MASALAH BANJIR DI IBU KOTA JAKARTA
Risma R
083001300036
Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknololgi Lingkungan
Universitas Trisakti
Jurusan Teknik Planologi
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya banjir, dampak apa saja yang tejadi akibat banjir, dan seperti apa solusi untuk mengatasi kebanjiran.
Wilayah Jakarta sering sekali terkena banjir bahkan hampir setiap tahunnya. Akibat penataan ruang yang salah, banyak masyarakat yang tidak lagi mempedulikan lingkungan disekitarnya. Sehingga banyak masyarakat yang membangun rumah dibantaran sungai serta membuang sampah ke sungai, selain itu penebangan hutan yang tidak terkontrol merupakan salah satu penyebab banjirnya di Jakarta.
Jakarta sebagai Ibukota Negara yang merupakan citra negara dan barometer ekonomi, setiap waktu harus ada peningakatan pembangunan agar tidak berakibat fatal. Dengan kata lain, yang ditimbulkannnya tidak banyak merusak dan merugikan masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, usaha-usaha untuk mencegah dan mengurangi akibat terjadinya banjir harus segera dilakukan.
Sebagai kota yang berada di daratan rendah, Jakarta tidak terlepas dari ancaman banjir yang sewaktu-waktu dapat menyerang. Menurut catatan sejarah Ibu kota Jakarta telah dilanda banjir sejak tahun 1621. Hingga kini banjir masih belum berhenti menyerang, apalagi ketika musim penghujan tiba.
Banjir yang terjadi di Jakarta dapat menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama adalah dampak terhadap kesehatan dan lingkungan.
Tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak banjir yaitu :
Penataan daerah aliran sungai secara terpadu sesuai fungsi lahan
Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir
Tidak membuang sampah sembarangan
Pemasangan pompa unyuk daerah yang lebih rendah permukaan laut
Membuat program penghijaun daerah hulu sungai
Menegakkan aturan dengan menindak tegas semua pelanggar pembuangan sampah tanpa terkecuali termasuk oknum polisi yang berbuat pungli.
Memperbanyak dan terus menerus, mengingatkan masyarakat melalui spanduk, brosur, ataupun iklan tentang disiplin pembuangan sampah. Baik di media Cetak ataupun media elektronik.
Menindak tegaskan peraturan mengenai penebangan pohon liar.
Membuat lubang biopori sebagai lubang resapan air hujan
Melakukan berbagai pendekatan seperti pendekatan konsep pengelolaan DAS, pendekatan non struktural yaitu melaksanakan pencegahan banjir melalui pendekatan secara menyeluruh dan melakukan konservasi tanah dan air yang dilakukan sebelum air sampai di badan sungai, serta pendekatan teknik.
i
KATA PENGANTAR
Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain sebagai ibu kota negara, provinsi DKI Jakarta sekaligus sebagai daerah otonom pada lingkup provinsi memiliki tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pembangunannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, Jakarta memiliki berbagai masalah yang sampai saat ini belum terselesaikan. Salah satunya banjir yang menjadi masalah setiap tahunnya terutama saat musim penghujan, mengundang keprihatinan berbagai pihak.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menimbangkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun jika diamati, masalah banjir yang terus-menerus terjadi hampir setiap tahunnya mengancam terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Sehubungan dengan cara untuk mencoba menanggulangi banjir tersebut, maka berbagai masalah penyebab banjir pun mulai muncul dari masalah sampah, curah hujan yang tinggi, peluapan air yang berlebihan, pecahnya bendungan sungai, serapan air yang buruk, hingga pemukiman liar dan pemukiman padat penduduk.
Dengan begitu banyak masalah yang dapat mengakibatkan banjir. Maka masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini ialah Banjir Di Ibu Kota Jakarta dan juga permasalahan yang menjadi penyebab banjir tersebut.
Demikianlah tugas ini disusun, semoga bermanfaat bagi kita semua.
Jakarta 21 Oktober 2013
Penulis
ii
DAFTAR ISI
ABSTRAK ..................................................................................................................... i
Kata Pengantar ........................................................................................................ ii
Daftar Isi ..................................................................................................................... iii
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1
1.2 Perumusan Masalah ............................................................................... 3
1.3 Tujuan Penulisan ............................................................................................ 3
1.4 Kerangka Teori ............................................................................................ 4
1.5 Identifikasi Masalah ............................................................................... 4
1.6 Pembatasan Masalah ............................................................................... 4
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Banjir ............................................................................................ 5
2.2 Karakteristik Banjir ............................................................................................ 6
2.3 Dampak Yang Di Timbulkan Oleh Banjir ..................................................... 12
2.4 Penyebab Terjadinya Banjir ............................................................................... 14
2.5 Solusi Penanganan Banjir ............................................................................... 16
BAB 3
PENUTUP
Kesimpulan ......................................................................................................... 21
Solusi dan Saran ............................................................................................ 21
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................................... 22
Iii
BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sebagai kota yang berada di daratan rendah, Jakarta tidak terlepas dari ancaman banjir yang sewaktu-waktu dapat menyerang. Menurut catatan sejarah Ibukota Jakarta telah dilanda banjir sejak tahun 1621. Jan Pieterszoon Coen memimpikan duplikat Amsterdam di Belanda ketika meminta Simon Stevin merancang sebuah kota di muara Sungai Ciliwung yang sering kebanjiran pada 1619. Kota yang dibangun di atas reruntuhan Jayakarta itu dikelilingi parit-parit, tembok kota, lengkap dengan kanal.
Dengan kanal-kanal itu, Coen berharap bisa mengatasi banjir, sekaligus menciptakan sebuah kota yang menjadi lalu lintas pelayaran, sebagaimana kota-kota di Belanda. Sungai Ciliwung yang berkelok-kelok dialihkan dan digantikan sebuah terusan lurus, Kali Besar, memotong kota menjadi dua bagian. Namun, impian Coen hanya bertahan singkat. Kota Batavia, yang dibangun Coen, memang sempat dijuluki ”Venesia dari Timur”.
Namun, tak lama kemudian, pertumbuhan kota tak terkendali, rumah-rumah yang ada sempit dan berimpit. Endapan lumpur yang memampetkan terusan berbau busuk dan menjadi sarang malaria. Salah satu bencana banjir terparah yang pernah terjadi di Batavia adalah banjir yang terjadi di bulan Februari 1918. Saat itu hampir sebagian besar wilayah Batavia terendam air. Daerah yang terparah saat itu adalah gunung Sahari, Kampung Tambora, Suteng, dan Kampung Klenteng akibat bendungan kali Grogol jebol.
Bencana banjir langganan yang hampir selalu terjadi terjadi pada akhir Januari dan awal ekonomi sehingga memerlukan keterpaduan, koordinasi dan partisipasi masyarakat yang sangat luas Pebruari di Jakarta merupakan indikator yang sangat nyata telah terjadinya kerusakan lingkungan. Kegiatan dan aktivitas manusia yang bersifat mengubah pola tata guna lahan, atau pola penutupan lahan dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat mempengaruhi besar–kecilnya air yang dihasilkan dari DAS akibat suatu kejadian hujan. Pelanggaran terhadap Tata Ruang, penegakan hukum yang lemah dan kerusakan hutan, yang terletak dihulu-hulu sungai secara langsung merupakan indikasi penyebab terjadinya banjir saat ini.
