Oleh: Abdul Rauf Alauddn Said Diskresi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemerin... more Oleh: Abdul Rauf Alauddn Said Diskresi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan di negara berciri kesejahteraan, berikut analisis penguatan konsep dan dasar hukum diskresi, serta unsur apa yang harus dikuatkan, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 2014. Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan pejabat pemerintah untuk menyelesaikan persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam hal ini penggunaannya harus sesuai dengan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuan. Pejabat pemerintahan yang dimaksud yaitu unsur yang melaksanakan pemerintahan, baik diliingkungan pemerintah maupun penyelenggara lain. Konsep negara hukum yang lebih dinamis dalam kerangka modern dikenal dengan istilah welfare state (negara kesejetaraan) hal ini pertama kali dikonsepsikan pada paruh kedua abad XIX di Eropa Barat dimana tuntutan untuk menghentikan ketimpangan sosial dengan menggunakan sistem ekonomi liberal.1 Dalam negara kesejateraan tugas pemerintah tidak lagi sebagai penjaga malam, dalam artian bahwa negara harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejateraan bagi semua orang tetap terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud menjamin kepentingan umum sehingga membuat lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula urusan masyarakat menjadi urusan pemerintahan. Untuk menjalankan tugasnya dalam rangka penyelengaraan kesejateraan umum maka pemerintah diberi juga suatu tindakan khusus yaitu diskresi. hal ini berkaitan
Sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia sejak merdeka, dengan berbasis pada periodes... more Sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia sejak merdeka, dengan berbasis pada periodesasi berlakunya UUD. Berikut tahapan sistem pemerintahan yang bernah berlaku di Indonesia, terbagi atas beberapa periode yaitu : a. Sistem pemerintahan Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 (UUD 1945). Dalam periode ini, pegangan bernegara yang digunakan adalah UUD 1945 dengan konsep pemerintahan yang Presidensil. Namun belum dapat dijalankan secara murni dan utuh, oleh karenanya negara Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya dan masih mengalami masa transisi dan revolusi1. Walaupun UUD 1945 telah diberlakukan oleh PPKI, namun yang baru dapat terbentuk yaitu Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri yang tergabung dalam Kabinet Presidensil, sebagai pembantu presiden dan para gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah. 2 Tentang hal ini dapat kita lihat pada aturan UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan Wakli Presiden dipilih oleh PPKI, jadi tidaklah menyalahi apabila MPR belum dimanfaatkan karena pemilu belum dilakukan.3 Lembaga-lembaga tinggi yang lain telah disebutkan dalam UUD 1945, akan tetapi belum diwujudkan sehubungan dengan negara masih dalam keadaan darurat pada saat itu. Jadi sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional.
Abstarct The purpose of this paper is to investigate the concept of distribution power which are ... more Abstarct The purpose of this paper is to investigate the concept of distribution power which are suitable for the unitary state based on the broadest possible autonomy in the Constitution of 1945. The method used is normative legal method. Based on the purpose of writing, then I concluded that the concept of the relationship of authority between central and local governments within the unitary state of Indonesia in the context of the widest possible autonomy based on the Constitution of 1945. Whereas, the Republic of Indonesia as a state of law is based on constitutional system so that in every action of law concerning the concept of the relationship between central and local authorities should be established through legislation, whereas in juridical manner of authority is a right and legal authority of government. So, in the concept of the legal state (rechtstaat) all of government action that came from their authority should be based on legality principle. Therefore, the authority which is one form of power has legitimacy (validity), which will be the relationship that authority has a legitimate power. In the legislation related of the division of authority between central government and local government that regulated in Act Number 23 of 2014 about local government is clearly not reflect autonomy broad. abstrak Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji konsep pembagian kewenangan yang cocok untuk negara kesatuan berdasarkan Otonomi yang seluas-luasnya menurut UUD 1945. Metode yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwasanya konsep hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia dalam rangka otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan UUD 1945 adalah bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar sistem konstitusi maka dalam setiap tindakan hukum mengenai konsep hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus dibangun melalui peraturan perundang-undangan, dimana secara yuridis kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum, maka dalam konsep Negara hukum (rechstaat) segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangannya haruslah bersandarkan pada asas legalitas. Oleh karenanya, kewenangan yang merupakan salah satu bentuk kekuasaan memiliki legitimasi (keabsahan), yang nantinya terhadap hubungan kewenangan tersebut memiliki legitimate power. Dalam peraturan perundang-undangan terkait pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas tidak mencerminkan otonomi luas. Sebagai suatu bangsa, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau yang kurang lebih dipersatukan oleh ikatan penjajahan Belanda, yang dihuni oleh berbagai suku bangsa yang berbeda-beda dengan berbagai kepercayaan dan agama serta hukum adat.1 Konsep-konsep seperti kehendak untuk bersatu atau sebuah negara Indonesia sama sekali tidak dikenal di kepulauan ini pada abad-abad yang lalu. Penjajahan oleh Belanda lah yang menimbulkan perasaan nasionalisme yang semakin tumbuh dengan pergerakan nasional untuk membebaskan diri dari penjajahan hingga terbentuklah negara Indonesia. Negara
