Hukum acara pidana

Hukum Acara Pidana atau Hukum Pidana Formal disebut dengan strafvordering, dalam bahasa Inggris disebut Criminal Procedure Law, dalam bahasa Perancis Coded instruction Criminelle, dan di Amerika Serikat disebut Criminal Procedure Rules. Menurut Simon, berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya (Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafoolegging doet gelden, en omvat dus het strafproces). Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana.^[1]

Tujuan Hukum Acara Pidana

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan berikut.

1.Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sumber Hukum Acara Pidana

Adapun beberapa sumber dasar Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai Hukum Acara Pidana adalah Pasal 24 ayat (1): kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat (2): susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25: syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua pasal ini mengatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukannya para hakim. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945; segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009,

LN 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5076).Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.

Rujukan

^ Hiariej, Eddy O. S. (2015). Pengantar Hukum Acara Pidana (dalam bahasa Inggris). 1. Jakarta: Universitas Terbuka. hlm. 1–52. ISBN 9786023920099.

[1] Hiariej, Eddy O. S. (2015). Pengantar Hukum Acara Pidana (dalam bahasa Inggris). 1. Jakarta: Universitas Terbuka. hlm. 1–52. ISBN 9786023920099.

[1]

l b s Hukum
Sistem hukum	Hukum sipil Hukum Romawi Hukum umum Hukum adat Hukum agama Syariah Fiqh Halakha Hukum kanonik Hukum Hindu Hukum Jain Hukum sosialis Xeer Yassa Pluralisme hukum
Kajian dasar	Hukum internasional Hukum administrasi negara Hukum tata negara Hukum pidana Hukum perdata Hukum acara Pidana Perdata
Sumber hukum	Piagam Undang-undang dasar Adat Hak ilahi raja-raja Hak asasi manusia Hak alami Hukum perkara Preseden hukum
Bidang hukum	Hukum agraria Hukum pertanian Hukum penerbangan Hukum perbankan Hukum dagang Hukum persaingan usaha Hukum konstruksi Perlindungan konsumen Hukum korporat Hukum teknologi informasi Hukum pemilihan umum Hukum sumber daya Hukum hiburan Kebangkrutan Perselisihan hukum Hukum keluarga Hukum lingkungan Hukum keuangan Hukum kesehatan Hukum imigrasi Hak kekayaan intelektual Hukum pidana internasional Hukum HAM internasional Hukum kemanusiaan internasional Hukum perbudakan internasional Hukum tenaga kerja Hukum perang Hukum laut Hukum pers Hukum militer Hukum waris Hukum publik internasional Hukum angkasa Hukum olahraga Hukum pajak Hukum pengangkutan Hukum amanat Hukum kewajiban Hukum properti Hukum publik Hukum statuter
Perihal hukum	Fiksi hukum Arkeologi hukum Pertanggungjawaban produk Wanita dan hukum Kontrak Akta autentik Hak cipta Ekuitas Lisensi Bukti Ganti rugi Kerugian
Teori hukum	Perbandingan hukum Kajian hukum kritis Teori hukum feminis Ekonomika hukum Formalisme hukum Teori hukum internasional Asas legalitas Rule of law Sosiologi hukum Politik hukum
Pembuatan hukum	Jajak pendapat Kodifikasi hukum Dekrit Maklumat Keputusan eksekutif Proklamasi Undang-undang Perundangan utama dan cadangan Peraturan perundang-undangan Pembuatan peraturan Pemakluman Pencabutan Perjanjian Statuta Act of Parliament Act of Congress Undang-Undang Republik Indonesia
Penyelenggaraan hukum	Ajudikasi Penyelenggaraan peradilan Peradilan pidana Pengadilan militer Penyelesaian sengketa Gugatan Pendapat hukum Upaya hukum Hakim Magistrat Justice of the peace Penghakiman Pengujian yudisial Kewenangan hukum Juri Profesi hukum Pengacara/advokat Kuasa hukum Bantuan hukum Barrister Solicitor Jaksa Pertanyaan hukum Sidang Fakta yang sebenarnya Vonis Birokrasi Bar Kursi hakim Masyarakat sipil Pengadilan Komisi pemilihan umum Eksekutif Yudikatif Penegak hukum Pendidikan hukum Sekolah hukum Dewan perwakilan Angkatan bersenjata Kepolisian Partai politik Mahkamah
Kategori Portal