Pengelolaan banjir tidak bisa dilepaskan dari konsep pengelolaan DAS secara umum, mengingat pengelolaan DAS merupakan konsep pengelolaan yang sangat luas, karena menyangkut pola pengelolaan sumberdaya air dan pola pengelolaan sumberdaya alam dalam batas dan fungsi yang saling terkait. Pengelolaan DAS dapat dengan jelas mempunyai batas ekologis dan dapat dengan jelas dibatasi di lapangan sebagai unit ekologis terkecil. Pengelolaan DAS merupakan perpaduan antara manajemen sistem alam, sistem biologi dan manusia sebagai bagian dari sosial.
Hingga kini banjir pun belum berhenti meyerang Jakarta. Akibat penataan ruang yang salah masayarakat banyak yang membangun rumah dibantaran sungai dan membuang sampah di sembarang tempat, tidak hanya sungai atau kali tetapi juga disaluran air seperti selokan yang menyebabkan penyumbatan dan meluapnya air, apalagi ketika musim penghujan telah tiba. Hal ini mengancam terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Program penaggulangan banjir di DKI Jakarta sudah banyak dilakukan dengan curahan dana dan usaha yang besar, tetapi kejadian banjir tetap berulang. Masalah yang dihadapi nampaknya bukan semata-mata terletak pada hal teknis, tetapi pada masalah belum diatasi dari akar permasalahhannya sebenarnya Untuk mendiagnosis permasalahan banjir di DKI Jakarta diperlukan ka jian karakteristik banjir dan DAS yang mengalir di wilayah DKI Jakarta sehingga permasalahan pokok penyebabnya dapat ditanggulangi, serta masih bersifat parsial, kelembagaan pengelolaan DAS belum berfungsi dan lemahnya kebijakan publik, khususnya menyangkut lemahnya pertanggunggugatan (accountability ) pengelolaan DAS dan sumberdaya air yang merupakan sumberdaya publik.
Selain itu, pendekatan teknis yang telah dan akan dilakukan belum menggunakan DAS sebagai unit analisis, tetapi cenderung bersifat parsial, keproyekan, sektoral atau terkait dengan kewenangan wilayah administratif semata.
1.2 Perumusan Masalah
Apa yang dimaksud dengan banjir ?
Apa dampak yang ditimbulkannya ?
Apa penyebab banjir ?
Bagaimana cara mengatasi banjir di ibu kota ?
1.3 Tujuan Penulisan
Utuk mengetahui pengertian banjir
Untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan oleh banjir khususnya di ibu kota
Untuk mengetahui cara mengatasi banjir
Untuk mengetahui cara mencegah terjadinya banjir
1.4 Kerangka Teori
Teori mengenai banjir, banjir adalah proses alam yang biasa dan merupakan bagian penting dari mekanisme pembentukan dataran di Bumi kita ini. Melalui banjir, muatan sedimen tertransportasikan dari daerah sumbernya di pegunungan atau perbukitan ke daratan yang lebih rendah, sehingga di tempat yang lebih rendah itu terjadi pengendapan dan terbentuklah dataran. Melalui banjir pula muatan sedimen tertransportasi masuk ke laut untuk kemudian diendapkan diendapkan di tepi pantai sehingga terbentuk daratan, atau terus masuk ke laut dan mengendap di dasar laut. Banjir yang terjadi secara alamiah ini sangat ditentukan oleh curah hujan.
1.5 Identifikas Masalah
Banjir yang terjadi di Jakarta akibat dari aktivitas manusia sendiri yang membuang sampah ke sungai, menebang hutan yang tidak terkontrol dan penempatan tata ruang yang salah. Dampak dari bencana banjir ini juga disebabkan tidak ada pencegahan dari pemerintah untuk membantu mencegah bencana banjir yang melanda ibukota negara. Faktor penyebab banjir itu bukan karena alam dan letak geografis saja tetapi aktifitas manusia yang merusak lingkungan juga merupakan salah satu penyebab timbulnya banjir yang di Jakarta.
1.6 Pembatasan Masalah
Dalam makalah ini hanya akan dibahas apa yang dimaksud dengan banjir, faktor yang menyebabkan banjir seperti sampah, penebangan hutan, curah hujan yang tinggi dan pemukiman dibantaran sungai. Oleh karena itu, dalam makalah ini hanya akan dibahas mengenai penyebab banjir, dan bagaimana cara menanggulangi banjir.
Analisa ini dibangun untuk sebatas kegiatan penanggulangan banjir pada Ibukota Jakarta khususnya didaerah bantaran sungai ciliwung. Adapun data data wilayah - wilayah yang terkena banjir seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat.
Data data tersebut guna untuk kepentingan masyarakat Ibu kota Jakarta. Agar dapat menanggulangi banjir.
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Banjir
Secara alamiah, banjir adalah proses alam yang biasa dan merupakan bagian penting dari mekanisme pembentukan dataran di Bumi. Melalui banjir, muatan sedimen tertransportasikan dari daerah sumbernya di pegunungan atau perbukitan ke daratan yang lebih rendah, sehingga di tempat yang lebih rendah itu terjadi pengendapan dan terbentuklah dataran. Melalui banjir pula muatan sedimen tertransportasi masuk ke laut untuk kemudian diendapkan diendapkan di tepi pantai sehingga terbentuk daratan, atau terus masuk ke laut dan mengendap di dasar laut. Banjir yang terjadi secara alamiah ini sangat ditentukan oleh curah hujan.
Perlu di sadari bahwa banjir itu melibatkan air, udara dan bumi. Ketiga hal itu hadir di alam ini dengan mengikuti hukum-hukum alam tertentu yang selalu dipatuhinya. Seperti, air mengalir dari atas ke bawah, apabila air ditampung di suatu tempat dan tempat itu penuh sedang air terus dimasukkan maka air akan meluap.
Karena manusia dapat mempengaruhi debit aliran permukaan dan dapat mempelajari karakter aliran sungai, maka berkaitan dengan banjir kita dapat mengatakan bahwa manusia dapat memilih takdirnya sendiri.
2.2 Karakteristik Banjir
Kontribusi wilayah banjir
Kejadian banjir terbesar yang pernah melanda DKI Jakarta adalah kejadian banjir tahun 2002,2007, serta tahun 2013. Permasalahan banjir di DKI Jakarta tidak bisa lepas dari keberadaan 13 sungai yang bermuara di bagian Utara Jakarta. Ketiga belas sungai itu masing-masing: Kali Mookervaart, Kali Angke, Kali Pasangrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru Barat, S. Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Keramat dan Kali Cakung. Ke 13 sungai tersebut ada yang bermula dari daerah Serpong, Parung, Depok, dan Sungai Ciliwung yang merupakan sungai terpanjang yang melalui DKI Jakarta berhulu didaerah Bogor, Puncak dan berasal dari sekitar Gunung Pangrango.
