Kabinet Kerja I

Kabinet Kerja I
Kabinet Kerja I
; Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-19
1959–1960
Dibentuk	10 Juli 1959
Diselesaikan	18 Februari 1960
Struktur pemerintahan
Presiden	Soekarno
Perdana Menteri	Soekarno
Wakil Perdana Menteri	Djuanda Kartawidjaja
Jumlah menteri	40
Total jumlah menteri	40
Sejarah
Periode	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (1960–1966)
Nasihat dan persetujuan	Dewan Perwakilan Rakyat
Pendahulu	Kabinet Djuanda
Pengganti	Kabinet Kerja II

Kabinet Kerja I ^[a]^[b] adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden dan Perdana Menteri Soekarno. Kabinet Kerja I diumumkan pada 9 Juli 1959 dan resmi bertugas sejak 10 Juli 1959 hingga 18 Februari 1960. Pada masa Kabinet Kerja I, Soekarno memegang kendali lebih luas dengan menjabat sebagai Perdana Menteri dalam kabinet. Sebelumnya, berbagai manuver telah diimplementasikan pada masa kerja Kabinet Djuanda, namun dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959, sistem otoriter diperkenalkan dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembubaran Konstituante, dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (pada Maret 1960) diubah menjadi penunjukan langsung.^[1] Sistem pemerintahan tersebut dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Setelah Dekrit 1959, Soekarno membentuk kabinetnya, yang juga memberikan peran lebih besar kepada Angkatan Darat, terutama Abdul Haris Nasution. Kabinet Kerja I merupakan kabinet pertama di mana Soekarno menjabat sebagai Perdana Menteri.

Latar belakang

Sebagaimana diketahui pada 6 Juli 1959, Perdana Menteri Djuanda telah menyerahkan kembali mandatnya pada Presiden Soekarno. Penyerahan mandat ini bukanlah akibat jatuhnya dari Kabinet Djuanda, melainkan karena tidak berlakunya lagi UUDS 1950 dan mulai berlakunya UUD 1945, demikian Presiden Soekarno dalam uraiannya setelah menerima penyerahan mandat tersebut.

Sehari sebelum itu (5 Juli 1959), Presiden Soekarno mengumumkan dekritnya, dimana ditetapkan pembubaran Konstituante dan mulai berlakunya lagi UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, yang mendapat sambutan hangat dan dukungan penuh dimana-mana, baik dari kalangan sipil maupun militer pula dari masyarakat.

Pimpinan

Pimpinan
	Soekarno

Anggota

Soekarno merubah total struktur kabinet. Sebagian besar posisi menteri diubah menjadi wakil menteri. Contohnya, pada Kabinet Kerja I tidak ada menteri tetapi terdapat menteri muda agama, kesehatan, informasi, kehakiman, pertanian, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan, perindustrian dan edukasi. Sebaliknya, terdapat menteri untuk posisi baru seperti produksi, distribusi, kesejahteraan rakyat dan pembangunan. Delapan posisi lainnya dinamakan sebagai menteri negara ex-officio, yang artinya jabatan menteri tersebut diberikan karena posisi mereka sebelumnya (contoh, kepala staf angkatan darat).

Berikut ini adalah anggota Kabinet Kerja:

