The purpose of this study is to examine the role of the Bandung City Regional General Election Co... more The purpose of this study is to examine the role of the Bandung City Regional General Election Commission with its role in improving the political culture of community participants in the city of Bandung. This is mainly in facing the 2018 Bandung Mayor election. This research is a descriptive study that was analysed in several ways, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The approach is done qualitatively, while the data collection technique is done by interview and observation. The participants selected in this study were the Regional General Election Commission of the City of Bandung (1 person) and the people of the City of Bandung (7 people). The results of this study indicate that the Bandung City Regional General Elections Commission in improving the political culture of participants with political education carried out various elements in the implementation of the Bandung City Regional Head election in 2018 it is known that the political participation of the community experienced significant growth and far exceeded the target set. The number of voter participants in the city of Bandung in the simultaneous regional head elections (Pilkada) in 2018 has increased compared to the last 5 (five) elections. The results also show that the increasing number of voter participants in the city of Bandung is inseparable from the cooperation of the Bandung City Regional Election Commission with various parties, both community organizations, policymakers, and other organizations in the city of Bandung. In the future, the political participation of the people of Bandung must always be maintained by involving various elements and innovations that adapt to changes and developments in society.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tugas dan fungsi Mediator dalam menyelesaik... more Penelitian hukum ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tugas dan fungsi Mediator dalam menyelesaikan permasalahan upah minimum di Kabupaten Tangerang serta mengetahui kendala–kendala yang dihadapi oleh Mediator dalam penyelesaian perselisihan upah minimum di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang. Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari teknik pengumpulan data primer dimana penulis melakukan wawancara dengan Mediator Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan Norma. Norma dalam hal ini adalah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi. Pada penyelesaian permasalahan tersebut Mediator berfungsi sebagai fasilitator diantara kedua belah pihak yang berselisih. Kendala yang dihadapi Mediator dalam melaksanakan permasalahan upah minimum di Kabupaten Tangerang antara lain Banyaknya para pihak yang ikut serta dalam penyelesaian permasalahan upah minimum, Kondisi keuangan perusahaan yang sulit yang tidak dapat dipahami oleh pekerja/ buruh dan Pihak perusahaan tidak dapat memahami kondisi kebutuhan pekerja dan keluarganya.
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan diantaranya pertama menumbuhkan kece... more Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan diantaranya pertama menumbuhkan kecerdasan dan kecakapan kewarganegaraan terkait dengan peran warga negara muda menghadapi pandemi Covid-19, kedua kecakapan dan kesadaran kewarganegaraan tersebut diimplementasikan ketika mampu bersikap efektif didalam tindakan serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi Covid-19, dan ketiga mitra mampu berperan dalam menyikapi realitas dimasa pandemi termasuk dengan kebajikan yang dilakukan. Mitra dalam PKM ini adalah para siswa SMAN 20 Kabupaten Tangerang. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu penyuluhan dalam bentuk ceramah melalui media googlemeet. Dalam PKM ini materi yang disampaikan meliputi kesadaran bela negara ditengah pandemi, aktualisasi nilai Pancasila menjadi relevan dengan situasi hari ini, dan bagaimana siswa dapat berperan serta dalam menyikapi realitas dimasa pandemi. Adapun kesimpulan dalam materi ini menekankan pada konsep triple hel...
River is the main source of water which is used to support the primary needed of surrounding comm... more River is the main source of water which is used to support the primary needed of surrounding community. One of these rivers is the Cisadane River, which is located in Tangerang. This study aims to find out how the Banten Provincial Government's policies are related to the management of the Cisadane River Basin Area. This research belongs to Normative Law research which has Prescriptive sight. The legal source of this study is obtain through the library research. This reseach used statute approach and case approach. Based on the results of research and discussion, showed that there is no policy related to the management of the Cisadane River Basin Area, neither in Tangerang City, nor in South Tangerang, nor in Tangerang Regency. The recommended solution that can be given is wether the Regional Governments in Banten Province, or South Tangerang, or Tangerang Regency, to legislate the Regional Policy related to the Management of the Cisadane River Basin Area. Second, optimizing the...
Introduction: Indigenous peoples are an order of society that existed even before the Indonesian ... more Introduction: Indigenous peoples are an order of society that existed even before the Indonesian nation was born. The Indonesian state recognizes the existence of indigenous peoples and their rights. The legal protection of indigenous peoples is the responsibility of the state as mandated by the constitution and other relevant laws and regulations regarding the management of natural resources. However, there are still conflicts between indigenous peoples, the government, and companies that have received management permits from the government.Purposes of the Research: This study aims to review and provide a policy model formulation regarding the protection of indigenous peoples in the context of environmental conservation.Methods of the Research: Researchers use normative legal research methods that examine through a statutory approach and a case approach. Legal materials are obtained through literature studies, both primary and secondary legal materials that are relevant to the prob...
