Hukum Keluarga dan Perkawinan

Perkawinan siri banyak dilakukan Masyarakat sejak dahulu, yaitu perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama Islam tanpa dilakukannya pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Pemerintah, sehingga tidak bisa dibuktikan dengan Akta Nikah dengan muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih juga dijadikan alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan dapat dilakukan. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan agar diketahui persepsi hukum terhadap nikah siri dari sudut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan statute approach. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan nikah siri adalah nikah yang tidak sah, disini akan lebih jelas lagi bagaimana aturan hukum yang ada bisa menjadi tidak sama dengan pemahaman yang ada di masyarakat. Pernikahan siri, yang secara agama dianggap sah, pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. nikah siri sering diambil sebagai jalan pintas pasangan untuk bisa melegalkan hubungan nya, meski tindakan tersebut pada dasarnya adalah pelanggaran UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

RUU tentang Ketahanan Keluarga
Diusulkan Pada : 17 Desember 2019
Disiapkan oleh : DPR, DPD
Status : Tahap Pengharmonisasian, Pembulatan dan Penetapan Konsepsi RUU Ketahanan Keluarga
Sidang Terakhir : 12 Nopember 2020
==========================================================
Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Namun keluarga lebih dari sekedar sebuah unit dari masyarakat, tapi juga merupakan wadah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental setiap individu yang akan dan terlahir di dunia. Keluarga melindungi, membentuk, membesarkan, memperkuat individu sejak dalam kandungan sampai menjadi dewasa. Kesemuanya ini dipengaruhi oleh
pola pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga. Karena setiap orang dalam keluarga adalah bagian dari unit keluarga, maka pola pengasuhan yang diterapkan akan berdampak kepada setiap anggota keluarga. Mengingat keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, maka pola pengasuhan yang mempengaruhi semua anggota keluarga tersebut akan berdampak pada dan dapat memegang peran penting dalam sistem sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, pengasuhan yang berkualitas memiliki efek yang panjang terhadap ketahanan suatu keluarga, terhadap sistem sosial masyarakat, dan akhirnya terhadap ketahanan bangsa.

Dalam membentuk keluarga diperlukan komitmen kuat dari suami dan istri untuk membangun dan mempertahankan keutuhan keluarga. Perpisahan, perceraian, dan kematian berdampak besar terhadap setiap anggota dari keluarga tersebut, sehingga dapat menurunkan ketahanan suatu keluarga. Bila salah satu dari orang tua dalam suatu keluarga harus meninggalkan keluarganya dalam jangka waktu yang cukup lama, maka ini pun mempunyai dampak yang besar pada setiap anggota keluarganya, terutama terkait stabilitas dan rasa aman dalam keluarga. Minimal pola pengasuhan mengalami perubahan yang dapat menyebabkan timbulnya kebingungan serta ketidak-amanan bagi anak.

Seiring dengan perkembangan kondisi nasional dan dunia yang dipengaruhi kemajuan teknologi, perubahan budaya, dinamika politik dan beragam persoalan ekonomi, keluarga dapat mengalami perubahan struktur, fungsi dan peranannya. Perubahan-perubahan tersebut dapat membangun kekuatan keluarga, dan dapat pula mengganggu dan mengancam eksistensi keluarga. Goncangan dan tekanan ekonomi dapat menempatkan semua anggota keluarga dalam posisi rentan, namun bila dapat dilalui dengan baik tanpa terpecah, akan membuat keluarga tersebut menjadi lebih tahan, lebih resilien terhadap tantangan ekonomi ke depan. Demikian pula halnya bila keluarga mendapatkan tekanan atas perubahan sosial dan budaya, pada akhirnya akan menguatkan keluarga bila dapat dilalui dengan baik.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR…TAHUN…
TENTANG KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, serta kepribadian luhur dan jati diri bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional;

c. bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan Ketahanan Keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan pelindungan kepada keluarga;

d. bahwa dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur urusan keluarga masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan Undang-Undang yang mengatur Ketahanan Keluarga secara komprehensif;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga;

