Hak CIpta

Banyak sekali yang telah menulis teori tentang kepemilikan (property). Kepemilikan selalu dan tetap menjadi salah satu pelajaran utama dalam teori ilmu sosial. Sebagai seperangkat hak (yaitu gagasan bahwa kepemilikan adalah bundel hak), ia masih tetap menjadi objek utama analisis filosofis. Literatur yang membahas kepemilikan sangat berlimpah, namun relatif sedikit yang secara eksplisit membahas tuntas mengenai kepemilikan intelektual. Mungkin, karena anggapan bahwa teori kepemilikan secara umum—dalam literatur nasional jamak diistilahkan dengan “kebendaan/kepemilikan” (pnj.)—dengan sendirinya sudah dianggap mencakup semua bentuk kepemilikan, termasuk kepemilikan intelektual.

Mungkin asumsi tersebut benar dan mungkin juga tidak. Seperti hak milik lainnya, hak milik intelektual terkait dengan hubungan antarindividu. Tidak seperti hukum hak milik atas benda-benda berwujud, hukum mengenai hak milik intelektual berkaitan dengan kepemilikan atas objek abstrak. Algoritma dan formula penisilin serta turunannya adalah contoh dari objek abstrak. Banyak orang membutuhkan, mengonsumsi, dan tidak bisa lepas dari objek semacam itu. Banyak terjadi hubungan saling membutuhkan satu sama lain yang mencirikan kehidupan sosial dan corak pekerjaan di masyarakat “online” modern terkait dengan objek-objek abstrak tadi. Sebuah bentuk kepemilikan yang memungkinkan seseorang mengontrol objek abstrak yang bernilai guna tadi yang telah menciptakan banyak bentuk hubungan antarinvidu di masyarakat. Hal tersebut kemudian membengkak menjadi akumulasi kekuatan individu.

Hak untuk tidak diganggu, yaitu kebebasan-negatif seseorang, akan menghadapi ancaman lebih serius. Ada banyak yang dipertaruhkan ketika kepemilikan memperluas jangkauan ke objek-objek abstrak. Untuk alasan-alasan seperti ini, setidaknya patut dipertanyakan, apakah kita harus mengakomodasi kepemilikan intelektual dalam satu akun tertentu atau mengaturnya di beberapa akun peraturan yang ada yang memiliki kaitan dengan kepemilikan atau apakah kita harus mengembangkan teori kepemilikan intelektual tersendiri?

Buku ini di awal-awalnya akan mengetengahkan jawaban dari pertanyaan tadi. Penting untuk merujuk karya tiga tokoh pemikir besar tentang kepemilikan: Locke, Hegel, dan Marx. Sebagai kesimpulannya, tidak usah kaget, karya-karya mereka membantu kita memahami banyak hal tentang fenomena kepemilikan intelektual. Tapi, tidak ada teori terkait kepemilikan intelektual dengan komprehensif yang disuguhkan di dalam buku saya ini. Sebaliknya, bab terakhir buku ini berisi pendapat bahwa cara pandang filosofis mazhab instrumentalisme harus menjadi pandu kita dalam membangun pendekatan interdisipliner dan teori-teori kepemilikan intelektual. Lebih jauh, dalam kasus kepemilikan intelektual, istilah “hak milik” yang ada sekarang ini harus diganti dengan istilah “hak privilese”. Sebuah pekerjaan rumah untuk meletakkan dasar-dasar bagi hak privilese ini. Bab terakhir buku ini berisi pendapat mengenai perlunya menciptakan inti dari teori kepemilikan intelektual.

Abstrak-Hak cipta merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta. Termasuk di dalamnya hak mandapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta 2014 menjelaskan, setiap orang dapat menggunakan ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan berupa royalti kepada pencipta. Namun dalam praktiknya, pelaku usaha restoran dan cafe tidak melakukan pembayaran royalti kepada pencipta lagu dan musik di Kota Banda Aceh sehingga mengakibatkan kerugian bagi pencipta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pencipta lagu dan musik untuk melindungi hak ekonominya. Bagaimanakah penegakan hukum hak cipta oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh dan penyebab belum dilakukannya pembayaran royalti oleh pelaku usaha serta apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pelaku usaha melaksanakan kewajibannya membayar royalti. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris sebagai ilmu bantu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada upaya yang dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak ekonominya, tidak ada satu pun pencipta yang berupaya menagih royalti kepada pelaku usaha. Sementara itu, kurangnya pemahaman hukum mengenai menjadi sebab utama pelaku usaha tidak melaksanakan pembayaran royalti lagu dan musik. Kurangnya pemahaman ini dipengaruhi karena tidak ada sosialisasi mengenai royalti yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan adalah upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran dengan memberikan pemahaman mengenai royalti kepada pencipta dan pelaku usaha, serta upaya represif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Kepada pencipta disarankan untuk medaftar sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar mempermudah proses pemungutan royalti. Pelaku usaha disarankan untuk menambah pengetahuannya mengenai royalti. Abstract-Copyright is an exclusive right owned by creator of an original work. This includes the right to obtain economic benefits for the creation. Article 23 paragraph (5) of the Copyright Act 2014 explains that anyone can commercially use creations in a show without permission from the creator by paying royalties to the creator. But in practice in Banda Aceh, restaurant and cafe owners are not paying royalties Aceh resulting in losses to the creators. Research aims to know the efforts made by creators to protect their economic rights. How is the enforcement of copyright law by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of the Province of Aceh and the cause of business owners not paying royalties as well as what efforts can be made to fulfill their obligations to pay royalties. Research type is normative juridical research which focused on reviewing the application of rules and norms. The approach used in this research is legislation and analytical approach with utilizing empirical researches as auxiliary science. Based on the results of the research, there is no effort made by the creators to protect their economic rights, none of them collects royalties from business owner. Meanwhile, the lack of legal understanding became the main cause of business owner not paying royalties. It is influenced by lack of royalties campaign organized by the government. Efforts that can be done is preventive efforts to avoid violations by providing an understanding of royalties to creators and business owner, and repressive efforts to give deterrent effect to offenders. It is recommended to creators to be a member of the National Collective Management Institute (LMKN) in order to facilitate royalties collection and business owner to increase their knowledge of royalties.

