Papers by Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, Ph.D Unpaz Timor Leste
Jurnal Politik Profetik/JPP: Jurnal Politik Profetik, Dec 30, 2023
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Journal of Dinamika Hukum, Aug 25, 2023
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Recent Research Advances in Arts and Social Studies Vol. 2
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
This study aims to construct forward arrangements regarding Expert Advisors in commodity futures ... more This study aims to construct forward arrangements regarding Expert Advisors in commodity futures trading. The legal issue being studied is the legal vacuum of regulating trading robot software or commonly known as an Expert Advisor in commodity futures trading. The novelty of this research is legal discovery through legal construction of the development of Expert Advisors in commodity futures trading. This research is juridical-normative legal research by prioritizing statutory and conceptual approaches. The results of the study confirm that the urgency of setting up an Expert Advisor as a futures adviser in commodity futures trading is needed in order to provide legal certainty for commodity futures transaction actors. Legal certainty related to the arrangement of Expert Advisors as futures advisers in commodity futures trading is also needed for CoFTRA as a supporting element of the ministry of trade as well as being a supervisor and enforcer of various legal provisions in the pra...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Jurnal Ius Constituendum
Penelitian ini berfokus pada analisis atas isu hukum yaitu konflik aturan antara Pasal 65 ayat (6... more Penelitian ini berfokus pada analisis atas isu hukum yaitu konflik aturan antara Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE terkait dengan sanksi administratif dalam perspektif Economic Analysis of Law (EAL). Hal ini karena dalam perspektif EAL, peran pemerintah penting sebagai regulator atas berbagai perkembangan bisnis yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa problematika hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital adalah adanya konflik hukum terkait sanksi administratif dalam bisnis digital yaitu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan dengan Pasal 80 PP PMSE. Berdasarkan asas lex superior derogate legi inferior ketentuan Pasal 65 ayat (6) UU Perdagangan lah yang berlaku. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), maka secara hierarkis kedud...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, L.Dir., MD, 2020
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KONSTITUSI REPUBLIK
DEMOK... more KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KONSTITUSI REPUBLIK
DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
Disertasi ini membahas tentang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Secara filosofis, pembukaan Konstitusi RDTL merupakan landasan konstitusional yang memuat cita-cita Bangsa Timor-Leste yang memuat cita negara hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial, untuk meyelenggarakan pemerintahannya. Dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, menggunakan tiga (3) lapisan keilmuan hukum yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum, sehingga dalam pembahasaannya terlihat adanya aspek filsafat hukum, aspek teori hukum, dan aspek ilmu hukum dogmatik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Landasan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang; Pembagian kewenangan materi muatan pembentukan undang-undang antara Parlemen Nasional dan Pemerintah; dan Keberlakuan usulan RUU berdasarkan Konstitusi RDTL.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pertimbangan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara, dalam Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor-Leste, adalah untuk menghindari penumpukan kewenangan pada salah satu lembaga negara, yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan. (2) Pembagian kewenangan materi muatan undang-undang antar Parlemen Nasional dan Pemerintah adalah: a) Materi muatan undang-undang dari Parlemen Nasional ditetapkan dalam Pasal 95 ayat 2 Konstitusi RDTL Tahun 2002 dan Resolusi Parlemen Nasional. b) Materi muatan Undang-undang dari Pemerintah ditetapkan dalam Pasal 115 ayat (3), Resolusi Pemerintah dan Pasal 96 ayat (1) Perijinan legislasi dari Parlemen Nasional. (3) Keberlakuan usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tergantung pada: a) Masa jabatan badan legislatif, artinya bilamana dalam perjalanan; Presiden Republik membubarkan Parlemen Nasional, maka usulan rancangan undang-undang tersebut tidak dapat dilajutkan dan atau, b) Bilamana rancangan undang-undang perijinan legislatif yang diajukan Pemerintah ditolak dua kali berturut-turut oleh Parlemen Nasional. c) Masa jabatan Pemerintah, artinya, bila dalam perjalanan pemerintahan; Presiden Republik membubarkan Pemerintah dan memberhentikan Perdana Menteri, maka usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tersebut tidak bisa dilanjutkan.