Ada tiga sistem perkawinan tradisional, yaitu: endogami, eksogami, dan eleuterogami. Orang Bugis Bone termasuk ke dalam sistem perkawinan endogami artinya seorang laki-laki harus menikahi seorang wanita yang memiliki hubungan dengan sepupu, baik sepupu satu kali, dua kali sepupu, dan tiga kali sepupu. Menurut adat Bugis Bone, perkawinan endogami (Siala Massapposiseng) yang terjadi di Bugis Bone adalah perkawinan yang ideal, sedangkan perkawinan menurut Islam ini bukanlah perkawinan yang ideal. Akan tetapi, pernikahan diperbolehkan selama tidak ada larangan dalam perikop, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan endogami dan dampak dari pernikahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, guna memperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi dipertahankannya perkawinan endogami antara lain: kemurnian garis keturunan, pemeliharaan harta kekayaan, dan orientasi ruang (teritorial). Dalam prakteknya, perkawinan endogami memberikan dampak terutama bagi pelaku endogami itu sendiri antara lain: mempererat tali persaudaraan, pelestarian kekayaan atau warisan, dan dampak cacat fisik atau mental pada keturunannya.

PENDAHULUAN Menikah adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Sejak dahulu hingga kini ritual ini tetap dilakukan oleh manusia. Bila seorang lelaki merasa cocok untuk mengarungi kehidupan bersama seorang perempuan yang dicintainya, pernikahan adalah solusinya. Tapi apakah bila merasa cocok mereka langsung menikah? Tidak adakah kewajiban lain sebelum menikah? Apa menikah hanya ditentukan oleh perasaan cinta, suka maupun setia? Makalah singkat yang kami susun ini akan membahas tentang peminangan, yaitu sebuah prosesi awal sebelum menginjak kepada jenjang pernikahan. Prosesi yang melibatkan calon mempelai beserta wali-walinya. Peristiwa yang bertujuan untuk saling mengenal agar lebih erat tali persaudaraan dan timbul rasa cinta untuk saling hidup bersama. Dalam makalah kami ini juga akan membahas tentang kafa'ah atau keserasian dan kesamaan. Walaupun ada ulama yang menentang kafa'ah, sebagaimana Ibnu Hazm, mayoritas ulama, apalagi ulama yang menganut empat mazhab, syafi'iyah, malikiyah, hanafi'yah, dan hanabilah, sepakat dengan adanya kafa'ah walaupun dengan sudut pandang yang berbeda. Harapan kami, pembahasan tentang peminangan dan kafa'ah ini semoga menjadi titik awal dari pembahasan-pembahasan selanjutnya dalam mata kuliah hukum perkawinan 1 ini dan menjadi pelajaran bagi kita semua yang hendak melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah ini, yaitu pernikahan.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebab melalui perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat. Semua agama juga mengakui bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu masing-masing agama mengatur serta menjunjung tinggi lembaga perkawinan.
Sudah menjadi sunnatullah, bahwa hidup berpasangpasangan merupakan pembawaan naluriah manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan hidup berpasangpasangan itulah, keturunan manusia dapat berlangsung. Bagi Islam, perkawinan bukan hanya sekedar akad dua
belah pihak antara laki-laki dan wanita, tetapi perkawinan merupakan “mitsâqan ghalîdzan” yaitu perjanjian yang kokoh lagi kuat.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan limpahan nikmatnya hingga buku yang berada ditangan para pembaca saat ini dapat diselesaikan. Semuanya atas izin Allah swt, untuk itu semoga apa yang tertulis di dalam buku ini mendapatkan ridha dari-Nya amin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, dan semoga syafa’atnya menjadi miliki kita semua yang mengikuti jalan sunnah-nya.

Buku yang diterbitkan kali ini merupakan hasil penelitian dari dana DIPA IAIN Manado melalui seleksi di LPPM IAIN Manado pada tahun 2016. Fokus kajiannya adalah, meneliti hasil putusan-putusan MK dalam konteks materi di dalam UU Perkawinan dengan melihat secara seksama risalah sidang uji materi Mahkamah Konstitusi dari awal hingga akhir yang termaktub di dalam website resmi Mahkamah Konsititusi demi mendapatkan secara seksama apakah putusan hukum tersebut bernilai progresif yang sarat akan nilai-nilai substantansial atau terkungkung oleh konvensi yang sarat akan nilai skriptualistik.

Pada akhirnya, kami ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Rektor IAIN Manado yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk meneliti pada kajian ini, semoga dengan kajian di dalam buku ini mampu menerangi hati para pembaca agar lebih progresif dan mampu memaknai hukum Islam sebagai sebuah ajaran yang menghadirkan rahmatan li al-‘alamin (membawa rahmat bagi semesta alam) dan mengimplementasikan dengan modal shalih li kulli zaman wa makan (acceptable kapanpun dan di manapun ia berada). Dan pada sisi keilmuan, semoga buku ini mampu menjadi salah satu kekayaan intelektual yang dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya dalam hal hukum keluarga di Indonesia dan dunia. Semoga buku ini diridhai Allah swt.