Meskipun telah terdapat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta, pembajakan masih akan marak terjadi apabila definisi tempat perdagangan dalam Pasal 10 diartikan secara sempit yaitu tempat berdagang secara secara fisik. Pada kenyataannya di Indonesia saat ini sudah banyak sekali tempat perdagangan online. Tempat perdagangan online menjadi lahan subur bagi perdagangan barang hasil pelanggaran hak cipta seperti pembajakan karya sinematografi dalam bentuk DVD, VCD bajakan dan lain-lain. Berangkat dari permasalahan tersebut, tesis ini membahas mengenai pengaturan tanggungjawab pengelola tempat perdagangan online di negara lain serta interpretasi terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, wawancara atau interview, serta observasi. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Information Technology Act 2008 of India, buku-buku hukum, serta berbagai kamus. Kesimpulan tesis ini yaitu terdapat ketentuan Pasal 79 Information Technology Act 2008 India mengatur tentang intermediary yang mencakup tempat perdagangan online (online marketplaces); menurut interpretasi gramatikal, historis, dan teleogis, tempat perdagangan online termasuk dalam definisi tempat perdagangan dalam Pasal 10; dan indikator pengelola tempat perdagangan online yang melakukan pembiaran adalah (1) tidak berusaha mengetahui jenis barang dan status HKI barang yang dijual di tempat perdagangan online yang dikelolanya; atau (2) mengetahui jenis barang dan status HKI barang yang dijual namun tidak berbuat apa-apa.

Fotografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentangHak Cipta.Namun dalam prakteknya sering kali terjadi pelanggaran terhadap karya cipta fotografi jurnalistik yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang disebut pewarta atau jurnalis Yang dimana kebanyakan jurnalis sendiri tidak mengetahui dan kurang memahami tentang Hak Cipta serta Undang-Undang yang mengaturnya. Umumnya, para jurnalis tidak mengetahui bahwa karyanya dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta dan dari itu tidak pernah mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana perlindungan hukum atas karya cipta fotografi jurnalistik yang digunakan tanpa hak. Selanjutnya Upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta karya fotografi jurnalistik yang digunakan tanpa hak oleh orang lain apabila terjadi suatu sengketa

Artikel ringkas ini ditulis selepas saya menghadiri Ceramah Komuniti bertajuk jenayah siber telah dianjurkan oleh Pustaka Negeri Sarawak dan disampaikan oleh Haji Syahrul Nizam Junaini, pensyarah kanan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).

Perlindungan Hak Moral semakin terabaikan dalam era ekonomi global, terutama sejak munculnya revolusi Teknologi Informasi (TI) yang ditandai dengan maraknya penggunaan Internet sebagai sarana komunikasi. Dalam era digital eksploitasi karya cipta semakin intensif, kompleks, dan multifacet, sehingga cenderung mengabaikan penghormatan terhadap hak moral pencipta. Dewasa ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi dalam bentuk produk informasi digital termasuk buku elektronik (e-book). Akan tetapi, hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta buku elektronik (e-book) yang sering kali diabaikan, hal ini terjadi karena begitu mudahnya orang untuk menyalin dan memodifikasi produk digital tersebut. Isu yang terkait dengan hak moral adalah karya e-book tersebut diterjemahkan tanpa izin pengarangny a, dan kemudian dimuat di Internet. Ini adalah permasalahan hukum yang terjadi di dunia maya. Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak dalam karya asli seperti pada e-book tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis pelanggaran Hak Cipta di dunia maya dan meneliti upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak moral tersebut melalui peraturan hukum di Indonesia. Kata Kunci : Hak Moral, Hak Cipta, Penerbitan Elektronik, Terjemahan E-Book.