Kata kunci: Kewenangan, Lembaga Negara, Undang-Undang.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
kewenangan lembaga negara, merupakan suatu alat perlengkapan negara untuk menyelenggarakan pemeri... more kewenangan lembaga negara, merupakan suatu alat perlengkapan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan negara, oleh karena itu, kewenangan lembaga negara sangat penting dalam negara hukum yang demokratis.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
metode penelitian dan penulisan hukum, merupakan mata kuliah yang sangat penting bagi mahasiswa m... more metode penelitian dan penulisan hukum, merupakan mata kuliah yang sangat penting bagi mahasiswa maupun dosen dalam hal proses belajar mengajar sekaligus sebagai bekal untuk melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir. oleh karena itu dalam materi yang sengaja disiapkan dalam slidy ini terdiri dari; pengertian metode penelitian, jenis peneltian yaitu, metode pnelitian Normatif dan penelitian hukum empiris, jenis pendekatan, jenis analisis, dan sistimatika.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Conference Presentations by Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, Ph.D Unpaz Timor Leste
Journal internasional , 2024
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Constitutional Law, 2017
The regulatory authority stipulated the establishment of the State of Law in Timor-Leste, is cons... more The regulatory authority stipulated the establishment of the State of Law in Timor-Leste, is constitutionally under the Constitution only set the key things that are abstract, while things that are more concrete set in the form of the Act. However, based on the Constitution of the setting material different payloads in the Constitution, because the regulation concerning the substance of the general nature of abstract and general nature Concrete has been specified in the constitution. Consequently, in its application, directly apply the Constitution. Therefore matters relating to the public interest have been set directly in the Constitution. While the national parliament and form a government only Constitutional provisions material is abstract general (principal), to form the underlying Act, to implement the Constitution.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, L.Dir., MD, 2020
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KONSTITUSI REPUBLIK
DEMOK... more KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DALAM PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KONSTITUSI REPUBLIK
DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
Disertasi ini membahas tentang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Secara filosofis, pembukaan Konstitusi RDTL merupakan landasan konstitusional yang memuat cita-cita Bangsa Timor-Leste yang memuat cita negara hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial, untuk meyelenggarakan pemerintahannya. Dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, menggunakan tiga (3) lapisan keilmuan hukum yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum, sehingga dalam pembahasaannya terlihat adanya aspek filsafat hukum, aspek teori hukum, dan aspek ilmu hukum dogmatik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Landasan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang; Pembagian kewenangan materi muatan pembentukan undang-undang antara Parlemen Nasional dan Pemerintah; dan Keberlakuan usulan RUU berdasarkan Konstitusi RDTL.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pertimbangan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara, dalam Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor-Leste, adalah untuk menghindari penumpukan kewenangan pada salah satu lembaga negara, yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan. (2) Pembagian kewenangan materi muatan undang-undang antar Parlemen Nasional dan Pemerintah adalah: a) Materi muatan undang-undang dari Parlemen Nasional ditetapkan dalam Pasal 95 ayat 2 Konstitusi RDTL Tahun 2002 dan Resolusi Parlemen Nasional. b) Materi muatan Undang-undang dari Pemerintah ditetapkan dalam Pasal 115 ayat (3), Resolusi Pemerintah dan Pasal 96 ayat (1) Perijinan legislasi dari Parlemen Nasional. (3) Keberlakuan usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tergantung pada: a) Masa jabatan badan legislatif, artinya bilamana dalam perjalanan; Presiden Republik membubarkan Parlemen Nasional, maka usulan rancangan undang-undang tersebut tidak dapat dilajutkan dan atau, b) Bilamana rancangan undang-undang perijinan legislatif yang diajukan Pemerintah ditolak dua kali berturut-turut oleh Parlemen Nasional. c) Masa jabatan Pemerintah, artinya, bila dalam perjalanan pemerintahan; Presiden Republik membubarkan Pemerintah dan memberhentikan Perdana Menteri, maka usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tersebut tidak bisa dilanjutkan.
