PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.
bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sudah tidak sesuai dengan perkembangan
dan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga perlu
diganti;
b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun
2020
tentang
Pengadaan
Vaksin
dan
Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun
2020
tentang
Pengadaan
Vaksin
dan
Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease
Peraturan
2019
Menteri
(COVID-19),
Kesehatan
perlu
tentang
menetapkan
Pelaksanaan
jdih.kemkes.go.id
-2-
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
Mengingat
: 1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3273);
3.
Undang-Undang
Kementerian
Nomor
Negara
39
Tahun
(Lembaran
2008
Negara
tentang
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
5.
Undang-Undang
Nomor
6
Tahun
2018
tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka
Menghadapi
Perekonomian
Ancaman
Nasional
yang
dan/atau
Membahayakan
Stabilitas
Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7.
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8.
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam
rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
jdih.kemkes.go.id
-3-
2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun
2020
tentang
Pengadaan
Vaksin
dan
Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus
Disease
2019
(COVID-19)
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
9.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1146);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan
Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN
PELAKSANAAN
MENTERI
KESEHATAN
TENTANG
DALAM
RANGKA
VAKSINASI
PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa
mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang
jdih.kemkes.go.id
-4-
dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa
toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid
atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat
lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan
menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap
penyakit tertentu.
2.
Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh
Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARSCoV-2).
3.
Vaksinasi
adalah
diberikan
pemberian
dalam
Vaksin
rangka
yang
khusus
menimbulkan
atau
meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap
suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan
dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya
mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber
penularan.
4.
Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada
masyarakat
yang
pendanaannya
ditanggung
atau
dibebankan pada pemerintah.
5.
Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan Vaksinasi
kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain
terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung
atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.
6.
Fasilitas
Pelayanan
dan/atau
Kesehatan
tempat
yang
adalah
suatu
digunakan
alat
untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat.
7.
Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 adalah
kejadian
medik
yang
diduga
berhubungan
dengan
Vaksinasi COVID-19.
8.
Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 adalah
sistem informasi yang dibentuk untuk mendukung proses
Vaksinasi mulai dari proses persiapan, pelaksanaan,
jdih.kemkes.go.id
-5-
proses
pelaporan,
monitoring
dan
evaluasi
dengan
memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi.
9.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang
memegang
kekuasaan
pemerintahan
negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan daerah otonom.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
12. Direktur
Jenderal
adalah
direktur
jenderal
pada
Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan,
dan masyarakat dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
Pasal 3
(1)
Pelaksanaan
Vaksinasi
COVID-19
dilakukan
oleh
Pemerintah Pusat.
(2)
Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Vaksinasi COVID19
melibatkan
Pemerintah
Pemerintah
Daerah
Daerah
kabupaten/kota
provinsi
serta
dan
badan
hukum/badan usaha.
(3)
Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Vaksinasi
Program atau Vaksinasi Gotong Royong.
(4)
Penerima Vaksin dalam pelayanan Vaksinasi Program
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut
bayaran/gratis.
jdih.kemkes.go.id
-6-
(5)
Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait
dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19
dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.
Pasal 4
Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:
a.
mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
b.
menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat
COVID-19;
c.
mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd
immunity); dan
d.
melindungi
masyarakat
dari
COVID-19
agar
tetap
produktif secara sosial dan ekonomi.
Pasal 5
Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan Vaksinasi dalam
rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) meliputi:
a.
perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19;
b.
sasaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
c.
distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan
logistik;
d.
pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19;
e.
kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
f.
pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca
Vaksinasi COVID-19;
g.
strategi komunikasi;
h.
pencatatan dan pelaporan;
i.
pendanaan; dan
j.
pembinaan dan pengawasan.
jdih.kemkes.go.id
-7-
BAB II
PERENCANAAN KEBUTUHAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1)
Dalam rangka pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 disusun
rencana
kebutuhan
Vaksinasi
berdasarkan
jumlah
sasaran baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi
Gotong Royong.
(2)
Dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan Vaksinasi
COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan
hukum/badan
usaha
harus
melaporkan
jumlah
karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait
dalam keluarga yang akan dilakukan Vaksinasi Gotong
Royong kepada Menteri.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit harus memuat jumlah, nama, dan alamat (by name
and by address), serta nomor induk kependudukan.
(4)
Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)
Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
disusun
berdasarkan
perkembangan
epidemiologi penyakit dan pertimbangan dari Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional.