Moral Rights protection is getting ignored in the era of global econom y, specially since the beginning the emergence of the Information Technology revolution is marked by the u se of the Internet as a means of commu nication. In the era when copyrights exploitation is becom ing more intensive, complex, and m ultifacet, the appreciation of moral rights is being ignored. Society can access easily in the form of information produ cts and other digital products which can be directly received. However, copyright infringement for e-books are often overlooked, becau se it's so easy to copy and modify digital product. Issues related to moral rights are the work of the e-book is translated without permission, and then u p loaded in the Internet. T his is an issu e that occu rs in cyberspace. Copyright is the legal protection extended to the owner of the rights in an original work that he has created on e-book. N owadays, people can easily access and obtain digital information such as e-book which is published and reproduced without respecting the copyrights of it. The issue related to the moral rights is that the e-book is translated withou t getting legal permission from the author, and publish it on the internet. T his is a law issue in the realm of internet. Copyrights privides legal protection to the original owner of the e-book. That is why; the objective of this study is to find and analyze copyrights breaching happens in cyberspace and what efforts needed to examine prevention of moral rights infringement under I ndonesia regulations.

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Hak Cipta adalah bentuk perlindungan atas karya cipta yang dikenal umum dalam hukum nasional Indonesia namun masih merupakan obyek bahasan yang baru dalam Hukum Islam. Dalam hukum nasional Indonesia, Hak Cipta diatur dalam Undang Undang no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sementara dalam Hukum Islam masih terdapat aliran utama yang menerima dan yang menentang keberlakuan Hak Cipta sebagai harta. Kedua aliran ini sepakat bahwa Hak Cipta berupa Hak Moral harus diakui dan dihargai, namun aliran penentang Hak Cipta tidak mengenal Hak ekonomi atas Hak cipta tersebut, sementara yang menerima memperbolehkan Hak Ekonomi atas Hak cipta tersebut dan memperlakukan statusnya seperti harta benda lainnya yang dapat diwariskan. Perbedaan sudut pandang antara sekularisme pada sisi hukum nasional Indonesia dan paham Ilahiyah pada Hukum Islam menempatkan perbedaan asas dan manfaat yang dapat dipilih oleh para pemegang karya cipta dalam memberlakukan Hak Moral dan Hak Ekonomi dari karya cipta mereka.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mencari asas dari Hak Cipta dalam UU no. 19 tahun 2002 menurut Hukum Islam, serta mencari manfaat dari Hak Cipta dalam UU no. 19 tahun 2002 menurut Hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan.
Kajian penulisan skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut Undang Undang Hak Cipta asas Hak cipta adalah Asas Originalitas, Asas Pengakuan Otomatis, Asas Perbedaan Hak dan Penguasaan Fisik, Asas Keterbatasan Hak, Asas Hak Melekat Pencipta, Asas Perlindungan hukum, Asas Fair Use, Asas Deklaratif, Asas Keadilan, Asas Ekonomi, Asas Kebudayaan dan Asas Sosial, sedangkan menurut Hukum Islam asas Hak Cipta adalah Asas Ketuhanan, Asas Ibadah, Asas kesetimbangan, Asas Kepentingan Umum, Asas keadilan, Asas kerelaan dan Asas tertulis. Perbedaan yang mendasar ada pada pola pandang materialisme pada Undang Undang Hak Cipta dan pendekatan transedental dari Hukum Islam yang lebih dari hanya sekedar materialisme. Manfaat Hak cipta menurut Undang Undang Hak Cipta adalah manfaat ekonomi yaitu pengeksploitasian hak yang bersifat kekayaan dan manfaat moral yaitu dengan tetap dicantumkannya nama atau nama samaran dari pencipta di dalam ciptaannya ataupun salinannya, sedangkan manfaat Hak cipta menurut Hukum Islam adalah mendorong gerakan untuk memperbanyak menuntut ilmu, menjadi salah satu sumber amal jariyah, menjadi salah satu sumber dan pintu rejeki, menghindari kezaliman dalam kaitannya dengan hak ekonomi, menghindari dusta dalam kaitannya dengan hak moral, kesemuanya dalam kaitan transedental yang memberi manfaat lebih dari hanya sekedar manfaat duniawi belaka.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan UUHC Tahun 2014 Pasal 8 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf i-ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (2) Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf a UUHC Tahun 2014. Disebutkan bahwa buku, novel, dan komik merupakan ciptaan yang dilindungi dan bagi penulis atau penerbit berhak menerima pembayaran royalti ketika ciptaannya digunakan secara komersial. Dalam praktiknya di Kota Banda Aceh penyewaan buku, novel, dan komik belum dilaksanakan sebagaimana ketentuan UUHC tersebut. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan perlindungan hak ekonomi penulis atau penerbit terhadap penyewaan buku, novel,dan komik secara komersial di Kota Banda Aceh, hambatan yang ditemukan dalam pembayaran royalti pelaku usaha rental buku, novel, dan komik di Kota Banda Aceh, dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam penegakan pelaksanaan pembayaran royalti di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menekankan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Data lapangan berupa data primer diperoleh melalui wawancara kepada responden dan informan. Hal ini karena penelitian normatif dapat memanfaatkan hasil penelitian empiris sebagai ilmu bantu sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui perlindungan hak ekonomi penulis dan penerbit belum sesuai Pasal 8 Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf i-ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (2) UUHC Tahun 2014, sehingga pembayaran royalti tidak dilaksanakan. Hambatan pembayaran royalti disebabkan karena berbagai faktor yaitu kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar, upaya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh kurang maksimal, penulis atau penerbit tidak melakukan pengawasan terhadap hak ekonominya, serta tidak ada lembaga penarik royalti di Kota Banda Aceh. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh yaitu sosialisasi dan edukasi mengenai hak cipta secara umum, belum optimal dalam penegakan pelaksanaan pembayaran royalti. Serta kurang jelas dalam memberikan materi sosialisasi maupun edukasi dan kurang tepat dalam memilih peserta. sehingga tidak efektif dalam pelaksanaannya. Disarankan kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM bagian Pelayanan Hukum dan HKI lebih memperhatikan perlindungan hak ekonomi penulis dan penerbit dalam pelaksanaan pembayaran royalti. Kepada Penulis dan Penerbit untuk lebih memiliki inisiatif dan proaktif terhadap pengawasan hak ekonominya. Abstract-Under the provisions of Article 8 of Copyright Law of 2014 Jo. Article 9 paragraph (1) letter i-paragraph (2) Jo. Article 35 paragraph (2) Jo. Article 40 paragraph (1) letter a of Copyright Law of 2014. Mentioned that the books, novels, and comics are the creation of protected and for the author or publisher has the right to receive payment of royalties when his creations are used commercially. In practice, the rental of books, novels, and comics have not been implemented as the Copyright Law provisions in Banda Aceh. The purpose of this research was to explain the protection of economic rights of the author or publisher on the commercial rental of books, novels, and comics in Banda Aceh, the obstacles found in royalty payments in rental businesses of books, novels, and comics in the Banda Aceh, and efforts carried out by Banda Aceh Government in the enforcement of the implementation of the payment of royalties in Banda Aceh. This study employed a normative juridical approach, emphasizing on literature research using primary, secondary, and tertiary legal materials, Fieldwork data were primary data obtained through interviews with respondents and informants. This was because the normative research may use the results of empirical research as an auxiliary science that did not change the nature of law as a normative science. Based on the results it was found that the protection of economic rights of authors and publishers was not yet in line with the Article 8 Jo. Article 9 paragraph (1) letter i-paragraph (2) Jo. Article 35 paragraph (2) of UUHC of 2014, so that the royalty payments was not implemented. The obstacles found in the implementation of royalty payments was due to various factors, namely the lack of legal awareness of entrepreneurs and their desire to earn huge

