Buku ini hadir untuk melihat strategi-strategi politik dari kelompok masyarakat atau institusi no... more Buku ini hadir untuk melihat strategi-strategi politik dari kelompok masyarakat atau institusi non negara, seperti komunitas Subak di Bali dan komunitas pesantren di Banten untuk bertahan dari perubahan sosial yang diakibatkan oleh ekspansi arus modal dalam konteks perebutan akses terhadap air. Selain didasari pentingnya memahami perkembangan empiris, buku ini disusun berdasarkan pemikiran kritis terhadap berbagai sikap abai dan tidak dilibatkannya eksistensi komunitas tradisional dalam pembangunan wilayah mereka. Oleh karenanya, melalui pendekatan ekologi politik, buku ini ingin menghadirkan pemahaman empiris terkait faktor-faktor penting dalam konflik perebutan akses terhadap sumber air yang melibatkan kelompok tradisional seperti Komunitas Subak di Bali dan Komunitas Pesantren di Banten.
Indonesia is confronting an intensifying threat of ecological disaster due to excessive natural r... more Indonesia is confronting an intensifying threat of ecological disaster due to excessive natural resource exploitation and environmental damage. Existing tools to evaluate local government performance are unable to critically assess many key aspects of natural resource and environmental management. The results of these formal performance assessments do not reflect the reality in local communities. We argue that this gap is caused by more than just inaccurate reporting; the gap between reality and assessment results is because official assessment approaches sideline the consideration of state-society relations and socio-political dimensions. The assessments reduce natural resource management and environmental protection in Indonesia to techno-managerial terms that reflect a post-politicizing of the environment, as outlined in Erik Swyngedouw's critical social science literature. In this chapter, we look specifically at the content and application of these local government environmental performance assessment tools. While they may appear to cover key points of environmental good governance, their technocratic mode character is disguising politico-business linkages and oligarchical interests that damage the environment. Environmental crisis, social conflict, and democratic regression are consequently on the increase in Indonesia.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat dekat dengan keberagaman. Terdiri dari kurang lebih 1.... more Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat dekat dengan keberagaman. Terdiri dari kurang lebih 1.300 suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, setiap suku tersebut memilki budaya, bahasa, dan cara hidup yang berbeda-beda, bahkan dapat juga menganut sistem kepercayaan atau agama tersendiri. Terbukti, dengan kekayaan perbedaan tersebut, Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Namun, sejak 2005 kita dihadapi pada fenomena baru, yakni meningkatnya kasus intoleransi dan radikalisme yang mengatasnamakan isu primordial, seperti agama dan etnis. Mudah saja jika kita mengasumsikan bahwa konflik semata terjadi karena kesalahpahaman antarkelompok semata, atau sebagai akibat dari kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial. Padahal, yang sebenarnya terjadi tidak lah sesederhana itu. Buku bungai rampai ini akan menelusuri serta menguak kasus-kasus intoleransi dan radikalisme yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Data terkini yang telah dik...
The study looks at changes and continuities of a local traditional institution in Aceh called Muk... more The study looks at changes and continuities of a local traditional institution in Aceh called Mukim, in Indonesia's post New Order period. After MoUHelsinki was signed in 2005 which marked the peace agreement in Aceh, the Government of Indonesia officially endorses Special Autonomy status to the province. One among many important articles in the new law is to revitalize the traditional structure of territoriality called Mukim. During the New Order regime, Mukim served as traditional institution that left out majority of customary roles since it has been co opted into the structure of Indonesian government under UU No.5/1979. This paper describes the current condition of Mukim and how it finds the new role and relations with other institutions under Aceh's UUPA (Local Government in Aceh) No. 11/2006.
