ABSTRAK Artikel ini membahas tentang Good Corporate Governance yang diharapkan dapat menjadi solu... more ABSTRAK Artikel ini membahas tentang Good Corporate Governance yang diharapkan dapat menjadi solusi atas lemahnya Legal Framework (kerangka hukum) Pemberantasan korupsi di Indonesia. Dewasa ini korupsi di sektor swasta belum menjadi mata rantai khusus melainkan hanya tampak ketika menjadi bagian dari tindakan koruptif penyelenggara negara sebagai di sisi publik, penegak hukum juga belum dapat sepenuhnya menjangkau sektor swasta secara keseluruhan. Oleh karenanya harus dimulai suatu tindakan pencegahan dan pemberantasan yang berdasarkan konsep Good Corporate Governance dan memberikan jaminan melalui sasaran dan latar belakang (Context and environment) yang menjadi identitas korporasi itu sendiri, yang mana untuk mewujudkan semua itu haruslah dimulai dengan kepemimpinan yang baik (Good Leadership), sehingga penerapan Good Corporate Governance bukanlah semata konsep ambigu melainkan sebagai dasar yang kuat, implementatif dan nyata. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tidak dapat dipungkiri bahwa Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah menggerogoti berbagai sendi-sendi penopang kehidupan bangsa dan telah memberikan dampak buruk bagi reformasi birokrasi dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh KKN tidak hanya menghancurkan sumber daya di sektor publik tetapi juga semakin meluas ke sektor swasta. Penyebarluasan modus operandi pelaku KKN ke berbagai bidang menuntut adanya solusi yang tepat untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang lebih membahayakan. Pada ranah publik tindakan koruptif pejabat negara telah merugikan keuangan negara melalui kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan diri pribadi maupun kelompok, kemudian permainan oknum-oknum tertentu juga memberikan dampak yang cukup besar sehingga pencapaian atas pelayanan publik yang baik tidak dapat terwujud. Di negara lain, sektor pelayanan publik mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, tekanan ini mengarah pada meningkatnya privatisasi fungsi
Act 8 of 2010 has mandated role of PPATK in combating money laundering which is also described in... more Act 8 of 2010 has mandated role of PPATK in combating money laundering which is also described in more detail in President Regulation No. 48 of 2012 on the organization and working procedures of PPATK. PPATK also provide a 6-month report to the president and the legislature based on the implementation of the tasks, functions, and responsibilities. PPATK has some constraints relating to the security of data (recovery system), coordination with related institutions, as well as the lack of compliance with financial service providers.
Office of Manpower Affairs, GOvernment of Dharmasraya Regency, 2019
Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang menyangkut tentang tenaga kerja (dengan segala lingkup ... more Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang menyangkut tentang tenaga kerja (dengan segala lingkup dan posisinya) baik sebelum hubungan kerja itu dilaksanakan, ataupun dalam masa hubungan kerja itu sedang dilaksankan, dan/atau saat hubungan kerja itu telah berakhir, yang mana ketiganya memberikan implikasi (akibat) hukum tersendiri, baik bagi pengusaha maupun pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Dalam dunia ketenagakerjaan, pekerja/buruh seringkali menjadi pihak yang lemah baik secara ekonomi maupun kedudukan sosial. Upah yang diterima oleh pekerja bahkan diartikan bahwa pekerja/buruh tersebut berada dalam genggaman pengusaha sehingga (seakan-akan) berhak untuk memperlakukan pekerja sesuai dengan kehendaknya. Padahal semenjak lahirnya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau dikenal juga dengan undang-undang ketenagakerjaan (UUTK), terminologi ketenagakerjaan tentang hubungan industrial tidak lagi menggunakan istilah "majikan" melainkan diganti dengan "Pengusaha" sebagai pihak yang menjalankan suatu usaha dan/atau pemberi pekerjaan sebagaimana termasuk dalam uraian pasal 1 angka (4) dan (5); Pasal 1 angka (4);