Dalam era digital, marak terjadi berbagai pembajakan, hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi saat ini yang memungkinkan untuk menggandakan suatu karya cipta atau bahkan mengunduhnya secara bebas di dunia maya. Sehingga setiap orang bisa mengaksesnya dengan bebas tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk membayar royalti kepada penciptanya. Perbuatan tersebut tentunya merupakan pelanggaran hak cipta. Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara ekslusif hasil karyanya itu dan penghargaan terhadap hasil kreasi dari pekerjaan manusia yang memakai kemampuan intelektualnya, maka individu yang menghasilkan karya akan memiliki hak berupa hak milik dimana tidak seorang pun bisa mempunyai hak atas apa yang dihasilkan pencipta dari karya itu. Oleh karena itu, membuat aduan dikepolisian merupakan syarat mutlak agar dapat dilakukannya penyidikan atas telah terjadinya pelanggaran hak cipta. Ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan ketentuan khusus dalam perkara pelanggaran hak cipta sementara Pasal 480 KUHP adalah ketentuan umumnya yang dapat dirujuk oleh pihak penyidik dalam menentukan telah terjadinya pelanggaran hak cipta. Di zaman serba modern ini bentuk-bentuk digital sudah bukan barang yang langka lagi. Dengan fasilitas internet beberapa lagu, film, buku, jurnal bisa diakses dengan mudahnya, baik itu secara komersil maupun non komersil alias bajakan.

Perkembangan bisnis di era revolusi 4.0 ini semakin menarik dengan semakin terbukanya arus informasi maupun keterkaitan hukum antar negara. Kondisi ini membuat para pelaku bisnis mengalami kesulitan tatkala harus melakukan sinkronisasi maupun pilihan atas sumber hukum yang dapat diterima dengan seminimal mungkin penolakan dari berbagai pihak.
Salah satu cabang pertimbangan dalam dunia usaha adalah adanya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI/HKI), dalam hal ini Hak Cipta, yang menjadi syarat dalam melakukan pengembangan maupun penggunaan suatu bentuk ciptaan secara komersial. Terdapat keraguan dan kebingungan akan kedudukan Hak Cipta ini terhadap Hukum Islam, pada pelaku usaha yang mulai memperhitungkan faktor kebersihan usaha maupun produknya dari unsur riba.
Buku ini dipersiapkan untuk para pelaku usaha, di samping juga dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan mahasiswa ilmu hukum, terutama pengkayaan materi dari mata kuliah Hukum Atas Kekayaan Intelektual. Adapun bagi mahasiswa ilmu ekonomi, terutama jurusan manajemen, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang penting dalam mata kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis. Untuk mahasiswa yang mempelajari Ushul Fiqh, buku ini dapat menjadi pengantar untuk ditemukannya kesepakatan baru akan keberadaan Hak Cipta ini dalam Hukum Islam.
Pokok bahasan buku ini adalah Undang Undang yang terkait dengan Hak Cipta, yaitu Undang Undang nomor 28 tahun 2018 sebagai penyempurna dari Undang Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam pespektif hukum Islam secara umum yang biasa dijadikan pegangan dari para ulama empat madzhab, dengan berbagai referensi yang menginduk pada kitab kuning modern yang tersedia umum.

