Papers by Bayun Duto Suryono, S.H. C.Med.
Darurat Asimilasi Pada Saat Pendemi Covid-19 di Indonesia, 2020
Abstrak Tujuan Penelitian yaitu memberikan solusi terkait dengan asimilasi pada masa covid 19 ses... more Abstrak Tujuan Penelitian yaitu memberikan solusi terkait dengan asimilasi pada masa covid 19 sesuai dengan hukum positif dan keadaan yang sebenarnya yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan. Menggunakan penelitian normatif empiris dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan pihak lembaga pemasyarakatan. Melalui penelitian yang normatif empiris ini peneliti menawarkan cara baru yaitumempekerjakan narapidana (WBP) dengan membuat alat perlindungan diri serta menjadikan narapidana relawan covid 19 guna membantu negara melawan covid 19 dan membantu dalam bidang ekonomi dalam keadaan pendemi dirasa cukup tepat dalam masa pendemi ini. Penggunaan asimilasi disaat masa pendemi covid 19 ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang dalam hal pembebasan secara besar-besaran ini dirasa perlu pengurangan narapidana yang berada didalam lembaga pemasyarakatan yang berguna untuk mengantisipasi penyebaran covid 19 dimana didalam lapas yang ada di indonesia sudah over kapasitas khususnya narapidana tindak pidana umum dan narapidana yang belum menjalani sepertiga hukuman yang telah ditetapkan harusnya dimanfaatkan guna kepentingan bersama. Didalam hal ini seharusnya pemerintah melakukan upaya-upaya yang lebih besar lagi guna mempersempit menyebarnya covid 19 dengan membuat Perpres mengenai pemanfaatan narapidana dalam membantu penanganan covid 19. Abstract The purpose of this research is to provide solutions related to assimilation during the 19th period in accordance with positive law and the actual conditions that occur in correctional institutions. Using empirical normative research by referring to the laws and regulations and the results of interviews with correctional institutions. Through this empirical normative research, the researcher offers a new way of hiring prisoners (WBP) by making self-protection tools and making prisoners voluntary covid 19 to help the country fight covid 19 and help in the economic field in a state of dwelling is considered quite appropriate in this epidemic. The use of assimilation during the covid 19 period was in accordance with relevant laws and regulations, in the case of this massive release it was necessary to reduce the number of prisoners in prison which were useful in anticipating the spread of covid 19, where in prisons in Indonesia it was over-operated the capacity, especially convicts of general criminal offenses and prisoners who have not yet served one-third of the sentences that have been determined
Bookmarks Related papers MentionsView impact
FILSAFAT HUKUM, 2020
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan aksi pembakaran yang menewaskan MA, pria yang... more Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan aksi pembakaran yang menewaskan MA, pria yang dituduh mencuri amplifier musala di Bekasi, Jabar. Menurutnya, aksi main hakim seperti itu harus diadili.
"Kalau aksi main hakim sendiri ya harus diadili dan langsung saja karena itu melawan hukum sebenarnya. Bertindak sepihak itu harus dihukum, apalagi berakibat pada pembunuhan. Wah, itu hukumannya minimal seumur hidup," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Fahri menilai aksi pembakaran MA adalah tindakan yang keji. Ia meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.
"Itu yang saya bilang, pertama ini harus investigasi. Kedua, pembakaran seperti itu menunjukkan adanya sadisme di tengah masyarakat. Main hakim sendiri dan tidak percaya kepada hukum," cetus Fahri.
MA tidak hanya dikeroyok para pelaku dengan tangan kosong dan benda tumpul. Dia juga dibakar massa hingga tewas di lokasi kejadian di Kampung Muara RT 12/07 Desa Muarabakti, Babelan, Kabupaten Bekasi.
"Ini berbahaya sekali. Kemungkinan datang dari 2 kemungkinan, pertama ada orang sakit jiwa. Atau kedua, memang ada kehidupan sosial yang tambah buruk karena persoalan ekonomi dan sebagainya. Kita semua harus waspada," tambahnya.
