk membuktikan ketelitian catatan akuntansi klien. Bukti lisan Auditor dalam melaksanakan tugasnya banyak berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pekerjaan auditor sehingga auditor berkesempatan mengajukan pertanyaan secara lisan. Bukti analitis dan perbandingan Bukti analitis merupakan bukti yang diperoleh dari perbandingan dan hubungan antar data yang menentukan apakah saldo akun yang disajikan cukup masuk akal. Bukti analitis mencakup penggunan rasio dan perbandingan data klien dengan anggaran standar akuntan kinerja atau kondisi alokasi umum. Struktur pengendalian internal Struktur pengendalian internal dapat digunakan untuk mengecek ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi Bukti elektronik Bukti elektronik yang dimkasud adalah informasi yang dihasilkan oleh alat elektronik yang digunakana auditor sebagai dasar dalam memberikan pendapat tentang penegasan.Yang termasuk bukti elektronik meliputi penggunaan computer, sensor, magnetic, media, scanner. 2.1.6 Terminologi Pengujian Secara terminologi menurut kamus besar bahasa Indonesia pengujian berasal dari kata uji yang berarti proses,cara,pemeriksaan atau transaksi keuangan. Pengujian dalam audit berkaitan dengan kewajaran penajian laporan keuangan dan materialitas. Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi eksekutif. Sedangakan aspek materialitas adalaj besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Waktu pengujian dapat dilakukan sebelum tanggal neraca, saat tanggal neraca, dan setelah tanggal neraca. Waktu Pengujian: Sebelum Tanggal Neraca Menjelang Tanggal Neraca Saat Tanggal Neraca Sesudah Tanggal Neraca Luas Pengujian: Sedikit Sampel Banyak Sampel Seluruh Sampel Di didalam pengujian audit, terdapat dua kelompok istilah, yaitu kontroversial dan istilah nonkontroversial. Istilah Kontroversial Pengawasan dan Pengendalian “Pengawasan” adalah segala yang berkaitan dengan dengan proses pemilikan, penjagaan serta pengarahan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, agar objek yang diawasi berjalan menurut semestinya.“Pengendalian” adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengawasan atas kemajuan kegiatan serta pemanfaatan hasil pengawasan tersebut untuk melaksanakan tindakan korektif dalam rangka mengarahkan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Audit dan Pemeriksaan Dalam hal ini audit didefinisikan sebagai suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Audit Keuangan dan Audit Umum Audit umum bukanlah merupakan suatu jenis audit, penggunaan audit umum harus diartikan sebagai istilah yang menggambarkan sifat Financial Audit yaitu yang mencakup sasaran menyeluruh meliputi aktiva, hutang, dan modal. Audit Operasional, Audit Manajemen, Audit atas Program, dan Audit kinerja Audit kinerja secara subtansial tidak berbeda dengan Audit Operasional yang didalamnya mencakup pengertian Audit Manajemen dan Audit atas Program, dalam hal ini sama-sama mengandung unsur evaluasi atas efektivitas. Audit Komprehensif Audit komprehensif adalah suatu pendekatan audit dengan menetapkan berbagai tipe audit, seperti audit atau laporan keuangan, audit kinerja, dan atau audit lainnya atas berbagai aspek yang menjadi linkup adil dalam suatu penugasan audit. Pemeriksaan Serentak (Pemtak) Pelaksanaan serentak tidak tepat dikatakan sebagai jenis audit melainkan hanya merupakansalah satu teknis yang mencerminkan waktu atau saat auditor melaksanakan audit. Pemeriksaan Kemudian (Post Audit) Pemeriksaan Kemudian adalah audit yang dilakukan ketika periode akuntansi untuk seluruh kegiatan yang diaudit telah selesai, dengan kata lain telah tersedia asersi manejemen yang akan diverifikasi, atau kejadian yang telah selesai. Audit Khusus (Special Audit) Audit Khusus adalah audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus. Dengan demikian audit khusus yang bertujuan menilai kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dapat digunakan istilah audit khusus atau ketidaklancaran pelaksanaan pembangunan. Pengawasan Aspek Strategi Pengawasan Astra merupakan istilah dari audit Operasional atau Audit atas Program dengan lingkup tertentu yang sifatnya strategis atau sebagai hal yang strategis dari kebijaksanaan pemerintah. Evaluasi Secara historis, evaluasi merupakan bagian dari langkah audit yang terstandarkan, namun telah berkembang