This study aims to find out how to monitor the compliance of countries participating in the conve... more This study aims to find out how to monitor the compliance of countries participating in the convention through an international human rights monitoring system. This research is a normative legal research. The approaches used in this research include the statutory approach and the case approach, which are obtained from legal materials conducted through a literature study. Based on research, it is known that there is no monitoring system for state compliance with a convention, in this case the refugee convention. Reservations in conventions are often excluded on grounds of State ownership. On the other hand, refugees themselves have the same human rights as other human rights. International human rights monitoring mechanisms consist of treaty-based mechanisms and charter-based mechanisms. The international human rights monitoring system is the one most closely related to the supervision of participating countries/monitoring of the 1951 Convention considering the system between refugee...
Pandemi Covid-19 memimbulkan efek pada semua sektor. Bermula dari masalah kesehatan kemudian berl... more Pandemi Covid-19 memimbulkan efek pada semua sektor. Bermula dari masalah kesehatan kemudian berlanjut ke masalah sosial, dan bahkan ekonomi. Pemerintah telah membuat beberapa pedoman terkait Jaring Pengaman Sosial sebagai upaya melindungi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dengan cara melakukan pemberian bantuan sosial. Dalam proses pendistribusiannya, timbul permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan bantuan sosial ini di masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga ba ntuan yang diterima tidak sesuai dengan seharusnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyalahgunaan pendistribusian bantuan sosial dimasa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penel...
The purpose of this study is to examine the role of the Bandung City Regional General Election Co... more The purpose of this study is to examine the role of the Bandung City Regional General Election Commission with its role in improving the political culture of community participants in the city of Bandung. This is mainly in facing the 2018 Bandung Mayor election. This research is a descriptive study that was analysed in several ways, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The approach is done qualitatively, while the data collection technique is done by interview and observation. The participants selected in this study were the Regional General Election Commission of the City of Bandung (1 person) and the people of the City of Bandung (7 people). The results of this study indicate that the Bandung City Regional General Elections Commission in improving the political culture of participants with political education carried out various elements in the implementation of the Bandung City Regional Head election in 2018 it is known that the politica...
This article aims to identify and analyze the occurrence of illegal mining in Jendi village, Selo... more This article aims to identify and analyze the occurrence of illegal mining in Jendi village, Selogiri, Wonogiri, mining regulation, minerals, and coal in Wonogiri. This research is non doctrinal research conducted (Department PESDM) Wonogiri. This article in descriptive is using primary and secondary data types. Data collection techniques consisting of data collection techniques of primary and secondary data, the technique of primary data collection conducted by the author with interviews with the authorities in the and techniques of secondary data collection is done with the study literature. Data analysis technique conducted through qualitative data analysis techniques with an interactive approach. Based on the results of research and discussion concluded that illegal mining occurred in the village of Jendi Wonogiri caused by the culture of law (legal culture) Jendi rural communities, especially the miners, and has not set the Local Regulations related to artisanal mining and the ...
Penelitian hukum ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tugas dan fungsi Mediator dalam menyelesaik... more Penelitian hukum ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tugas dan fungsi Mediator dalam menyelesaikan permasalahan upah minimum di Kabupaten Tangerang serta mengetahui kendala–kendala yang dihadapi oleh Mediator dalam penyelesaian perselisihan upah minimum di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang. Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari teknik pengumpulan data primer dimana penulis melakukan wawancara dengan Mediator Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Trans...
Penelitian ini membahas tentang monitoring perlindungan pengungsi dalam program UNHCR, yang dapat... more Penelitian ini membahas tentang monitoring perlindungan pengungsi dalam program UNHCR, yang dapat dilaksanakan oleh Negara peserta Konvensi mengenai Pengungsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif, dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penulis berargumen bahwa UNHCR telah berupaya untuk menyediakan instrumen dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengungsi internasional, agar pengungsi mendapat standar perlakuan sesuai dengan ketentuan hukum internasional melalui monitoring program UNHCR. Dalam programnya, UNHCR berkoordinasi dengan beberapa organisasi internasional yang berkaitan dengan pengungsi, dengan harapan monitoring program UNHCR dapat membantu pengungsi untuk memperoleh hak-hak dasar yang melekat pada pengungsi serta mengurangi tindakan sewenang-wenang negara peserta dalam memperlakukan pengungsi internasional.