Polisi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni NNH dan SH. Keduanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Terkait pembakaran yang menewaskan MA ini, Polrestro Bekasi telah menangkap dua orang pelakunya. Polisi saat ini masih mengejar pelaku lain yang ikut terlibat dalam pengeroyokan dan pembakaran korban
Bookmarks Related papers MentionsView impact
UJI MATERIIL, 2020
BAYUN AND PARTNERS (KUASA HUKUM HIZBUT TAHRIR INDONESIA)
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Bookmarks Related papers MentionsView impact
KESIMPULAN PERKARA CERAI GUGAT, 2019
KESIMPULAN
Bookmarks Related papers MentionsView impact
REPLIK CERAI GUGAT, 2019
REPLIK PENGGUGAT
Bookmarks Related papers MentionsView impact
GUGATAN CERAI, 2019
CONTOH GUGATAN CERAI GUGAT
Bookmarks Related papers MentionsView impact
SURAT KUASA CERAI GUGAT, 2019
CONTOH SURAT KUASA PERKARA CERAI GUGAT
Bookmarks Related papers MentionsView impact
PAPER KOMPETENSI HUKUM ACARA PERADILAN MILITER, 2019
Dalam menindak lanjuti tulisan ini maka penulis melakukan sebuah pencarian contoh sebuah perkara ... more Dalam menindak lanjuti tulisan ini maka penulis melakukan sebuah pencarian contoh sebuah perkara dimana perkara tersebut termasuk dalam koneksitas yang meliputi sebuah kompetensi pengadilan dalam melakukan sebuah kewenangan yang dimana kewenangan tersebut diamanatkan oleh sebuah peraturan yang berada dibawah konstitusi sebuah Negara oleh karena itu dalam hal ini,
PUSPOM TNI memberikan penetapan terhadap Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Udoyo (BU) sebagai pelaku yang disangka dalam suatu perkara dimana Dia terlibat dalam kasus penerimaan suap terhadap satelit monitoring di Badan keamanan laut Indonesia.
Dan juga dalam hal ini menyangkut perkara dimana ada seorang perwira atas TNI yang berada pada bagian laut yang dimana melakukan sebuah delik pembunuhan yang korban tersebut adalah seoarang yang memiliki sebuah korporasi, oleh oknum yang melakukan sebuah delik dibantu oleh beberapa anggota yang berada pada posisi satuan mariner yang turun dalam menyertai delik dari pembunuhan yang dilakukan oleh perwira atas berpangkat melati 3 bukan itu saja masih banyak perkara yang harus diselesaikan melalui peradilan yang menunjukkan sebuah koneksitas antara sipil dan militer.
Dan bukan hanya perkara diatas saja melainkan banyak sekali perkara yang melibatkan militer yang seharusnya menjaga bangsa dan rakyat malah melakukan delik yang umum dan khusus seperti korupsi, pembunuhan, penggelapan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu dalam hal ini mempertemukan berbagai kejanggalan yaitu mengenai kompetensi dan langkah hukum bagi mereka yang militer untuk membela dirinya dari tuduhan yang menyebabkan tercemar namanya.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
LPSK, Human Right, Saksi, Korban, Equality Before The Law, 2019
Dalam hal banyak konvensi telah mengakui tentang adanya perlindungan subjek hukum, dimana dalam k... more Dalam hal banyak konvensi telah mengakui tentang adanya perlindungan subjek hukum, dimana dalam konvensi ini ada kewajiban Negara dalam perlindungan saksi dan korban delik oleh karena itu masih banyak bukti dan korban yang digugat balik karena itu apabila dilihat daripada berbagaim acam konvensi dan deklarasi tentang perlindungan warga negara yang dalam hal ini mencakup āDeclaration of basic principle of justice for victim of crime abuse of powerā yang menyatakan korban dalam dua kategori yaitu korban kejahatan dan korban kejahatan kekuasaan. Dari 1.555 korban dari delik yang datang berkunjung serta meminta perlindungan kepada lembaga terkait LPSK, ada 128 orang yang diduga mendapatkan suatu kekerasan criminal dari seseorang maupun kelompok yang diduga terkait dengan delik lain diluar kasus sehingga lainnya sekitar 127 mendapat sautu tindakan dimana tindakan ini menyebabkan sesorang mendapat kerugian berupa luka-luka berat lainnya mendapat suatu tekanan yang dapat dikatakan bahwa tekanan ini merusak sisi pemikiran dari subjek hokum ini, lalu untuk sisanya menurut pengakuan mereka dan kelompok dari suatu perkumpulan tersebut menyatakan jika mereka mendapatkan suatu perbuatan yang dapat merubah suatu nyawa bisa dirampas dalam artian ancaman percobaan sebuah delik pembunuhan yang dapat dikatakan cukup sadis sehingga sebuah Negara yang dapat memiliki suatu aturan dimana aturan ini memiliki sebuah prinsip dasar yang asbtrak yang dapat dikatakan adalah sebuah dasar dari suatu Negara dalam artian sebuah aturan yang mengatur baik secara nasional maupun yang berlaku dalam sebuah kelompok masyarakat (masyarakat adat).
