Jurnal Hukum

Pada setiap proses sengketa/perkara yang penyelesaiannnya melalui pengadilan
pada daasrnya diperlukan pembuktian baik itu terjadi dalam proses penyelesaian
sengketa tata usaha negara, perkara perdata dan perkara pidana. Hukum
Pembuktian dalam hukum acara sangat penting karena tugas pembuktian
menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan. Dan dengan
dasar pembuktian tersebut hakim memberikan putusan untuk mengadili mencari
kebenaran. Hukum pembuktian hukum acara tata usaha negara, hukum pidana
yang mempunyai objek sengketa yang berbeda dimana dalam proses penyelesaian
sengketa/perkara ada persamaan dan ada perbedaan asas yang dianut. Salah
satu persamaan asas yang dianut, dalam penyelesaian sengketa tata usaha
negara/ dalam hukum acara peradilan tata usaha negara ada asas praduga
rechtmatieg yang sama maknannya dengan presumption of innoncent dalam
hukum acara pidana.Dalam mengambil putusan oleh hakim setelah pemeriksaan
alat-alat bukti ada perbedaan oleh hakim peradilan tata usaha negara dalam
penyelesaian sengketa tata usaha negara dan hakim pengadilan negeri dalam
penyelesaian perkara pidana, dalam sengketa tata usaha hakim boleh
memberikan putusan minimal ada dua alat bukti menurut keyakinan hakim dan
tidak ada alat bukti mutlak sedangkan perkara pidana putusan hakim harus cukup
alat bukti menurut undang-undang mutlak ada keterangan saksi dan keyakinan
hakim.
Kata Kunci : Pembuktian Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara,
Perkara Pidan

Hukum waris dalam KUHPerdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 18. Apabilah hukum waris KUHPerdata dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal

peranan CSR (Corporate Social Responsibility) dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa di desa sukaharja ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa. Meskipun secara keseluruhan belum merata hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat desa, tetapi telah menunjukan adanya perubahan yang cukup terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat serta keadaan sosial masyarakat. Namun kurang nya koordinasi dan komunikasi antara aparatur desa dengan warga menjadi penghambat untuk perkembangan serta pengelolaan CSR serta rendahnya taraf pendidikan yang dipahami oleh masyarakat

A. Pendahuluan Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia merupakan faktor yang sangat hakiki dalam kehidupan bernegara, yaitu menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Alat negara yang mempunyai peran dan tugas penting dalam rangka penyelenggaraan sistem pertahanan negara adalah militer, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran tugas TNI tersebut, maka telah di adakan dan di berlakukan peraturan-peraturan khusus yang hanya berlaku bagi prajurit TNI, di samping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI inilah yang dikenal dengan hukum militer. Salah satu peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai peradilan yang berwenang mengadili (yurisdiksi peradilan) terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai yurisdiksi peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang pada dasarnya menegaskan bahwa peradilan yang berwenang mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Peradilan Militer. 1 Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana permanen untuk yustisiabel yang berbeda, yaitu peradilan pidana pidana untuk orang sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki yurisdiksi dan yustisiabel yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki 1 Subekti niken, Supriyadi. 2014, yurisdiksi peradilan terhadap prajurit tantara nasional indonesia sebagai tindak pelaku pidana.hlm 100

Abstrak
Indonesia adalah negara hukum pancasila, berkedaulatan rakyat dan menganut sistem politik demokrasi sehingga memiliki dua lembaga diantaranya, struktur politik pemerintah dan struktur politik masyarakat. Keseimbangan kedua lembaga tersebut akan merubah timpang tindih sistem politik demokrasi di Indonesia menjadi lebih berkeadilan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang mewakili struktur politik masyarakat melaksanakan bantuan hukum dalam prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Permasalahan yang diangkat adalah kedudukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia dan pelaksanaan bantuan hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Metode pendekatan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, diolah dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, kedudukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagai lembaga infrastruktur politik yang berperan sebagai kelompok kepentingan assosional, merupakan organisasi masyarakat yang bersifat formal dan terstruktur. Pelaksanaan bantuan hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam prinsip hak asasi manusia dan demokrasi menerapkan dua pendekatan, pertama pendekatan formal-legal, menggunakan jalur peradilan hukum (litigasi) dan kedua pendekatan non-legal, menggunakan jalur kesepakatan (non litigasi). Keseimbangan kedua lembaga tersebut akan membentuk negara Indonesia yang berlandaskan hak asasi manusia dengan keabsahan hukum yang didasarkan pada keadilan substantif, dan sistem politik demokrasi substantif.