sehingga meliputi kegiatan penilaian dalam arti luas. Pengawasan Sejak Tahap Perencanaan Pengawasan Sejak Tahap Perencanaan merupakan suatu upaya penerapan prinsip pengendalian manajemen dalam tiap tahap proses perencanaan pembangunan untukmeyakinkan bahwa perencanaan pembangunan terdokumentasi, dapat diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabka. Pengawasan Melekat (Waskat) Waskat bukanlah sesuatu yang dapat dipisahkan dari organisasi dan manajemen, dalam hal ini waskat melekat pada sistem yang dikembangkan. Pengawasan atasan langsung merupakan sub sistem pengawasan berupa supervisi dari atasan kepada bawahan. Pengawasan Fungsional (Wasnal) Pengawasan Fungsional menunjkan pengawasan yang dilakukan oleh orang atau lembaga yang ditugaskan khusus untuk fungsi pengawasan. Pengawasan Masyarakat (Wasmas) Pengawasan Masyarakat adalah merupakan usaha pengikutsertaan masyarakat dalam pengawasan agar kebijakan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, dan mengandung maksud mendorong akuntabilitas publik. Istilah Non Kontroversial Tax Auditing Istilah Tax Auditing hendaknya disebut dengan istilah audit pajak yang didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya. Fraud Audit Fraud Audit hendaknya disebut dengan istilah audit atas kecurangan, yang dapat didefinisikan sebagai audit khusus yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kekurangan atas transaksi keuangan. Social Audit Social Audit adalah audit yang menyangkut pemantauan, penilaian, dan pengukuran prestasi organisasi dan keterlibatannya dengan masalah-masalah sosial. Quality Audit Quailty audit atau audit mutu dapat didefenisikan sebagai suatu pemerikasaan yang sistematik dan independen untuk menentukan apakah kualitas aktifitas dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang sudah dirancang, dan apakah rancangan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam pencapaian tujuan. Single Audit Single audit bukanlah jenis audit, melainkan merupakan pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan audit secara efisien. Risk Based Audititng Risk based auditing atau audit berpeduli resiko adalah suatu audit yang dimulai dengan proses penilaian resiko audit, sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area-area penting yang beresiko dari penyimpangan, kekurangan. Legal Auditing Legal audit atau audit kekuatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan apakah kegiatan suatu entitas itu sesuai atau tidak dengan standar atau kebijakan yang dikeluarkan manajemen atau hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku. Due Diligence Audit Due diligence audit didefenisikan sebagai suatu audit yang mendalam dan menyeluruh dari segala aspek yang diarahkan untuk suatu tujuan tertentu, agar dapat melindungi kepentingan klien (umumnya dikalangan perbankan). Audit Lingkungan Audit lingkungan adalah proses verifikasi sistematis dan terdokumentasi terhadap perolehan dan evaluasi buktiaudit yang dilakukan secara objektif untuk menentukan bahwa suatu aktivitas lingkungan, kejadian, kondisi, sistem manajemen, atau informasi tertentu tentang maslah lingkungan sesuai dengan kriteria audit, dan melaporkan hasil dari proses itu kepada klien. Katalisator Katalisator dalam internal auditing merupakan suatu fungsi auditor internal untuk membantu organisasi secara langsung dalam mempercepat penyelesaian suatu masalahdan pencapaian tujuan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Objek Pemeriksaan (Obrik) Istilah obrik tidak hanya dimaksudkan sebagai entitas ekonomi atau instansi yang diaudit tetapi dapat berupa aktivitas, program, fungsi, atau operasi suatu entitas yang dinilai mempunyai masalah audit yang potensial. Electronic Data Procesing (EDP) Audit EDP audit adalah suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menetapkan apakah sistem (pembukuan) komputer dapat mengamankan harta, menjaga integritas data, tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dengan penggunaan sumber - sumber daya secara efisien. Audit Eksternal dan Audit Internal Audit eksternal adalah suatuproses pemeriksaan yang sistematik dan objektif yang dilakukan oleh auditor eksternal (Independen) terhadap laporan keuangan suatu organisasi atau unit organisasi lain dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran keadaan keuangan dan hasil usaha organisasi. Audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawaban dengan cara menyediakan analaisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah. Audit Pemerintah Audit pemerintah adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan, dengan presiden selaku top eksekutif yang menjalankan pemerintahannya ssuai amanat stakholder. Audit Independen Audit Independen adalah pengawasan yang dilakukan dengan sikap mental yang tidak memihak, kecuali kepada fakta yang didapat dalam proses pelaksanaan audit. 