Kata kunci: Kewenangan, Lembaga Negara, Undang-Undang.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Thesis Chapters by Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, Ph.D Unpaz Timor Leste
Journal Scientific of Constitutional Law, 2023
This dissertation deals with the authority of state institutions in the formulation of laws under... more This dissertation deals with the authority of state institutions in the formulation of laws under the Constitution of the Democratic Republic of Timor-Leste (RDTL). Philosophically, the opening of the Constitution of the RDTL is a constitutional basis containing the aspirations of the nation of Timor-Leste in which the ideals of the rule of law are to ensure legal certainty, legal justice, and shared utility in order to provide protection for human rights, as well as giving authority to the legislative, executive and judicial bodies. In relation to the division of authority of state institutions in the 2002 Constitution of RDTL, there have been many interpretations, because the phrase "must be based on the principle of separation of powers, and" interdependence "that leads to the separation and sharing of power. The lack of clarity in the regulation of the authority of state institutions in the provisions of the RDTL Constitution impacts on multi-interpretation, and overlapping authority, resulting in inefficient and effective governance. The research for the writing of this dissertation, in its analysis using three (3) layers of legal science that is legal philosophy, legal theory and legal dogmatic, so that in its revelation seen the aspect of law philosophy, legal theory aspect, and aspect of dogmatic law science. The problems studied in this research are: The philosophical basis of the delegation of the authority of state institutions in the formation of laws based on the RDTL Constitution; The division of authority of state institutions in the formation of legislation between the National Parliament and the Government; and the enforcement of the proposed draft law from the Government can not be used more than once and does not apply when the Government is dismissed.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Constitution law, 2023
, the unitary, the self-governing and the self-governing of the will of the people and in respect... more , the unitary, the self-governing and the self-governing of the will of the people and in respect for the dignity of each person. This is the fundamental principle of citizens under the concept of the rule of law itself, therefore, the state of Timor-Leste has a full obligation to protect the human rights of its citizens, including children, in accordance with the objectives set out in Article 6 (1) (b) of the RDTL Constitution, to guarantee and promote the fundamental rights and freedoms of its citizens, and respect the principle of the state in relation to democratic rights. In view of the reality of the above, the writer has created three aspects that are essential in this research, namely; The first legal aspect; the writer sees and analyser in more detail the legal system in Timor-Leste, which is mostly an alternative for the state to adapt and exist from the legal framework in Timor-Leste, remains dependent on the international law instrument that the writer specifically considers the rights of the children in accordance with the RDTL Constitution. Second, Sociology; the writer focuses on social problems that always involve children in any activity, such as political activities, juvinil conflicts, education and workers, taking into account these situations, the writer is also concerned about the current situation in Timor-Leste. The social conflicts that most affect communities include the government dealing with child-specific issues in Timor-Leste. Third Aspect Theory, the writer focused on the policy of law in the legal system of Timor-Leste which has always created conflicts between national and international policies that deal with specific issues of the rights of the Timorese child and adaptations that are in accordance with international law instruments that have been ratified by Timor-Leste, most of which do not reflect the real situation and conditions in Timor-Leste. Problem Formulation: 1. The role of the State for the Protection of the Rights of the Child In accordance with the RDTL Constitution 2. Mechanisms used by the State to protect the rights of the child in Timor-Leste. Research Objectives: 1. To find out and analyse the role of the State in the protection of the rights of the child in Timor-Leste
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Book Reviews by Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, Ph.D Unpaz Timor Leste
Constitutional law , 2024
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Books by Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, Ph.D Unpaz Timor Leste
Books Publication International, 2023
A Nation is a collection of people who are bound for the unity of language and
certain regions o... more A Nation is a collection of people who are bound for the unity of language and
certain regions on earth. Thus the people of Timor-Leste is a group of people
who have the same interests and assert itself as a nation, and proceeding in a
region. The regulatory authority stipulated the establishment of the State of Law
in Timor- Leste, is constitutionally under the Constitution only set the key things
that are abstract, while things that are more concrete set in the form of the Act.