Kata kunci : Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia, Demokrasi.

Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia. Dan Tanda Keluar sendiri adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.Sedangkan Cap Keimigrasian adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan atau dokumen keimigrasian lainnya sebagai bentuk pengesahan pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Cap Keimigrasian Manual adalah tanda yang dihasilkan oleh alat cap tertentu yang dibubuhkan langsung pada dokumen perjalanan sebagai bentuk pengesahan dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan, pengawasan, dan/atau penindakan keimigrasian.Cap Keimigrasian Elektronik adalah tanda yang dihasilkan oleh perangkat elektronik tertentu yang memuat rekaman data keimigrasian sebagai bentuk pengesahan dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan dan/atau pengawasan keimigrasian. ABSTRACT An Entry Sign is a specific sign in the form of a stamp affixed to the Travel Documents of Indonesian citizens and Foreigners, both manual and electronic, which are given by the Immigration Official as a sign that the person concerned is entering Indonesian Territory. And the Exit Sign itself is a certain sign in the form of a stamp affixed to the Travel Documents of Indonesian citizens and Foreigners, both manual and electronic, provided by the Immigration Officer as a sign that the person concerned exits the Territory of Indonesia. While the Immigration Stamp is a certain sign in the form of a stamp affixed on travel documents or other immigration documents as a form of ratification of immigration services and supervision.A Manual Immigration Stamp is a sign produced by a particular stamp that is affixed directly to travel documents as a form of endorsement in the context of carrying out the functions of service, supervision, and / or immigration enforcement.Electronic Immigration Stamp is a sign produced by certain electronic devices that contain records of immigration data as a form of endorsement in the framework of implementing immigration service and / or supervision functions.

ABSTRACT
The existence of refugees and asylum seekers in an area is a phenomenon that often occurs in social life in the international world. This phenomenon often occurs in Indonesia itself which intends to provide convenience in the form of protection for refugees and asylum seekers who come to Indonesia with a specific purpose. However, sometimes in providing these facilities, some refugees and asylum seekers actually do something that can disturb the stability of the country through various aspects of life, such as immigration violance both action and administrative. In response to this, Indonesia needs to increase surveillance of these foreigner. With proper supervision, Indonesia's sovereignty remains intact and maintained. The research method used is normative legal research with qualitative analysis. From the results of the study we can know that the increasing problems of refugees and asylum seekers in Indonesia have an impact on the sovereignty of the Indonesian state. This is because some of the refugees and asylum seekers trespassing Indonesian territory and violate immigration rules, both in their action and administrative. Immigration in upholding the country's sovereignty carries out the surveillance function of the refugees and asylum seekers.
Keywords: State Sovereignty, Indonesian Immigration, Refugees

ABSTRAK
Adanya pengungsi maupun pencari suaka di suatu wilayah merupakan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sosial di dunia internasional. Fenomena ini sering terjadi di negara Indonesia sendiri yang berniat untuk memberikan kemudahan berupa perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia dengan tujuan tertentu. Namun,terkadang dalam memberikan fasilitas tersebut, justru beberapa pengungsi dan pencari suaka WNA justru berbuat sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas negara melalui berbagai aspek kehidupan,seperti pelanggaran keimigrasian baik secara tindakan maupun secara administratifnya. Menyikapi hal tersebut, Indonesia perlu meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing tersebut. Dengan pengawasan yang tepat, kedaulatan negara Indonesia tetap utuh dan terjaga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat kita ketahui bahwa permasalahan pengungsi dan pencari suaka yang semakin meningkat di Indonesia memiliki dampak terhadap kedaulatan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa pengungsi dan pencari suaka yang memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dan melanggar peraturan keimigrasian,baik dalam tindakan keimigrasiannya maupun administrative keimigrasiannya. Imigrasi dalam menegakkan kedaulatan negara menjalankan fungsi pengawasan terhadap para pengungsi dan pencari suaka tersebut.
”Kata Kunci : Kedaulatan Negara, Keimigrasian Indonesia, Pengungsi