2.2 Sistem Pelaksanaan Audit Sektor Publik 2.2.1 Pengumpulan Data Berikut kegiatan pengumpulan data : Wawancara Hal-hal terkait wawancara adalah : Pertanyaan pembukaan Pada tahap permulaan dari wawancara hendaknya pertanyaan berkisar pada masalah yang netral dan ringan. Gaya bicara Gaya bicara dalam wawancara hendaknya tersusun baik, jengen berbelit-belit. Nada dan irama dalam memberi pertanyaan Nada berfungsi agar orang yang diwawancara mengerti dan dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan. Sedangkan, irama bicara juga dapat membantu kelancaran wawancara. Sikap Pewawancara Sikap pewawancara idealnya dapat menimbulkan suasana penuh keakraban, suasana yang bebas dan tidak kaku serta penuh kehangatan. Uraian dengan kata-kata sendiri. Peranan pewawancara adalah harus dapat membentuk pihak yang diwawancara agar dapat merumuskan keterangannya dalam kata-kata yang lebih tepat dan begitu juga pewawancara terhadap dirinya sendiri. Membuat catatan Sebaiknya dibuat catatan dari hasil wawancara yang diperoleh Menilai jawaban Ketelitian dari pencatatan tegantung kepada ketepatan penilaian pewawancara terhadap jawaban ataupun informasi yang diberikan pihak yang diwawancarai. Me-review Dokumen Auditor harus mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan sasaran dan ruang lingkup pekerjaan audit. Bukti audit harus cukup, kompeten, relevan, dan bermanfaat untuk memberikan dasar bagi temuan-temuan audit dan penyusunan rekomendasi. Prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti audir harus diseleksi lebih lanjut, dapat dipraktikan dan diperluas atau diubah bila situasi memungkinkan. Guna memelihara objektivitasnya dan untuk mencapai sasaran audit, pengumpulan, penganalisisan, intepretasi dan pendokumentasian bukti audit harus diawasi (disupervisi). Kertas kerja audit harus disiapkan dan di-review guna mendokumentasikan bukti audit. Observasi Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Macam-macam observasi yaitu observasi partisipatif, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi tak berstruktur. 2.2.2 Analisis Data Terdapat 3 pendekatan yang dilakukan oleh auditor dalam memeriksa laporan keuangan klien yang telah mempergunakan Sistem Informasi Akuntansi : Pemeriksaan sekitar komputer. Asumsi yang digunakan untuk pendekatan ini adalah bila sampel output dari suatu sistem ternyata benar berdasarkan masukan sistem tadi, maka pemrosesannya tentunya dapat diandalkan. Pemeriksaan dengan komputer. Pendekatanni digunakan untuk mengotomatisasi banyak kegiatan audit. Pemeriksaan melalui komputer. Pendekatan ini lebih menekankan pula langkah pemrosesan serta pengendalian program yang dilakukan oleh sistem komputer. 2.3 Siklus Pelaksanaan Audit Sektor Publik 2.3.1 Pengujian Kepatuhan Dalam audit kinerja, auditor melaksanakan pengujian kepatuhan organisasi terhadap ketentun peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal. Saat melakukan audit kinerja, auditor harus mengkomunikasikan sifat pekerjaan audit dan tingkat keyakinan, dengan memberikan penekanan bahwa pekerjaan audit dan pelaporan yang berkaitan dengan pengujian pengendalian internal, kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengujian validitas bukti transaksi Pengujian validitas bukti transaksi dilakukan untuk menentukan : Ketepatan otorisasi transaksi akuntansi klien Kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut dalam jurnal Kebenaran pelaksanaan posting atau transaksi tersebut ke dalam buku besar dan buku pembantu. Pengujian pelaksanaan peraturan/regulasi Entitas pemerintahan, organisasi nirlaba, atau perusahaan dapat menugasi auditor untuk mengaudit laporan keuangan entitas tersebut berdasarkan Standar Audit Pemerintah. Dalam melaksanakan audt berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, auditor harus memikul tanggungjawab melampaui tanggungjawab yang dipikul dalamaudit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. 