Tesis Hukum

ABSTRAK


Dengan perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan dalam hal ekonomi secara cepat dengan demikian transaksi jual beli pun bisa dilakukan melalui transaksi elektronik yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat.
Padahal Islam adalah agama yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia . dalam syariah Islam pun terdapat aturan terkait dengan jual beli. Namun syariat Islam agak terlambat dalam memperluas penafsiran asas dan normanya dalam persoalan kebendaan yang tidak berwujud. Berbanding terbalik dengan dunia hukum telah memperluas penafsiran asas dan normanya atas segala persoalan kebendaan yang tidak berwujud yang ditetapkan di Indonesia dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan serta menganalisis fatwa-fatwa madzhab Asy-Syafi’i tentang praktik jual beli berbasis informasi dan teknologi elektronik. Penelitian ini disokong oleh data-data sekunder sebagai sumber data, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach). Dimana konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisi penelitian hukum.
Kesimpulan penelitian ini bahwa transaksi elektronik berbasis Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sah dengan syarat menurut madzhab Asy-Syafi’i dan direkomendasikan Undang-undang tersebut dibagi dua menjadi Undang-undang Cybercrime dan Undang-undang E-Commerce.

Keyword: transaksi elektronik, e-commerce, madzhab asy-syafi’i, jual beli

AHMAD RAIS KARNAWAN (B012172010), Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor 1992/Pid.B/2017/PN.MKS) dibimbing oleh M. Syukri Akub dan Abd. Asis.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana penggunaan surat palsu dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana penggunaan surat palsu dalam putusan Nomor 1992/Pid.B/2018/PN.MKS.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya serta studi lapangan menggunakan teknik wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penerapan ketentuan Hukum Pidana Materiil dan Formil terhadap perkara 1992/Pid.B/2017/PN.Makassar didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 2) Dalam menjatuhkan Putusan terhadap suatu perkara hukum hakim harus mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan, karena hakimlah yang bertanggung jawab memasukkan dan menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya. Putusan hakim, selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (legal Justice) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (social Justice) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral (moral justice).

Para el desarrollo de las investigaciones doctorales se plantean dos etapas de trabajo que deberán generar igual número de documentos para ser entregados y evaluados por parte del director de la tesis junto con el grupo de sínodos del comité de obtención de grado, de acuerdo con los siguientes guiones de trabajo:

+ Protocolo de Investigación.
+ Proyecto de Investigación de la Tesis Doctoral.

Colaboración de:
Dr. Octavio Reyes López.
Dra. María Del Carmen Alarcón Romano.
Dr. Roberto Godínez López.
Dra. Isaura Arreguín Arreguín
Dr. Eduardo Rodríguez Frías.

This study aims to determine the application of material criminal law to the crime of forgery of letters in Decision Number 1992/Pid.B/2018/PN.MKS. This research is normative legal research using the statutory, case, and conceptual approaches. The study results indicate that the application of the provisions of the Material Criminal Law to the Case Number: 1992/Pid.B/2017/PN.Makassar is based on legal facts both through witness statements, defendants' statements, and evidence. The alleged act is not proven legally and convincingly. In giving a decision on a legal case, he can explore, describe, and synergize between facts, norms, morals, and legal doctrine in making decisions; the judge is most responsible for incorporating or combining these elements through the decisions he makes. Besides considering the principle of legal justice based on legal norms or regulations and the principle of social justice, which is a legal fact that occurs in society, the judge's decision must also consider the principle of moral justice.