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Dalam hal ini pantai kenjeran termasuk subjek hukum yang belum di jadikan subjek hukum internasio... more Dalam hal ini pantai kenjeran termasuk subjek hukum yang belum di jadikan subjek hukum internasional karena sebenarnya pantai kenjeran bisa di jadikan subjek hukum internasional karena di pantai kenjeran ,memiliki hak dan kewajiban yang dikelola oleh pihak swasta dimana pihak swasta menyewa pantai yang ada di kenjeran untuk dikelola dan memanfaatkan masyarakat pantai kenjeran untuk diperdayakan sebagai pekerja di kawasan pantai kenjeran. Dan dalam hal ini telah terjadi kesepakatan antara masyarakat sekitar pantai kenjeran dengan salah satu pihak swasta untuk mengelola agar pantai kenjeran dapat dijadikan sebagai pelabuhan transit bagi negara-negara yang sedang berkunjung di Indonesia, terutama yang sedang berada di kota Surabaya, serta bagi masyarakat lintas provinsi yang ingin menyandarkan kapalnya di daerah pantai kenjeran.
Di dalam kerja sama ini pihak swasta mengharapkan dengan adanya kerja sama ini pertumbuhan ekonomi di dalam ruang lingkup pantai kenjeran dapat semakin baik sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar pantai kenjeran dan menguntungkan bagi kedua pihak yaitu pihak swasta dan masyarakat.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Opini Hukum :
"Sanksi Hukum Bagi Pelakor dan Pebinor"
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Karya Prof. Jimly Asshidiqie S.H.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Mengkaji tentang dilarangnya menikah dengan teman sekantor ( Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi)
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Siklus Polybios
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Teaching Documents by Bayun Duto Suryono, S.H. C.Med.
Hukum Operasi Kelamin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Book Reviews by Bayun Duto Suryono, S.H. C.Med.