Uraian Kasus Pasca reformasi pada 1998, Indonesia menuju negara yang lebih demokratis. Merupakan tonggak sejarah akan jaminan Hak Asasi Manusia yang kemudian diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Empat kali amandemen UUD. Salah satu hak yang dijamin tersebut adalah terkait hak politik seseorang untuk dipilih maupun memilih, yakni hak yang menjadi legitimite bagi seseorang untuk menduduki kursi jabatan dalam pemerintahan. Alih-alih berharap lepas dari kekangan sentralitas dan otoritarianisme masa Orde Baru, ternyata muncul persoalan baru dalam upaya demokratisasi pemerintahan yakni berupa politik dinasti. Meskipun dalam historisnya telah mengakar sejak lama seiring hadirnya demokrasi modern. Bahkan Negara Amerika sekalipun yang dirasa sebagai negara paling demokratis tidak luput dari praktik dinasti politik. Di negara lain seperti Filipina hampir 80 provinsi terindikasi politik tersebut, di mana 74 persen wakil rakyatnya terpilih karena adanya politik dinasti. Di Indonesia sendiri, politik dinasti seakan menjadi fenomena yang familiar. Pesta demokrasi yang diadakan 5 tahun sekali baik tingkat nasional dan lokal seakan sulit dipisahkan dengan praktik tersebut. Sebut saja dinasti politik yang dibangun oleh Ratu Atut Chosiah ketika menjabat Gubernur Banten Periode 2007-2012. Dalam periode yang hampir bersamaan suaminya menjabat sebagai anggota DPR, anak sebagai anggota DPD, menantu duduk di kursi DPRD Kota Serang, dan 6 anggota keluarga lainnya, seakan membentuk lingkaran kekuasaan keluarga. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah membatasi politik dinasti sebagaimana termuat dalam Pasal 7 huruf r, bahwa syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Adapun yang dimaksud dengan frasa di atas dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut Yang dimaksud dengan " tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana " adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat luruske atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Namun, sebagai negara yang mengakui jaminan akan Hak Asasi Manusia bisa dikatakan sebagai konsekunsi logis bahwa pemerintahan hari ini sangat erat dengan politik kekerabatan meskipun telah ada larangannya. Ini pula yang mendasari Adnan Purichta Ichsan anggota DPRD Sulawesi Selatan yang juga merupakan anak dari Bupati Gowa Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpoyang untuk mengajukan uji materil UU No. 8 Tahun 2015, salah satunya berkaitan dengan Pasal 7 huruf r dan penjelasannya yang dinilai mengekang hak setiap warga negara untuk duduk di kursi pemerintahan yang merupakan jaminan atas persamaan di dalam pemerintahan dan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD, pada 20 Februari 2015 lalu.

Desain politik hukum pembentukan peraturan perundang-  undangan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 (tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) tidak jelas  dan mengandung potensi masalah-masalah dalam tertib  peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya adalah masalah hierarkhi peraturan perundang-undangan dan Masalah fungsi harmonisasi yang parsial-tidak terintegrasi sistematik antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Akibatnya muncul berbagai Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan oleh institusi pemerintahan tumpang tindih dengan peraturan yang telah ada membuat aturan hukum menjadi riskan dan mudah disalahgunakan. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan Surat Edaran dalam tata norma peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal Imigrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa  sedikit banyak, ada Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang keberadaannya harus di tinjau kembali serta disesuaikan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Justice in absentia In the criminal act of corruption has been the pros and cons to date, there is an assumption that the trial in absentia is a violation of human rights because it is related to the human rights of the accused as a human being who has the right to defend himself in court, on the other hand the trial in absentia can be carried out as long as the defendant is completely unknown so that he cannot be present at the trial hearing due to running away (fugitive). This paper discusses the implementation of justice in absentia in the handling of criminal acts of corruption associated with human rights in efforts to save state finances, this study aims to determine whether the trial process of a court hearing a defendant can be sentenced to a criminal sentence by a judge without the defendant himself being present. a judicial process in absentia. The research method used is normative research using data collection methods, namely library research (library research) by search...