However, based on the Constitution of the setting material different payloads in
the Constitution, because the regulation concerning the substance of the general
nature of abstract and general nature Concrete has been specified in the
constitution. Consequently, in its application, directly apply the Constitution.
Therefore matters relating to the public interest have been set directly in the
Constitution. The Constitution outlines the general principles for forming a
government at the national level, but it's the underlying laws that actually put those principles into action.
Keywords: Constitution; principal; parliament; state of law in timor-leste.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
2024
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, Ph.D Unpaz Timor Leste
UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KONSTITUSI REPUBLIK
DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
Disertasi ini membahas tentang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Secara filosofis, pembukaan Konstitusi RDTL merupakan landasan konstitusional yang memuat cita-cita Bangsa Timor-Leste yang memuat cita negara hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial, untuk meyelenggarakan pemerintahannya. Dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, menggunakan tiga (3) lapisan keilmuan hukum yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum, sehingga dalam pembahasaannya terlihat adanya aspek filsafat hukum, aspek teori hukum, dan aspek ilmu hukum dogmatik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Landasan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang; Pembagian kewenangan materi muatan pembentukan undang-undang antara Parlemen Nasional dan Pemerintah; dan Keberlakuan usulan RUU berdasarkan Konstitusi RDTL.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pertimbangan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara, dalam Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor-Leste, adalah untuk menghindari penumpukan kewenangan pada salah satu lembaga negara, yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan. (2) Pembagian kewenangan materi muatan undang-undang antar Parlemen Nasional dan Pemerintah adalah: a) Materi muatan undang-undang dari Parlemen Nasional ditetapkan dalam Pasal 95 ayat 2 Konstitusi RDTL Tahun 2002 dan Resolusi Parlemen Nasional. b) Materi muatan Undang-undang dari Pemerintah ditetapkan dalam Pasal 115 ayat (3), Resolusi Pemerintah dan Pasal 96 ayat (1) Perijinan legislasi dari Parlemen Nasional. (3) Keberlakuan usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tergantung pada: a) Masa jabatan badan legislatif, artinya bilamana dalam perjalanan; Presiden Republik membubarkan Parlemen Nasional, maka usulan rancangan undang-undang tersebut tidak dapat dilajutkan dan atau, b) Bilamana rancangan undang-undang perijinan legislatif yang diajukan Pemerintah ditolak dua kali berturut-turut oleh Parlemen Nasional. c) Masa jabatan Pemerintah, artinya, bila dalam perjalanan pemerintahan; Presiden Republik membubarkan Pemerintah dan memberhentikan Perdana Menteri, maka usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tersebut tidak bisa dilanjutkan.
Kata kunci: Kewenangan, Lembaga Negara, Undang-Undang.