ABSTRAK Artikel ini membahas tentang Good Corporate Governance yang diharapkan dapat menjadi solu... more ABSTRAK Artikel ini membahas tentang Good Corporate Governance yang diharapkan dapat menjadi solusi atas lemahnya Legal Framework (kerangka hukum) Pemberantasan korupsi di Indonesia. Dewasa ini korupsi di sektor swasta belum menjadi mata rantai khusus melainkan hanya tampak ketika menjadi bagian dari tindakan koruptif penyelenggara negara sebagai di sisi publik, penegak hukum juga belum dapat sepenuhnya menjangkau sektor swasta secara keseluruhan. Oleh karenanya harus dimulai suatu tindakan pencegahan dan pemberantasan yang berdasarkan konsep Good Corporate Governance dan memberikan jaminan melalui sasaran dan latar belakang (Context and environment) yang menjadi identitas korporasi itu sendiri, yang mana untuk mewujudkan semua itu haruslah dimulai dengan kepemimpinan yang baik (Good Leadership), sehingga penerapan Good Corporate Governance bukanlah semata konsep ambigu melainkan sebagai dasar yang kuat, implementatif dan nyata. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tidak dapat dipungkiri bahwa Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah menggerogoti berbagai sendi-sendi penopang kehidupan bangsa dan telah memberikan dampak buruk bagi reformasi birokrasi dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh KKN tidak hanya menghancurkan sumber daya di sektor publik tetapi juga semakin meluas ke sektor swasta. Penyebarluasan modus operandi pelaku KKN ke berbagai bidang menuntut adanya solusi yang tepat untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang lebih membahayakan. Pada ranah publik tindakan koruptif pejabat negara telah merugikan keuangan negara melalui kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan diri pribadi maupun kelompok, kemudian permainan oknum-oknum tertentu juga memberikan dampak yang cukup besar sehingga pencapaian atas pelayanan publik yang baik tidak dapat terwujud. Di negara lain, sektor pelayanan publik mendapatkan tekanan dari berbagai pihak, tekanan ini mengarah pada meningkatnya privatisasi fungsi
Act 8 of 2010 has mandated role of PPATK in combating money laundering which is also described in... more Act 8 of 2010 has mandated role of PPATK in combating money laundering which is also described in more detail in President Regulation No. 48 of 2012 on the organization and working procedures of PPATK. PPATK also provide a 6-month report to the president and the legislature based on the implementation of the tasks, functions, and responsibilities. PPATK has some constraints relating to the security of data (recovery system), coordination with related institutions, as well as the lack of compliance with financial service providers.
Office of Manpower Affairs, GOvernment of Dharmasraya Regency, 2019
Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang menyangkut tentang tenaga kerja (dengan segala lingkup ... more Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang menyangkut tentang tenaga kerja (dengan segala lingkup dan posisinya) baik sebelum hubungan kerja itu dilaksanakan, ataupun dalam masa hubungan kerja itu sedang dilaksankan, dan/atau saat hubungan kerja itu telah berakhir, yang mana ketiganya memberikan implikasi (akibat) hukum tersendiri, baik bagi pengusaha maupun pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Dalam dunia ketenagakerjaan, pekerja/buruh seringkali menjadi pihak yang lemah baik secara ekonomi maupun kedudukan sosial. Upah yang diterima oleh pekerja bahkan diartikan bahwa pekerja/buruh tersebut berada dalam genggaman pengusaha sehingga (seakan-akan) berhak untuk memperlakukan pekerja sesuai dengan kehendaknya. Padahal semenjak lahirnya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan atau dikenal juga dengan undang-undang ketenagakerjaan (UUTK), terminologi ketenagakerjaan tentang hubungan industrial tidak lagi menggunakan istilah "majikan" melainkan diganti dengan "Pengusaha" sebagai pihak yang menjalankan suatu usaha dan/atau pemberi pekerjaan sebagaimana termasuk dalam uraian pasal 1 angka (4) dan (5); Pasal 1 angka (4);
Uploads