Secara administratif kebedaraan sungai-sungai tersebut ada di dua propinsi dan 8 wilayah adminstratif setingkat Kabupeten dan Kota masing-masing 3 Kab/kota diluar DKI Jakarta yaitu Kab Bogor, Kota Bogor, Depok, dan 5 wilayah Kota berada di DKI masing- masing Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.
Berdasarkan peta administratif dan batas DAS/Sub DAS 58 % (85.650 ha) berada diluar wilayah DKI Jakarta serta 42 % (62.730 ha) berada di wilayah administratif DKI Jakarta, sehingga dengan demikian penyebab banjir di DKI Jakarta tidak terlepas dengan perkembangan pembangunan dan perubahan tataguna lahan dan penutupan lahan yang ada di luar DKI –Jakarta. Data sebaran luas DAS di masing-masing DAS/Sub DAS tahun 2002 secara lengkap disajikan pada Tabel di bawah ini.
No.
WILAYAH
Kehilangan aktifitas ekonomi
Kehilangan transportasi dan telekomunikasi
Kerusakan langsung
Kerusakan tidak langsung
Total kerusakan
1
Jakarta selatan
112.228
4.562
265.598
126.007
470.010
2
Jakarta timur
153.008
7.010
341.560
165.052
607.935
3
Jakarta pusat
405.415
12.110
225.745
425.731
781.772
4
Jakarta barat
818.372
29.688
233.365
935.127
3.923.389
5
Jakarta utara
1.043.676
25.182
2.221.256
1.207.945
4.104.242
Jumlah
2.536.698
78.552
5.379.523
2.859.933
9.887.347
Berdasarkan sebaran DAS yang mengalir ke Jakarta maka penanganan banjir di DKI Jakarta harus dilakukan secara menyeluruh pada seluruh DAS, dan tidak hanya berasal dari daerah di luar Jakarta saja, tetapi juga termasuk penataan wilayah di DKI Jakarta sendiri. Penataan dan penaggulangan harus dilakukan secara komprehensif terhadap 13 sungai yang mengalir di DKI Jakarta. Perubahan penutupan lahan akibat permukiman dan hilangnya beberapa resapan air apabila tidak ditanggulangi secara cepat, konprehensif dan terpadu hanya akan memperparah bahaya banjir di kemudian hari.
Kontribusi DAS Ciliwung
DAS Ciliwung dari mulai hulu sampai titik patusan (outlet) di Teluk Jakarta meliputi areal seluas 347 km2. Panjang sungai utamanya adalah 117 km. DAS Ciliwung dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu: hulu, tengah dan hilir, masing-masing dengan stasiun pengamatan arus sungai di Bendung Katulampa Bogor, Ratujaya Depok, dan Pintu Air Manggarai Jakarta Selatan. Masing-masing bagian tersebut mempunyai karakteristik iklim, fisik, penggunaan lahan, dan sosial ekonomi masyarakat yang berbeda-beda.
Bagian hulu DAS Ciliwung mencakup areal seluas 146 km2 yang merupakan daerah pegunungan dengan elevasi antara 300 m sampai 3.000 m dpl. Di bagian hulu paling sedikit terdapat 7 Sub DAS, yaitu Sub DAS yaitu: Tugu, Cisarua, Cibogo, Cisukabirus, Ciesek, Ciseuseupan, dan Katulampa. Bagian hulu dicirikan oleh sungai pegunungan yang berarus deras, variasi kemiringan lereng yang tinggi, dengan kemiringan lereng 2-15% (70,5 km2 ), 15-45% (52,9 km2), dan sisanya lebih dari 45%. Di bagian hulu masih banyak dijumpai mata air yang bergantung pada komposisi litografi dan kelulusan batuan.
Penguasaan lahan di bagian hulu dapat dikelompokkan menjadi lahan negara, hak milik dan hak guna usaha. Lahan negara dalam bentuk kawasan hutan dikelola oleh pemerintah c.q Balai Taman Nasional Gede-Pangrango (Kawasan Taman Nasional), Balai Konservasi Sumberdaya Alam (Kawasan Hutan Cagar Alam Telaga Warna) Departemen Kehutanan, dan Perum Perhutani (Kawasan Lindung dan Produksi). Lahan dalam bentuk setu dan badan sungai dikelola oleh Pemda dan pemerintah c.q Balai Pengelolaan Sumberdaya Air, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Lahan milik umumnya digunakan untuk kebun, sawah tadah hujan, dan teknis, tegalan/ladang, pemukiman dan tempat rekreasi. Sedangkan lahan dalam bentuk hak guna usaha digunakan sebagai kebun (PTP VIII Gunung Mas dan PT Ciliwung). Lahan milik umumnya dimilki oleh orang yang bertempat tinggal di luar lahan milik tersebut. Secara administratif pemerintahan, bagian hulu DAS Ciliwung sebagian besar termasuk wilayah Kabupaten Bogor (Kecamatan Megamendung, Cisarua dan Ciawi) dan sebagian kecil Kota Madya Bogor (Kecamatan Kota Bogor Timur dan Kota Bogor Selatan). Jumlah penduduk tahun 1999 di tiga kecamatan Kabupaten Bogor adalah 225.171 jiwa, dengan tingkat kepadatan per kecamatan antara 1.292-2.746 jiwa/km2.
Bagian tengah mencakup areal seluas 94 km2 merupakan daerah bergelombang dan berbukitbukit dengan variasi elevasi antara 100 m sampai 300 m dpl. Di bagian Tengah terdapat dua anak sungai, yaitu: Cikumpay dan Ciluar, yang keduanya bermuara di S. Ciliwung. Bagian tengah S. Ciliwung didominasi daerah dengan kemiringan lereng 2-15%.
Penggunaan lahan di bagian tengah DAS Ciliwung juga masih didominasi penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, yaitu 73% dari luas DAS Ciliwung Tengah (Singgih, 2000, dalam Pawitan, 2002) Penguasaan lahan di bagian tengah seperti halnya di bagian hulu dapat dikelompokkan menjadi lahan negara, hak milik dan hak guna usaha. Lahan negara dalam bentuk kawasan hutan dikelola oleh pemerintah c.q. .PT Perhutani (Kawasan Lindung dan Produksi). Lahan dalam bentuk setu dan badan sungai dikelola oleh Pemda dan Pemerintah c.q Balai Pengelolaan Sumberdaya Air, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Lahan milik umumnya digunakan untuk kebun, sawah tadah hujan, dan teknis, tegalan/ladang, pemukiman dan tempat rekreasi. Sedangkan lahan dalam bentuk hak guna usaha digunakan sebagai kebun. Secara administratif pemerintahan, bagian tengah DAS Ciliwung termasuk wilayah Kabupaten Bogor (Kecamatan Sukaraja, Cibinong, Bojonggede dan Cimanggis), Kota Madya Bogor (Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor Tengah, Kota Bogor Utara, dan Tanah Sereal) dan Kota Administratif Depok (Kecamatan Pancoran Mas, Sukmajaya dan Beji).