There are three financing agreement used by mortgage banks in the sharia ie, Murabahah contract, Ijarah Muntahiya Bitamlik contract, and Musharakah Mutanaqisah contract. However on reality of Islamic banks for more of this facilitating the financing needs of medium and long term with contract Murabahah (buy and sell) and Musyarakah Mutanaqishah but still rare Islamic banks that finance the financing of home ownership with the contract Al-Ijāraḥ al-Muntahiya bi Al-Tamlīk. As data ISEF Infographic islamic banking in 2017 states that the composition of islamic banking financing that ie: ijarah (3,26%), Qard (1,93%), Istishna` (0,40%), Mudharabah (5,90%), Musyarakah (34,62%), and Murabahah (53.89%). Based on islamic banking statistical data in march 2018 states amount the composition of islamic banking financing good sharia commercial bank and unit of sharia business in Pendahuluan Memiliki rumah adalah idaman siapa saja, karena perumahan merupakan kebutuhan dasar. Namun tidak semua orang dapat memenuhinya karena daya beli yang rendah yang disebabkan harga rumah yang tidak murah dan selalu naik. Selain itu, harga property sepertinya tidak ada patokan yang pasti, dikarenakan semua didasarkan atas suply and demand, hukum penawaran dan permintaan lebih

Tesis ini membahas mengenai korban kejahatan, yang akan mengalami viktimisasi lanjutan (post victimization) karena adanya penolakan dan pengabaian dari sistem peradilan pidana. Sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana, korban kejahatan tidak pernah dilibatkan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan perkara di pengadilan. Korban hanya dilibatkan sebatas memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Posisi korban sebagai pihak yang dirugikan, telah diambil alih oleh penyidik dan penuntut umum yang mengatasnamakan negara. Sementara itu dalam proses peradilans eringkali hukum terlalu mengedapankan hak-hak tersangka/terdakwa, sedangkan hak-hak korban diabaikan. Peneitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil peneitian menyarankan korban kejahatan dapat dilindungi hak-hak yuridisnya serta lebih berrperan dalam sistem peradilan pidana dimana korban kejahatan dapat ikut menentukan mengenai model penghukuman apa yang diinginkannya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana atas dirinya. apakah model penghukuman (retributif) atau ganti kerugian (restoratif)

Prinsip deklaratif pada penerapannya harus mengutamankan pengumuman awal agar ciptaan mendapat perlindungan, terkait pada permasalah yang terjadi khususnya para jurnalis mereka masih belum menyadari dan memahami arti pentingnya perlindungan pada karya hak cipta fotografi jurnalistik, perlindugan hak cipta diatur pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Pada umumnya untuk mendapatkan perlindungan hukum pada hak cipta ialah melakukan pencatatan ciptaan pada karya cipta, akan tetapi pencatatan karya ciptaan bukan sebagai bukti bahwa karya tersebut sudah mendapatkan perlindungan hukum hanya saja sebagai sangkaan awal untuk proses pembuktian apabila terjadi sengeketa hak cipta. Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dibahas ada 3 (tiga) yaitu : pertama. Dasar pertimbangan kewajiban prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet, kedua. Kriteria prinsip deklaratif pada hak cipta fotografi jurnalistik melalui media internet di masa yang akan datang, ketiga. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas pelanggaran fotografi jurnalistik

Resumen: La videoconferencia se convirtió en la herramienta más valiosa de las universidades, para realizar los exámenes de doctorado y maestría. La aplicación ZOOM ha sido, entre otras más que se han estado utilizando, la más útil en estos momentos de crisis. Se revisan aspectos de seguridad de ZOOM. Se presentan medidas protocolares que algunas instituciones han estado tomando para examinar a sus doctorantes y maestrantes. Se explica cómo funciona la defensa online. Se hace referencia a la duración del examen doctoral online.