Pasca Pandemi Covid-19 pembelajaran dalam jaringan (daring) menjadi tren baru dunia pendidikan. Proses belajar yang semula konvensional, bertransformasi melalui berbagai platform digital. Kesuksesan pembelajaran daring ditentukan dari strategi pembelajaran mandiri melalui berbagai sumber belajar yang tersedia. Tidak sulit mendapatkan konten digital sebagai sumber belajar, namun dalam implementasinya tidak sedikit pelanggaran penggunaan lisensi ataupun hak atas kekayaan intelektual (HAKI) seorang kreator digital. Konten digital dapat berupa teks, video, gambar, audio, atau kombinasinya yang disajikan melalui media internet, selanjutnya dalam pembelajaran disebut sebagai sumber belajar. Artikel ini bertujuan untuk memberikan referensi terkait etika dalam penyaduran konten digital sebagai sumber belajar dalam pembelajaran daring melalui platform e-learning. Penulis membedah etika dalam pemanfaatan konten digital yang meliputi: jenis-jenis lisensi; etika penyaduran; hak dan kewajiban penggunaan; open educational resources; dan ketentuan pelanggaran dalam dunia pendidikan. Secara umum, terdapat beberapa poin etika dalam penyaduran diantaranya: mencantumkan identitas kreator; menyertakan akses tautan; tidak menghapus watermark; memahami dan mengimplementasikan lisensi creative cummons; mengunduh dari situs penyedia konten gratis; tidak mendistribusikan kembali ke khalayak umum; menghubungi kreator; dan membeli lisensi. Harapannya, artikel ini dapat menjadi referensi bagi pelaku dalam dunia pendidikan agar lebih bijak dalam memahami dan mengimplementasikan etika keilmuan dalam penyaduran konten digital.

YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Salah satu konten yang cukup popular pada saat ini adalah cover song. Cover song sendiri merupakan tindakan menyanyikan kembali lagu yang pernah dirilis secara komersial sebelumnya. Tentunya hal tersebut pasti menyangkut dengan hak cipta yang dimiliki oleh pembuat/penyanyi lagu tersebut. Hak cipta sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jurnal ini dibuat agar pelaku cover song khususnya yang bergelut di Youtube dengan tujuan komersial lebih peka dengan hukum yang berlaku di Indonesia maupun di Youtube itu sendiri. Hal-hal yang bersangkutan dengan hak cipta, syarat dibolehkannya penggunaan adsense, persentase gaji yang didapat dan sanksi yang berlaku dibahas disini. Dengan adanya jurnal ini diharapkan bisa mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hukum atau kebijakan yang berlaku. Kata kunci: Youtube, Hak Cipta, Cover Song 1. Pendahuluan YouTube adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini. Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan YouTube. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa

ABSTRAK Sebagai bagian dari anggota masyarakat intemasional,lndonesia tidak bisa begitu saja mengabaikan keberadaan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sebagai konsekuensinya,lndonesia harus melakukan harmonisasi aturan hukum intemasional dengan hukum nasional. Begitu juga dengan pengaturan terkait dengan perlindungan hak milik intelektual. Pengaturan perlindungan hak milik intelektual bersumber dari Konvensi-Konvensi lntemasional. Sebenarnya praktek perlindungan hak milik intelektual bersumber dari praktek-praktek negara secara individual. Terkait dengan itu maka implementasi perlindungan hak milik intelektual seharusnya harus sesuai dengan nilai-nilai yang diterima bangsa Indonesia. Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta program komouter yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara yaitu secara administrasi, melalui instrumen hukum pidana dan gugatan perdata. Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta program komputer yang diunduh melalui internet dilakukan beberapa cara yaitu Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas download lagu gratis dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang penyidikan seperti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan lainnya seperti jaksa dan hakim yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang HKI untuk memberikan pengetahuan mengenai arti penting HKI. Kata Kunci : Hak Cipta, Program Komputer, Perlindungan Hukum.

Abstrak Penelitian ini berjudul Proses Pendaftaran Hak Merek Bakpia Sembilan Klaten. Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses pendaftaran merek dalam perdagangan barang dan jasa khususnya di Indonesia. Pendaftaran Hak Merek sangatlah penting karena maraknya pelanggaran terhadap hak merek yang terjadi di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur tentang Hak Merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek menjadi sangatlah penting terutama dalam menjaga persaingan antar pengusaha dan merek dapat dikenal oleh masyarakat luas melalui promosi melalui iklan yang menarik atas barang dan jasa yang menggunakan merek tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik studi lapangan dan pustaka yang kemudian data penelitian diolah menjadi data kualitatif. Permohonan proses pendaftaran merek diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia dengan mencantumkan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal HKI. Merek dagang yang tidak didaftarkan tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari Negara ketika merek mereka ditiru oleh orang lain. Pemilik merek diharapkan mendaftarkan merek dagangnya untuk memperoleh perlindungan hukum.