Bagian hilir sampai stasiun pengamatan Kebon Baru/Manggarai pada elevasi P+8 m mencakup areal seluas 82 km2 merupakan dataran rendah bertopografi landai dengan elevasi antara 0 m sampai 100 m dpl. Bagian hilir didominasi daerah dengan kemiringan lereng 0-2 %, dengan arus sungai yang tenang. Bagian lebih hilir dari Manggarai dicirikan oleh jaringan drainase, yang sudah dilengkapi dengan Kanal Barat sebagai penangkal banjir berupa saluran kolektor.
Bagian hilir sampai dengan Pintu Air Manggarai termasuk wila yah administrasi pemerintahan Kota Madya Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, lebih ke hilir dari Pintu Air Manggarai, termasuk saluran buatan Kanal Barat, Sungai Ciliwung ini melintasi wilayah Kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Penggunaan lahan di bagian hilir didominasi oleh lahan hunian (build up areas), jaringan jalan, badan sungai dan saluran drainase lainnya, sedikit lahan hijau dalam bentuk taman.
Kejadian banjir yang diartikan sebagai luapan aliran permukaan dari penampungan merupakan phenomena alam sebagai akibat sebagian hujan langsung berubah menjadi aliran permukaan dan tidak tertampung oleh tanah dan penampungan permukaan baik dalam bentuk kolam, danau/setu, badan sungai dan saluran drainase. Faktor yang saling berpengaruh terhadap phenomena alam banjir ini dapat dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu faktor bentukan alam, yang dipengaruhi tidak hanya oleh kondisi lokal tetapi juga kondisi global (iklim, pasang surut muka laut, morfologi) dan faktor bentukan manusia (penggunaan lahan, saluran drainase buatan Berdasarkan pengamatan data curah hujan yang terekam di beberapa stasiun pada saat terjadi banjir th 2002 terlihat bahwa curah hujan harian yang turu di Halim PK dan Ciledug merupakan periode ulang 2 tahunan, di daerah Depok, Citeko, Tajung Priok, dan Darmaga periode ulang 5 tahun, dan di kantor pusat BMG merupakan periode ulang 10 tahun, sehingga dengan demikian waktu frekwensi terjadinya banjir seperti tahun 2002 kisaran waktunya antara 2 sampai 5 tahun, sehingga perlu mendapat perhatian yang sangat serius.
Akan tetapi apabila dilihat dari curah hujan kumulatif 2 hari (Duration Dept Frekwensi (DDF) curah hujan yang terjadi tergolong tinggi dengan kisaran 130-295 mm.
No.
Nama Stasiun
Curah Huajan 1 hari (mm)
Curah Hujan 2 hari (mm)
Tanggal
1
Halim PK
107.6
185.6
1-2 Feb 2002
2
Depok
150
165
31 jan-1 feb 2002
3
Cengkareng
88
167.5
27-28 jan 2002
4
Tanggerang
83
143.5
27-28 jan 2002
5
Tanjung Priok
137.5
216.2
1-2 feb 2002
6
Pakubuwono
90
137
29-30 jan 2002
7
Cileduk
109
132
22-23 jan 2002
8
Darmaga
127
177.5
31 jan-1feb 2002
9
Gunung Mas
147
230
30-31 jan 2002
Penyebaran curah hujan di wilayah DKI dan DAS Ciliwung
Distribusi curah hujan di wilayah DKI dan DAS Ciliwung
Akibat curah hujan yang turun selama awal Januari 2002, menyebabkan kondisi tanah telah jenuh air, sehingga sangat sedikit air yang dapat diinfiltrasikan Pada tanggal 30 Januari terjadi pengaruh pasang air laut yang tertinggi di pantai utara Jakarta, sehingga curah hjan yang tinggi di bagian hulu DAS Ciliwung bersamaan dengan terjadinya pasang tertinggi sehingga banjir pada akhir Januari 2002 merupakan gabungan antara kondisi pasang surut dan pola curah hujan yang tinggi yang terjadi di bagian hulu dan hilir DAS Ciliwung serta Jakarta dan sekitarnya. Kondisi Pasang surut secara lengkap disajikan pada tabel di bawah ini.
No
Tanggal
Tinggi Pasut di Tanjung Priok (cm)
1
27 Januari 2002
250
2
28 Januari 2002
250
3
29 Januari 2002
252
4
30 Januari 2002
260
5
31 Januari 2002
240
6
1 Februari 2002
230
7
2 Februari 2002
230
8
3 Februari 2002
220
Kondisi pasang surut pada akhir januari dan awal Februari 2002 di Tanjung Priok-Januari
Pada tanggal 4 Pebruari 2002 yang merupakan banjir besar dan belum juga surut, telah menurunkan kapasitas saluran akibat bajir sebelumnya, terutama sampah dan material telah menutupi sebagian saluran. Banyak sumbatan dan hambatan yang terjadi, tidak ada pengaruh pasang surut, dan sebagian hujan belum juga berhenti. Beberapa pompa tidak berfungsi sehingga banjir masih berlangsung.
Berdasarkan pola induk yang telah dibuat th 1973 dan kemudian disempurnakan th 1997 setelah ada banjir besar yang melanda th 1996, nampak bahwa telah terjadi kenaikan debit rencana pada semua badan sungai yang ada di DKI-Jakarta, Master plan Cengkareng drain telah dinaikan dari 390 m3/det menjadi 620 m3/det, sementara sungai Ciliwung telah dinaikan dari 370 m3/det menjadi 570 m3/det. Perubahan pola induk ini untuk mengantisipasi kenaikan debit sungai-sungai yang ada di DKI-Jakarta akibat perubahan tata guna lahan, khsusnya kurangnya daerah resapan dan terlalu dominannya permukiman yang hampir menutup seluruh DKI Jakarta akibat pesatnya pertumbuan permukiman di beberapa kawasan Jabotabek dan sekitarnya.
Perubahan kenaikan debit ternyata tidak hanya terjadi di daerah hilir akan tetapi terjadi juga di daerah hulu. Di sungai Ciliwung yang meliputi Ciliwung hulu di daerah Katulampa dan Ciliwung tengah (Depok) juga terjadi kenaikan debit yang sangat signifikan terutama sejak th 1980 kenaikan debit puncak sudah sangat mengawatirkan. Sebelum th 1980 debit masium di Ciliwung hulu (Katulampa) masih berada di bawah 200 m3/det, akan tetapi saat ini kondisinya terus menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
Indikasi kenaikan debit puncak merupakan indikator yang sangat nyata telah terjadi perubahan tata guna lahan yang serius di DAS Ciliwung bagian hulu. Perubahan tata guna lahan di daerah hulu ini akan secara nyata pula telah menaikan debit maksimum menjadi 4 kali lebih besar dibanding era tahun 80- an. Perubahan debit masimum secara otomatis harus segera ditanggulangi, dengan melakukan penataan DAS dari hulu sampai hilr. Perencanaan pembanguna dan pola tataruang harus berbasis DAS dan seoptimal mungkin dapat memasukan curah hujan ke dalam tanah.