Banyak orang yang mengangap bahwa pernikahan hanyalah lebel yang menghalalkan dari perbuatan yang sebelumnya haram sehingga dengan mudahnya memutuskan pernikahan karena hal sepele bukan karena hal yang syari'i. ini terjadi karena belum ada pemahaman yang mendalam terhadap pernikahan sebagai suatu perkara yang amat sangat serius. Setidaknya ada 4 prinsip yang harus dipahami oleh calon suami-isteri sebelum menikah

Keluarga yang harmonis merupakan dambaan bagi setiap pasangan. Keharmonisan tersebut akan terwujud jika setiap anggota saling mencintai satu sama lain dan bertanggungjawab terhadap tugasnya masing-masing. Ayah bertanggungjawab dalam menjaga, mendidik dan menafkahi keluarganya. Ibu bertugas untuk menanamkan sifat kasih sayang terhadap anak-anaknya dan anak-anakpun berkewajiban untuk menghormati dan menyayangi orangtuanya. Namun kadang keutuhan tersebut bisa terusik oleh faktor ektern dan intern yang berakibat pertengkaran hingga berujung pada perceraian. Tingginya angka perceraian di Indonesia tentunya memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Disisi lain faktor psikologis berupa perasaan dendam terhadap pasangan kerapkali menghantui. Belum lagi efek sosiologis yang memberikan stigma miring kepada pasangan yang gagal dalam membina rumah tangga. Kesemua dampak diatas biasanya dipergunakan seorang mediator sebagai alasan untuk menyatukan kembali pasutri yang sedang mengalami keretakan hati. Keterampilan seorang mediator untuk mengidentifikasi problem, menawarkan solusi dan mengkomunikasikan perasaan yang tak tersampaikan merupakan sebuah keberhasilan. Seringkali mediator dihadapkan kepada pasangan yang merasa paling benar, sikap egois sering muncul pada diri kedua belah pihak, disinilah perlunya teknik reframing untuk meredam emosi keduanya. Teknik reframing menawarkan sudut pandang baru pada pasangan dengan harapan pasangan akan melihat situasinya secara berbeda. Mereka digiring untuk tidak terlalu problematic terhadap masalahnya dan mengubah mindset buruk pasangan menjadi sesuatu yang berharga. B. Mengenal Teknik Reframing Dalam Psikologi Komunikasi Reframing adalah metode yang membantu seseorang melihat sebuah keadaan dengan cara berbeda sehingga bisa menghasilkan respon terbaik. Reframing merupakan teknik membingkai ulang suatu peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif. Teknik ini bermain di area persepsi seseorang untuk mengubah emosi dan perilaku negatif.

Penyelesaian perkara gugatan cerai didasarkan atas alasan syiqaq di PA Manado, ditangani secara procedural sesuai dengan aturan perundang-undangan. Mekanismenya melalui tahapan pemeriksaan penggugat dan tegugat, pengajuan dan pemeriksaan saksi-saksi, pengangkatan hakam dan tahap memberikan vonis hokum atas kasus yang dapat dipertanggung jwabkan keabsahannya.

Kata kunci : Perkara, gugat cerai, syiqaq

Terkait perkawinan telah disebutkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28B ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”. Unsur dari pasal tersebut yaitu hak setiap orang untuk membentuk keluarga, dan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga adalah hak setiap orang.
Didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974tentang Perkawinan juga mengatur mengenai syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 11, yaitu sebagai berikut :
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
Namun mengenai syarat batas umur wanita, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu putusan nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyebabkan dibentuknya Undang-undang No. 16 tahun 2019tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. didalam pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang mengatur mengenai batas usia untuk menikah menjadi sembilan belas tahun (19) untuk mempelai pria dan wanita.
Perubahan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun dalam undang-undang perkawinan, menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai perbedaan perkawinan usia dini pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 dengan Undang - Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan anak adalah mereka yang berumur di bawah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Maka, istilah pernikahan usia dini pun memiliki standar yang berbeda. Bagi pencatat nikah, dengan merujuk UU No. 1/1974, menikah dini adalah di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah usia 16 tahun bagi perempuan. Dengan pemberlakuan usia minimal 19 tahun dalam undang-undang perkawinan yang telah direvisi, kini semua pihak sepakat tentang batas yang disebut usia dini.
Bila seseorang yang belum mencapai/cukup usia untuk dapat melangsungkan perkawinan maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengharuskan untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah pengecualian dari batas minimalusia menikah karena terdapat pertimbangan-pertimbangan yang memungkinkan dikabulkannya dispensasi oleh Pengadilan Agama. Dengan disahkannya Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengakibatkan adanya kenaikan jumlah permohonan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.Hal tersebut terjadi karena batas usia menikah bagi wanita yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Sehingga kenaikan tersebut dapat dilihat dari jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk kedalam Pengadilan Agama dalam penelitian ini Pengadilan Agama Sukoharjo.