Criminal Verdict No. 353 / Pid.Sus / 2015 / PN SMN is one of the decisions used as research material in this paper shows examples of cases of intellectual property infringement. The purpose of this study is to know and meganalisa: (1) judges' consideration in deciding cases of intellectual property rights committed by defendants NW in criminal verdict. 353 / Pid.Sus / 2015 / PN SMN, (2) the link between law violations committed by the defendant NW in criminal verdict. 353 / Pid.Sus / 2015 / PN SMN and copyright infringement that is categorized as a form of crimeand solutions to the infringement of intellectual property rights as committed by the defendant NW. In this research approach, the authors use the juridical normative and juridical empirical approach. The research data consist of primary data and secondary data. Data collection techniques consist of library and field data collection. The location of the research is at the Sleman District Court. The resource persons in this study were judges at the Sleman District Court. Data analysis was done by qualitative descriptive analysis method. The results of the research indicate that (1) judges' consideration in deciding cases of intellectual property infringement committed by defendant NW in criminal verdict. 353 / Pid.Sus / 2015 / PN SMN is the defendant NW who is the General Manager of The Jayakarta Hotel & Spa who has the main duty responsible for the operations of The Jayakarta Hotel & Spa has held and let the top 2014 World Cup in Brazil in hotel rooms and In the hotel restaurant, (2) the link between the law violations committed by the defendant NW in the criminal verdict. 353 / Pid.Sus / 2015 / PN SMN and copyright infringement categorized as a form of crime based on Criminal Acts with no rights and / or without permission The creator or copyright holder violates the economic rights of the creator.

Prinsip deklaratif pada penerapannya harus mengutamankan pengumuman awal agar ciptaan mendapat perlindungan, terkait pada permasalah yang terjadi khususnya para jurnalis mereka masih belum menyadari dan memahami arti pentingnya perlindungan pada karya hak cipta fotografi jurnalistik, perlindugan hak cipta diatur pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pada umumnya untuk mendapatkan perlindungan hukum pada hak cipta ialah melakukan pencatatan ciptaan pada karya cipta, akan tetapi pencatatan karya ciptaan bukan sebagai bukti bahwa karya tersebut sudah mendapatkan perlindungan hukum hanya saja sebagai sangkaan awal untuk proses pembuktian apabila terjadi sengeketa hak cipta. Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dibahas ada 3 (tiga) yaitu : pertama. Dasar pertimbangan kewajiban prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet, kedua. Kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet di masa yang akan datang, ketiga. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran fotografi jurnalistik

Abstrak-Perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional telah diatur di dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 31-38 Jo. Pasal 40 ayat (1) huruf e, o, dan q UUHC Tahun 2014. Dalam praktiknya perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional tersebut belum terlaksana secara maksimal yaitu ditemukannya pelanggaran berupa penggunaan secara komersial terhadap tarian tradisional tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan belum adanya inventarisasi berupa dokumen terhadap tarian-tarian tradisional yang ada di Provinsi Aceh sehingga sulit memperoleh perlindungan untuk melakukan pendaftaran. Alasan itulah penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional di Provinsi Aceh, mengenai hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisonal sebagai eskpresi budaya tradisional pada praktiknya, dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam penegakan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional.Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum hak cipta. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan didukung bahan hukum primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bentuk pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional belum sesuai dengan ketentuan UUHC Tahun 2014. Hal ini diketahui penggunaan secara komersial terhadap tarian tradisional sering dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta tarian tradisional di Aceh. Syarat pendaftaran untuk memperoleh hak cipta bersifat fakultatif. Hambatan sehingga tidak terlaksananya pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta tarian tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional diakibatkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta belum memahami secara utuh mengenai hak ekonomi dan hak moral yang terdapat pada hak cipta. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh yaitu mendaftarkan tarian-tarian tradisional sebagai Warisan Budaya Tak Benda kepada UNESCO, dan melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan seminar tentang Hak Cipta. Disarankan kepada Kanwil Kemenkum dan HAM Provinsi Aceh, Disbudpar Provinsi Aceh, dan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tarian tradisional untuk lebih proaktif dalam melindungi dan menjaga kelestarian tarian tradisional di Provinsi Aceh dan diharapkan dapat mendaftarkan tarian-tarian tradisional tersebut ke Kanwil Kemenkum dan HAM dan mendaftarkan ke UNESCO. Abstract-The protection of copyright law of traditional dance as traditional cultural expressions has been regulated in Article 9 paragraph (1) point f stbld. Article 31-38 stbld. Article 40 paragraph (1) point e, o, and q of Copyright Law of 2014. In practice, the protection of copyright law of traditional dance has not been implemented optimally because there are still infringements which are found in the form of commercial use of the traditional dance without permission of the creator or copyright holder, and there is still no any inventory in the form of documents of the traditional dances in the province of Aceh so it is difficult to obtain the protection for registration.