Dalam era 20 tahun terakhir selain terjadi kenaikan debit maksimum juga telah terjadi penurunan data debit minimum pada musim kering, sehingga dengan fakta ini indikator kerusakan daerah hulu Sungai Ciiwung sudah sangat parah hal ini terlihat dari semakin menurunnya debit rendah (base flow) pada saat musim kering dan semakin naiknya debit puncak pada musim hujan. Kondisi ke 12 sungai lainnya yang ada di Jakarta di indikasikan kondisinya tata airnya lebih parah dibanding DAS Ciliwung karena prosentase penutupan lahan yang mampu meresapkan airnya jauh lebih sedikit.
Berdasarkan data kejadian banjir tahun 2002 total curah hujan harian selama 3 hari berturut-turut dari tgl 29 s/d 31 Januari 2002 untuk Ciliwung hulu tercatat 233 mm, dan dari total curah hujan tersebut sebesar 62,3 % telah berubah menjadi aliran permukaan dengan total run off 145 mm dengan debit aliran maksimum sebesar 378 m3/det yang berlangsung selama 5 jam berturut-turut.
Debit maksimum th 2002 tercatat 525 m3/det yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2002 yang diakibatkan oleh hujan sebesar 66 mm selama dua hari dan berubah menjadi aliran permukaan sebesar 50 mm atau 75 % dari total curah hujan tetapi hanya berlangsung selama 2 jam sehingga tidak menimbulkan banjir yang besar dibanding kejadian akhir Januari.
Kejadian banjr th 1996 yang pernah terjadi sangat berbeda dengan fenomena banjir th 2002 yang lalu, serta banjir yang terjadi pada Januari 2004 yang baru lalu dimana hujan lokal di DKI Jakarta yang lebih berperan. Kejadian banjir th 1996 lebih banyak disebabkan karena terjadinya curah hujan yang tinggi di daerah hulu, yang tidak mampu diresapkan sehingga terjadi banjir yang hebat di daerah hilir. Berdasarkan hasil kajian hidrograf pada tanggal 6 Januari 1996 debit S. Ciliwung di Katulampa telah mencapai 740 m3/det, dan berada di kisaran diatas 400 m3/det selama lebih dari 10 jam sehingga Jakarta mengalami banjr yang hebat, yang diakibatkan oleh kejadian hujan di hulu yang tercatat di daerah Gadog curah hujan mencapi 250 mm. Dengan curah hujan 230 mm di th 1998, debit S. Ciliwung di Katulampa sebesar 651 m3/det, dan th 1999 dengan curah hujan 220 mm debitnya mencapai 610 m3/det. Dari data yang tersedia terlihat bahwa kapasitas saluran sungai di Jakarta khususnya Kali Ciliwung yang didesain hanya 570 m3/det hampir setiap 2 tahun sekali akan terlampaui, sehingga dengan demikian daerah hulu S. Ciliwung perlu mendapat perhatian yang serius, karena tanpa perbaikan daerah hulu Ciliwung, pembuatan kanal di Jakarta tidak akan mampu manggulangi banjir yang ada.
Berdasarkan penelusuran banjir dengan menggunakan analisis input-output model Muskingum, antara stasiun Katulampa, Depok dan Manggarai terlihat bahwa lama waktu tempuh aliran antara Katulampa ke Depok sebesar 7 jam, dari Depok ke manggarai 1 Jam, sementara waktu konsentrasi aliran di Katulama sebesar 3 Jam sehingga dengan demikian waktu tempuh aliran berkisar 10 jam sejak terjadinya hujan di bagian hulu DAS Ciliwung. Penurunan debit dari Katulampa ke Depok sebesar 25-27 % sementara dari Depok ke manggarai terjadi penurunan debit puncak sebesar 5 %. Adanya perbedaan waktu tempuh ini seharusnya bisa digunakan untuk sistem peringatan dini, sehingga tingkat kerugian yang terjadi bisa dielimenir, paling tidak masyarakat dpat diberitahu kapan banjir itu datang sehingga masyarkat tidak kaget dan mampu menyelamatkan beberapa harta bendanya dari gangguan air yang mendadak mampu merendam tempat tinggal mereka.
2.3 Dampak yang ditimbulkan oleh banjir
.
Banjir yang terjadi selalu menimbulkan kerugian bagi mereka yang terkena banjir baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikenal sebagai dampak banjir.
Dampak banjir akan dialami langsung oleh mereka yang rumah atau lingkungannya terkena air banjir. Jika banjir berlangsung lama akan sangat merugikan karena aktivitas akan banyak terganggu.Segala aktivitas tidak nyaman dan lingkungan menjadi kotor yang berdampak kurangnya sarana air bersih dan berbagai penyakit mudah sekali menjangkiti warga yang terserang banjir.
Dampak banjir yang terjadi sering kali menganggu kesehatan lingkungan dan kesehatan warga. Lingkungan tidak sehat karena segala sampah dan kotoran yang hanyut seringkali mencemari lingkungan .Sampah-sampah terbawa air dan membusuk mengakibatkan penyakit gatal-gatal di kulit, dan lalat banyak beterbangan karena sampah yang membusuk sehingga sakit perut juga banyak terjadi. Sumber air bersih tercemar sehingga mereka yang terkena banjir kesulitan air bersih dan mengkonsumsinya karena darurat, sebagai penyebab diare.
Dampak banjir memang luar biasa luas. Rumah bisa rusak gara-gara terendam banjir. Barang-barang perabotan rumah tangga jika tidak segera diselamatkan bisa hanyut dan rusak pula. Yang lebih parah jika penduduk yang memiliki usaha rumahan bisa terganggu aktivitas produksinya sehingga mengakibatkan kerugian.
Kerugian akibat tidak bisa produksi berdampak pada karyawan yang bergantung nasib pada usaha tersebut. Kerugian tidak berjalannya produksi bisa kehilangan pelanggan, kemacetan modal serta kerusakan alat gara-gara banjir. Jika terus menerus situasi terjadi demikian mengakibatkan macetnya ekonomi kerakyatan yang kemudian berdampak pada semakin meningkatnya masalah sosial di lingkungan masyarakat yang sering di landa banjir.
Sering kali dampak banjir ini bukan sekedar membawa dampak kerugian material. Akibat banjir sering kantor, sekolah atau instansi bahkan pribadi harus kehilangan dokumen penting kependudukan dan sejenisnya.
Akibat banjir sering kali sekolah harus diliburkan paksa dari aktivitas belajar. Seluruh siswa dan dan guru tidak bisa beraktivitas rutin, bahkan terkadang banyak berkas dan data penting yang disimpan sekolah rusak terendam banjir.
Banjir memang tidak bisa diketahui kapan datangnya, namun juga dapat diantisipasi dengan menyiapkan diri menyelamatkan dokumen penting ke tempat yang lebih tinggi. Membuat bangunan khusus yang bertingkat yang aman untuk meletakkan dokumen penting serta alat-alat belajar yang rentan rusak bila terendam banjir bagi sekolah yang berada di daerah rawan banjir adalah perlu.