No.	Jabatan	Pejabat		Periode
No.	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat
Perdana Menteri
1	Perdana Menteri		Soekarno	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri dan Wakil Menteri Pertama
2	Menteri Pertama		Djuanda Kartawidjaja	10 Juli 1959	18 Februari 1960
3	Wakil Menteri Pertama		Johannes Leimena^[c]	27 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri anggota Kabinet Inti
4	Menteri Keamanan dan Pertahanan		Abdul Haris Nasution	10 Juli 1959	18 Februari 1960
5	Menteri Keuangan		Djuanda Kartawidjaja	10 Juli 1959	18 Februari 1960
6	Menteri Produksi		Dadang Suprajogi	10 Juli 1959	18 Februari 1960
7	Menteri Distribusi		Johannes Leimena^[c]	10 Juli 1959	18 Februari 1960
8	Menteri Pembangunan		Chaerul Saleh	10 Juli 1959	18 Februari 1960
9	Menteri Kesejahteraan Rakyat		Muljadi Djojomartono	10 Juli 1959	18 Februari 1960
10	Menteri Luar Negeri		Subandrio	10 Juli 1959	18 Februari 1960
11	Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah		Ipik Gandamana	10 Juli 1959	18 Februari 1960
12	Menteri Sosial Kulturil (dihapuskan sejak 30 Juli 1959)		Mohammad Yamin	10 Juli 1959	30 Juli 1959^[d]
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Pertama^[2]
13	Menteri Muda Penerangan		Maladi	10 Juli 1959	18 Februari 1960
14	Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan^[3]		Prijono	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Keamanan dan Pertahanan^[e]
15	Menteri Muda Pertahanan		Hidajat Martaatmadja	10 Juli 1959	18 Februari 1960
16	Menteri Muda Kehakiman		Saharjo	10 Juli 1959	18 Februari 1960
17	Menteri Muda Kepolisian		Soekanto Tjokrodiatmodjo	10 Juli 1959	15 Desember 1959^[f]
17	Menteri Muda Kepolisian		Soekarno Djojonegoro	31 Desember 1959	18 Februari 1960
18	Menteri Muda Veteran		Sambas Atmadinata	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Keuangan
19	Menteri Muda Keuangan		Notohamiprodjo	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Produksi
20	Menteri Muda Pertanian		Abdul Azis Saleh	10 Juli 1959	18 Februari 1960
21	Menteri Muda Pekerjaan Umum dan Tenaga		Sardjono Dipokusumo	10 Juli 1959	18 Februari 1960
22	Menteri Muda Perburuhan		Ahem Erningpradja	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Distribusi
23	Menteri Muda Perhubungan Laut		Abdulmutalib Danuningrat	10 Juli 1959	18 Februari 1960
24	Menteri Muda Perhubungan Darat dan Pos, Telegraf dan Telepon		Djatikoesoemo	10 Juli 1959	18 Februari 1960
25	Menteri Muda Perhubungan Udara		R. Iskandar	10 Juli 1959	18 Februari 1960
26	Menteri Muda Perdagangan		Arifin Harahap	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Pembangunan
27	Menteri Muda Perindustrian Rakyat		Soeharto Sastrosoeyoso	10 Juli 1959	18 Februari 1960
28	Menteri Muda Agraria		Sadjarwo Djarwonagoro	10 Juli 1959	18 Februari 1960
29	Menteri Muda Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Masyarakat Desa		Achmadi Hadisoemarto	10 Juli 1959	18 Februari 1960
30	Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan		Chaerul Saleh	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang dibidangi oleh Menteri Kesejahteraan Rakyat
31	Menteri Muda Kesehatan		Satrio	10 Juli 1959	18 Februari 1960
32	Menteri Muda Agama		Wahib Wahab	10 Juli 1959	18 Februari 1960
33	Menteri Muda Sosial		Muljadi Djojomartono	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Muda yang tidak dibidangi oleh Menteri Inti
34	Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat		Soedibjo	10 Juli 1959	18 Februari 1960
34	Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat		Soedjono	10 Juli 1959	18 Februari 1960
35	Menteri Muda Penghubung dengan Dewan Perwakilan Rakyat & Majelis Permusyawaratan Rakyat		W.J. Rumambi	10 Juli 1959	18 Februari 1960
36	Menteri Muda Penghubung dengan Alim Ulama		Abdul Fattah Jasin	10 Juli 1959	18 Februari 1960
Menteri Negara Ex-Officio
37	Kepala Staf Angkatan Darat		Abdul Haris Nasution	10 Juli 1959	18 Februari 1960
38	Kepala Staf Angkatan Laut		R.E. Martadinata	25 Juli 1959^[g]	18 Februari 1960
39	Kepala Staf Angkatan Udara		Soerjadi Soerjadarma	10 Juli 1959	18 Februari 1960
40	Kepala Kepolisian Negara		Soekanto Tjokrodiatmodjo^[4]	10 Juli 1959	15 Desember 1959
40	Kepala Kepolisian Negara		Soekarno Djojonegoro	31 Desember 1959^[f]	18 Februari 1960
41	Jaksa Agung		Gatot Taroenamihardja (ad-interim)	10 Juli 1959	22 September 1959^[h]
			Zainal Abidin (ad-interim)	22 September 1959	31 Desember 1959
			R. Goenawan	31 Desember 1959	18 Februari 1960
42	Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung^[i]		Roeslan Abdulgani	15 Agustus 1959^[j]	18 Februari 1960
43	Ketua Dewan Perancang Nasional merangkap Menteri Inti Urusan Khusus		Mohammad Yamin	15 Agustus 1959^[k]	18 Februari 1960
44	Penasehat Hukum Presiden / Perdana Menteri		Wirjono Prodjodikoro	1 Agustus 1959^[l]	18 Februari 1960
45	Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara		Sri Sultan Hamengkubuwana IX	15 Agustus 1959^[m]	18 Februari 1960