2.3.2 Pengujian Substantif Perancangan Pengujian Substantif Perancangan substantif meliputi: Sifat Pengujian Waktu Pengujian Luas pengujian substantif Prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif Pengajuan pertanyaan kepada para karyawan berkaitan dengan kinerja tugas mereka Pengamatan atau observasi Menginspeksi dokumen dan catatan Melakukan perhitungan Konfirmasi Analisis Tracing atau pengutusan Vouching atau penelusuran Sifat atau jenis substantif Pengujian rinci atau detail saldo Menilai materialitas dan resiko bawaan suatu akun Menetapkan resiko pengendalian Merancang pengujian transaksi dan prosedur analitis Merancang pengujian detail saldo untuk memenuhi setiap tujuan spesifik audit secara memuaskan. Pengujian rinci atau detail transaksi Pengujian detail akun Penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif Tingkat resiko deteksi yang dapat diterima, mempengaruhi penentuan waktu pelaksanaan pengujian substantif. Jika resiko deteksi rendah, maka pengujian substantif lebih baik dilaksanakan pada atau dekat dengan tanggal neraca. Luas pengujian substantif Semakin rendah tingkat resiko deteksi dapat diterima, ssemakin banyak bukti diperlukan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. 2.3.3 Penyusunan Kuisioner Pengumpulan data yang dilakukan auditor meliputi pengamatan dan pengukuran. Terdapat banyak metode untuk mengumpulkan data, diantaranya adalah kuisioner, wawancara, observasi langsung dan perhitungan. Kemahiran auditor mendesain dan menerapkan metode yang dipilihnya merupakan kunci untuk memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan bukti yang cukup, kompeten dan relevan. 2.3.4 Prosedur Analitis Prosedur analitis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data nonkeuangan. Ada enam langkah yang harus dilakukan auditor dalam melakukan prosedur analitis, yaitu : Mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat. Mengembangkan ekspetasi. Melakukan perhitungan dan perbandingan. Menganalisis data. Menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan Menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan terhadap perencanaan audit. 2.4 Siklus Pelaksanaan Audit Sektor Publik 2.4.1 Teknik Mengelolah Risiko Audit Sektor Publik Risiko audit merupakan salah satu yang menjadi perhatian auditor dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab profesionalnya dan kemungkinan terjadinya risiko audit. Risiko audit dapat ditimbulkan dari tingkat penemuan yang direncanakan dalam menghadapi penyimpangan. Risiko audit berarti auditor menerima tingkat ketidakpastian tertentu dalam melaksanakan audit. Mengetahui Risiko Risiko deteksi (detection risk) adalah risiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji material menggunakan prosedur analitik atau pengujian substantif risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material Alasan tingginya risiko deteksi : Badan pengatur sedikit dan lemah Umumnya miskin kualitas auditor Hukuman yang rendah untuk pelanggaran Inherent Risk Inherent Risk adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait (maksudnya bahwa risiko bawaaan timbul dengan asumsi pengendalian internal dalam organisasi tidak ada. Jika sekiranya pengendalian internal dalam organisasi memadai serta efektif dalam pelaksanaannya dengan sendirinya risiko bawaan akan dapat diminimalisasi. Risiko Pengendalian (Control Risk) Control Risk adalah risiko hahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Audit Risk Seperti yang dijelaskan dalam SPAP PSA seksi 312 paragraf 28 bahwa risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini auditor, semakin besar adanya risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian, semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. 