Conference Presentations by Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, Ph.D Unpaz Timor Leste
UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KONSTITUSI REPUBLIK
DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
Disertasi ini membahas tentang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Secara filosofis, pembukaan Konstitusi RDTL merupakan landasan konstitusional yang memuat cita-cita Bangsa Timor-Leste yang memuat cita negara hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial, untuk meyelenggarakan pemerintahannya. Dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, menggunakan tiga (3) lapisan keilmuan hukum yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum, sehingga dalam pembahasaannya terlihat adanya aspek filsafat hukum, aspek teori hukum, dan aspek ilmu hukum dogmatik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Landasan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang; Pembagian kewenangan materi muatan pembentukan undang-undang antara Parlemen Nasional dan Pemerintah; dan Keberlakuan usulan RUU berdasarkan Konstitusi RDTL.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pertimbangan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara, dalam Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor-Leste, adalah untuk menghindari penumpukan kewenangan pada salah satu lembaga negara, yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan. (2) Pembagian kewenangan materi muatan undang-undang antar Parlemen Nasional dan Pemerintah adalah: a) Materi muatan undang-undang dari Parlemen Nasional ditetapkan dalam Pasal 95 ayat 2 Konstitusi RDTL Tahun 2002 dan Resolusi Parlemen Nasional. b) Materi muatan Undang-undang dari Pemerintah ditetapkan dalam Pasal 115 ayat (3), Resolusi Pemerintah dan Pasal 96 ayat (1) Perijinan legislasi dari Parlemen Nasional. (3) Keberlakuan usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tergantung pada: a) Masa jabatan badan legislatif, artinya bilamana dalam perjalanan; Presiden Republik membubarkan Parlemen Nasional, maka usulan rancangan undang-undang tersebut tidak dapat dilajutkan dan atau, b) Bilamana rancangan undang-undang perijinan legislatif yang diajukan Pemerintah ditolak dua kali berturut-turut oleh Parlemen Nasional. c) Masa jabatan Pemerintah, artinya, bila dalam perjalanan pemerintahan; Presiden Republik membubarkan Pemerintah dan memberhentikan Perdana Menteri, maka usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tersebut tidak bisa dilanjutkan.
Kata kunci: Kewenangan, Lembaga Negara, Undang-Undang.
Thesis Chapters by Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, Ph.D Unpaz Timor Leste
Book Reviews by Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, Ph.D Unpaz Timor Leste
Books by Dr. Lourenco de Deus Mau Lulo, Ph.D Unpaz Timor Leste
certain regions on earth. Thus the people of Timor-Leste is a group of people
who have the same interests and assert itself as a nation, and proceeding in a
region. The regulatory authority stipulated the establishment of the State of Law
in Timor- Leste, is constitutionally under the Constitution only set the key things
that are abstract, while things that are more concrete set in the form of the Act.
However, based on the Constitution of the setting material different payloads in
the Constitution, because the regulation concerning the substance of the general
nature of abstract and general nature Concrete has been specified in the
constitution. Consequently, in its application, directly apply the Constitution.
Therefore matters relating to the public interest have been set directly in the
Constitution. The Constitution outlines the general principles for forming a
government at the national level, but it's the underlying laws that actually put those principles into action.
Keywords: Constitution; principal; parliament; state of law in timor-leste.
UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KONSTITUSI REPUBLIK
DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
Disertasi ini membahas tentang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Secara filosofis, pembukaan Konstitusi RDTL merupakan landasan konstitusional yang memuat cita-cita Bangsa Timor-Leste yang memuat cita negara hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial, untuk meyelenggarakan pemerintahannya. Dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, menggunakan tiga (3) lapisan keilmuan hukum yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum, sehingga dalam pembahasaannya terlihat adanya aspek filsafat hukum, aspek teori hukum, dan aspek ilmu hukum dogmatik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Landasan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang; Pembagian kewenangan materi muatan pembentukan undang-undang antara Parlemen Nasional dan Pemerintah; dan Keberlakuan usulan RUU berdasarkan Konstitusi RDTL.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pertimbangan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara, dalam Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor-Leste, adalah untuk menghindari penumpukan kewenangan pada salah satu lembaga negara, yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan. (2) Pembagian kewenangan materi muatan undang-undang antar Parlemen Nasional dan Pemerintah adalah: a) Materi muatan undang-undang dari Parlemen Nasional ditetapkan dalam Pasal 95 ayat 2 Konstitusi RDTL Tahun 2002 dan Resolusi Parlemen Nasional. b) Materi muatan Undang-undang dari Pemerintah ditetapkan dalam Pasal 115 ayat (3), Resolusi Pemerintah dan Pasal 96 ayat (1) Perijinan legislasi dari Parlemen Nasional. (3) Keberlakuan usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tergantung pada: a) Masa jabatan badan legislatif, artinya bilamana dalam perjalanan; Presiden Republik membubarkan Parlemen Nasional, maka usulan rancangan undang-undang tersebut tidak dapat dilajutkan dan atau, b) Bilamana rancangan undang-undang perijinan legislatif yang diajukan Pemerintah ditolak dua kali berturut-turut oleh Parlemen Nasional. c) Masa jabatan Pemerintah, artinya, bila dalam perjalanan pemerintahan; Presiden Republik membubarkan Pemerintah dan memberhentikan Perdana Menteri, maka usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tersebut tidak bisa dilanjutkan.