Program kerja

Program kerja Kabinet Kerja I terdiri dari tiga poin utama:

Memperlengkapi sandang-pangan Rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya;
Menyelenggarakan Keamanan Rakyat dan Negara; dan
Melanjutkan perjuangan menentang Imperialisme ekonomi dan Imperialisme politik (Irian Barat).

Tiga poin tersebut secara khusus merupakan perlawanan terhadap Belanda agar Irian Barat bergabung dengan Republik Indonesia, dan pengejaran jalur independen yang terpisah dari kekuasaan blok-blok Perang Dingin sesuai dengan Konferensi Asia–Afrika tahun 1955.

Pembubaran kabinet

Pada 18 Februari 1960, Kabinet Kerja I digantikan oleh Kabinet Kerja II oleh Soekarno, dengan beberapa menteri baru. Tetapi, posisi utama dalam kabinet tetap dijabat oleh anggota sebelumnya: Soekarno kembali menjabat sebagai perdana menteri, kepala staf angkatan darat Abdul Haris Nasution kembali menjabat sebagai menteri pertahanan, Djoeanda Kartawidjaja menjabat sebagai menteri keuangan dan Soebandrio menjabat menteri luar negeri.

Catatan

^ Kabinet Kerja I dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1959 tertanggal 10 Juli 1959 dengan Presiden Soekarno sendiri sebagai Perdana Menteri.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1960 tanggal 18 Februari 1960 diadakan regrouping.
^ ^a ^b Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 dan 292 Tahun 1959 masing-masing tertanggal 27 Juli dan 29 Oktober 1959, terhitung sejak 27 Juli 1959, Johannes Leimena diangkat menjadi Wakil Menteri Pertama, disamping jabatannya sebagai Menteri Distribusi.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1959 tertanggal 14 Oktober 1959, bidang Sosial Kulturil dihapuskan dan Menteri Sosial Kulturil Mohammad Yamin diberhentikan dari jabatannya sejak 30 Juli 1959. Mohammad Yamin kemudian diangkat menjadi Menteri Negara / Ketua Dewan Perencanaan Nasional dan Menteri Inti Urusan Khusus. Sedangkan, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dipindahkan ke dalam Bidang Menteri Pertama.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1959 tanggal 13 Juli 1959.
^ ^a ^b Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 1959 tertanggal 15 Desember 1959, Komisaris Besar (Pol.) Said Soekanto Tjokrodiatmodjo diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri / Kepala Kepolisian Negara dan Menteri Muda Kepolisian. Kemudian ia diganti oleh Komisaris Besar (Pol.) Soekarno Djojonegoro. Pada 31 Desember 1959, Inspektur Jenderal (Pol.) Soekarno Djojonegoro dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.
^ Pada 25 Juli 1959, Kolonel (L) R.E. Martadinata dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut dan sebagai menteri ex-officio. Kemudian pada 1 Oktober 1959, Martadinata dinaikkan pangkatnya menjadi Komodor Laut.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 273/M/1959 terhitung sejak 22 September 1959, Jaksa Agung ad-interim Gatot Taroenamihardja diberhentikan dari jabatannya. Untuk sementara waktu, Jaksa Agung Muda Mr. Zainal Abidin diangkat sebagai Pejabat Jaksa Agung. Baru pada 31 Desember 1959, Mr. R. Goenawan dilantik menjadi Jaksa Agung dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.
^ Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tanggal 22 Juli 1959. DPAS ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya.
^ Terhitung tanggal 15 Agustus 1959, Roeslan Abdulgani diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1959 tertanggal 6 Agustus 1959, Mohammad Yamin diangkat sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional terhitung sejak 30 Juli 1959. Ia kemudian dilantik pada 15 Agustus 1959 dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1959 tertanggal 5 Agustus 1959, Wirjono Prodjodikoro diangkat menjadi Penasehat Hukum Presiden dengan kedudukan sebagai Menteri di samping jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung terhitung sejak 1 Agustus 1959.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1959 tertanggal 15 Agustus 1959, Sri Sultan Hamengkubuwana IX diangkat menjadi Menteri/Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

Referensi

^ Burgers, J. Herman (2010). De garoeda en de ooievaar : Indonesië van kolonie tot nationale staat (dalam bahasa Belanda). Leiden: KITLV Uitgeverij. ISBN 1-299-79019-4.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1959 tanggal 13 Juli 1959.
^ Sebelum 30 Juli 1959, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan dibidangi oleh Menteri Sosial Kulturil.
^ Arnani, Mela (1 Juli 2019). Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Mengenal Kapolri Pertama Indonesia, Raden Said Soekanto..." kompas.com. Diakses tanggal 29 November 2020.

Karya dikutip

Lev, Daniel S. (1966). The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959. Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd. hlm. 298–300. ISBN 978-602-8397-40-7.
Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 199–207, ISBN 979-428-499-8

Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Kerja I pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia^{[pranala nonaktif]}

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Djuanda	Kabinet Kerja I 1959–1960	Diteruskan oleh: Kabinet Kerja II

[header-1] Kabinet Kerja I dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1959 tertanggal 10 Juli 1959 dengan Presiden Soekarno sendiri sebagai Perdana Menteri.

[name-2] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1960 tanggal 18 Februari 1960 diadakan regrouping.

[Kabinet1-4] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 dan 292 Tahun 1959 masing-masing tertanggal 27 Juli dan 29 Oktober 1959, terhitung sejak 27 Juli 1959, Johannes Leimena diangkat menjadi Wakil Menteri Pertama, disamping jabatannya sebagai Menteri Distribusi.

[Kabinet2-5] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1959 tertanggal 14 Oktober 1959, bidang Sosial Kulturil dihapuskan dan Menteri Sosial Kulturil Mohammad Yamin diberhentikan dari jabatannya sejak 30 Juli 1959. Mohammad Yamin kemudian diangkat menjadi Menteri Negara / Ketua Dewan Perencanaan Nasional dan Menteri Inti Urusan Khusus. Sedangkan, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dipindahkan ke dalam Bidang Menteri Pertama.

[Namaposisi1-8] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1959 tanggal 13 Juli 1959.