Mata Kuliah : Hukum Tata Negara (B) SOAL 1. Membuat tanggapan kritis dari buku Mochammad Isnaeni ... more Mata Kuliah : Hukum Tata Negara (B) SOAL 1. Membuat tanggapan kritis dari buku Mochammad Isnaeni Ramadhan berjudul Jabatan Wakil Presiden Menurut Ilmu Hukum Tata Negara. Jadi pertama-tama saya disini akan mencoba menguraikan pendapat saya tentang buku ini dari mulai awal yaitu pada bab 1 dimana pada bab 1 ini membahas beberapa hal penting dalam buku ini, yaitu yang pertama adalah tentang tergadainya kedaulatan rakyat dari bab ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sebelum tahun 2004 ternyata pemilu di indonesia belum melakukan pemilihan secara langsung karena dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden itu ternyata diwakilkan oleh DPR kita yang sekaligus merangkap juga sebagai MPR. dalam melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut saya ini aneh juga dan saya sangat setuju juga pendapat dari penulis buku bahwa sebelum tahun 2004 memang benar-benar tergadai kedaulatan kita sebagai rakyat Indonesia karena yang diinginkan oleh DPR dan MPR dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden ini 99% tidak sesuai dengan keinginan rakyat kenapa saya bisa bilang seperti ini karena saya yakin partai yang memiliki kursi paling banyak di DPR lah yang akan dapat lebih banyak kesempatan dalam memilih Presiden dan Wapresnya karena ini namanya suara mayoritas yang akan menang. Bahkan dalam pemilihan tahun 2014 kemarin terjadi beberapa calon yang awalnya ingin jadi presiden karena saat pertengahan memasuki musim pemilu malah putar haluan menjadi Wapres contohnya saja dari partai Kebangkitan Bangsa yang mengusulkan Jusuf Kala sebagai Presiden dan pada akhirnya juga menjadi Wapresnya Jokowi dari partai PDIP. Pada bab 1 huruf A ini menyatakan bahwa posisi Wapres bukan sekedar hanya sebagai ban serep tapi juga sebagai posisi apabila posisi Presiden tidak dapat terwujud. Dan dapat disimpulkan bahwa suara rakyat yang berjuta-juta ini terabaikan karena disini rakyat tidak dapat memilih pemimpinnya secara langsung dan sangat rawan sekali terjadi penyalahgunaan wewenang dan ketidakadilan.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Bayun Duto Suryono, S.H. C.Med.
"Kalau aksi main hakim sendiri ya harus diadili dan langsung saja karena itu melawan hukum sebenarnya. Bertindak sepihak itu harus dihukum, apalagi berakibat pada pembunuhan. Wah, itu hukumannya minimal seumur hidup," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Fahri menilai aksi pembakaran MA adalah tindakan yang keji. Ia meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.
"Itu yang saya bilang, pertama ini harus investigasi. Kedua, pembakaran seperti itu menunjukkan adanya sadisme di tengah masyarakat. Main hakim sendiri dan tidak percaya kepada hukum," cetus Fahri.
MA tidak hanya dikeroyok para pelaku dengan tangan kosong dan benda tumpul. Dia juga dibakar massa hingga tewas di lokasi kejadian di Kampung Muara RT 12/07 Desa Muarabakti, Babelan, Kabupaten Bekasi.
"Ini berbahaya sekali. Kemungkinan datang dari 2 kemungkinan, pertama ada orang sakit jiwa. Atau kedua, memang ada kehidupan sosial yang tambah buruk karena persoalan ekonomi dan sebagainya. Kita semua harus waspada," tambahnya.
Polisi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni NNH dan SH. Keduanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Terkait pembakaran yang menewaskan MA ini, Polrestro Bekasi telah menangkap dua orang pelakunya. Polisi saat ini masih mengejar pelaku lain yang ikut terlibat dalam pengeroyokan dan pembakaran korban
PUSPOM TNI memberikan penetapan terhadap Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Udoyo (BU) sebagai pelaku yang disangka dalam suatu perkara dimana Dia terlibat dalam kasus penerimaan suap terhadap satelit monitoring di Badan keamanan laut Indonesia.
Dan juga dalam hal ini menyangkut perkara dimana ada seorang perwira atas TNI yang berada pada bagian laut yang dimana melakukan sebuah delik pembunuhan yang korban tersebut adalah seoarang yang memiliki sebuah korporasi, oleh oknum yang melakukan sebuah delik dibantu oleh beberapa anggota yang berada pada posisi satuan mariner yang turun dalam menyertai delik dari pembunuhan yang dilakukan oleh perwira atas berpangkat melati 3 bukan itu saja masih banyak perkara yang harus diselesaikan melalui peradilan yang menunjukkan sebuah koneksitas antara sipil dan militer.
Dan bukan hanya perkara diatas saja melainkan banyak sekali perkara yang melibatkan militer yang seharusnya menjaga bangsa dan rakyat malah melakukan delik yang umum dan khusus seperti korupsi, pembunuhan, penggelapan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu dalam hal ini mempertemukan berbagai kejanggalan yaitu mengenai kompetensi dan langkah hukum bagi mereka yang militer untuk membela dirinya dari tuduhan yang menyebabkan tercemar namanya.