2.4.2 Teknik Menulis Kertas Kerja Audit Kertas kerja audit adalah kertas-kertas yang diperoleh akuntan selama melakukan pemeriksaan dan dikumpulkan untuk memperlihatkan pekerjaan yang telah dilaksanakan, metode dan prosedur pemeriksaan yang diikuti serta kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat. Tujuan Pembuatan Kertas Kerja Audit : Untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap pengauditan. Sebagai pendukung yang penting terhadap pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit. Sebagai penguat kesimpulan akuntan dan kompetensi pengauditannya. Sebagai pedoman dalam pengauditan berikutnya. Teknik Dasar Pembuatan Kertas Kerja Audit ; Pembuatan heading Nomor indeks Tick marks Pencatuman tanda tangan pembuat maupun penelaah, dan tanggal pembuatan serta penelaahan. Faktor Yang Harus Diperhatikan dalam Pembuatan Kertas Kerja Audit ; Kertas kerja harus dibuat lengkap Teliti Ringkas Jelas Rapi Tipe Kertas Kerja ; Audit Program Working Trial Balance Summary of Adjusment Journal Entries Top Schedules Supporting Schedules Review Kertas Kerja Dan Keseimpulan Kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, dan informasi yang diperolehnya. Dan, keseimpulan yang dibuatnya berkenaan dengan pelaksanaan audit. Kertas kerja merupakan media penghubung antara catatan klien dengan laporan audit. Oleh karena itu, pembuatan dan penyimpangan kertas kerja merupakan pekerjaan yang penting dalam audit. Isi Kertas Kerja Dalam SA 339, SPAP – IAI dan SAP 7.63, kertas kerja biasanya berisi dokumentasi yang memperlihatkan : Pemeriksaan telah direncanakan dan disupervisi dengan baik yang menunjukan dilaksanakanya standar pekerjaan lapangan yang pertama. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal telah diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang telah dilakukakn. Bukti audit telah diperoleh, prosedur pemeriksaan yang telah diterapkan, dan pengujian yang telah dilaksanakan, yang memberikan bukti kompoten yang cukup sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan standar pekerjaan lapangan ketiga. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Membuat Kertas Kerja Untuk membuktikakn kecakapan teknis dan keahlian profesional, seorang auditor dapat menghasilkan kertas kerja yang bermanfaat. Agar kertas kerja bermanfaat, hal-hal tertentu harus diperhatikan dalam pembuatannya. Untuk itu, kertas kerja yang dibuat harus Lengkap Beriasi semua informasi pokok Tidak memerlukan penjelasan lisan sebagai tambahan. Teliti Harus bebas dari kesalahan, baik kesalahan penulisan maupun kesalahan dalam penjumlahan. Ringkas Jelas Auditor harus menggunakan istilah-istilah yang tidak menimbulkan pengertian ganda. Rapi Jenis Kertas Kerja Program audit Working trial balance Ringkasan jurnal penyesuaian dan jurnal pengklasifikasian kembali. Daftar pendukung Daftar utama Memorandum audit dan dokumentasi informasi pendukung. Penelaahan Kertas Kerja Penelaahan pada umumnya dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama dilakukan jika pekerjaan pemeriksaan pada suatu segmen tertentu sudah selesai. Penelaahan yang kedua dilakukan bila semua pekerjaan lapangan sudah diselesaikan. Pemilikan Dan Penyimpanan Kertas Kerja Kertas kerja adalah milik lembaga yang mengaudit, bukan milik pribadi auditor maupun yayasan. Kertas kerta tidak boleh diaangap sebagai bagian maupun sebagai pengganti catatan akuntansi klien. Auditor harus menerapkan prosedur yangmemadai untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan kertas kerja, dan harus menyimpannya minimal selama sepuluh tahun. Hubungan Antar Kertas Kerja Audit Untuk suatu bagian tugas pengauditan yang saling berkaitan, kertas kerja audit yang dihasilakan tentu saling berkaitan pula. Dengan demikian, antar kertas kerja dapat terjadi saling hubungan cek silang. Isi Dan Bentuk Laporan Laporan hasil audit disiapkan dengan pengarahan ketua tim yang bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan laporan hasil audit. Laporan audit berisi tentang pelaksanaan audit secara lengkap. Dalam laporan audit harus dicantumkan tanggal dan diotorisasi oleh ketua tim audit dan pimpinan teraudit. Laporan hasil audit harus dibuat tertulis, sistematis serta diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. 