Kaiian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemil... more Kaiian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemilukada Bima 2010 Pemilukada menjadi medium untuk memotret perjuangan elite lokal meraih kemenangannya Meminjam stilah Leo Agustino pergeseran ruang politik dari dalam ruangan ke luar ruangan sangat mempengaruhi proses demokrasi di tingkat lokal Munculnya paradoks demokrasi dalam berbagai praktik pemilukada di hampir selu uh wilayah di Indonesia merupakan imbas dari pilihan untuk memindahkan ruang politik tersebut Asumsi awal yang dibangun dari perpindahan ruang ini adalah pengakuan hak dasar bagi warga negara untuk ikut menentukan pemimpinnya Namun dalam kenyataannya ternyata kurang mampu memberi garansi pada kualitas kemimpinan ang dihasilkan Ketika kemenangan menjadi tujuan utama maka proses cenderung dipinggirkan Hal inilah yang erjadi pada pemilukada Bima 2010 Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana elite lokal menjalankan pemilukada sebagai bagian dari demokrasi dengan cara cara yang...
Kaiian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemil... more Kaiian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemilukada Bima 2010 Pemilukada menjadi medium untuk memotret perjuangan elite lokal meraih kemenangannya Meminjam stilah Leo Agustino pergeseran ruang politik dari dalam ruangan ke luar ruangan sangat mempengaruhi proses demokrasi di tingkat lokal Munculnya paradoks demokrasi dalam berbagai praktik pemilukada di hampir selu uh wilayah di Indonesia merupakan imbas dari pilihan untuk memindahkan ruang politik tersebut Asumsi awal yang dibangun dari perpindahan ruang ini adalah pengakuan hak dasar bagi warga negara untuk ikut menentukan pemimpinnya Namun dalam kenyataannya ternyata kurang mampu memberi garansi pada kualitas kemimpinan ang dihasilkan Ketika kemenangan menjadi tujuan utama maka proses cenderung dipinggirkan Hal inilah yang erjadi pada pemilukada Bima 2010 Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana elite lokal menjalankan pemilukada sebagai bagian dari demokrasi dengan cara cara yang...
Abstrak Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas ab... more Abstrak Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kata Kunci : Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan
Buku ini hadir untuk melihat strategi-strategi politik dari kelompok masyarakat atau institusi no... more Buku ini hadir untuk melihat strategi-strategi politik dari kelompok masyarakat atau institusi non negara, seperti komunitas Subak di Bali dan komunitas pesantren di Banten untuk bertahan dari perubahan sosial yang diakibatkan oleh ekspansi arus modal dalam konteks perebutan akses terhadap air. Selain didasari pentingnya memahami perkembangan empiris, buku ini disusun berdasarkan pemikiran kritis terhadap berbagai sikap abai dan tidak dilibatkannya eksistensi komunitas tradisional dalam pembangunan wilayah mereka. Oleh karenanya, melalui pendekatan ekologi politik, buku ini ingin menghadirkan pemahaman empiris terkait faktor-faktor penting dalam konflik perebutan akses terhadap sumber air yang melibatkan kelompok tradisional seperti Komunitas Subak di Bali dan Komunitas Pesantren di Banten.
Indonesia is confronting an intensifying threat of ecological disaster due to excessive natural r... more Indonesia is confronting an intensifying threat of ecological disaster due to excessive natural resource exploitation and environmental damage. Existing tools to evaluate local government performance are unable to critically assess many key aspects of natural resource and environmental management. The results of these formal performance assessments do not reflect the reality in local communities. We argue that this gap is caused by more than just inaccurate reporting; the gap between reality and assessment results is because official assessment approaches sideline the consideration of state-society relations and socio-political dimensions. The assessments reduce natural resource management and environmental protection in Indonesia to techno-managerial terms that reflect a post-politicizing of the environment, as outlined in Erik Swyngedouw's critical social science literature. In this chapter, we look specifically at the content and application of these local government environmental performance assessment tools. While they may appear to cover key points of environmental good governance, their technocratic mode character is disguising politico-business linkages and oligarchical interests that damage the environment. Environmental crisis, social conflict, and democratic regression are consequently on the increase in Indonesia.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat dekat dengan keberagaman. Terdiri dari kurang lebih 1.... more Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat dekat dengan keberagaman. Terdiri dari kurang lebih 1.300 suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, setiap suku tersebut memilki budaya, bahasa, dan cara hidup yang berbeda-beda, bahkan dapat juga menganut sistem kepercayaan atau agama tersendiri. Terbukti, dengan kekayaan perbedaan tersebut, Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Namun, sejak 2005 kita dihadapi pada fenomena baru, yakni meningkatnya kasus intoleransi dan radikalisme yang mengatasnamakan isu primordial, seperti agama dan etnis. Mudah saja jika kita mengasumsikan bahwa konflik semata terjadi karena kesalahpahaman antarkelompok semata, atau sebagai akibat dari kesenjangan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial. Padahal, yang sebenarnya terjadi tidak lah sesederhana itu. Buku bungai rampai ini akan menelusuri serta menguak kasus-kasus intoleransi dan radikalisme yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Data terkini yang telah dik...