ABSTRAKPenulisan tesis ini dilatarbelakangi amanat Konstitusi dalam hal kekuasaan Negaraterhadap... more ABSTRAKPenulisan tesis ini dilatarbelakangi amanat Konstitusi dalam hal kekuasaan Negaraterhadap kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Pertambangan sebagai salah satukekayaan dalam praktiknya masih terjadi penyalahgunaan berupa kegiatan penambanganilegal meskipun sebenarnya sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatanpertambangan. Salah satu kegiatan penambangan ilegal terjadi di desa Jendi KabupatenWonogiri. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terjadinyapenambangan ilegal, pengaturan penambangan, mineral, dan batubara serta solusi ataspenambangan ilegal di Desa Jendi Kabupaten WonogiriPenelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di di Kantor LingkunganHidup Kabupaten Wonogiri dan Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (DinasPESDM) Kabupaten Wonogiri. Penulisan tesis in bersifat deskriptif dengan menggunakanjenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik pengumpulandata primer dan data sekunder, ...
Taxes are mandatory contributions imposed on the public coercively by state without direct recipr... more Taxes are mandatory contributions imposed on the public coercively by state without direct reciprocal obtained from the tax payment. The main purpose of such is as state revenue for national development which aims to improve the welfare of its people and is collected based on the principle of justice. This can be observed from 3 perspectives, which is philosophical, juridical, and sociological perspectives. Philosophically, tax collection is fair because it is desired and approved by the public through DPR as the people’s representative who creates law on tax collection. Moreover, the collected taxes are also for national development in order to achieve welfare state. Juridically, the government has made efforys to improve tax regulations to keep up with the times and society since the early days of independence, such as UU KUP that has beed revised several times from 1983 to 2009. In addition, the issued tax regulations also prioritize elements of justice such as PPh which in calcu...
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan tujuan pen... more Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pada praktiknya masih sering terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan tujuan tersebut. Hal tersebut berupa pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan oleh pelajar. Sanksi akademik digunakan sebagai alternatif sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Sanksi akademik ini berupa sinergi antara sekolah dengan Kepolisian dalam rangka penegakkan disiplin dan tertib berlalu lintas untuk pel...
The purpose of this study is to examine the role of the Bandung City Regional General Election Co... more The purpose of this study is to examine the role of the Bandung City Regional General Election Commission with its role in improving the political culture of community participants in the city of Bandung. This is mainly in facing the 2018 Bandung Mayor election. This research is a descriptive study that was analysed in several ways, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The approach is done qualitatively, while the data collection technique is done by interview and observation. The participants selected in this study were the Regional General Election Commission of the City of Bandung (1 person) and the people of the City of Bandung (7 people). The results of this study indicate that the Bandung City Regional General Elections Commission in improving the political culture of participants with political education carried out various elements in the implementation of the Bandung City Regional Head election in 2018 it is known that the political participation of the community experienced significant growth and far exceeded the target set. The number of voter participants in the city of Bandung in the simultaneous regional head elections (Pilkada) in 2018 has increased compared to the last 5 (five) elections. The results also show that the increasing number of voter participants in the city of Bandung is inseparable from the cooperation of the Bandung City Regional Election Commission with various parties, both community organizations, policymakers, and other organizations in the city of Bandung. In the future, the political participation of the people of Bandung must always be maintained by involving various elements and innovations that adapt to changes and developments in society.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tugas dan fungsi Mediator dalam menyelesaik... more Penelitian hukum ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tugas dan fungsi Mediator dalam menyelesaikan permasalahan upah minimum di Kabupaten Tangerang serta mengetahui kendala–kendala yang dihadapi oleh Mediator dalam penyelesaian perselisihan upah minimum di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang. Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari teknik pengumpulan data primer dimana penulis melakukan wawancara dengan Mediator Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan Norma. Norma dalam hal ini adalah Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi. Pada penyelesaian permasalahan tersebut Mediator berfungsi sebagai fasilitator diantara kedua belah pihak yang berselisih. Kendala yang dihadapi Mediator dalam melaksanakan permasalahan upah minimum di Kabupaten Tangerang antara lain Banyaknya para pihak yang ikut serta dalam penyelesaian permasalahan upah minimum, Kondisi keuangan perusahaan yang sulit yang tidak dapat dipahami oleh pekerja/ buruh dan Pihak perusahaan tidak dapat memahami kondisi kebutuhan pekerja dan keluarganya.
Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan diantaranya pertama menumbuhkan kece... more Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan diantaranya pertama menumbuhkan kecerdasan dan kecakapan kewarganegaraan terkait dengan peran warga negara muda menghadapi pandemi Covid-19, kedua kecakapan dan kesadaran kewarganegaraan tersebut diimplementasikan ketika mampu bersikap efektif didalam tindakan serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi pandemi Covid-19, dan ketiga mitra mampu berperan dalam menyikapi realitas dimasa pandemi termasuk dengan kebajikan yang dilakukan. Mitra dalam PKM ini adalah para siswa SMAN 20 Kabupaten Tangerang. Metode pelaksanaan yang digunakan yaitu penyuluhan dalam bentuk ceramah melalui media googlemeet. Dalam PKM ini materi yang disampaikan meliputi kesadaran bela negara ditengah pandemi, aktualisasi nilai Pancasila menjadi relevan dengan situasi hari ini, dan bagaimana siswa dapat berperan serta dalam menyikapi realitas dimasa pandemi. Adapun kesimpulan dalam materi ini menekankan pada konsep triple hel...
River is the main source of water which is used to support the primary needed of surrounding comm... more River is the main source of water which is used to support the primary needed of surrounding community. One of these rivers is the Cisadane River, which is located in Tangerang. This study aims to find out how the Banten Provincial Government's policies are related to the management of the Cisadane River Basin Area. This research belongs to Normative Law research which has Prescriptive sight. The legal source of this study is obtain through the library research. This reseach used statute approach and case approach. Based on the results of research and discussion, showed that there is no policy related to the management of the Cisadane River Basin Area, neither in Tangerang City, nor in South Tangerang, nor in Tangerang Regency. The recommended solution that can be given is wether the Regional Governments in Banten Province, or South Tangerang, or Tangerang Regency, to legislate the Regional Policy related to the Management of the Cisadane River Basin Area. Second, optimizing the...
Introduction: Indigenous peoples are an order of society that existed even before the Indonesian ... more Introduction: Indigenous peoples are an order of society that existed even before the Indonesian nation was born. The Indonesian state recognizes the existence of indigenous peoples and their rights. The legal protection of indigenous peoples is the responsibility of the state as mandated by the constitution and other relevant laws and regulations regarding the management of natural resources. However, there are still conflicts between indigenous peoples, the government, and companies that have received management permits from the government.Purposes of the Research: This study aims to review and provide a policy model formulation regarding the protection of indigenous peoples in the context of environmental conservation.Methods of the Research: Researchers use normative legal research methods that examine through a statutory approach and a case approach. Legal materials are obtained through literature studies, both primary and secondary legal materials that are relevant to the prob...
This study aims to find out how to monitor the compliance of countries participating in the conve... more This study aims to find out how to monitor the compliance of countries participating in the convention through an international human rights monitoring system. This research is a normative legal research. The approaches used in this research include the statutory approach and the case approach, which are obtained from legal materials conducted through a literature study. Based on research, it is known that there is no monitoring system for state compliance with a convention, in this case the refugee convention. Reservations in conventions are often excluded on grounds of State ownership. On the other hand, refugees themselves have the same human rights as other human rights. International human rights monitoring mechanisms consist of treaty-based mechanisms and charter-based mechanisms. The international human rights monitoring system is the one most closely related to the supervision of participating countries/monitoring of the 1951 Convention considering the system between refugee...
Pandemi Covid-19 memimbulkan efek pada semua sektor. Bermula dari masalah kesehatan kemudian berl... more Pandemi Covid-19 memimbulkan efek pada semua sektor. Bermula dari masalah kesehatan kemudian berlanjut ke masalah sosial, dan bahkan ekonomi. Pemerintah telah membuat beberapa pedoman terkait Jaring Pengaman Sosial sebagai upaya melindungi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 dengan cara melakukan pemberian bantuan sosial. Dalam proses pendistribusiannya, timbul permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan bantuan sosial ini di masyarakat. Salah satu permasalahan tersebut adalah terjadinya korupsi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga ba ntuan yang diterima tidak sesuai dengan seharusnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyalahgunaan pendistribusian bantuan sosial dimasa pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penel...
The purpose of this study is to examine the role of the Bandung City Regional General Election Co... more The purpose of this study is to examine the role of the Bandung City Regional General Election Commission with its role in improving the political culture of community participants in the city of Bandung. This is mainly in facing the 2018 Bandung Mayor election. This research is a descriptive study that was analysed in several ways, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The approach is done qualitatively, while the data collection technique is done by interview and observation. The participants selected in this study were the Regional General Election Commission of the City of Bandung (1 person) and the people of the City of Bandung (7 people). The results of this study indicate that the Bandung City Regional General Elections Commission in improving the political culture of participants with political education carried out various elements in the implementation of the Bandung City Regional Head election in 2018 it is known that the politica...