Pertahanan negara adalah elemen yang sangat penting dalam kelangsungan sebuah negara. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan juga kedaulatan negara, tentunya tidak terlepas dari usaha bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEE). Definisi ZEE Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1983 yaitu Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia aadalah jalur luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia1. Berdasarkan pasal 73 UNCLOS Indonesia sebagai coastal state (kewenangan negara pantai untuk membuat peraturan atau undang-undang tentang lintas damai, pencemaran, pengawasan imigrasi, bea cukai, quarantee dan lain-lain) memiliki hak untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi dan mengontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE. Pasal 58 UNCLOS 1982 tertulis bahwa negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang diterapkan oleh Indonesia sebagai coastal state. Kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar, di kawasan ZEE Indonesia berhak untuk dimanfaatkan sumber daya alam nya baik itu yang ada di laut, tanah dibawahnya dan air yang ada diatasnya sebagai sumber ekonomi maupun hak untuk mengekspolarasi dan mengeksploitasi dalam rangka untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Seperti yang diketahuin pengertian umum keimigrasian menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 1 ayat 1, Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Saat ini Total jumlah penduduk dunia tahun 2019 adalah sebanyak 7.714.576.923 dan terus bertambah tentunya. Bertumbuh 1.07 persen dibanding tahun 2018 atau bertambah 81.757.598 penduduk. Adapun jumlah usia rata-rata penduduk dunia menurut worldometers adalah 29,9 tahun. Ini merupakan suatu kondisi dimana siklus kepadatan dan lalu lintas orang di dunia semakin berkembang dan meningkat. Jumlah penduduk terbanyak masih didominasi Cina. Negara Tirai Bambu ini mencatatkan 1.417.930.226 jiwa penduduk. Total penduduk Cina lima kali lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk Indonesia. Di peringkat dua, penduduk paling banyak di dunia ditempati oleh India. Penduduk India berjumlah 1.362.483.286 sejak artikel ini dibuat dan terus bertambah. India mengejar Cina yang hanya berjarak sekitar 50 juta penduduk. Sementara di urutan tiga, kokoh berdiri negara super power dunia Amerika Serikat. Jumlah penduduk di Negeri Paman Sam sebanyak 328.103.440 jiwa. Lebih banyak sekitar 60 juta penduduk daripada Indonesia. Berturut-turut kemudian Brasil 211.744.042, Pakistan 202.981.917, Nigeria 198.786.731, Bangladesh 167.343.032, Russia 143.924.908, Meksiko 131.659.652, Japan 126.994.989, Ethiopia 109.023.899, Filiphina 107.426.589, Mesir 100.403.614, Vietnam 97.029.764, D.R. Kongo 85.561.094, Turki 82.516.564, Iran 82.476.324, Jerman 82.376.971, dan Thailand 69.253.920. Indonesia merupakan negara peringkat ke 4 dengan jumlah penduduk terbanyak ke 4 di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 257.912.349 jika di persenkan mencapai 3.44% penduduk bumi. Dengan adanya perkembangan globalisasi dan ekonomi yang kian meningkat dan jumlah penduduk bumi. Dengan adanya perkembangan globalisasi dan ekonomi yang kian meningkat dan jumlah peningkatan penduduk yang kian bertambah membuat manusia bermigrasi ke negara- negara lain. Dengan adanya dampak perubahan siklus perekonomian di setiap negara berbeda beda serta mobilitas sosial dan diferensiasi sosial juga ketimpangan sosial maka akan timbul kriminalitas di setiap negara. Kriminalitas bukan hanya dari segi ekonomi saja tetapi, bisa dari segi politik, sosial, serta berdampak juga terhadap keamanan negara. Dengan adanya hal tersebut, maka keimigrasian harus selektif dalam menerima orang asing (foreign) ke Indonesia, guna menjaga stabilitas keamanan negara dari ancaman, gangguan, dan hambatan dari luar.

Investment  for  a country  is  a necessity or  inevitability.  Investment  is  one of the  motor so that
the  economy  of  a country  to  encourage  economic  development in  harmony  with the  demands  of
the  development  of  society. On the  other hand,  the  interests  and  sovereignty  of the  national
economy should be  a major  cornerstone  of  its  policy  in  the  field  of  economy.
To  increase  the  number  investror  coming  to  Indonesia  to  increase  economic  development,  the
govemment in  Article 4 of Law  No.  25 Year  2007  (ULIPM)  The government  sets  the  basic
policy  to  investment,  encouraging  the  creation  of  a national  business  climate  conducive  to
investments  to  strengthen  the  economic  competitiveness  national investment  and  accelerating
the  development  of foreign  investment  in  Indonesia  has  started  since Indonesia  proclaimed  its
independence,  and  has been through  several  tirnes  until the  current  reform  period.  At each ofits
investment  policy  direction  kept  changing  alien adjusted  to the  political  and  economic
conditions  in  Indonesia  at that  time.