2.5 Contoh Pelaksanaan Audit Sektor Publik Contoh pelaksanaan audit pendapatan dan verifikasi kinerja program pendapatan pemeriksaan atas Pos Pendapatan Asli Daerah Lakukan pengujian untuk menentukan, apakah nilai realisasi pos pendapatan pajak daerah dan pos retribusi daerah yang dibukukan telah mencakup seluruh hak daerah yang telah diterima oleh kas daerah pada tahun anggaran perhitungan. untuk itu, salinan rekening koran kas daerah diperoleh, kemudian diteliti apakah terdapat setoran melalui transfer atas pajak dan retribusi daerah yang dilakukan pada tahun anggaran perhitungan dan telah diterima oleh kas daerah tercantum pada sisi kredit rekening koran kas daerah dan telah dibukuka pada sisi debet, tetapi belum dibukukan dalam ayat bersangkutan dan belum disajikan dalam lampiran perhitungan anggaran pendapatan. Apabila terjadi hal demikian, lakukan koreksi tambah sejumlah setora yang belum dibukkan dan belum disajikan dalam lampiran tersebut. Lakukan koreksi kurang apabila terjadi hal yang sebaliknya, yaitu setoran pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh kas daerah pada tahun anggaran yang lalu tetapi baru di bukukan dan disajiakn dalam lampiran tahun anggaran perhitungan. Lakukan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan uang berupa Surat Tanda Setoran (STS) untuk menentukan apakah posting atas penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut telah sesuai dengan ayat pendapatan yang bersangkutan dan apakah telah disajikan sesuai dengan ayat tersebut. Apabila terjadi kesalaan pembebanan, lakukan koreksi tambah dan koreksi kurang pada masing-masing ayat dimaksud. Laukakan konfirmasi pada instansi yang terkait dengan pemungutan pajak daerah seperti PT PLN atas pemungutan PPJU, yaitu untu menentukan apakah jumlah PPJU yang disetorkan ke kas daerah telah dibukukan dan ayat pendapatan PPJU, adalah pendapatan bruto yang belum dipotong upah pungut dan belum dikompensasikan dengan pembayaran rekening listrik pemda. Apabila pendapatan PPJU yang dibukukan dan disajikan dalam lampiran tersebut, adalah pendapatan neto, maka koreksi tambah pada ayat pendapatan PPJU dilakukan sebesar upah pungut ditambah biaya rekening listrik pemda, sekaligus lakukan pula koreksi tambah pada pasal biaya upah pungut dan pasar belanja ongkos kantor untuk langganan listrik. Dari hasil konfirmasi tersebut diatas, kesalahan penyetoran atas pendapatan PPJU oleh PT PLN diketahui, misalnya PPJU yang semestinya merupakan hak pemerintah daerah “X”/ tetapi , oleh PT PLN disetorkan ke kas pemerintah daerah “y”. Hal ini berati bahwa, bagi pemerintah daerah ”Y”, ada bagian pendapatan PPJU yang bukan haknya; atas kejadian, apabila sampai akhir tahun anggaran belum disetorkan kembali dan tidak disajikan sebagai pendapat dalam perhitungan UKP tahun anggaran perhitungan pemerintah daerah “Y”, lakukan koreksi kurang pada lampiran ayat pendapatan PPJU sebesar pendapatan PPJU yang bukan haknya, dan lakukan pula koreksi tambah sebesar PPJU yang bukan haknya tersebut. Apabila kejadian seperti tersebut diatas (butir 4), oleh pemerintah daerah “Y” pada tahun anggaran perhitungan telah dikembalikan kepada pemerintah daerah “X”, tetapi nilainya melebihi dan yang bukan menjadi haknya, dan ternyata atas kelebihan pengeluaran tersebut tidak dimuat dalam bagian, pos, pasal belanja , maka koreksi tambah sebesar kelebihan tersebut dilakukan atas belanja dan lakukan koreksi dengan memuat pada sisi pendapatan sejumlah PPJU yang menjadi hak pemerintah daerah “X” dan memuat pada sisi belanja sejumlah yang dikembalikan (termasuk kelebihannya). Lakukan pengujian untuk menentukan, apakah pengembalian pajak daerah skepada wajib pajak yang dilakukan dengan penerbitan SPMU pada tahun anggaran perhitungan yang telah diperhitungkan dengan mengurangi nilai realisasi penerimaan pajak daerah yang disajikan dalam lampiran pada ayat bersangkutan. Bila belum dikurangkan, lakukan koreksi kurang sebesar pengembalian pajak tersebut. Contoh pelaksanaan audit pembiayaan dan verifikasi kinerja program pembiayaan Dokumen sumber transaksi pembiayaan penerimaan Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi pembiayaan penerimaan adalah : No Jenis Transaksi Dokumen Sumber Lampiran Dokumen Sumber 1 Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya. Copy surat perintah pemindahbukuan. Nota kredit bank 2 Pencairan dana cadang. Copy surat perintah pemindahbukuan. Nota kredit bank 3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Surat tanda setor. Nota kredit bank 4 Penerimaan pinjaman daerah. Surat tanda bukti penerimaan/bukti transfer. Bukti penjualan obligasi. Nota kredit bank 5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Surat Tanda Setor (STS) Bukti transfer. Nota kredit bank. 6 Penerimaan piutang daerah Surat Tanda Setor (STS) Bukti transfer. Nota kredit bank. Dokumen sumber transaksi pembiayaan pengeluaran Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi pembiayaan pengeluaran adalah : No Jenis Transaksi Dokumen Sumber Lampiran Dokumen Sumber 1 Pengisian dana cadangan. Surat perintah pencairan dana (SP2D) perda tentang dana cadangan. SPD SPM 2 Penyertaan modal pemerintah daerah. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SPD SPM 3 Pembayaran pokok pinjaman. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SPD SPM 4 Pemberian pinjaman daerah. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) SPD SPM Perjanjian pinjaman. Contoh Pelaksanaan Audit Dan Verifikasi Kinerja Aktiva Tetap Pengertian aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasi penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat/daerah atau entitas sektor publik, serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Klasisfikasi Aktiva tetap dikelompokkan sebagai berikut : Tanah. Jalan dan Jembatan. Bangunan Air. Instalansi. Jaringan. Bangunan Gedung. Monumen. Alat-alat Besar. Alat-alat Angkutan. Alat Bengkel. Alat-alat Pertanian. Alat Kantor Dan Rumah Tangga. Alat Studio. Alat Kedokteran. Alat Labolatorium. Buku/Perpustakaan. Barang Bercorak Kesenian. Hewan, Tumbuh-tumbuhan, Ternak. Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Semua pengeluaran pembangunan yang menghasilkan aktiva tetap akan dicatat sebagai aktiva tetap pemerintah pusat/daerah pada saat selesai dibangun dan diserahterimakan. Pencatatan aktiva tetap secara rinci dilakukan pada kartu aktiva tetap yang berfungsi seagai buku tambahan. Apabila proses pencatatn dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer, maka kartu aktiva tetap tidak berupa fisik tetapi berupa file data komputer. Agar memudahkan melakukan kompilasi dan penelusuran kembali data suatu aktiva tetap, maka setiap kartu aktiva tetap harus diberi nomor dan sistematis. Prosedur Aktiva Tetap Pelaku Aktivitas Sub Bagian Umum Mengirimkan kartu aktiva tetap dan bukti memorial pemakaian/penyusutan aktiva tetap. Mengajukan surat permohonan pembelian aktiva tetap. Menerima surat keputusan otoritas (SKO). Menerima uang dari bendaharawan. Mangarsipkan kartu aktiva tetap Kepala Dinas Menerima kartu kativa tetap, bukti memorial dan surat permohonan. Membuat SKO. Mendistribusikan SKO, kartu aktiva tetap dan bukti memorial. Bendaharawan Menerima SKO dan bukti memorial. Mengirimkan bukti memorial ke Sub Bagian Keuangan. Contoh Pelaksanaan Audit Dan Verifikasi Kinerja Jasa Personalia Audit pada: Asersi keberadaan dan keterjadian. Transaski biaya gaj tercatat menggambarkan kompensasi atas jasa yang dihasilkan pegawai dalam suatu periode, dan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi. Pajak penghasilan gaji tercatat menggambarkan pajak penghasilan yang harus dipotong dan dibayarkan sesuai jumlah kompensasi yang diterima pegawai dalam suatu periode. Saldo utang gaji, dan utang pajak menggambarkan jumlah yang harus dibayar entitas pada tanggal neraca. Asersi kelengkapan. Biaya gaji, dan pajak penghasilan pegawai yang tercatat, meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan atas jasa pegawai selama satu periode. Pajak penghasialn gaji tercatat meliputi seluruh pajak penghasilan yang pegawai harus dipotong dan dibayarkan atas seluruh kompensasi yang diterima pegawai dalam suatu periode. Saldo utang gaji, dan pajak penghasilan, yang tercatat, meliputi seluruh jumlah yang menjadi kewajiban entitas pada tanggal neraca. Asersi hak dan kewajiban. Auditor berkaitan dengan asersi ini, berusaha memastikan apakah entitas mempunyai kewajiban legal atas biaya gaji, utang gaji, dan pajak penghasilan pegawai. Tujuan asersi hak dan kewajiban adalah bahwa utang gaji, serta pajak penghasilan yang dibebankan merupakan kewajiban legal entitas pada tanggal neraca. Asersi penilaian dan pengalokasian. Biaya gaji merupakan ringkasan jumlah akurat dari penerimaan bruto pegawai yang dihitung secara tepat untuk setiap periode pembayaran. Biaya pajak penghasilan pegawai telah dihitung secara tepat dengan menggunakan tarif penghasilan yang tepat. Utang biaya gaji dan biaya pajak penghasilan pada tanggal neraca telah ditentukan secara tepat. Asersi pelaporan dan pengungkapan. Biaya gaji, pajak penghasilan pegawai, telah diidentifikasikan dan dikelompokkan secara tepat dalam laporan laba