(6)
Rencana kebutuhan Vaksinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (4) merupakan acuan dalam
pengadaan Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan
logistik yang diperlukan dalam pelaksanaan Vaksinasi
baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong
Royong.
(7)
Pengadaan Vaksin COVID-19 baik untuk Vaksinasi
Program maupun Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan
jdih.kemkes.go.id
-8-
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengenai
pengadaan Vaksin COVID-19.
Bagian Kedua
Jenis Vaksin COVID-19
Pasal 7
(1)
Jenis Vaksin COVID-19 ditetapkan dengan Keputusan
Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)
Jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan dalam menetapkan rencana kebutuhan
Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6.
(3)
Jenis Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang digunakan untuk Vaksinasi COVID-19 harus
telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa
darurat (emergency use authorization), atau penerbitan
nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan
Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(4)
Jenis Vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan Vaksinasi
Gotong Royong harus berbeda dengan jenis Vaksin
COVID-19 yang digunakan untuk Vaksinasi Program.
BAB III
SASARAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kesatu
Kriteria dan Prioritas Penerima Vaksin COVID-19
Pasal 8
(1)
Pelaksanaan
Vaksinasi
COVID-19
dilakukan
secara
bertahap sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19.
(2)
Dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kriteria penerima
Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin yang
jdih.kemkes.go.id
-9-
tersedia dan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi
Nasional
(Indonesian
Technical
Advisory
Group
on
Immunization) dan/atau Strategic Advisory Group of
Experts
on
Immunization
of
the
World
Health
Organization (SAGE WHO).
(3)
Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kelompok prioritas
penerima Vaksin COVID-19 sebagai berikut:
a.
tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan
tenaga
penunjang
yang
bekerja
pada
Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;
b.
masyarakat
lanjut
usia
dan
tenaga/petugas
pelayanan publik;
c.
masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan
ekonomi; dan
d.
(4)
masyarakat lainnya.
Berdasarkan
kriteria
penerima
Vaksin
COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat
mengubah kelompok prioritas penerima Vaksin COVID-19
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
setelah
memperhatikan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli
Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group
on
Immunization)
dan
pertimbangan
dari
Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional.
(5)
Setiap orang hanya dapat didaftarkan dalam salah satu
kelompok
prioritas
penerima
Vaksin
COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 9
(1)
Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 terhadap kelompok
prioritas
penerima
Vaksin
COVID-19
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan melalui
Vaksinasi Program.
(2)
Selain melalui Vaksinasi Program sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dapat
dilakukan melalui Vaksinasi Gotong Royong.
jdih.kemkes.go.id
- 10 -
Pasal 10
Perwakilan negara asing dan organisasi nirlaba internasional
yang
sedang
pelaksanaan
bertugas
Vaksinasi
di
Indonesia
Program
atau
dapat
mengikuti
Vaksinasi
Gotong
Royong.
Bagian Kedua
Prioritas Wilayah Penerima Vaksin COVID-19
Pasal 11
(1)
Berdasarkan ketersediaan Vaksin COVID-19, Menteri
menetapkan prioritas wilayah penerima Vaksin COVID19.
(2)
Prioritas
wilayah
penerima
Vaksin
COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa wilayah
provinsi/kabupaten/kota yang memiliki jumlah kasus
konfirmasi
COVID-19
tinggi
dan
wilayah
provinsi/
kabupaten/kota dengan pertimbangan khusus.
(3)
Wilayah
provinsi/kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan data
kasus dalam sistem informasi COVID-19 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Pendataan Sasaran
Pasal 12
Berdasarkan kriteria dan kelompok prioritas penerima Vaksin
COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan prioritas
wilayah penerima Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Menteri menetapkan jumlah sasaran penerima
Vaksin COVID-19.
Pasal 13
(1)
Untuk menetapkan jumlah sasaran penerima Vaksin
COVID-19
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
12
dilakukan pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19
jdih.kemkes.go.id
- 11 -
baik untuk Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong
Royong.
(2)
Pendataan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penyusunan perencanaan Vaksinasi
COVID-19.
(3)
Hasil pendataan sasaran penerima Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam
Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.
(4)
Data
sasaran
dalam
sistem
infomasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan kriteria
penerima Vaksin COVID-19 dan kesediaan sasaran dalam
pemberian Vaksin COVID-19, yang memuat nama dan
alamat (by name and by address), serta nomor induk
kependudukan.