Bencana banjir yang melanda beberapa wilayah Indonesia di awal tahun ini, semakin banyak mengusik ketenangan masyarakat. Aktivitas angin muson di seputar benua Asia menyebabkan curah hujan di Sumatera bagian selatan dan Jawa semakin meningkat. Di Kalimantan aktifitas angin bertiup begitu kencang disertai hujan lebat dan mulai memporakporandakan sejumlah bangunan serta sejumlah pohon bertumbangan kondisi seperti ini juga sering menimbulkan munculnya angin puting beliung yang sering melanda beberapa tempat di kawasan ini.
Banjir yang melanda ibu kota Jakarta telah melumpuhkan aktivitas warga terutama transportasi jalan, bandara maupun stasiun kereta. Situasi ini juga diprediksi akan melemahkan perekonomian Jakarta, akibat banyaknya kantor-kantor baik swasta maupun pemerintahan tidak beroperasi akibat akses staf maupun karyawan menuju kantor terhadang banjir selain beberapa kantor juga mengalami genangan banjir.
Jakarta yang juga merupakan sentral bisnis di Indonesia mengalami gangguan dalam aktivitas ekonomi akibat terhentinya putaran ekonomi akibat banjir menyerang kawasan-kawasan sentral ekonomi seperti ruas jalan ibu kota, bundaran HI, bandara, terminal, stasiun juga kawasan industri pulogadung yang kebanyakan industri pergudangan dan transportasi yang mendistribusikan bahan-bahan pokok di Indonesia.
Persoalan yang melanda ibu kota Jakarta saat inlebih baik jangan sampai membuat pemerintah mengabaikan fungsi-fungsi pemerintahan, mengingat persoalan di Jakarta ini juga akan memicu ketidakstabilan pemerintahan dan ekonomi di daerah-daerah yang dikarenakan akses menuju Jakarta menjadi tertunda.
Dengan cara apapun aktivitas pemerintahan maupun ekonomi yang menjadi barometer pembangunan di Indonesia harus terus diupayakan demi ratusan juta penduduk Indonesia yang menunggu tindakan pemerintah untuk tetap mengupayakan stabilitas pemerintahan maupun ekonomi negara.
2.4 Penyebab Terjadinya Banjir
Di tinjau dari letak geografis, kondisi topografi, iklim, faktor demografi, dan kondisi sosial masyarakat, maka kemungkinan terjadinya banjir di Indonesia khususnya Jakarta cukup besar. Banjir dapat setiap saat terjadi dan sulit di perkirakaan intesitasnya, tempat, waktu baik pada daerah yang sudah ditangani dan belum sempat di tangani.
Banjir di Jakarta bisa dibilang akibat yang harus ditanggung oleh warga DKI Jakarta. Setiap musim hujan, seperti sekarang ini, Jakarta selalu terjadi banjir. Banjir di Jakarta ini merupakan kesalahan warga Jakarta sendiri yang membuang sampah sembarangan dan kegiatan lainnya yang berakibat banjir.
Peristiwa banjir tidak akan menjadi masalah sejauh banjir tidak menimbulkan gangguan atau kerugian yang berarti bagi kepentingan manusia. Fenomena banjir disebabkan oleh tiga faktor yaitu kondisi alam, peristiwa alam, dan kegiatan manusia.
Faktor-faktor kondisi alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir adalah kondisi wilayah, misalnya : letak geografis suatu wilayah, kondisi topografi, dan geometri sungai seperti kemiringan dasar sungai, meandering, penciutan ruas sungai, sedimentasi, pembendungan alami pada suatu ruas sungai dan menurunnya permukaan tanah.
Menurunnya permukaan tanah
Peristiwa alam yang bersifat dinamis yang dapat menjadi penyebab banjir seperti curah hujan yang tinggi, pecahnya bendungan sungai, peluapan air yang berlebihan, pengendapan sendimen / pasir, pembendungan air sungai karena terdapat tanah longsor , pemanasan global yang mengakibatkan permukaan air laut tinggi.
Curah hujan yang tinggi
Faktor kegiatan manusia yang dapat menyebabkan banjir adalah adanya pemukiman liar di daerah bantaran sungai, penggunaan alih fungsi resapan air untuk pemukiman, tata kota yang kurang baik, buangan sampah yang sembarangan tempat, pengalihan fungsi lahan hijau, dan pemukiman padat penduduk.
Pembuangan sampah sembarangan dan Penumpukan sampah di kali
Pengalihan lahan hijau menjadi pusat pembangunan gedung
Solusi Penanganan Banjir
Pendekatan Konsep Pengelolaan DAS
Daerah aliran sungai yang diartikan sebagai bentang lahan yang dibatasi oleh pembatas topografi (topography divide) yang menangkap, menampung dan mengalirkan air hujan ke suatu titik putusan (outlet) telah secara luas diterima sebagai satuan (unit) pengelolaan sumberdaya alam yang ada di dalam DAS. Istilah “one river, one plan, one integrated management” yang populer mengindikasikan pentingnya DAS dikelola sebagai suatu kesatuan utuh ekosistem sumberdaya alam.
Secara garis besar sumberdaya alam suatu DAS dapat dikelompokkan menjadi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, dan sumberdaya sosial (institusi) yang masing-masing saling pengaruh-mempengaruhi. Pengelolaan DAS dalam kerangka pengelolaan sumberdaya alam tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi sumberdaya alam tersebut bukan memaksimalkan salah satu fungsi dengan mengabaikan fungsi lainnya.
Dalam hal kewenangan pengelolaan sumberdaya alam yang ada sekarang, di DAS Ciliwung melibatkan multi-pemerintahan dan sektor. Terdapat dua pemerintahan propinsi yang terkait, yaitu Jawa Barat dan DKI Jakarta, terdap[at tujuh pemerintah kabupaten/kota yaitu 3 di Propinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok) dan 4 di DKI Jakarta (Kota Jakarta Selatan, Pusat, Barat dan Utara). Selain itu paling tidak terdapat tiga instansi teknis pemerintah yang terkait erat yaitu Departemen Kehutanan, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, serta Badan Pertanahan Nasional. Instansi lain yang terlibat langsung dalam penanganan sektoral paling tidak terdapat sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan.
Pendekatan struktural yang dominan di bagian hilir selama ini yang terlalu dominan, dalam penangana banjir mengindikasikan telah mengalami “kegagalan”, sehingga perlu dilakukan dengan pendekatan non struktural secara bersamaan yang melibatkan seluruh stakeholder dalam suatu DAS. Mengingat kompleknya permasalahan pengelolaan DAS maka diperlukan pendekatan yang terpadu melibatkan semua stakeholder dan dilakukan secara konprehensif sehingga diperlukan metode yang tepat. Medode simulasi dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk melihat permasalahn dan penaggulangan banjir khususnya dalam meprediksi aliran permukaan (run off) dari suatu hamparan tipe penggunaan lahan.
Apabila dilihat secara seksama rentetan kejadin banjir di Jakarta disebabkan oleh 3 faktor penentu utama yaitu:
akibat perubahan kondisi di bagian hulu dan tengah DAS Ciliwung sehingga terjadi debit maksimum yang tinggi melebihi kapasitas daya tampung saluran yang ada,
akibat curah hujan yang turun di DKI-Jakarta sendiri yang tidak mampu diresapkan dan dialikan ke bagian hilir serta
akibat adanya pengaruh pasang surut air laut yang menghambat laju aliran air ke laut.