rugi. Rekening utang biaya gaji, dan utang pajak penghasilan pegawai telah diidentifikasikan dan dikelompokkan secara tepat dalam neraca sebagai utang lancar. Contoh Pelaksanaan Audit Dan Verifikasi Kinerja Investasi Pengujian Substantif Saldo Investasi Dalam rangka untuk merancang pengujian substantif, auditor pertama kali harus menentukan tingkat risiko deteksi yang diterima untuk masing-masing asersi terkait signifikan. tinggi rendahnya risiko deteksi tergantung pada besarnya risiko audit yang ditetapkan, risiko bawaan dan risiko pengendalian. Pemeriksaan Atas Pos Pinjaman Pemerintah Daerah. Lakukan pengujian untuk menentukan, apakah nilai realisasi penerimaan pinjaman daerah yang dibukukan dan disajikan dalam lampiran adalah benar-benar merupakan realisasi penerimaan pinjaman yang teah diterima oleh kas daerah dalam tahun anggaran perhitungan dan bukan jumlah pinjaman berdasarkan surat perjanjian pinjaman. Lakukan pengujian untuk menentukan, apakah nilai realisasi penerimaan pinjaman daerah pada lampiran daftar utang/kewajiban yang belum dibayar pada akhir tahun anggaran yang belum kadaluwarsa sama dengan yang disajikan dalam lampiran yaitu realisasi penerimaan pinjaman yang telah diterima oleh kas daerah dalam tahun anggaran perhitungan dan bukan jumlah pinjaman berdasarkan surat perjanjian pinjaman. Contoh Pelaksanaan Audit Dan Verifikasi Kinerja Saldo Kas Mengusut (Tracing) Transfer Bank Kebanyakan pemerintah daerah mempunyai beberapa rekening dalam beberapa bank. Hal ini membuka kesempatan terjadinya kitting. Pemerintah daerah melakukan kitting dengan dua alternatif alasan sebagai berikut : Pegawai yang bertugas mengelola cek melakukan pencurian uang atau korupsi, dan pegawai yang melakukan kitting untuk menyembunyikan adanya korupsi. Pimpinan ingin agar akun kas dalam neraca overstate sehingga posisi keuangan organisasi tampak baik. Contoh Pelaksanaan Audit Dan Verifikasi Kinerja Ekuitas Prosedur Pemeriksaan Permodalan/Ekuitas. Pelajari dan evaluasi pengendalian internal permodalan transaksi jual beli saham, pembayaran dividen dan sertifikat saham. Minta salinan akte pendirian, SK pengesahan MenKeh dan HAM, SK BKPM/BKPMD, BAPEPAM, KPP dan SK Presiden untuk disimpan dalam permanent file. Cocokkan data akte pendirian dengan modal yang tercantum di neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk perusahaan yang baru didirikan dan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran, dan pembukuan lainnya, otorisasi dari pejabat berwenang dan instansi pemerintah. Jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan ; Berapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor serta premium dan discount dari penjualan saham. Jenis saham yang dimiliki. Rincian pemegang saham. Periksa dokumen pendukung setiap ada perubahan dalam perkiraan Retained Earnings Deficit. Seandainya ada pembagian dividen, periksa ; Bentuk pembagian dividen Kebenaran pencatatan. Otorisasi pejabat yang berwenang. Kesesuaian aspek perpajakan dengan peraturan perpajakan. Periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah melebihi modal disetor, kalau ini terjadi pertimbangan going concern perusahaan. Pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegamg saham atau Biro Administrasi Efek (Stock Transfer Agent). Seandainya ada treasury stock, periksa ; Bukti pembelian dan otoritasnya. Bukti penjualan dan otoritasnya (jika treasury stock dijual kembali). Tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock. Periksa penyajian ekuitas di neraca. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Audit pada organisasi sektor publik telah menjadi isu penting dalam mewujudkan good governance. Audit sangat penting dilakukan untuk menilai dan melihat bagaimana kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat pada umumnya. Sistem pelaksanaan audit sektor publik meliputi pengumpulan data dan juga analisis data. Adapun siklus dalam pelaksanaan audit sektor publik adalah ; Pengujian kepatuhan Pengujian substantf Penyusunan koesioner Prosedur analitis. Didalam pelaksanaan audit sektor publik, secara garis besar teknik audit mencakup ; Teknik mengelolah risiko audit sektor publik Teknik menulis kertas kerja DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra.2013. Audit Sektor Publik. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat 4