Digunakan mouse dan alat tulis yang dapat memancarkan sinar inframerah. https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/di/U1VlZ3ZYQXk4OXQ4aWlibWhYby9Fdz09?q=spidol+virtual+infrared&type=1 Muhammad Anis Al Hilmi Nomor Pendaftaran IDD0000046028 Nomor Permohonan Desain Industri A00201601465

One of the purposes of the law is to protect Traditional Cultural Expressions (TCE), including traditional songs and dances since they are created with the sacrifice of energy, time and even expense. Traditional songs and dances, entered into the copyright regime, are regulated by Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Act). The linkage of copyright with the cultural works under the concept of traditional knowledge, on the other hand, have been against international protection instrument intangible cultural heritage that it requires a comprehensive assessment. However, in practice, the Aceh Government has not optimally developed the promotion of traditional songs and dances which are expressions of its people even though TCE can be Aceh's superior potential in developing the economic sector, the cultural industry which is the nation's wealth and identity. Besides, the copyright of traditional Acehnese songs and dances are property rights that can be transferred through inheritance. In practice, many heirs have not understood and have not obtained the economic right to commercial use of traditional Acehnese songs and dances as regulated in Article 16 paragraph (2) of the Copyright Act. The culture of communal society differs from the philosophy of the concept of Intellectual Property Rights which is exclusively monopolistic and the weak implementation of copyright law enforcement is an issue that should receive the attention of the government, especially in Aceh to preserve the Aceh TCE. The writing aims to explain the efforts legal protection of traditional Acehnese songs and dances and explain the implementation of the inheritance of traditional Acehnese songs and dances based on the Indonesian legal system. This type of research is normative juridical by using secondary data as primary data. It examines legal norms as research objects. The approach used is a conceptual approach and comparative legal approach. The data were collected deductively by concluding a general problem towards the concrete problems faced. Data were obtained from the libraries which are then analyzed using qualitative analysis methods, which provide an overview of the problems that exist with normative juridical research.

Bagaimana jika kita memulai tulisan ini dengan mengosongkan pikiran kita dari keterikatan konsep quo hak cipta dan kira-kira seperti apa jika kita menata ulang konsep yang telah ada? Bagaimana jika kita menghapus seluruh struktur mapan konsep hak cipta yang telah ada dan merancang ulang peraturan guna mendorong kreativitas, untuk memberi nilai manfaat dari ciptaan kreatif bagi Pencipta dan menciptakan dukungan terhadapnya, dan merangsang peningkatan daya beli masyarakat dengan maksud untuk memastikan adanya akses yang luas terhadap pengetahuan dan akses terhadap ciptaan kreatif baru. Intinya, bagaimana jika kita bisa merumuskan peraturan hak cipta yang baru yang benar-benar dapat memajukan kepentingan publik, kira-kira seperti apa bentuknya? Apakah kita harus memilih untuk melakukan revisi konsep hak cipta secara radikal? Atau, akankah kita mempertahankan konsep fundamental hak cipta yang ada saat ini? Kira-kira bagian mana dari sistem hak cipta sekarang yang harus kita hilangkan? Bagian mana yang harus dipertahankan?

Tidak jarang, para pengkritik hak cipta saat ini menyesalkan penerapan sistem tunggal mengingat dan melihat bahwa kondisi capaian teknologi dan ekonomi masing-masing masyarakat sangatlah berbeda. Di samping itu, hukum hak cipta ditegakkan di atas fondasi yang telah lapuk disebabkan oleh capaian teknologi,ekonomi, dan sosial. Banyak yang telah berubah beberapa dekade ini sejak konsep dasar hak cipta justru telah paripurna. Mungkin faktor yang paling mendasar adalahmunculnya teknologi digital yang telah menekan biaya distribusi berbagai jenis temuan budaya dan informasi menuju pada "zero cost" yang, setidaknya dalam beberapa hal dan bagi sebagian orang, telah menciptakan kemudahan untuk mendapatkannya. Namun hak dan kewajiban dalam hukum hak cipta, realitas politik, dan kepentingan ekonomi serta motif bisnis hak cipta dewasa ini, semuanya saling berkelindan dan digunakan sebagai alasan pembenar status quo hak cipta. Sebagian besar diskusi buku ini tentang peluang adanya penataan ulang sistem hak cipta yang merupakan kebutuhan pragmatis dengan metode mempertanyakan ulang batas-batasnya: bertujuan untuk mencapai suatu perubahan dalam kerangka kerja internasional yang ada.Kumpulan tulisan dalam buku ini mencoba melakukan terobosan yang lebih berani. Para kontributor diminta untuk menggunakan pendekatan atas realitas baru dan capaian pengetahuan utamanya pada bidang kebijakan hak cipta: ini bermaksud untuk menemukan gambaran, seperti apa hukum hak cipta jika kita mendesainnya ulang sedari awal di lingkup sosio-teknologi saat ini, tidak dibatasi oleh perjanjian internasional yang ada dan hukum serta praktik-praktik lainnya.

Ada kebutuhan mendesak untuk melakukan eksperimen pemikiran semacam ini.Meski ada kendala tersendiri dihadapi, saat kita menulis buku ini, berupa kerangka kerja internasional. Perjanjian internasional dalam bidang hak kekayaan intelektual dibingkai sedemikian rupa bukan menegaskan prinsip-prinsip umum, melainkan sebagai refleksi atas kebekuan keberadaan perundang-undangan hak cipta domestik. Baru-baru ini, wacana ini mengapung untuk dinegosiasikan dalam perdagangan (meskipun terhenti pada saat publikasi buku ini), terutama dalam "the Trans-Pacific Partnership" dan "the Transatlantic Trade and Investment Partnership".