Pasal 14
Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima
Vaksin
COVID-19
berdasarkan
pendataan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 wajib mengikuti Vaksinasi COVID19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
DISTRIBUSI VAKSIN COVID-19, PERALATAN PENDUKUNG,
DAN LOGISTIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
(1)
Pendistribusian
Vaksin
COVID-19
yang
dibutuhkan
dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 harus dilakukan
dan dikelola sesuai dengan cara distribusi obat yang baik.
(2)
Pendistribusian peralatan pendukung dan logistik yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
harus dilakukan sesuai dengan cara distribusi alat
kesehatan yang baik atau standar lain untuk menjamin
kualitas.
jdih.kemkes.go.id
- 12 -
(3)
Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Distribusi
Pasal 16
(1)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung
jawab
terhadap
pendistribusian
Vaksin
COVID-19,
peralatan pendukung, dan logistik yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan Vaksinasi Program.
(2)
Pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan pendukung,
dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berjenjang dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.
Pasal 17
(1)
Pemerintah
Pusat
bertanggung
jawab
terhadap
pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan pendukung
dan
logistik
yang
dibutuhkan
dalam
pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19 ke daerah provinsi.
(2)
Pelaksanaan pendistribusian Vaksin COVID-19, peralatan
pendukung, dan logistik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan melalui penugasan PT Bio Farma
(Persero) atau penunjukan langsung badan usaha oleh
Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
mengenai
pengadaan
Vaksin
COVID-19.
(3)
Pendistribusian bagi peralatan pendukung dan logistik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk
pengadaan yang dilakukan melalui katalog elektronik (ecatalog).
(4)
Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab terhadap
pendistribusian ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
jdih.kemkes.go.id
- 13 -
(5)
Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab
terhadap
pendistribusian
ke
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan di wilayahnya.
(6)
Pendistribusian oleh Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah
Daerah
kabupaten/kota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
Dalam
hal
terjadi
kekosongan
atau
kekurangan
ketersediaan Vaksin COVID-19 di satu daerah maka
Menteri dapat melakukan relokasi Vaksin COVID-19 dari
daerah lain.
(8)
Menteri dalam melakukan relokasi Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah
Daerah kabupaten/kota.
Pasal 18
(1)
Dalam
rangka
percepatan
pelaksanaan
Vaksinasi,
menjaga keamanan, mutu dan khasiat Vaksin, Menteri
dapat melakukan distribusi Vaksin COVID-19 ke:
a.
daerah kabupaten/kota; atau
b.
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan
Vaksinasi COVID-19.
(2)
Pelaksanaan
pendistribusian
Vaksin
COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui
penugasan
PT
Bio
Farma
(Persero)
atau
penunjukan langsung badan usaha oleh Menteri sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
mengenai pengadaan Vaksin COVID-19.
(3)
PT Bio Farma (Persero) dalam pendistribusian Vaksin
COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bekerja sama dengan pihak ketiga.
(4)
Dalam hal distribusi Vaksin COVID-19 sampai ke daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung
jawab untuk mendistribusikan Vaksin COVID-19 ke
jdih.kemkes.go.id
- 14 -
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
dan
pos
pelayanan
Vaksinasi COVID-19 di wilayahnya.
(5)
Menteri dalam melakukan distribusi Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas
kesehatan daerah kabupaten/kota.
(6)
PT Bio Farma (Persero) atau badan usaha dalam
melakukan distribusi Vaksin COVID-19 ke Fasilitas
Pelayanan Kesehatan dan pos pelayanan Vaksinasi
COVID-19 berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan,
dinas kesehatan daerah provinsi, dan dinas kesehatan
daerah kabupaten/kota.
Pasal 19
(1)
Pendistribusian
Vaksin
COVID-19
untuk
Vaksinasi
Gotong Royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma (Persero)
ke
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
milik
masyarakat/swasta yang bekerja sama dengan badan
hukum/badan usaha.
(2)
PT Bio Farma (Persero) dalam pendistribusian Vaksin
COVID-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak
ketiga.
(3)
Jumlah
Vaksin
COVID-19
yang
didistribusikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan
kebutuhan
Vaksin
COVID-19
badan
hukum/badan
usaha.