Kata kunci: Kewenangan, Lembaga Negara, Undang-Undang.
UNDANG-UNDANG BERDASARKAN KONSTITUSI REPUBLIK
DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
Disertasi ini membahas tentang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Secara filosofis, pembukaan Konstitusi RDTL merupakan landasan konstitusional yang memuat cita-cita Bangsa Timor-Leste yang memuat cita negara hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial, untuk meyelenggarakan pemerintahannya. Dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, menggunakan tiga (3) lapisan keilmuan hukum yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum, sehingga dalam pembahasaannya terlihat adanya aspek filsafat hukum, aspek teori hukum, dan aspek ilmu hukum dogmatik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Landasan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang; Pembagian kewenangan materi muatan pembentukan undang-undang antara Parlemen Nasional dan Pemerintah; dan Keberlakuan usulan RUU berdasarkan Konstitusi RDTL.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dan penulisan disertasi ini, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pertimbangan filosofis pembagian kewenangan lembaga negara, dalam Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor-Leste, adalah untuk menghindari penumpukan kewenangan pada salah satu lembaga negara, yang dapat mengarah pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan. (2) Pembagian kewenangan materi muatan undang-undang antar Parlemen Nasional dan Pemerintah adalah: a) Materi muatan undang-undang dari Parlemen Nasional ditetapkan dalam Pasal 95 ayat 2 Konstitusi RDTL Tahun 2002 dan Resolusi Parlemen Nasional. b) Materi muatan Undang-undang dari Pemerintah ditetapkan dalam Pasal 115 ayat (3), Resolusi Pemerintah dan Pasal 96 ayat (1) Perijinan legislasi dari Parlemen Nasional. (3) Keberlakuan usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tergantung pada: a) Masa jabatan badan legislatif, artinya bilamana dalam perjalanan; Presiden Republik membubarkan Parlemen Nasional, maka usulan rancangan undang-undang tersebut tidak dapat dilajutkan dan atau, b) Bilamana rancangan undang-undang perijinan legislatif yang diajukan Pemerintah ditolak dua kali berturut-turut oleh Parlemen Nasional. c) Masa jabatan Pemerintah, artinya, bila dalam perjalanan pemerintahan; Presiden Republik membubarkan Pemerintah dan memberhentikan Perdana Menteri, maka usulan rancangan undang-undang perijinan legislatif tersebut tidak bisa dilanjutkan.
Kata kunci: Kewenangan, Lembaga Negara, Undang-Undang.
certain regions on earth. Thus the people of Timor-Leste is a group of people
who have the same interests and assert itself as a nation, and proceeding in a
region. The regulatory authority stipulated the establishment of the State of Law
in Timor- Leste, is constitutionally under the Constitution only set the key things
that are abstract, while things that are more concrete set in the form of the Act.
However, based on the Constitution of the setting material different payloads in
the Constitution, because the regulation concerning the substance of the general
nature of abstract and general nature Concrete has been specified in the
constitution. Consequently, in its application, directly apply the Constitution.
Therefore matters relating to the public interest have been set directly in the
Constitution. The Constitution outlines the general principles for forming a
government at the national level, but it's the underlying laws that actually put those principles into action.
Keywords: Constitution; principal; parliament; state of law in timor-leste.