Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Penelitian in... more Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bogor, dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen yang berkaitan dengan keputusan. Data yang dianalisis meliputi peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam studi kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bogor. Tindak pidana korupsi ini menimbulkan dampak yang merugikan negara dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi antara lain faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor sosial budaya. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Kabupaten Bogor terdapat beberapa kendala seperti lambatnya proses hukum, kurangnya bukti yang cukup, dan intervensi politik.. Namun melalui putusan tersebut, kita bisa melihat upaya penegakan hukum yang dilakukan pengadilan dalam menindak tindak pidana korupsi. Penelitian ini mempunyai implikasi penting dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Kabupaten Bogor. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih efektif, dan pemberian sanksi tegas terhadap koruptor. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi dan partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena tindak
pidana korupsi ti... more Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena tindak
pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal
tersebut, tampak adanya keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran
hak asasi manusia yaitu hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat
satu Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana korupsi yang menjadikan aspek
pelanggaran HAM menjadi pertimbangan yang memberatkan hakim dalam
mengambil keputusan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran
hak asasi manusia? Apa kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi
manusia? Mengapa hakim perlu mempertimbangkan kriteria tindak pidana korupsi
sebagai pelanggaran hak asasi manusia ketika mengambil keputusan? Jenis penelitian
ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan hukum dan pendekatan filosofis, kemudian dianalisis secara kualitatif dan
dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara
tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak pidana korupsi
dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia apabila akibat dari tindak
pidana korupsi bersinggungan dengan hak asasi orang yang dirugikan, sehingga
pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh perbuatan. Tindak pidana korupsi
patut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, karena
pertimbangan hakim harus komprehensif guna mewujudkan putusan yang ideal, yaitu
putusan yang mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemaslahatan hukum. Dampak tersebut mencakup merusak perekonomian, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, melemahkan institusi publik, dan meningkatkan kejahatan. Pertama, korupsi dapat merusak perekonomian sebuah negara.
Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Penelitian in... more Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bogor, dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen yang berkaitan dengan keputusan. Data yang dianalisis meliputi peraturan perundangundangan, keputusan pengadilan, dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam studi kasus Putusan Nomor: 71/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bogor. Tindak pidana korupsi ini menimbulkan dampak yang merugikan negara dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi antara lain faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor sosial budaya. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Kabupaten Bogor terdapat beberapa kendala seperti lambatnya proses hukum, kurangnya bukti yang cukup, dan intervensi politik.. Namun melalui putusan tersebut, kita bisa melihat upaya penegakan hukum yang dilakukan pengadilan dalam menindak tindak pidana korupsi. Penelitian ini mempunyai implikasi penting dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Kabupaten Bogor. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih efektif, dan pemberian sanksi tegas terhadap koruptor. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi dan partisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.
Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena tindak
pidana korupsi ti... more Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena tindak
pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal
tersebut, tampak adanya keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran
hak asasi manusia yaitu hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat
satu Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana korupsi yang menjadikan aspek
pelanggaran HAM menjadi pertimbangan yang memberatkan hakim dalam
mengambil keputusan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran
hak asasi manusia? Apa kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi
manusia? Mengapa hakim perlu mempertimbangkan kriteria tindak pidana korupsi
sebagai pelanggaran hak asasi manusia ketika mengambil keputusan? Jenis penelitian
ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan hukum dan pendekatan filosofis, kemudian dianalisis secara kualitatif dan
dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara
tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak pidana korupsi
dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia apabila akibat dari tindak
pidana korupsi bersinggungan dengan hak asasi orang yang dirugikan, sehingga
pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh perbuatan. Tindak pidana korupsi
patut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, karena
pertimbangan hakim harus komprehensif guna mewujudkan putusan yang ideal, yaitu
putusan yang mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemaslahatan hukum. Dampak tersebut mencakup merusak perekonomian, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, melemahkan institusi publik, dan meningkatkan kejahatan. Pertama, korupsi dapat merusak perekonomian sebuah negara.
Uploads
Papers by muhammad sahlan B
pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal
tersebut, tampak adanya keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran
hak asasi manusia yaitu hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat
satu Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana korupsi yang menjadikan aspek
pelanggaran HAM menjadi pertimbangan yang memberatkan hakim dalam
mengambil keputusan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran
hak asasi manusia? Apa kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi
manusia? Mengapa hakim perlu mempertimbangkan kriteria tindak pidana korupsi
sebagai pelanggaran hak asasi manusia ketika mengambil keputusan? Jenis penelitian
ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan hukum dan pendekatan filosofis, kemudian dianalisis secara kualitatif dan
dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara
tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak pidana korupsi
dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia apabila akibat dari tindak
pidana korupsi bersinggungan dengan hak asasi orang yang dirugikan, sehingga
pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh perbuatan. Tindak pidana korupsi
patut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, karena
pertimbangan hakim harus komprehensif guna mewujudkan putusan yang ideal, yaitu
putusan yang mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemaslahatan hukum. Dampak tersebut mencakup merusak perekonomian, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, melemahkan institusi publik, dan meningkatkan kejahatan. Pertama, korupsi dapat merusak perekonomian sebuah negara.
pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hal
tersebut, tampak adanya keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran
hak asasi manusia yaitu hak dasar sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat
satu Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana korupsi yang menjadikan aspek
pelanggaran HAM menjadi pertimbangan yang memberatkan hakim dalam
mengambil keputusan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran
hak asasi manusia? Apa kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi
manusia? Mengapa hakim perlu mempertimbangkan kriteria tindak pidana korupsi
sebagai pelanggaran hak asasi manusia ketika mengambil keputusan? Jenis penelitian
ini termasuk penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu
pendekatan hukum dan pendekatan filosofis, kemudian dianalisis secara kualitatif dan
dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterkaitan antara
tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tindak pidana korupsi
dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia apabila akibat dari tindak
pidana korupsi bersinggungan dengan hak asasi orang yang dirugikan, sehingga
pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh perbuatan. Tindak pidana korupsi
patut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, karena
pertimbangan hakim harus komprehensif guna mewujudkan putusan yang ideal, yaitu
putusan yang mencerminkan nilai keadilan, kepastian, dan kemaslahatan hukum. Dampak tersebut mencakup merusak perekonomian, mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan, melemahkan institusi publik, dan meningkatkan kejahatan. Pertama, korupsi dapat merusak perekonomian sebuah negara.