Application of  the  precautionary  prineiple  h the  provision  of credit is  an  absoh,rte  mrrst
watch.  This  becomes  very  important  because  most problems relating  to  the  bank about
problems  or bad  credit.  One of weak  factor  banking system in  this  country is  because  the
behavior  of  bank rlanagers  and  o*lers who  ignore  the  precautionary  principle  in  running  the
business,  other  factors  besides the  weak supervision  by  Bank  Indonesia.
Prudent  banking prfurciple  is  a  principle  or a principle  which  states  that  in  carrying  out  its
fui'rctions  arid  activities  must be careful (prudent)  in  order to  protect  the  public  funds
enirusierj to  iiitii.  iii  iendiiig,  the  iraift  sirouirj  rnake  an assessirreiit  first.  Credit  assessruent  is  a
process  that  is  intended  to  analyze  or assess  a loan  application  to  be able to  provide  assurance
to  the  bank to  extend  credit  to  the  principles  of sound  lending  namely Character,  Capital,
Capacity,  Condition  of  Economv"  and Collateral. Application  of  the  precautionary  principle
in  lending  by  banks  is  done  by  setting  rules  on lending  by  banks. Some  of tle  rules  in
question  include  the  regulation  of Liability Policy Formulation  and  Implementation  of the
Rural Bank for  Banks,  Credit Limit Up,  Asset
Quality  Assessment,  the  Debtor Information
System,  and  other  restrictions  on  lending.

Makalah ini memberikan pemahaman terkait aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penanganan tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia. Indonesia menjadi negara yang meratifikasi Kovensi PBB menentang kejahatan transnasional tahun 2000. Adapun salah satu pasal yang mengatur tentang migran yang dianggap korban penyelundupan tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana. Sehingga beberapa contoh kasus penyekundupan manusia yang telah terjadi di Indonesia, para WNA yang terlibat dianggap sebagai korban dan dapat merasa aman dari sanksi pidana. Tidak sedikit dari mereka yang mengajukan status pengungsi untuk dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Hal tersebut seolah-olah meligitimasi masuknya imigran ilegal ke wilayah Indonesia, karena sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya, masuknya mereka di wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah serta tidak melalui pemeriksaan keimigrasian. Meskipun Indonesia merupakan negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi namun Terbitnya Perpres 125 Tahun 2016 menjadi celah bagi para imigran tersebut untuk  mendapat hak suaka di Indonesia. Selain itu beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pidana penyelundupan manusia juga akan dibahas dalam makalah ini.

Zakat is an obligation for Muslims who associated with property owned by someone. It has tremendous potential for alleviating poverty. According to data Bappeda of Semarang, the number for poor people in the year 2008 reached 498,700 people or 31 % of the total population of the city of Semarang. This thesis raised two formulations of the problem. They are how the application of Islamic values in Local Zakat Management and what the problems and the solutions in the application of Islamic values against the Law Zakat Management in the era of regional autonomy in the city of Semarang.Application of Islamic values in the management of zakat as the values into the divinity (Tawheed), humanity, brotherhood, responsibility, and justice. Islamic values are already visible in our country basis of Pancasila. Islamic values are also contained in the Regional Regulation (Perda) Number 7 of 2009 on Management of Zakat. But the application of Islamic values is still weak. Normative problem faced...