BAB V
PELAKSANAAN PELAYANAN VAKSINASI COVID-19
Bagian Kesatu
Jadwal dan Tahapan Pemberian Vaksin COVID-19
Pasal 20
(1)
Jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID-19 untuk
pelaksanaan Vaksinasi Program ditetapkan sesuai dengan
jdih.kemkes.go.id
- 15 -
ketersediaan
Vaksin
COVID-19,
kelompok
prioritas
penerima Vaksin COVID-19 dan jenis Vaksin COVID-19.
(2)
Penetapan jadwal dan tahapan pemberian Vaksin COVID19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan
memperhatikan
rekomendasi
dari
Komite
Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical
Advisory Group on Immunization) dan pertimbangan dari
Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
(3)
Jadwal
dan
tahapan
pemberian
Vaksin
COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedua
Standar Pelayanan Vaksinasi COVID-19
Paragraf 1
Pelaksana Pelayanan Vaksinasi COVID-19
Pasal 21
(1)
Pelayanan Vaksinasi Program dilaksanakan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah,
atau
masyarakat/swasta,
yang
memenuhi
persyaratan.
(2)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a.
Puskesmas dan Puskemas pembantu;
b.
klinik;
c.
rumah sakit; dan/atau
d.
unit pelayanan kesehatan di Kantor Kesehatan
Pelabuhan.
(3)
Pelayanan Vaksinasi Program selain dilaksanakan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) juga dapat dilaksanakan di pos pelayanan
Vaksinasi COVID-19.
(4)
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
dan
pos
pelayanan
Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
jdih.kemkes.go.id
- 16 -
dan ayat (3) dalam melakukan pelayanan Vaksinasi
Program
harus
bekerja
sama/berkoordinasi
dengan
Puskesmas, dinas kesehatan provinsi dan/atau dinas
kesehatan kabupaten/kota.
Pasal 22
(1)
Pelayanan
Vaksinasi
Gotong
Royong
hanya
dapat
dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik
masyarakat/swasta yang memenuhi persyaratan.
(2)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bukan merupakan tempat pelayanan
Vaksinasi Program.
(3)
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama
antara badan hukum/badan usaha dengan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan milik masyarakat/swasta.
(4)
Bagi badan hukum/badan usaha yang memiliki Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan, maka
pelayanan Vaksinasi Gotong Royong dapat dilakukan di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.
(5)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (4) dalam melakukan pelayanan
Vaksinasi Gotong Royong harus berkoordinasi dengan
dinas kesehatan kabupaten/kota.
Pasal 23
(1)
Besaran tarif maksimal atas pelayanan Vaksinasi Gotong
Royong ditetapkan oleh Menteri.
(2)
Biaya
pelayanan
Vaksinasi
Gotong
Royong
yang
dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik
masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal
yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Pasal 24
Persyaratan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 sebagai berikut:
jdih.kemkes.go.id
- 17 -
a.
memiliki tenaga kesehatan pelaksana Vaksinasi COVID19;
b.
memiliki sarana rantai dingin sesuai dengan jenis Vaksin
COVID-19 yang digunakan atau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
c.
memiliki izin operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan
atau penetapan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 25
Dalam
rangka
pelaksanaan
Vaksinasi
Program,
dinas
kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi
secara berjenjang melakukan pendataan dan penetapan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana, serta menentukan
distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan
logistik untuk keperluan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
Pasal 26
(1)
Pelayanan Vaksinasi Program untuk kelompok prioritas
penerima
Vaksin
COVID-19
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
yang
kabupaten/kota
ditentukan
berdasarkan
oleh
dinas
hasil
kesehatan
pendataan
dan
penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2)
Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat
memenuhi
kebutuhan
dalam
pelayanan
Vaksinasi
Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
tidak
memenuhi
persyaratan,
dinas
kesehatan
kabupaten/kota dan Puskesmas dapat membuka pos
pelayanan Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (3).
Pasal 27
Hasil pendataan dan penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
pelaksana Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam
jdih.kemkes.go.id
- 18 -
Pasal 25 dimasukkan dalam Sistem Informasi Satu Data
Vaksinasi COVID-19.