Dalam suatu Perkawinan yang mengikat kedua orang (pria dan wanita) akan melahirkan seorang anak. Dari kelahiran anak tersebut maka timbullah Hubuungan hukum antara orang tua terhadap anak begitu juga sebaliknya. Hubungan hukum tersebut salah satunya adalah kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa atau belum menikah atauu belum pernah dicabut hak kekuasaann orang tuanya. Namun dalam kekuasaan orang tua juga dikenal dengan istilah Pencabutan Kekuasaan orang tua. Pencabutan tersebut dikarenakan oleh banyak faktor, salah satunya kelalaian orang tua untuk melaksanakan kewajibannya terhadap anak.

Perkawinan adalah anjuran Nabi untuk menikahi kaumnya dan memiliki pasangan hidup. Dalam hukum keluarga, Islam mengatur tentang pilihan pasangan hidup, tata krama keluarga, hak dan kewajiban, serta kewajiban suami istri terhadap anak. Pada hakikatnya, perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk hidup. Tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk mengikuti ajaran Islam yaitu terhadap keluarga Sakina, Mawada dan Waroma, apalagi dengan perkembangan teknologi digital saat ini di era Revolusi Industri 4.0, membuat keluarga yang bahagia dan harmonis. Era Revolusi Industri 4.0 merupakan jawaban atas kebutuhan Revolusi Industri 4.0, dimana manusia dan teknologi bekerja sama untuk menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dengan cara yang kreatif dan inovatif. Dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semua perbuatan hukum memerlukan dua unsur: rukun dan syarat. Pilar adalah elemen kunci dari setiap proses hukum. Meskipun persyaratan merupakan elemen pelengkap dari setiap proses hukum. Jika kedua faktor tersebut tidak terpenuhi, maka undang-undang tersebut akan menjadi tidak sah secara hukum. Dalam perkawinan, kehadiran saksi merupakan syarat sahnya perkawinan. Keberadaan saksi dianggap penting karena saksi adalah orang yang pada saat dilangsungkannya pernikahan itu menyaksikan secara langsung ijab dan qobul. Di era revolusi 4.0 adanya pelaksaan Nikah secara online. Hal ini disebabkan karena calon pasangan pengantin ini terpisah jarak yang jauh atau terkendala sesuatu yang menyebabkan mereka tidak dapat bersatu dalam satu tempat. Perkembangan zaman ini juga berlaku bagi anakanak dimana ketika orang tua memberikan fasilitas gadget kepada anak tanpa melakukan pengawasan dan kepedulian akan membuat anak merasa lebih senang dan nyaman dengan gadgetnya bukan dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya.

Family law problems in Indonesia are very complex. One that is often a conversation in the community is the recording of marriage. This recording becomes important to question when it has led to the legitimate justification of a marriage. The problem of registering marriage actually arises and is presented by the State itself. The state, as a formulator and legislator, must be responsible for the polemic and social impacts that occur in society. The formulation of article 2 of Law Number 1 Year 1974 concerning ambiguous marriage is the reason for the birth of multi-interpretations of marriage registration as a legitimate instrument of marriage. This paper departs from academic anxiety about legitimate or non-marriage questions that are not recorded by the State based on the country's own constitution. The type of research used in this paper is library research with a statute approach, meaning that the approach is by reviewing all laws and regulations relating to the legal theme being studied, and the method used is the method historical interpretation of the law (de wethistorische interpretatie). The conclusion of this paper is that marriage registration based on the State constitution is not included as a legitimate justification tool for a marriage, but merely a mere "obligation" of administration.

Tulisan ini mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari optik hukum progresif. Mahkamah Konstitusi lewat putusannya telah membuat terobosan baru yang cukup kontroversial. Keberaniannya di dalam mencari kebenaran dan keadilan substantif telah menghantarkannya kepada upaya rule breaking terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Tulisan ini berangkat dari kegelisahan akademik tentang pertanyaan ada tidaknya semangat hukum progresif dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Dalam penelitian ini, teori utama yang digunakan adalah teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus digunakan penulis untuk memahami dan menguraikan alasan-alasan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi untuk sampai kepada putusannya. Sedangkan dengan pendekatan konseptual, penulis mencoba merujuk kepada pandangan-pandangan para ahli hukum untuk memahami secara benar dan komprehensif terhadap konsep hukum progresif. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah mencerminkan semangat hukum progresif.