Palabras clave: Defensa online, videoconferencia, tesis, examen doctoral, Coronavirus 19, COVID-19

Dalam menangani penyelesaian tindak pidana pajak, selain mempergunakan hukum formal Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUTCP), bisa juga menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Prinsip yang digunakan dalam ketentuan ini adalah menggunakan asas lex specialis derogate lex generalis, di mana sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam ketentuan pajak, dalam hal ini KUTCP, maka yang berlaku adalah ketentuan di dalam KUHAP. Dalam praktiknya berkaitan dengan tindak pidana perpajakan khususnya tindak pidana tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara, terhadap para pelakunya dikenakan ketentuan hukum yang bersumber dari undang-undang yang berbeda, di mana pelakunya dijerat dengan UU Korupsi dan UU Pajak serta dijerat dengan KUHP.  Hal ini menimbulkan dualisme di dalam penerapan suatu aturan terhadap para pelaku tindak pidana tidak meyetorkan pajak. Akan tetapi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berupa permasalahan yang muncul di mana dalam proses penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan masih banyak penyidikan dilakukan oleh penyidik umum bahkan tidak ada koordinasi dengan penyidik khusus pajak padahal telah ada aturan yang mengaturnya baik dalam KUHAP maupun undang-undang perpajakan. Selain itu masih terdapat perbedaan penerapan hukum untuk tindak pidana di bidang perpajakan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ke kas negara  dari para penegak hukum baik penyidik polri, pihak penuntut umum (Kejaksaan) maupun hakim  mengenai pengenaan aturan hukum terhadap tindak pidana pajak, sehingga seakan-akan tidak ada aturan yang pasti tergantung selera dan penafsiran masing-masing penegak hukum.  Metode penelitian yang penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.  Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach)

ABSTRACT
"The Influence of Young Age Marriage Against the Level of Divorce in the Sungguminasa Religious Court".
      This study aims to find out and analyze how the influence of young age marriage on the level of divorce that occurred in the Sungguminasa Religious Court. And to find out and analyze the factors that cause young age marriage.
      This research was conducted at the Sungguminasa Religious Courts office. The qualitative method described descriptively is the method of collecting data in the form of field studies by conducting interviews directly with judges and also using library studies. Primary data is obtained by direct interviews using interview guidelines that have been structured to informants and provide questionnaires while secondary data is obtained by examining journals and literature relating to the object of research, the data obtained are analyzed qualitatively by explaining the problems discussed in the thesis .
      The results of this study indicate that: (1) The influence of young age marriage on the occurrence of divorce in the Sungguminasa Religious Court is quite high because there are as many as 5,493 divorce cases in the last five years due to young marriage. (2) The factors that influence the occurrence of young age marriage in the Sungguminasa Religious Court are parents, economy, education, free association and culture / customs. The results showed that parental factors were the most influential (dominant) factors.
      The government in this case should further promote Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law specifically relating to the issue of young marriage so that in the future there will not be a dispute and disputes between the two parents, Law No. 1 of 1974 and KHI as positive law should be able to provide the best solution for problems that exist and live in the community. Including the issue of underage marriage or young age should be explained further. Hopefully this is a problem that must be solved next. So that related to divorce can also be resolved fairly and surely.

Seiring dengan berkembangnya alat transportasi dan teknologi yang ada, muncullah banyak cara pembayaran terhadap berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan yang berkembang pesat adalah kebutuhan sarana transportasi bagi setiap orang yang memiliki nilai yang tidak selalu dapat dijangkau dengan mudah oleh berbagai pihak. Muncullah lembaga keuangan bukan bank sebagai upaya memfasilitasi konsumen dalam memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang. LKBB yang membantu segala jenis transaksi konsumen ini sedang berkembang pesat dan diminati oleh kebanyakan orang khususnya lembaga pembiayaan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian hukum yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban pihak konsumen adalah membayar angsuran sesuai dengan waktu pembayaran, sedangkan hak dan kewajiban lembaga pembiayaan konsumen adalah membayarkan nominal pembayaran pada pihak supplier dan menarik kembali sepeda motor yang digunakan sebagai objek jaminan dalam pembiayaan konsumen jika terjadi wanprestasi. Perihal bila terjadi wanprestasi maka wajib memberikan ganti rugi, pembatalan perjanjin atau perihal resiko jika berhubungan dengan keadaan memaksa.