Pasal 28
(1)
Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dalam melaksanakan
pelayanan
Vaksinasi
COVID-19,
membentuk
tim
pelaksana yang memiliki fungsi:
a.
pendaftaran/verifikasi;
b.
skrining
(anamnesa),
pemeriksaan
fisik
dan
pemberian edukasi, serta persetujuan tindakan;
c.
penyiapan dan pemberian Vaksin COVID-19;
d.
melakukan observasi pasca Vaksinasi COVID-19,
pemberian tanda selesai Vaksinasi COVID-19, dan
pemberian sertifikat Vaksinasi COVID-19;
e.
melakukan
pencatatan
dan
input
data
hasil
Vaksinasi COVID-19;
f.
melakukan pengelolaan limbah medis; dan/atau
g.
mengatur alur kelancaran pelayanan Vaksinasi
COVID-19.
(2)
Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam melaksanakan pelayanan Vaksinasi COVID-19
harus menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian
infeksi
atau
pengendalian
protokol
COVID-19
kesehatan
sesuai
pencegahan
dengan
dan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 29
(1)
Pemberian Vaksin COVID-19 harus dilakukan oleh
dokter, bidan, atau perawat yang memiliki kompetensi
dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2)
Dalam hal pemberian Vaksin COVID-19 dilakukan oleh
bidan atau perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemberian Vaksin COVID-19 harus dilakukan di bawah
supervisi dokter sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
jdih.kemkes.go.id
- 19 -
Paragraf 2
Sarana dan Prasarana, Peralatan Pendukung, dan Logistik
Pasal 30
(1)
Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Vaksinasi
COVID-19 meliputi gudang dan sarana rantai dingin
Vaksin COVID-19 serta peralatan pendukung dan logistik.
(2)
Gudang dan sarana rantai dingin Vaksin COVID-19
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
sertifikat cara distribusi obat yang baik atau instalasi
farmasi pemerintah.
(3)
Peralatan pendukung dan logistik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup paling sedikit syringe, kapas
alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung
tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber
daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan
berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik
berbahan dasar alkohol.
(4)
Selain peralatan pendukung dan logistik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dalam pelaksanaan Vaksinasi
COVID-19 didukung dengan fasilitas cuci tangan dan alat
pemadam api ringan (APAR).
Paragraf 3
Tata Laksana Pelayanan
Pasal 31
Tata laksana pelayanan Vaksinasi Program dan Vaksinasi
Gotong Royong mengacu pada standar pelayanan, dan standar
prosedur operasional yang ditetapkan oleh masing-masing
pimpinan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
sesuai
dengan
petunjuk teknis pelaksanaan Vaksinasi.
Pasal 32
(1)
Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi COVID-19
diberikan surat keterangan Vaksinasi Program maupun
jdih.kemkes.go.id
- 20 -
Vaksinasi Gotong Royong berupa kartu Vaksinasi COVID19 atau sertifikat elektronik.
(2)
Dalam hal dibutuhkan oleh pelaku perjalanan, surat
keterangan
Vaksinasi
COVID-19
dituangkan
dalam
sertifikat vaksinasi internasional/Internasional Certificate
of Vaccination (ICV).
BAB VI
KERJA SAMA DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
Pasal 33
(1)
Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi
COVID-19
dapat
kementerian/lembaga,
bekerja
sama
Pemerintah
Daerah
dengan
provinsi,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan usaha milik
negara
atau
badan
usaha
profesi/kemasyarakatan,
dan
swasta,
pihak
organisasi
lainnya
yang
dipandang perlu.
(2)
Pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan lembaga/badan internasional
yang terkait dengan bidang kesehatan.
(3)
Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19
dapat
bekerja
sama
dengan
badan
usaha
milik
negara/daerah atau badan usaha swasta, organisasi
profesi/kemasyarakatan, Tentara Nasional Indonesia/
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pihak lainnya
yang dipandang perlu.
(4)
Kerja
sama
Pemerintah
dimaksud
oleh
Pemerintah
Daerah
pada
Daerah
kabupaten/kota
ayat
(3)
provinsi
dan
sebagaimana
dilaksanakan
setelah
berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
(5)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) meliputi:
a.
dukungan penyediaan tenaga kesehatan;
b.
tempat Vaksinasi COVID-19;
jdih.kemkes.go.id
- 21 -
c.
logistik/transportasi;
d.
gudang dan alat penyimpanan Vaksin COVID-19
termasuk buffer persediaan/stock piling;
(6)
e.
keamanan; dan/atau
f.
sosialisasi dan penggerakan masyarakat.
Selain lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), kerja sama juga dapat dilakukan dalam lingkup
dukungan
penyediaan
tenaga
nonkesehatan
dan
pengelolaan limbah medis.