Abdul Rauf Alauddin Said NIM. 14/371881/PHK/08233 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadja... more Abdul Rauf Alauddin Said NIM. 14/371881/PHK/08233 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada A. Latar Belakang Permasalahan pemerintahan daerah, sudah sejak dahulu dibahas dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Pemerintahan daerah adalah elemen penting dalam penyelenggaraaan pemerintahan, negara Indonesia akan kuat dan kokoh jika daerahnya atau pemerintahan daerahnya kuat. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kedaulatan tertinggi terletak pada pemerintah pusat, namun seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, tidak semuanya dapat dilakukan oleh pemrintah pusat. Oleh karena itu sejak dahulu Indonesia menerapakan desentralisasi dan otonomi daerah. Hanya saja makna desentralisasi dan otonomi daerah yang baik dalam tataran teoritik dan konsep, selalu berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan atau praktik. Semenjak runtuhnya era Orde Baru, Indonesia mengalami perkembangan pesat mengenai pola hubungan pusat dan daerah. Perkembangan selanjutnya dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ialah penerapan desentralisasi asimetris, yang sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang baru dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sudah sejak dahulu, terdapat daerah yang diperlakukan berbeda oleh pemerintah pusat dengan dasar hak asal-usul yang terdapat dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen. Perkembangan pemerintahan daerah saat ini, memperjelas daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan dengan diberikannya undang-undang khusus atau istimewa terhadap daerah tertentu.
Oleh: Abdul Rauf Alauddn Said Diskresi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemerin... more Oleh: Abdul Rauf Alauddn Said Diskresi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan di negara berciri kesejahteraan, berikut analisis penguatan konsep dan dasar hukum diskresi, serta unsur apa yang harus dikuatkan, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 tahun 2014. Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan pejabat pemerintah untuk menyelesaikan persoalan konkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam hal ini penggunaannya harus sesuai dengan pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuan. Pejabat pemerintahan yang dimaksud yaitu unsur yang melaksanakan pemerintahan, baik diliingkungan pemerintah maupun penyelenggara lain. Konsep negara hukum yang lebih dinamis dalam kerangka modern dikenal dengan istilah welfare state (negara kesejetaraan) hal ini pertama kali dikonsepsikan pada paruh kedua abad XIX di Eropa Barat dimana tuntutan untuk menghentikan ketimpangan sosial dengan menggunakan sistem ekonomi liberal.1 Dalam negara kesejateraan tugas pemerintah tidak lagi sebagai penjaga malam, dalam artian bahwa negara harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejateraan bagi semua orang tetap terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud menjamin kepentingan umum sehingga membuat lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula urusan masyarakat menjadi urusan pemerintahan. Untuk menjalankan tugasnya dalam rangka penyelengaraan kesejateraan umum maka pemerintah diberi juga suatu tindakan khusus yaitu diskresi. hal ini berkaitan
Sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia sejak merdeka, dengan berbasis pada periodes... more Sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia sejak merdeka, dengan berbasis pada periodesasi berlakunya UUD. Berikut tahapan sistem pemerintahan yang bernah berlaku di Indonesia, terbagi atas beberapa periode yaitu : a. Sistem pemerintahan Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 (UUD 1945). Dalam periode ini, pegangan bernegara yang digunakan adalah UUD 1945 dengan konsep pemerintahan yang Presidensil. Namun belum dapat dijalankan secara murni dan utuh, oleh karenanya negara Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya dan masih mengalami masa transisi dan revolusi1. Walaupun UUD 1945 telah diberlakukan oleh PPKI, namun yang baru dapat terbentuk yaitu Presiden dan Wakil Presiden, serta para menteri yang tergabung dalam Kabinet Presidensil, sebagai pembantu presiden dan para gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah. 2 Tentang hal ini dapat kita lihat pada aturan UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya Presiden dan Wakli Presiden dipilih oleh PPKI, jadi tidaklah menyalahi apabila MPR belum dimanfaatkan karena pemilu belum dilakukan.3 Lembaga-lembaga tinggi yang lain telah disebutkan dalam UUD 1945, akan tetapi belum diwujudkan sehubungan dengan negara masih dalam keadaan darurat pada saat itu. Jadi sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan dibantu oleh Komite Nasional.