The study looks at changes and continuities of a local traditional institution in Aceh called Muk... more The study looks at changes and continuities of a local traditional institution in Aceh called Mukim, in Indonesia's post New Order period. After MoUHelsinki was signed in 2005 which marked the peace agreement in Aceh, the Government of Indonesia officially endorses Special Autonomy status to the province. One among many important articles in the new law is to revitalize the traditional structure of territoriality called Mukim. During the New Order regime, Mukim served as traditional institution that left out majority of customary roles since it has been co opted into the structure of Indonesian government under UU No.5/1979. This paper describes the current condition of Mukim and how it finds the new role and relations with other institutions under Aceh's UUPA (Local Government in Aceh) No. 11/2006.
Kaiian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemil... more Kaiian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemilukada Bima 2010 Pemilukada menjadi medium untuk memotret perjuangan elite lokal meraih kemenangannya Meminjam stilah Leo Agustino pergeseran ruang politik dari dalam ruangan ke luar ruangan sangat mempengaruhi proses demokrasi di tingkat lokal Munculnya paradoks demokrasi dalam berbagai praktik pemilukada di hampir selu uh wilayah di Indonesia merupakan imbas dari pilihan untuk memindahkan ruang politik tersebut Asumsi awal yang dibangun dari perpindahan ruang ini adalah pengakuan hak dasar bagi warga negara untuk ikut menentukan pemimpinnya Namun dalam kenyataannya ternyata kurang mampu memberi garansi pada kualitas kemimpinan ang dihasilkan Ketika kemenangan menjadi tujuan utama maka proses cenderung dipinggirkan Hal inilah yang erjadi pada pemilukada Bima 2010 Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana elite lokal menjalankan pemilukada sebagai bagian dari demokrasi dengan cara cara yang...
Kaiian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemil... more Kaiian ini mengupas dimensi kekuasaan lokal yang digambarkan melalui kontestasi elite dalam pemilukada Bima 2010 Pemilukada menjadi medium untuk memotret perjuangan elite lokal meraih kemenangannya Meminjam stilah Leo Agustino pergeseran ruang politik dari dalam ruangan ke luar ruangan sangat mempengaruhi proses demokrasi di tingkat lokal Munculnya paradoks demokrasi dalam berbagai praktik pemilukada di hampir selu uh wilayah di Indonesia merupakan imbas dari pilihan untuk memindahkan ruang politik tersebut Asumsi awal yang dibangun dari perpindahan ruang ini adalah pengakuan hak dasar bagi warga negara untuk ikut menentukan pemimpinnya Namun dalam kenyataannya ternyata kurang mampu memberi garansi pada kualitas kemimpinan ang dihasilkan Ketika kemenangan menjadi tujuan utama maka proses cenderung dipinggirkan Hal inilah yang erjadi pada pemilukada Bima 2010 Tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana elite lokal menjalankan pemilukada sebagai bagian dari demokrasi dengan cara cara yang...
Abstrak Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas ab... more Abstrak Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan. Kata Kunci : Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan
This study is to describe the role of local aristocracy and various factors that bring about inab... more This study is to describe the role of local aristocracy and various factors that bring about inability of the aristocracy to redefine their roles and existencee while in area ofIndonesia local aristorats are able to do so This study also examines impact ofchanges and continuity ofthe role ofthe aristocracy towards local democracy in Sumbawa
Uploads
Books by Septi Satriani
Papers by Septi Satriani