This article aims to identify and analyze the occurrence of illegal mining in Jendi village, Selo... more This article aims to identify and analyze the occurrence of illegal mining in Jendi village, Selogiri, Wonogiri, mining regulation, minerals, and coal in Wonogiri. This research is non doctrinal research conducted (Department PESDM) Wonogiri. This article in descriptive is using primary and secondary data types. Data collection techniques consisting of data collection techniques of primary and secondary data, the technique of primary data collection conducted by the author with interviews with the authorities in the and techniques of secondary data collection is done with the study literature. Data analysis technique conducted through qualitative data analysis techniques with an interactive approach. Based on the results of research and discussion concluded that illegal mining occurred in the village of Jendi Wonogiri caused by the culture of law (legal culture) Jendi rural communities, especially the miners, and has not set the Local Regulations related to artisanal mining and the ...
Penelitian hukum ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tugas dan fungsi Mediator dalam menyelesaik... more Penelitian hukum ini bertujuan untuk Untuk mengetahui tugas dan fungsi Mediator dalam menyelesaikan permasalahan upah minimum di Kabupaten Tangerang serta mengetahui kendala–kendala yang dihadapi oleh Mediator dalam penyelesaian perselisihan upah minimum di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang. Jenis data yang dipergunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari teknik pengumpulan data primer dimana penulis melakukan wawancara dengan Mediator Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang dan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Trans...
Penelitian ini membahas tentang monitoring perlindungan pengungsi dalam program UNHCR, yang dapat... more Penelitian ini membahas tentang monitoring perlindungan pengungsi dalam program UNHCR, yang dapat dilaksanakan oleh Negara peserta Konvensi mengenai Pengungsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat preskriptif, dikaji dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penulis berargumen bahwa UNHCR telah berupaya untuk menyediakan instrumen dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengungsi internasional, agar pengungsi mendapat standar perlakuan sesuai dengan ketentuan hukum internasional melalui monitoring program UNHCR. Dalam programnya, UNHCR berkoordinasi dengan beberapa organisasi internasional yang berkaitan dengan pengungsi, dengan harapan monitoring program UNHCR dapat membantu pengungsi untuk memperoleh hak-hak dasar yang melekat pada pengungsi serta mengurangi tindakan sewenang-wenang negara peserta dalam memperlakukan pengungsi internasional.
ABSTRAKPenulisan tesis ini dilatarbelakangi amanat Konstitusi dalam hal kekuasaan Negaraterhadap... more ABSTRAKPenulisan tesis ini dilatarbelakangi amanat Konstitusi dalam hal kekuasaan Negaraterhadap kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Pertambangan sebagai salah satukekayaan dalam praktiknya masih terjadi penyalahgunaan berupa kegiatan penambanganilegal meskipun sebenarnya sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatanpertambangan. Salah satu kegiatan penambangan ilegal terjadi di desa Jendi KabupatenWonogiri. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terjadinyapenambangan ilegal, pengaturan penambangan, mineral, dan batubara serta solusi ataspenambangan ilegal di Desa Jendi Kabupaten WonogiriPenelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan di di Kantor LingkunganHidup Kabupaten Wonogiri dan Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral (DinasPESDM) Kabupaten Wonogiri. Penulisan tesis in bersifat deskriptif dengan menggunakanjenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari teknik pengumpulandata primer dan data sekunder, ...
Taxes are mandatory contributions imposed on the public coercively by state without direct recipr... more Taxes are mandatory contributions imposed on the public coercively by state without direct reciprocal obtained from the tax payment. The main purpose of such is as state revenue for national development which aims to improve the welfare of its people and is collected based on the principle of justice. This can be observed from 3 perspectives, which is philosophical, juridical, and sociological perspectives. Philosophically, tax collection is fair because it is desired and approved by the public through DPR as the people’s representative who creates law on tax collection. Moreover, the collected taxes are also for national development in order to achieve welfare state. Juridically, the government has made efforys to improve tax regulations to keep up with the times and society since the early days of independence, such as UU KUP that has beed revised several times from 1983 to 2009. In addition, the issued tax regulations also prioritize elements of justice such as PPh which in calcu...
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan tujuan pen... more Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan tujuan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pada praktiknya masih sering terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan tujuan tersebut. Hal tersebut berupa pelanggaran lalu lintas khususnya yang dilakukan oleh pelajar. Sanksi akademik digunakan sebagai alternatif sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar. Sanksi akademik ini berupa sinergi antara sekolah dengan Kepolisian dalam rangka penegakkan disiplin dan tertib berlalu lintas untuk pel...
Uploads
Papers by Ilham Aji Pangestu