Penanggulangan ke tiga faktor penyebab banjir tersebut harus ditangani secara konfrehensif dan dengan metode yang berbeda pula. Untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta, sudah banyak program sudah dilakukan dengan curahan dana dan usaha yang besar, tetapi kejadian banjir tetap berulang. Pendekatan teknis yang telah dan akan dilakukan belum menggunakan DAS sebagai unit analisis, tetapi cenderung bersifat parsial, sektoral atau terkait dengan kewenangan wilayah administratif tertentu. Mengingat kharakteristik DKI Jakarta yang sebagian wilayahnya merupakan dataran banjir (flood plain), upaya penanganan banjir di wilayah tersebut jelas merupakan pekerjaan yang membutuhkan curahan biaya dan tenaga besar.
Upaya teknis yang dilakukan untuk mengatur kelebihan air di badan sungai dapat dilakukan dengan penerapan prinsip pengaturan jumlah air di badan sungai dan mencegah air sampai di badan sungai. Pendekatan konservasi air dengan cara memasukan sebanyak mungkin jumlah curah hujan ke dalam tanah merupakan pendekatan yang ramah lingkungan dan murah. Konsep pengaturan air di dalam suatu DAS dapat dilakukan pada 3 tahap proses yaitu:
Kelebihan air hujan di tahan oleh pohon/vegetasi (intersepsi, stem flow dan evapotranspirasi)
Kelebihan air hujan di tahan oleh tanah (melalui proses infiltrasi dan perkolasi dan ditampung di aquifer)
Kelebihan air hujan di tahan oleh badan air (mengendalikan jumlah aliran permukaan/run off, bendungan, cekdam, sumur resapan, dll)
Penerapan teknologi dalam pencegahan dan penurunan laju dan jumlah aliran permukaan dapat dilakukan dengan kegiatan:
pengaturan tata guna lahan air (water management).
pengaturan dan pemanfaatan air (land use mangement)
Salah satu alternatif dalam penggulangan banjir di Jakarta, Kimpraswil melalui projek–Induk pengembangan Ciliwung- Cisadane telah membuat kajian untuk menggabungkan antara Sungai Ciliwung dengan Cisadane melalui terowongan di daerah Kota Bogor, yang kajianya dilakukan oleh JICA (1997) dari arah Bantar Kemang menuju Empang di Sungai Cisadane, dengan terowongan dengan kapasitas debit 300 m3/det, dengan lebar terowongan 8 m sepanjang 900 m. Terowongan tersebut akan menaikan debit rencana Sungai Cisadane dari 1.600 m3/det menjadi 1.900 m3/det, sehingga kapasitas Sungai Cisadane harus dinaikan. Dengan debit kejadian pada banjir 1996 sebesar 740 m3/det maka debit S. Ciliwung di Katulampa setelah disodet menjadi 440 m3/det, dan debit tersebut masih diatas debit kejadian pada banjir th 2002 dimana debit di Katulampa hanya 425 m3/det, tetapi Jakarta telah mengalami kebanjiran yang sangat hebat, dengan demikian pembuatan terowongan tersebut akhirnya akan sia -sia karena Jakarta tetap kebanjiran.
Andaikan terowongan sodetan telah ada pada kejadian banjir 2002 terowongan itu tidak akan tersentuh oleh permukaan air karena didesain untuk debit 490 m3/det, sehingga terowongan ada, tetapi Jakarta tetap kebajiran. Disamping itu terowongan tersebut tentu hanya akan terkena air 2-3 hari dalam tempo 4-5 th sekali, mengingat debit rata-rata S. Ciliwung di Katulampa dalam keadaaan normal hanya berkisar 20 m3/det saja. Usulan terowongan akhirnya batal karena mendapat penolakan oleh masyarakat kota Tanggerang, karena akan semakin memperparah kondisi tata air di Sungai Cisadane, mereka tidak mau mendapat kiriman air dari Sungai Ciliwung, disamping itu penyodetan tidak akan menyelesaikan masalah karena hanya memindahkan air banjir dari S. Ciliwung ke S. Cisadane.
Berdasarkan data analisis kejadian banjir dengan indikasi terjadinya kenaikan debit maksimum di daerah hulu dan tengah S. Ciliwung yang disertai dengan menurunnya debit pada musim kering, maka dengan indikasi tingkat kerusakan yang signifikan antara tahun 1973 s/d 2004 maka dengan demikian rehabilitasi DAS bagian hulu dan penerapan teknologi konservasi tanah dan air di bagian hulu S. Ciliwung menjadi salah satu kunci penaggulangan banjir di Jakarta. Dalam jangka panjang pembangunan bangunan pencegah banjir berupa kanal tanpa tidak diimbangi dengan tindakan konservasi tanah dan air di bagian hulu akan merupakan pekerjaan yang tidak efektif.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lahan di hulu dan tengah DAS Ciliwung melalui rehabilitasi lahan baik secara vegetatif maupun sipil memberikan kemungkinan besar dalam pengendalian banjir di Jakarta.
Pendekatan non struktural (non structural measure)
Dalam pendekatan non struktural yang dilakukan adalah melaksanakan pencegahan banjir melalui pendekatan secara menyeluruh dan melakukan konservasi tanah dan air yang dilakukan sebelum air sampai di badan sungai. Kegiatan konservasi tanah dan air di bagian hulu, serta pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk melakukan pendekatan ini.
Berdasarkan kajian hidrogeologi (Hutasoit, 2002) di DKI Jakarta terdapat daerah-daerah yang mungkin sebagai tempat penyimpanan air di bawah permukaan, yaitu di dalam pori-pori tanah/batuan yang mengalasi daerah tersebut. Daerah-daerah yang mungkin untuk tempat resapan adalah : Parung, Depok, Ciangsana/Cileungsir, Cibubur, Tongkol, Kayu Besar (Cengkareng), Muara Angke, Kebonwaru, Kuningan, Pekayon, Dukuh Atas, Pulomas, Serpong, Rawa Bokor (Multi Bintang), dan Bekasi. Adapun teknologi yang dapat digunakan untuk memasukan air ke dalam akifer adalah memelihara resapan alamiah dan imbuhan buatan. Untuk memelihara resapan alamiah, daerah tersebut harus dijadikan sebagai daerah terbuka hijau. Sedangkan teknologi imbuhan buatan antara lain berupa: sumur resapan, paritan, kolam, dan sumur injeksi, dengan demikian kombinasi konservasi tanah dan air di bagian hulu dan resapan air dibeberapa tempat di DAS Ciliwung dapat dijadikan alternatif pilihan teknologi dalam menggulangi banjir di Jakarta.
Lubang resapan air (biopori)
Beberapa pilihan teknologi lain yang dapat diterapkan untuk menanggulangi masalah banjir adalah yang tidak terkait dengan bangunan (non structural measure) seperti :
Peramalan banjir
Pemetaan bahaya banjir
Pembentukan kelembagaan pengelolaan DAS
Pendidikan masyarakat dan perilaku masyarakat
Kampanye penanggulangan lingkungan
Kompensasi hulu hilir (sharing pendanaan antara hulu dan hilir)
Pembentukan tim penanggulangan bahaya banjir.