This article intends to (re) discuss about the position of ahl al-kitāb woman in the legal context of her marriage with a Muslim. Although thematically, this study has been carried out by experts, an interpretation approach used in this paper is expected to be as distinctive and produce a unique thought. According to khiṭāb Qur'an, that are called ahl al-kitāb are Jews and Christians. But some scholars expand the meaning scope of the ahl al-kitāb for all faiths whose holy book allegedly from God. Islam does not forbid people to marry with ahl al-kitāb. In other side, who is categorized scribes today is the problem. The controversial would be the root of the difference opinions among scholars that there are scholars who allow and forbid anyone on the basis of beneficiaries contains. However, the ability to marry the ahl al-kitāb is not a recommendation, so the positive and negative impacts should be considered in depth by Muslims.

Perkawinan dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.1
Sebuah perkawinan dikatakan sah menurut hukum dan agama apabila dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak melanggar larangan perkawinan. Jika hal ini tidak terpenuhi maka perkawinan dapat di cegah ataupun dibatalkan demi hukum.
Pencegahan perkawinan dilakukan untuk menghindari perkawinan yang melanggar peraturan undang-undang dan peraturan hukum islam yang berlaku. Pencegahan perkawinan juga dapat dilakukan karena ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 13 undang undang Nomor 1 tahun 1974, serta dalam kompilasi hukum islam pasal 60 ayat 1 dan 2 bab X.2
Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 disebutkan mengenai syarat usia untuk melangsungkan sebuah perkawinan, untuk pihak pria harus berusia 19 tahun sedangkan untuk wanita harus berusia 16 tahun. Jika perkawinan dilangsanakan di bawah usia yang telah di tentukan tentu perkawinan ini dapat di cegah karena tidak memenuhi syarat yang di tentukan dalam uu no 1tahun 1974.

Hukum perkawinan di Indonesia menganut tiga hukum, antara lain: hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam. Ruang lingkup makalah ini adalah hukum Islam. Jadi, hukum adat dan hukum perdata tidak dibahas secara rinci didalamnya. Hukum Islam (perdata bukan pidana) sebenarnya sudah melekat didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, hanya saja masyarakat pada umumnya masih belum benar-benar memahami hukum mahar dalam perkawinan. 

Sebagai umat muslim sudah semestinya kita menegakan dan menggunakan hukum Islam. Namun sangat disayangkan, dibeberapa daerah masih ada umat muslim yang mengabaikan hukum Islam dan lebih condong untuk menerapkan hukum adat, termasuk persoalan mahar. Oleh karena itu, menurut hemat penulis pembahasan hukum mahar dalam perkawinan ini sangatlah penting untuk didiskusikan.

Status harta bersama sering kali menjadi masalah ketika terjadi putusnya perkawinan demikian pula dalam hal pembatalan perkawinan salah satu akibat dari batalnya suatu perkawinan adalah dalam hal harta bersama. Namun hal ini tidak dijelaskan secara terperinci dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang berlaku sehingga penulis merasa perlu dalam hal ini untuk menggali pendapat-pendapat beberapa para ahli hukum sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat penulis peroleh pemecahan terhadap masalah status harta bersama dalam perkawinan, pendapat-pendapat tersebut penulis peroleh melalui wawancara dengan para dosen hukum di fakultas syari'ah dan para advokad yang tergabung dalam lembaga hukum LPKBHI, sebagai berikut :