(7)
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 34
(1)
Untuk terselenggaranya pelayanan Vaksinasi COVID-19
secara menyeluruh dan berkesinambungan, pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19 dikoordinasikan oleh:
a.
Menteri untuk tingkat Pemerintah Pusat;
b.
gubernur untuk tingkat daerah provinsi; dan
c.
bupati/wali
kota
untuk
tingkat
daerah
kabupaten/kota.
(2)
Menteri,
gubernur,
mengoordinasikan
dan
bupati/wali
kegiatan
kota
pelaksanaan
dalam
Vaksinasi
COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada
setiap tahapan, yang meliputi:
(3)
a.
perencanaan;
b.
pelaksanaan; dan
c.
pemantauan dan evaluasi.
Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a
meliputi
pelaksana,
pemetaan
Fasilitas
sasaran,
ketersediaan
tenaga
Pelayanan
Kesehatan,
jadwal
pelaksanaan, jumlah, jenis Vaksin COVID-19, dan logistik
lainnya.
(4)
Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b meliputi pemastian ketersediaan tenaga pelaksana,
tempat, Vaksin COVID-19, standar operasional prosedur,
jdih.kemkes.go.id
- 22 -
sarana rantai dingin, manajemen logistik, alat pelindung
diri, manajemen limbah, dan pencatatan dan pelaporan.
(5)
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c meliputi pemantauan dan evaluasi mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan,
termasuk surveilans Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi
COVID-19.
(6)
Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui
pemanfaatan
Sistem
Informasi
Satu
Data
Vaksinasi COVID-19.
BAB VII
PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA VAKSINASI COVID-19
Pasal 35
(1)
Dalam hal terjadi Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi
COVID-19 pada seseorang yang mendapatkan Vaksinasi
COVID-19, Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau dinas
kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan serta
investigasi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(2)
Berdasarkan
investigasi
hasil
pencatatan
sebagaimana
dan pelaporan
dimaksud
pada
ayat
serta
(1)
dilakukan kajian etiologi lapangan oleh Komite Daerah
Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi dan kajian kausalitas oleh Komite Nasional
Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3)
Dalam hal hasil kajian kausalitas oleh Komite Nasional
Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat
dugaan dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19,
Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan sampling
dan
pengujian
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
jdih.kemkes.go.id
- 23 -
Pasal 36
(1)
Dalam hal kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 memerlukan
pengobatan
dan
perawatan,
dilakukan
pelayanan
kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol
pengobatan.
(2)
Pembiayaan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi
medis dan protokol pengobatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan ketentuan:
a.
untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional
aktif,
ditanggung
melalui
mekanisme
Jaminan
Kesehatan Nasional dengan pelayanan kesehatan
kelas III; dan
b.
untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional
nonaktif
dan
selain
peserta
program
Jaminan
Kesehatan Nasional didanai melalui mekanisme
pendanaan lain yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara.
(3)
Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan
Kesehatan Nasional aktif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dilakukan di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan
yang
bekerja
sama
dengan
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), pelayanan kesehatan bagi peserta program
Jaminan Kesehatan Nasional aktif untuk kondisi darurat
dapat dilakukan di semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(5)
Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b untuk peserta program Jaminan Kesehatan
Nasional nonaktif dan selain peserta program Jaminan
Kesehatan
pendanaan
Nasional
lain
ditanggung
yang
melalui
bersumber
pada
mekanisme
anggaran
Kementerian Kesehatan.
jdih.kemkes.go.id
- 24 -
(6)
Pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan
Kesehatan Nasional nonaktif dan selain peserta program
Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b diberikan setara dengan pelayanan
kesehatan kelas III program Jaminan Kesehatan Nasional.
(7)
Klaim
terhadap
pelayanan
kesehatan
bagi
peserta
program Jaminan Kesehatan Nasional nonaktif dan selain
peserta
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui
mekanisme klaim dengan berpedoman pada petunjuk
teknis penggantian biaya pasien COVID-19 bagi rumah
sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 37
(1)
Dalam
hal
terdapat
kasus
Kejadian
Ikutan
Pasca
Vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), dan kasus tersebut
menimbulkan
kecacatan
atau
kematian,
diberikan
kompensasi oleh Pemerintah.
(2)
Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa santunan cacat atau santunan kematian.
Pasal 38
(1)
Kecacatan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
37
merupakan keadaan berkurang atau hilangnya anggota
badan, atau hilangnya fungsi tubuh yang secara langsung
mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan
untuk menjalankan pekerjaan dalam waktu tertentu
paling singkat 6 (enam) bulan.