Muncul kecurigaan besar untuk mendapat penjelasan secara gamblang dan spesifik dari keberadaan sistem hak cipta yang tak boleh diganggu gugat saat ini. Kita hidup di lingkungan sosial dan teknologi yang cepat berubah. Hanya segelintir orang yang memiliki kesempatan mengakses teknologi informasi pada 20 tahun yang lalu.Sekarang banyak dari kita selalu menenteng sarana digital yang dapat digunakan mengakses sebagian besar pengetahuan dunia dan budaya di seluruh dunia yang ada di saku kita. Kita pun tidak tahu seperti apa capaian teknologi pada 20 tahun dari sekarang atau bagaimana masyarakat akan bertranformasi nantinya,bagaimana kita bisa tahu sistem regulasi apa yang tepat yang akan kita butuhkan dimasa mendatang? Memang ada juga risiko jika kita berkeyakinan secara membabi buta akan adanya peluang merubah secara sistemik hak cipta tanpa menghiraukan kendala-kendala internasional yang akan dihadapi, namun kita akan kehilangan kemampuan bernalar dalam mengidentifikasi terkait cara seperti apa yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Pemikiran inkremental mengusulkan hanya terbatas sejauh perubahan-perubahan kecil dalam lingkup hak cipta tidaklah cukup.

Maka dari itu, Jessica Litman secara inspiratif bernarasi: kami mengundang anda semua untuk bergabung dalam eksperimen pemikiran kami ini, bagaimana jika kami dapat membuat undang-undang hak cipta baru yang betul-betul menyusun konsep justifikasinya dari dasar, mengabaikan batasan hukum internasional yang ada, kira-kira seperti apa bentuknya? Sebagai titik awal, setiap upaya untuk memikirkan kembali hingga menukik ke hal yang paling mendasar seperti itu membutuhkan setidak-tidaknya beberapa prinsip atau menetapkan kompas tujuan.Karena itu, kami telah memiliki prinsip sebagai panduannya: bepegang pada prinsip yang tujuannya untuk memajukan kepentingan publik.

Dalam konsepsi kebendaan, ke dan an berarti menjelaskan bahwa dalam ketentuan ini akan diatur tentang apa itu benda dan segala aspek yang terkait dengan benda itu. Apa ya itu benda? Benda itu ada yang bertubuh, ada yang tidak bertubuh. Benda yang bertubuh namanya barang. Benda yang tak bertubuh namanya hak.

Jadi kalau kita sekarang mengatakan apa bukti Anda memiliki barang, Anda menguasai barang, maka yang Anda kuasai tadi menunjukkan bahwa Anda pemiliknya. Tapi bisa saja untuk yang barang tidak bertubuh, Anda enggak bisa seperti itu bicaranya. Kenapa? Untuk menjelaskan adanya hak, Anda belum tentu menguasai barangnya secara fisik. Sebagai salah satu contoh Anda menguasai tanah, belum tentu Anda jadi pemilik tanah kecuali Anda punya sertifikat kepemilikan atas tanah.

Penggunaan akan perangkat teknologi seperti komputer, smartphone atau tablet mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan kebutuhan akan jaringan internet dan media sosial adalah salah satu fitur yang paling sering digunakan oleh pengguna internet saat ini. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya social media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Melalui media sosail masyarakat dapat dengan mudah menemukan informasi apapun termasuk salah satunya film yang dilindungi oleh hak cipta. Dampak positif dari penggunaan media sosial terhadap karya cipta film yaitu mempermudah masyarakat untuk dapat menikmati karya cipta film. Sedangkan dampak negatifnya masyarakat dapat dengan mudah menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan pribadi. Seperti merekam film atau mengunduh film dari salah satu platform streaming lalu mengunggahnya ke media sosial seperti Instagram, Facebook, telegram, dan yang lainnya tanpa izin dari Pencipta. Dengan menyebar luaskan film tanpa izin dari pencipta nya ini termasuk kedalam pelanggaran hak cipta, hal ini karena menyebarluaskan film secara illegal di media sosial dapat merugikan pencipta, pemegang hak cipta, bahkan pemerintah. Dengan maraknya penyebar luasan film melalui media sosial juga membuat masyarakat menjadi tidak peduli terhadap suatu karya yang memiliki hak cipta, masyarakat akan semakin acuh akan pelanggaran hak cipta ini dan lama kelamaan jika sudah menjadi kebiasaan pelanggaran hak cipta akan dianggap sudah biasa oleh masyarakat. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari analisis yaitu menyebarluaskan karya cipta film secara illegal ke media sosial termasuk pelanggaran karena mengkomersilkan karya cipta tanpa izin. Pihak media sosial yang telah mendapatkan pemberitahuan adanya pelanggaran dapat melalukan pemblokiran atau penutupan akun media sosial pengunggah karya cipta tanpa izin.

Apabila ada yang melakukan pencurian artikel dari website atau blog anda tanpa persetujuan anda sebagai pemilik resmi, laporkan Dugaan Pelanggaran Hak Cipta langsung ke Google.

Dokument ini saya buat berdasarkan screenshoot dari halaman google dan mengacu kepada dokumen yang diberikan oleh google.