Uraian Kasus Pasca reformasi pada 1998, Indonesia menuju negara yang lebih demokratis. Merupakan tonggak sejarah akan jaminan Hak Asasi Manusia yang kemudian diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Empat kali amandemen UUD. Salah satu hak yang dijamin tersebut adalah terkait hak politik seseorang untuk dipilih maupun memilih, yakni hak yang menjadi legitimite bagi seseorang untuk menduduki kursi jabatan dalam pemerintahan. Alih-alih berharap lepas dari kekangan sentralitas dan otoritarianisme masa Orde Baru, ternyata muncul persoalan baru dalam upaya demokratisasi pemerintahan yakni berupa politik dinasti. Meskipun dalam historisnya telah mengakar sejak lama seiring hadirnya demokrasi modern. Bahkan Negara Amerika sekalipun yang dirasa sebagai negara paling demokratis tidak luput dari praktik dinasti politik. Di negara lain seperti Filipina hampir 80 provinsi terindikasi politik tersebut, di mana 74 persen wakil rakyatnya terpilih karena adanya politik dinasti. Di Indonesia sendiri, politik dinasti seakan menjadi fenomena yang familiar. Pesta demokrasi yang diadakan 5 tahun sekali baik tingkat nasional dan lokal seakan sulit dipisahkan dengan praktik tersebut. Sebut saja dinasti politik yang dibangun oleh Ratu Atut Chosiah ketika menjabat Gubernur Banten Periode 2007-2012. Dalam periode yang hampir bersamaan suaminya menjabat sebagai anggota DPR, anak sebagai anggota DPD, menantu duduk di kursi DPRD Kota Serang, dan 6 anggota keluarga lainnya, seakan membentuk lingkaran kekuasaan keluarga. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah membatasi politik dinasti sebagaimana termuat dalam Pasal 7 huruf r, bahwa syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Adapun yang dimaksud dengan frasa di atas dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut Yang dimaksud dengan " tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana " adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat luruske atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Namun, sebagai negara yang mengakui jaminan akan Hak Asasi Manusia bisa dikatakan sebagai konsekunsi logis bahwa pemerintahan hari ini sangat erat dengan politik kekerabatan meskipun telah ada larangannya. Ini pula yang mendasari Adnan Purichta Ichsan anggota DPRD Sulawesi Selatan yang juga merupakan anak dari Bupati Gowa Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpoyang untuk mengajukan uji materil UU No. 8 Tahun 2015, salah satunya berkaitan dengan Pasal 7 huruf r dan penjelasannya yang dinilai mengekang hak setiap warga negara untuk duduk di kursi pemerintahan yang merupakan jaminan atas persamaan di dalam pemerintahan dan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD, pada 20 Februari 2015 lalu.

 Most of Indonesia citizens as moslems and Islam tends to be the majority religion int the word. Therefore, there is a need to start applying sharia compliances in various life aspects of Indonesia citizens, espectally in trade field. One of trade activities of Indonesia UKM takes place in stall. According to that, this research has several research questions, they are; (a) what are kinds of sharia compliant contracts take place in stall, (b) how is the suitability with KHES, and (c) is these any contracts which be able to cancle each other out. This research used socio legal research method with primary data and case approach. The research results as follows; (a) these are two kinds of sharia compliant contracts which take plase in stall, (b) single contract in stall is suitable with KHES compliances, and (c) certain single contract is be able to cancle other single contract out.Keywords: Contract, Sharia, and Stall. AbstrakMasyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan ada ke...

Prinsip deklaratif pada penerapannya harus mengutamankan pengumuman awal agar ciptaan mendapat perlindungan, terkait pada permasalah yang terjadi khususnya para jurnalis mereka masih belum menyadari dan memahami arti pentingnya perlindungan pada karya hak cipta fotografi jurnalistik, perlindugan hak cipta diatur pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pada umumnya untuk mendapatkan perlindungan hukum pada hak cipta ialah melakukan pencatatan ciptaan pada karya cipta, akan tetapi pencatatan karya ciptaan bukan sebagai bukti bahwa karya tersebut sudah mendapatkan perlindungan hukum hanya saja sebagai sangkaan awal untuk proses pembuktian apabila terjadi sengeketa hak cipta. Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dibahas ada 3 (tiga) yaitu : pertama. Dasar pertimbangan kewajiban prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet, kedua. Kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet di masa yang akan datang, ketiga. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran fotografi jurnalistik

Money laundrying is a badness yielding properties possession in number a real big or properties possession genesis is result of badness, the hidden or disguised variously. This badness longer increasingly increases, so that must be fought against that insentity kejahaatn yielding or entangles properties possession that is the numbers big earned diminalisation so that economics stability of state and security and safety of state can awake. Method applied is bibliography study, result of is money laundrying is badness of transnasional because getting through state region boundarys, the eradication cannot be done self, but that be effective must be done cooperation International through multilateral or bilateral forum and must fulfill standard International.Keyword : Crime, Money Laundrying, Eradication

Meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke wilayah Indonesia juga dapat berpotensi pada bertambahnya isu pelanggaran keimigrasian maupun tindak kejahatan di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut memunculkan konsekuensi terhadap peningkatan pengawasan keimigrasian.
Sebelumnya,Bebas Visa Kunjungan ini hanya diberikan kepada 45 negara yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 pada tanggal 10 Juni 2015. Kemudian pada tanggal 18 September 2015, berdasarkan Peraturan Presiden no 104 Tahun 2015  yang baru diterbitkan dicantumkan bahwa jumlah negara yang mendapat perluasan Bebas Visa Kunjungan ini meningkat menjadi 169 negara .
Mengenai peranan  asas manfaat dan asas resiprokal pada selective policy juga masih perlu dievaluasi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya kebijakan perluasan bebas visa kunjungan ini berpotensi juga dalam menimbulkan permasalahan, beberapa diantaranya keamanan dan ketertiban dalam negeri,persoalan tenaga kerja asing,cyber crime,penyalahgunaan izin tinggal,penyelundupan narkoba,hingga pengaruh globalisasi yang kuat dari negara asing.
Perkembangan pesat globalisasi ditambah dengan adanya kebijakan perluasan bebas visa kunjungan ini semakin menekan proses akulturasi budaya Indonesia dengan budaya asing. Begitu pula dengan kemajuan teknologi modern mempercepat masuknya informasi budaya lain ke Indonesia. Dampak dari kebijakan Bebas Visa Kunjungan ini harus segera ditindaklanjuti agar kedaulatan negara tetap terjaga.

DOI : 10.26532/jh.v37i2.16272 Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai bidang aspek kehidupan, salah satu efek dari perkembangan teknologi dirasakan dalam proses sistem pengelolaan data yang seluruhnya hampir berbasis digital. Disisi lain dalam pesatnya perkembangan teknologi menimbulkan permasalahan baru, permasalahan yang sering muncul dalam era saat ini terkait perlindungan data pribadi. pengaturan terkait perlindungan data pribadi baik dalam lembaga pemerintah maupun swasta, sudah diatur di beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya aturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi data pribadi. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis terkait urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Metode riset menggunakan Penelitian Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah berbagai jurnal terkait dengan topik yang penulis kaji, peraturan perundang-unda...

The research analysed the maritime dispute between Kenya and Somalia under the international law perspective. Both states have been experiencing maritime disputes over maritime boundaries of more than 100,000 sq km of seabed in the waters of the Indian Ocean. They began to clash after Somalia accusing Kenya of illegally granting exploration rights to resources in the waters to multinational companies, Total and Eni. As Kenya declared, the waters of the East African Coast are one of the hottest oil exploration prospects in the world, and the contested area has hydrocarbon reserves. The research method is normative legal research. Accordingly, the nature of the research was descriptive-qualitative with data collection techniques by conducting a literature study. The research shows that maritime boundary dispute has worsened diplomatic relations between Kenya and Somalia. Prior to bringing the case to the International Court of Justice (ICJ), the two states agreed to resolve the disput...

Pemerintah melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PerMen ATR/BPN No 16 Tahun 2021). PerMen ATR/BPN terbaru ini mengatur beberapa hal baru dalam lingkup pendaftaran tanah di Indonesia di antaranya mengatur mengenai teknis pelaksanaan pendaftaran tanah seperti pendaftaran, pengukuran, pencetakan hingga penerbitan sertipikat hak atas tanah. Mengatur juga mengenai pendaftaran Sertipikat Hak atas Tanah berdasarkan pewarisan dan juga pencatatan keterangan dalam sertipikat tanah dalam hal terjadinya perbuatan hukum seperti Pengikatan Jual Beli dan Sewa Menyewa.

This paper aims to explain the implementation of Article 5 of Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions after the demonstration on October 8, 2020 in Yogyakarta, thus giving birth to Sri Sultan Hamengku Buwono X's appeal regarding demonstrations in the perspective of mas}lah}ah. This type of research is literature research by conducting various studies that are considered credible with the primary source studied. This research results in a conclusion that freedom to express opinions in public is part of the basis of democracy, which has a role in eradicating corruption, gaps in government, and a last resort in conveying an aspiration. In implementing Article 5 of Law Number 9 of 1998 at the demonstration that took place on October 8, 2020 in Yogyakarta, restrictions are still needed so as not to conflict with Islamic law and laws. The demonstration in Yogyakarta led to anarchism, which led to a response from Sultan HB X. The appeal issued by Sultan HB X can be justified because it considers many things, one of which is security, safeguarding public facilities, and order. This appeal also does not mean to limit, eliminate people's rights, and prohibit them from expressing their aspirations.