Di dalam kerja sama ini pihak swasta mengharapkan dengan adanya kerja sama ini pertumbuhan ekonomi di dalam ruang lingkup pantai kenjeran dapat semakin baik sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar pantai kenjeran dan menguntungkan bagi kedua pihak yaitu pihak swasta dan masyarakat.
Teaching Documents by Bayun Duto Suryono, S.H. C.Med.
Book Reviews by Bayun Duto Suryono, S.H. C.Med.
"Kalau aksi main hakim sendiri ya harus diadili dan langsung saja karena itu melawan hukum sebenarnya. Bertindak sepihak itu harus dihukum, apalagi berakibat pada pembunuhan. Wah, itu hukumannya minimal seumur hidup," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Fahri menilai aksi pembakaran MA adalah tindakan yang keji. Ia meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut.
"Itu yang saya bilang, pertama ini harus investigasi. Kedua, pembakaran seperti itu menunjukkan adanya sadisme di tengah masyarakat. Main hakim sendiri dan tidak percaya kepada hukum," cetus Fahri.
MA tidak hanya dikeroyok para pelaku dengan tangan kosong dan benda tumpul. Dia juga dibakar massa hingga tewas di lokasi kejadian di Kampung Muara RT 12/07 Desa Muarabakti, Babelan, Kabupaten Bekasi.
"Ini berbahaya sekali. Kemungkinan datang dari 2 kemungkinan, pertama ada orang sakit jiwa. Atau kedua, memang ada kehidupan sosial yang tambah buruk karena persoalan ekonomi dan sebagainya. Kita semua harus waspada," tambahnya.
Polisi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni NNH dan SH. Keduanya dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.
Terkait pembakaran yang menewaskan MA ini, Polrestro Bekasi telah menangkap dua orang pelakunya. Polisi saat ini masih mengejar pelaku lain yang ikut terlibat dalam pengeroyokan dan pembakaran korban
PUSPOM TNI memberikan penetapan terhadap Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Udoyo (BU) sebagai pelaku yang disangka dalam suatu perkara dimana Dia terlibat dalam kasus penerimaan suap terhadap satelit monitoring di Badan keamanan laut Indonesia.
Dan juga dalam hal ini menyangkut perkara dimana ada seorang perwira atas TNI yang berada pada bagian laut yang dimana melakukan sebuah delik pembunuhan yang korban tersebut adalah seoarang yang memiliki sebuah korporasi, oleh oknum yang melakukan sebuah delik dibantu oleh beberapa anggota yang berada pada posisi satuan mariner yang turun dalam menyertai delik dari pembunuhan yang dilakukan oleh perwira atas berpangkat melati 3 bukan itu saja masih banyak perkara yang harus diselesaikan melalui peradilan yang menunjukkan sebuah koneksitas antara sipil dan militer.
Dan bukan hanya perkara diatas saja melainkan banyak sekali perkara yang melibatkan militer yang seharusnya menjaga bangsa dan rakyat malah melakukan delik yang umum dan khusus seperti korupsi, pembunuhan, penggelapan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu dalam hal ini mempertemukan berbagai kejanggalan yaitu mengenai kompetensi dan langkah hukum bagi mereka yang militer untuk membela dirinya dari tuduhan yang menyebabkan tercemar namanya.
Di dalam kerja sama ini pihak swasta mengharapkan dengan adanya kerja sama ini pertumbuhan ekonomi di dalam ruang lingkup pantai kenjeran dapat semakin baik sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar pantai kenjeran dan menguntungkan bagi kedua pihak yaitu pihak swasta dan masyarakat.
Ucapan terima kasih kepada Warga Citra Mawar dan khususnya kepada Perangkat RT 90 Jalan Citra Mawar Perumahan Citra Tropodo yang telah membantu dan turut serta dalam mensukseskan kegiatan KKN Untag Surabaya yang diadakan secara individu oleh mahasiswa. Sehingga sebagai luaran dalam kegiatan KKN yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya menerbitkan sebuah karya tulis berupa buku saku mengenai Covid-19 dikaitkan dengan Hukum Kesehatan.