[Kabinet4-9] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 314 Tahun 1959 tertanggal 15 Desember 1959, Komisaris Besar (Pol.) Said Soekanto Tjokrodiatmodjo diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri / Kepala Kepolisian Negara dan Menteri Muda Kepolisian. Kemudian ia diganti oleh Komisaris Besar (Pol.) Soekarno Djojonegoro. Pada 31 Desember 1959, Inspektur Jenderal (Pol.) Soekarno Djojonegoro dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.

[Kabinet5-10] Pada 25 Juli 1959, Kolonel (L) R.E. Martadinata dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut dan sebagai menteri ex-officio. Kemudian pada 1 Oktober 1959, Martadinata dinaikkan pangkatnya menjadi Komodor Laut.

[Kabinet6-12] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 273/M/1959 terhitung sejak 22 September 1959, Jaksa Agung ad-interim Gatot Taroenamihardja diberhentikan dari jabatannya. Untuk sementara waktu, Jaksa Agung Muda Mr. Zainal Abidin diangkat sebagai Pejabat Jaksa Agung. Baru pada 31 Desember 1959, Mr. R. Goenawan dilantik menjadi Jaksa Agung dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.

[namabadan-13] Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 tanggal 22 Juli 1959. DPAS ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri dengan Roeslan Abdulgani sebagai wakil ketuanya.

[Kabinet7-14] Terhitung tanggal 15 Agustus 1959, Roeslan Abdulgani diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.

[Kabinet8-15] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1959 tertanggal 6 Agustus 1959, Mohammad Yamin diangkat sebagai Ketua Dewan Perancang Nasional terhitung sejak 30 Juli 1959. Ia kemudian dilantik pada 15 Agustus 1959 dengan kedudukan sebagai Menteri Negara ex-officio.

[Kabinet9-16] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 167 Tahun 1959 tertanggal 5 Agustus 1959, Wirjono Prodjodikoro diangkat menjadi Penasehat Hukum Presiden dengan kedudukan sebagai Menteri di samping jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung terhitung sejak 1 Agustus 1959.

[Kabinet10-17] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1959 tertanggal 15 Agustus 1959, Sri Sultan Hamengkubuwana IX diangkat menjadi Menteri/Ketua Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara.

[3] Burgers, J. Herman (2010). De garoeda en de ooievaar : Indonesië van kolonie tot nationale staat (dalam bahasa Belanda). Leiden: KITLV Uitgeverij. ISBN 1-299-79019-4.

[Menteri_Muda-6] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1959 tanggal 13 Juli 1959.

[7] Sebelum 30 Juli 1959, Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan dibidangi oleh Menteri Sosial Kulturil.

[11] Arnani, Mela (1 Juli 2019). Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Mengenal Kapolri Pertama Indonesia, Raden Said Soekanto..." kompas.com. Diakses tanggal 29 November 2020.

[a]

[b]

[1]

[c]

[d]

[2]

[3]

[e]

[f]

[g]

[4]

[h]

[i]

[j]

[k]

[l]

[m]

l b s Kabinet pemerintahan Indonesia
Era perjuangan kemerdekaan	Presidensial Sjahrir I Sjahrir II Sjahrir III Amir Sjarifuddin I Amir Sjarifuddin II Hatta I Darurat Hatta II
Era demokrasi parlementer	RIS (RI: Susanto · Halim) Natsir Sukiman-Suwirjo Wilopo Ali Sastroamidjojo I Burhanuddin Harahap Ali Sastroamidjojo II Djuanda
Era demokrasi terpimpin	Kerja I Kerja II Kerja III Kerja IV Dwikora I Dwikora II Dwikora III Ampera I Ampera II
Era Orde Baru	Pembangunan I Pembangunan II Pembangunan III Pembangunan IV Pembangunan V Pembangunan VI Pembangunan VII
Era reformasi	Reformasi Pembangunan Persatuan Nasional Gotong Royong Indonesia Bersatu I Indonesia Bersatu II Kerja Indonesia Maju Merah Putih
Lihat pula: Kementerian Indonesia