(2)
Kecacatan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
berdasarkan tingkat risiko terdiri atas:
a.
kecacatan dengan kriteria berat;
b.
kecacatan dengan kriteria sedang; atau
c.
kecacatan dengan kriteria ringan.
jdih.kemkes.go.id
- 25 -
(3)
Kecacatan dengan kriteria berat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a meliputi:
a.
kehilangan kedua anggota gerak bawah;
b.
kelumpuhan kedua anggota gerak bawah;
c.
kehilangan kedua anggota gerak atas;
d.
kelumpuhan kedua anggota gerak atas;
e.
kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1
(satu) anggota gerak atas;
f.
kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu)
anggota gerak atas;
g.
kehilangan penglihatan kedua mata;
h.
bisu dan tuli;
i.
penyakit jiwa berat permanen; atau
j.
cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan,
kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital.
(4)
Kecacatan dengan kriteria sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b meliputi:
a.
kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah;
b.
kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah;
c.
kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas;
d.
kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas;
e.
kehilangan penglihatan 1 (satu) mata;
f.
penyakit jiwa sedang;
g.
kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan
kanan;
h.
kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan;
i.
cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernafasan
kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital;
(5)
j.
bisu; atau
k.
tuli.
Kecacatan dengan kriteria ringan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf c meliputi:
a.
gangguan kejiwaan yang ringan;
b.
kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki;
c.
berkurangnya fungsi mata;
d.
kehilangan
daun
telinga,
namun
masih
bisa
mendengar; atau
jdih.kemkes.go.id
- 26 -
e.
perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang
bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat cidera/
sakit.
(6)
Seseorang yang mengalami kecacatan dengan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 39
(1)
Untuk mendapatkan santunan cacat atau santunan
kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)
pemohon harus mengajukan surat permohonan.
(2)
Surat permohonan untuk mendapatkan santunan cacat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:
a.
identitas pemohon, keluarga, atau kuasanya; dan
b.
uraian
tentang
kasus
Kejadian
Ikutan
Pasca
Vaksinasi COVID-19 yang dialami.
(3)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus melampirkan:
a.
fotokopi identitas pemohon;
b.
bukti lapor kasus yang dialami ke Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tempat dilakukannya Vaksinasi COVID19;
c.
surat keterangan kecacatan dari dokter;
d.
surat
keterangan
hubungan
keluarga,
jika
permohonan diajukan oleh keluarga; dan
e.
surat kuasa khusus, jika permohonan kompensasi
diajukan oleh kuasa pemohon.
(4)
Dokter dalam memberikan surat keterangan kecacatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan
mempertimbangkan
hasil
kajian
Komite
Nasional
Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi
atau
Komite
Daerah
Pengkajian
dan
Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
jdih.kemkes.go.id
- 27 -
(5)
Surat
permohonan
untuk
mendapatkan
santunan
kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a.
identitas ahli waris atau kuasanya; dan
b.
uraian
tentang
kasus
Kejadian
Ikutan
Pasca
Vaksinasi COVID-19 yang dialami.
(6)
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus melampirkan:
a.
fotokopi identitas pemohon;
b.
surat keterangan kematian dari Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan ditandatangani oleh dokter;
c.
surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan
oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan
diajukan oleh ahli waris; dan
d.
surat kuasa khusus, jika permohonan diajukan oleh
kuasa ahli waris.
(7)
Dokter dalam memberikan surat keterangan kematian
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan
mempertimbangkan
hasil
kajian
Komite
Nasional
Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca
Imunisasi
atau
Komite
Daerah
Pengkajian
dan
Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi.
(8)
Klaim dan pembayaran terhadap santunan cacat atau
santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Pasal 40
Ketentuan mengenai besaran santunan cacat atau santunan
kematian
ditetapkan
oleh
Menteri
setelah
mendapat
persetujuan dari Menteri Keuangan.
jdih.kemkes.go.id
- 28 -
BAB VIII
STRATEGI KOMUNIKASI
Pasal 41
(1)
Untuk menumbuhkan penerimaan masyarakat secara
luas terhadap Vaksinasi COVID-19, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah harus menyusun dan melaksanakan
strategi komunikasi dengan meningkatkan pemahaman,
sikap dan perilaku masyarakat agar termotivasi untuk
mendapatkan Vaksinasi COVID-19.