Langkah dan strategi yang diperlukan dalam upaya pengendalian banjir diantaranya :
Pembentukan landasan hukum untuk pengelolaan DAS
Melakukan perlakuan dan kegiatan konservasi tanah dan air di bagian hulu
Menerapkan sistem monitoring pemanfaatan dan perubahan penggunaan lahan dengan menggunakan citra satelit.
Pendekatan Teknis
Pendekatan teknis yang selama ini dijadikan sebagai alternatif pengendalian banjir umumnya bersifat jangka pendek, disamping itu menyebabkan biaya sosial dan finansial yang tinggi, sehingga apabila pendekatan teknis/teknologi ini kurang didukung oleh pendekatan-pendekatan sosial, ekonomi dan kelembagaan yang mantap maka tidak akan memberikan hasil yang memuaskan.
Selain rekomendasi teknis/teknologi, berbagai rekomendasi kebijakan institusi adalah sebagai berikut :
Perlu penegakan hukum baik dalam pengelolaan di kawasan lindung, di bantaran sungai, maupun di pantai utara Jakarta.
Diperlukan revitalisasi dan reformulasi kebijakan nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya dalam lingkup pemanfaatan DAS Ciliwung.
Diperlukan penataan ulang tata ruang wilayah yang terkena banjir, penggunaan lahan disesuaikan dengan peruntukan. Dalam kaitan ini perlu ditetapkan kebijakan tentang penataan ruang kawasan pedesaan.
Diperlukan kesepakatan tentang penggunaan metode penilaian dan penggunaan valuasi sebagai instrumen penilaian. Oleh karena itu perlu studi untuk menentukan indikator penetapan kinerja DAS Ciliwung.
Diperlukan pengembangan instrumen ekonomi untuk meningkatkan kualitas lingkungan DAS Ciliwung.
Penerapan AMDAL secara ketat terhadap seluruh kegiatan yang memerlukan AMDAL.
Diperlukan pengelolaan DAS terpadu, untuk mewujudkan kebijakan one river one plan, dan one management dan untuk itu perlu dipastikan bentuk campur tangan pemerintah pusat (untuk Bopunjur). Dalam kaitan ini diperlukan studi peran multipihak dalam penetapan cost and benefit sharing antara pemerintahan di wilayah hulu dan hilir.
BAB 3
PENUTUP
Kesimpulan :
Banjir merupakan proses alam dan bagian penting dari mekanisme pembentukan dataran di Bumi yang sangat ditentukan oleh curah hujan. Kejadian banjir terbesar yang pernah melanda DKI Jakarta adalah kejadian banjir tahun 1996, 2002, 2007, serta tahun 2013. Permasalahan banjir di DKI Jakarta tidak bisa lepas dari keberadaan 13 sungai yang bermuara di bagian Utara Jakarta. Ketiga belas sungai itu merupakan Kali Mookervaart, Kali Angke, Kali Pasangrahan, Kali Grogol, Kali Krukut, Kali Baru Barat, S. Ciliwung, Kali Baru Timur, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Keramat dan Kali Cakung.
Banjir yang terjadi sering kali menganggu kesehatan lingkungan dan kesehatan warga. Lingkungan tidak sehat karena segala sampah dan kotoran yang hanyut seringkali mencemari lingkungan .Sampah-sampah terbawa air dan membusuk mengakibatkan penyakit gatal-gatal di kulit, dan lalat banyak beterbangan karena sampah yang membusuk sehingga sakit perut juga banyak terjadi. Sumber air bersih tercemar sehingga mereka yang terkena banjir kesulitan air bersih dan mengkonsumsinya karena darurat, sebagai penyebab diare.
Banjir di Jakarta terjadi kerena curah hujan yang besar dan kondisi geografisnya yang berada didataran rendah, selain itu masyarakat didalamnya tidak menjaga lingkungan seperti membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan penumpukan sampah di daerah aliran air dan membangun bangunan didaerah bantaran sungai.
Solusi dan Saran :
Tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak banjir yaitu :
Penataan daerah aliran sungai secara terpadu sesuai fungsi lahan
Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir
Tidak membuang sampah sembarangan
Pemasangan pompa unyuk daerah yang lebih rendah permukaan laut
Membuat program penghijaun daerah hulu sungai
Menegakkan aturan dengan menindak tegas semua pelanggar pembuangan sampah tanpa terkecuali termasuk oknum polisi yang berbuat pungli.
Memperbanyak dan terus menerus, mengingatkan masyarakat melalui spanduk, brosur, ataupun iklan tentang disiplin pembuangan sampah. Baik di media Cetak ataupun media elektronik.
Menindak tegaskan peraturan mengenai penebangan pohon liar.
Membuat lubang biopori sebagai lubang resapan air hujan
Melakukan berbagai pendekatan seperti pendekatan konsep pengelolaan DAS, pendekatan non struktural yaitu melaksanakan pencegahan banjir melalui pendekatan secara menyeluruh dan melakukan konservasi tanah dan air yang dilakukan sebelum air sampai di badan sungai, serta pendekatan teknik.
DAFTAR PUSTAKA
http://treehuges.blogspot.com/2013/01/sejaraha-jakarta-kota-banjir.html#ixzz2i9ClAPoj
http://bebasbanjir2025.wordpress.com/konsep-pemerintah/bpdas-citarum-ciliwung/
http://forum.kompas.com/megapolitan/231945-inilah-kerugian-akibat-banjir-jakarta-dari-tahun-ke-tahun.html
http://ekosistem-ekologi.blogspot.com/2013/04/memahami-pengertian-dan-penyebab-banjir.html
http://treehuges.blogspot.com/2013/01/sejaraha-jakarta-kota-banjir.html
http://amdal-indonesia.blogspot.com/2009/11/uu-nomor-32-tahun-2009-tentang.html
http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Tahun_1945/Perubahan_II
http://www.kabarkami.com/banjir-di-jakarta.html
http://gotaufikblog.blogspot.com/2013/01/dampak-banjir-yang-melanda-ibukota.html
http://tutorial-blogz.blogspot.com/2013/01/inilah-penyebab-banjir-di-jakarta.html
http://sains.kompas.com/read/2013/01/18/18385266/Banjir.Jakarta.Curah.Hujan.Capai.200.mm
http://www.vemale.com/tags/bencana-banjir-di-jakarta/
http://bebasbanjir2025.wordpress.com/banjir-2
http://dedenurdianto.blogspot.com/2013/01/banjir-di-jakarta-masih-akan-terjadi.html
http://www.infospesial.net/23264/5-faktor-penyebab-jakarta-banjir_3/
http://tashwirulafkar.com/trend-lubang-resapan-biopori/
http://w.purwakusuma.staff.ipb.ac.id/2012/03/01/steps-of-installing-the-small-hole-biopore-based-artificial-recharge-bio_bar/
http://www.ilmusipil.com/cara-mengatasi-banjir-di-jakarta