This paper intends to see the extent of legal awareness of the community in the village area of the santri against family law derived from national legal products. The results of the study show two main points, first, the understanding of Islamic civil law (marriage and inheritance) of Mangkang region society is dominated to the accepted understanding of classical fiqh. The people of Mangkang region are not anti-starch against the civil law of Islam issued by the state in the form of positive law. Although the Mangkang area people see that both are ijtihadiyah products, but the existence of Indonesian civil law that has an administrative effect on others makes them accept a good denan. Second, a persuasive approach in the form of a cultural approach is more readily accepted by citizens. Mangkang area people feel comfortable when invited to dialogue and discussion related to Islamic civil law of Indonesia. In the end, by reaching the common point and the good that might be obtained, Indonesian civil law can be understood and well accepted.
Tulisan ini bermaksud melihat sejauh mana kesadaran hukum masyarakat di wilayah kampung santri terhadap hukum keluarga yang bersumber dari produk hukum nasional. Hasil dari kajian menunjukkan dua hal pokok, pertama, pemahaman hukum perdata Islam (penikahan dan kewarisan) masyarakat wilayah Mangkang didominasi kepada pemahaman yang diterima fiqh klasik. Masyarakat wilayah Mangkang tidak anti pati terhadap hukum perdata Islam yang dikeluarkan negara dalam bentuk hukum positif. Meskipun masyarakat wilayah Mangkang melihat bahwa keduanya merupakan produk ijtihadiyah, namun keberadaan hukum perdata Islam Indonesia yang memiliki dampak administratif kepada yang lainnya menjadikan mereka bisa menerima denan baik. Kedua, pendekatan persuasif dalam bentuk pendekatan budaya lebih mudah diterima oleh warga masyarakat. Masyarakat wilayah Mangkang merasa nyaman ketika diajak berdialog dan berdiskusi terkait hukum perdata Islam Indonesia. Pada akhirnya, dengan mencapai titik temu dan kebaikan yang mungkin akan didapat, hukum perdata Islam Indonesia bisa dipahami dan diterima dengan baik.. Kata Kunci: Penguatan, Kampung Santri, Sadar Hukum.

Pada makalah ini akan didahului dengan apa yang dimaksud dengan keluarga itu sendiri dan hukum keluarga di Indoneisia menurut beberapa sarjana hukum dan undang – undang. Selanjutnya akan membahas tentang dasar hukum, hukum keluarga yang ada di Indonesia. Menjelaskan hukum keluarga di Indonesia berdasarkan keberlakuan Hukum Adat, dan Islam. Lalu, akan membahas terkait dengan asas – asas hukum kekeluargan di Indonesia. Dan yang terakhir akan membahas perkembangan hukum keluarga dari masa penjajahan sampai pada saat ini.

Makalah  ini  mengulas content Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dalam mengatur hak pemeliharaan anak,  apa  saja  hak anak dalam hukum keluarga  dan  perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam tulisan ini penulis meninjau bahwa dalam keluarga anak sangat  memperlukan Perlindungan Hukum, Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan anak mulai dari hukum keluarga disini terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimana didalamnya tercantum hak-hak anak serta kewajiban sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak dan juga melindungi anak. Selanjutnya  terdapat ketententuan dari kompilasi hukum islam yang dimana hak anak terdiri atas Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang,  Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, Hak mendapatkan cinta kasih, dan Hak untuk bermain. Terdapat juga ketentuan kewajiban orang tua berkewajiban untuk merawat dan bertanggungjawab atas perkembangan anak. Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam persepektif sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak kendala sehingga hak anak belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar.

Era revolusi industri 4.0 adalah keniscayaan, segala aspek sosial dan hukum dimungkinkan bisa tergantikan dengan perangkat-perangkat digital termasuk saksi. Namun di era ini, keberadaan saksi orang masih sangat penting meskipun dimungkinkan bertransformasi berupa saksi digital. Karena saksi orang memiliki kelebihan yang tidak akan pernah dimiliki oleh saksi digital, yakni intelegensi dan intuisi secara bersamaan, untuk menilai sebuah akad nikah yang berdampak konflik, jika suatu saat dimintai keterangannya oleh pengadilan. Untuk itu, keberadaan perangkat digital dalam konteks kesaksian bersifat sekunder demi membantu keutuhan dan kesempurnaan saksi orang.

Putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perceraian merupakan produk hukum yang menjadi landasan bagi pihak yang berperkara untuk dilaksanakan dan dipatuhi. Namun terkadang, ada beberapa putusan yang tidak mencerminkan keadilan bagi sebagian pihak. Untuk itulah, peneliti mencoba menganalisis putusan Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Bm. terkait dengan perkara perceraian. Dalam analisis ini tentu didasarkan pada peraturan yang berlaku dan akan penulis komparasikan dengan hukum syariat (pendapat para ulama) terkait dengan permasalahan yang dalam putusan tersebut. Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum Yuridis/Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan kepustakaan atau tulisan-tulisan yang relevan. Ada 4 hal yang menjadi materi gugatan rekonvensinya yaitu Nafkah Madiyah, nafkah Iddah, Nafkah Mut`ah dan harta bersama. Berdasarkan pada hasil analisis putusan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa putusan Peng...