(2)
Strategi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk:
a.
meningkatkan
pemahaman
masyarakat
tentang
Vaksinasi COVID-19;
b.
membekali masyarakat dengan informasi yang tepat
dan benar untuk menghindari misinformasi/hoaks;
c.
meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku
kepentingan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID19; dan
d.
meningkatkan
kesediaan
masyarakat
untuk
mendapatkan Vaksinasi COVID-19.
(3)
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
dalam
melaksanakan strategi komunikasi dapat melibatkan
pemangku
tokoh
kepentingan,
agama/masyarakat,
organisasi
dan
kemasyarakatan,
mitra
pembangunan
kesehatan lainnya.
(4)
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan
pemantauan
dan
evaluasi
strategi
komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB IX
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 42
(1)
Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan
pelayanan Vaksinasi COVID-19 baik Vaksinasi Program
jdih.kemkes.go.id
- 29 -
dan
Vaksinasi
Gotong
Royong
harus
melakukan
pencatatan dan pelaporan.
(2)
Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.
(3)
Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat
terhubung dengan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi
COVID-19
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara manual
untuk
disampaikan
kepada
dinas
kesehatan
kabupaten/kota.
(4)
Pencatatan dan pelaporan secara manual sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diinput oleh Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atau petugas dinas kesehatan kabupaten/kota
ke dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID19 dengan menggunakan fasilitas yang ada pada dinas
kesehatan kabupaten/kota.
BAB X
PENDANAAN
Pasal 43
(1)
Pendanaan pelaksanaan Vaksinasi Program dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)
Pendanaan
pelaksanaan
Vaksinasi
Gotong
Royong
dibebankan pada badan hukum/badan usaha yang
melakukan Vaksinasi Gotong Royong.
(3)
Pendanaan untuk pemantauan dan penanggulangan
Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19 dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4)
Pendanaan untuk pelayanan kesehatan bagi penerima
Vaksin COVID-19 yang mengalami gangguan kesehatan
akibat
Kejadian
Ikutan
Pasca
Vaksinasi
COVID-19
dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan atau
program
Jaminan
Kesehatan
Nasional
yang
diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
jdih.kemkes.go.id
- 30 -
Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 44
(1)
Pembinaan
dan
ketentuan
Peraturan
Kementerian
pengawasan
terhadap
Menteri
Kesehatan,
ini
pelaksanaan
dilakukan
Kementerian
oleh
Keuangan,
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik
Negara,
Kementerian
Komunikasi
Nasional
dan
Dalam
Negeri,
Informatika,
Indonesia/Kepolisian
Kementerian
Kejaksaan,
Negara
Tentara
Republik
Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan
Pengawasan
Keuangan
Pemberantasan
dan
Korupsi,
Pembangunan,
Lembaga
Komisi
Kebijakan
dan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinas kesehatan
provinsi, dan dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai
dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2)
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
diarahkan
untuk
suksesnya
pelaksanaan
Vaksinasi COVID-19.
(3)
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemantauan dan
evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap
pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.
BAB XII
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19
Pasal 45
(1)
Untuk terselenggaranya pelaksanaan Vaksinasi COVID19
secara
optimal
ditetapkan
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
jdih.kemkes.go.id
- 31 -
(2)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
uraian
teknis
mengenai
perencanaan
kebutuhan
Vaksinasi COVID-19, sasaran, distribusi, pelaksanaan
pelayanan, kerja sama, pemantauan dan penanggulangan
Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, strategi
komunikasi, pencatatan dan pelaporan, pendanaan, serta
pembinaan dan pengawasan.
(3)
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
ditetapkan oleh Menteri.
BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 46
(1)
Dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Pemerintah
mengambil alih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin
COVID-19.
(2)
Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah
terhadap
penyedia
Vaksin
COVID-19
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sepanjang:
a.
penyedia
Vaksin
COVID-19
mempersyaratkan
adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum;
dan
b.
penyedia Vaksin COVID-19 telah melakukan proses
produksi dan distribusi sesuai cara pembuatan obat
yang baik dan/atau cara distribusi obat yang baik.
(3)
Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk melalui pemberian
kompensasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37.
(4)
Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
jdih.kemkes.go.id
- 32 -
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1559), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 48
Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
jdih.kemkes.go.id
- 33 -
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2021
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 172
jdih.kemkes.go.id