Abstarct The purpose of this paper is to investigate the concept of distribution power which are ... more Abstarct The purpose of this paper is to investigate the concept of distribution power which are suitable for the unitary state based on the broadest possible autonomy in the Constitution of 1945. The method used is normative legal method. Based on the purpose of writing, then I concluded that the concept of the relationship of authority between central and local governments within the unitary state of Indonesia in the context of the widest possible autonomy based on the Constitution of 1945. Whereas, the Republic of Indonesia as a state of law is based on constitutional system so that in every action of law concerning the concept of the relationship between central and local authorities should be established through legislation, whereas in juridical manner of authority is a right and legal authority of government. So, in the concept of the legal state (rechtstaat) all of government action that came from their authority should be based on legality principle. Therefore, the authority which is one form of power has legitimacy (validity), which will be the relationship that authority has a legitimate power. In the legislation related of the division of authority between central government and local government that regulated in Act Number 23 of 2014 about local government is clearly not reflect autonomy broad. abstrak Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji konsep pembagian kewenangan yang cocok untuk negara kesatuan berdasarkan Otonomi yang seluas-luasnya menurut UUD 1945. Metode yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, bahwasanya konsep hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam negara kesatuan republik Indonesia dalam rangka otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan UUD 1945 adalah bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar sistem konstitusi maka dalam setiap tindakan hukum mengenai konsep hubungan kewenangan antara pusat dan daerah harus dibangun melalui peraturan perundang-undangan, dimana secara yuridis kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum, maka dalam konsep Negara hukum (rechstaat) segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangannya haruslah bersandarkan pada asas legalitas. Oleh karenanya, kewenangan yang merupakan salah satu bentuk kekuasaan memiliki legitimasi (keabsahan), yang nantinya terhadap hubungan kewenangan tersebut memiliki legitimate power. Dalam peraturan perundang-undangan terkait pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas tidak mencerminkan otonomi luas. Sebagai suatu bangsa, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau-pulau yang kurang lebih dipersatukan oleh ikatan penjajahan Belanda, yang dihuni oleh berbagai suku bangsa yang berbeda-beda dengan berbagai kepercayaan dan agama serta hukum adat.1 Konsep-konsep seperti kehendak untuk bersatu atau sebuah negara Indonesia sama sekali tidak dikenal di kepulauan ini pada abad-abad yang lalu. Penjajahan oleh Belanda lah yang menimbulkan perasaan nasionalisme yang semakin tumbuh dengan pergerakan nasional untuk membebaskan diri dari penjajahan hingga terbentuklah negara Indonesia. Negara
Abdul Rauf Alauddin Said NIM. 14/371881/PHK/08233 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadja... more Abdul Rauf Alauddin Said NIM. 14/371881/PHK/08233 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada A. Latar Belakang Permasalahan pemerintahan daerah, sudah sejak dahulu dibahas dan dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Pemerintahan daerah adalah elemen penting dalam penyelenggaraaan pemerintahan, negara Indonesia akan kuat dan kokoh jika daerahnya atau pemerintahan daerahnya kuat. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kedaulatan tertinggi terletak pada pemerintah pusat, namun seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, tidak semuanya dapat dilakukan oleh pemrintah pusat. Oleh karena itu sejak dahulu Indonesia menerapakan desentralisasi dan otonomi daerah. Hanya saja makna desentralisasi dan otonomi daerah yang baik dalam tataran teoritik dan konsep, selalu berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan atau praktik. Semenjak runtuhnya era Orde Baru, Indonesia mengalami perkembangan pesat mengenai pola hubungan pusat dan daerah. Perkembangan selanjutnya dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ialah penerapan desentralisasi asimetris, yang sebenarnya hal ini bukan sesuatu yang baru dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sudah sejak dahulu, terdapat daerah yang diperlakukan berbeda oleh pemerintah pusat dengan dasar hak asal-usul yang terdapat dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen. Perkembangan pemerintahan daerah saat ini, memperjelas daerah yang diberikan kekhususan dan keistimewaan dengan diberikannya undang-undang khusus atau istimewa terhadap daerah tertentu.
Uploads