Pembuatan undang-undang sebagai produk hukum di Indonesia saat ini belum berhasil mencapai dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Hal ini terbukti dari pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang tidak mengatur secara menyeluruh yang menjadikan celah untuk peserta pemilu melakukan pelanggaran,. Berbeda dengan pengaturan dana kampanye pada Undang No. 10 Tahun 2016 yang pengaturannya lebih lengkap dan menyeluruh. Penelitian ini dilakukan dengan membandingan aturan dana kampanye antara Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan No 10 tahun 2016 serta menjelaskan implikasi bagi bawaslu sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 serta mengetahui perbandingan pengaturan dana kampanye antara Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan No 10 tahun 2016. Dari hasil penelitian disimpulkan perlu adanya aturan yang lengkap dan jelas mengenai pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017  seperti aturan  dana kampanye pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 terutama aturan mengenai larangan dan sanksi dana kampanye dan juga diperlukannya aturan khusus mengenai dana kampanye pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar temuan dari PPATK dapat dijadikan bukti legal oleh Bawaslu.

Kata Kunci: Studi Pengaturan, Dana Kampanye, Pemilihan Umum,Pemilihan Kepala Daerah.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomer 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan tidak berlaluknya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air maka undang-undang Nomer 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomer 65, tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomer 3046) berlaku kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi berpendapat permohonan uji materi dapat diterima oleh MK karena peraturan pelaksanaan Undang-Undang SDA tidak mengikuti penafsiran MK dalam uji materi pertama melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 058-059-060-063/PUU/II/2004 dan Nomor 008/PUU/III/2005 (Conditionally Constitutional). Undang-undang SDA dalam pelaksanaannya belum menjamin terwujudnya amanat konstitusi tentang hak penguasa negara hak atas air (seharusnya negara secara tega melakukan kebijakan pengurusan, peraturan, pengelolaan dan pengawasan) PP Nomor 16/2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, PP Nomor 20/2006 tentang irigasi, PP Nomor 42/2008 tentang pengelolaan sumber daya air, PP Nomor 43/2008 tentang air tanah, PP Nomor 38/2011 tentang sungai, PP Nomor 73/2013 tentang rawa belum memenuhi 6 prinsip dasar patasan pengelolaan SDA.

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji beberapa permasalahan, mengenai Alasan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengan Pasal 253 KUHAP dan Pasal 256 KUHAP. Penulisan normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakim judex factie dalam memutus perkara tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga Majelis Hakim menerapkan sanksi pidana di bawah ketentuan minimum terhadap Terdakwa. Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan sanski pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa karena dalam aturannya ada standar minimalnya dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP. Kata kunci: Kasasi. Pertimbangan Hakim. Persetubuhan Anak ABSTRACT This legal writing aims are to examine some issues, the suitability of the basic public prosecutor appeals and consideration of Supreme Court judges in criminal act persuade children copulation as stated in Article 253 and Article 256 On Criminal Procedure Code. This is normative research which prescriptive and applied research. Sources of law materials used primary law and secondary law which use of literature study on data collection techniques. Based on facts revealed at court proved that the Defendant had been copulating children as punished into Article 81 Paragraph (1) of Law Number 23 Year 2002 On Children Protection. Research concluded that The Judge judex factie in deciding the case did not apply or apply laws not as appropriate, which in terms of not considering statement of the Witnesses, statement of the Defendant as well as evidences that The Judges apply penal sanctions below minimum provisions against the Defendant. Public

Seiring dengan berkembangnya alat transportasi dan teknologi yang ada, muncullah banyak cara pembayaran terhadap berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan yang berkembang pesat adalah kebutuhan sarana transportasi bagi setiap orang yang memiliki nilai yang tidak selalu dapat dijangkau dengan mudah oleh berbagai pihak. Muncullah lembaga keuangan bukan bank sebagai upaya memfasilitasi konsumen dalam memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang. LKBB yang membantu segala jenis transaksi konsumen ini sedang berkembang pesat dan diminati oleh kebanyakan orang khususnya lembaga pembiayaan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian hukum yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban pihak konsumen adalah membayar angsuran sesuai dengan waktu pembayaran, sedangkan hak dan kewajiban lembaga pembiayaan konsumen adalah membayarkan nominal pembayaran pada pihak supplier dan menarik kembali sepeda motor yang digunakan sebagai objek jaminan dalam pembiayaan konsumen jika terjadi wanprestasi. Perihal bila terjadi wanprestasi maka wajib memberikan ganti rugi, pembatalan perjanjin atau perihal resiko jika berhubungan dengan keadaan memaksa.