Hukum dan Perundang-Undangan

Kemunculan pandemi virus corona di Wuhan, China, pada bulan Desember tahun lalu menjadi ancaman kematian global. Hal ini disebabkan kemampuan virus menyebar dengan cepat dan kemampuannya dalam menimbulkan dampak yang fatal bagi kesehatan. Kekhawatiran akibat dampak yang ditimbulkan virus corona, menyebabkan karantina kesehatan menjadi wacana yang harus segera dilakukan pemerintah Indonesia. Wacana ini berkembang karena termaktub dan tercantum jelas bahwa karantina kesehatan merupakan cara yang efektif memutus mata rantai penyebaran virus di saat terjadi kedaratan bencana seperti wabah virus corona hari ini yang dapat menimbulkan dampak dan kerugian besar bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan mengenai masuk dan keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur pula tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia.

Catatan: Dokumen ini berisi terjemahan bebas dari Jurisprudensi WTO mengenai Persetujuan Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS). Teks aslinya dalam Bahasa Inggris disediakan oleh Sekretariat WTO yang disebut sebagai WTO ANALYTICAL INDEX dan dibuat tersedia untuk umum di situs web WTO di http://www.wto.org.

Dokumen ini dimulai dengan Pembukaan GATS dan selanjutnya Pasal-pasal dan Lampiran-lampiran yang sudah ada jurisprudensinya. Dalam situs WTO, dokumen-dokumen disediakan Pasal demi Pasal dalam dokumen terpisah tetapi disini disatukan semua dalam satu dokumen.

Dalam setiap BAB dalam dokumen ini, dimulai dengan memuat pokok-pokok yang ada jurisprudensinya sebagai daftar isi, lalu diikuti dengan Pasal-pasal yang bersangkutan dan baru setelahnya Jurisprudensinya. Tidak semua ketentuan dan Pasal dalam GATS yang sudah ditafsirkan oleh Badan Penyelesaian sengketa WTO. Jadi belum semua Pasal ada Jurisprudensinya. Pasal-pasal dan Lampiran yang belum ada jurisprudensinya tidak dimuat dalam dokumen ini.

Paustinus Siburian

Pertengahan November 2020

Secara umum, ada dua fungsi hukum yang dominan dalam ilmu hukum, yakni hukum sebagai alat pengendali sosial dan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Sebagai alat pengendali sosial, konsep hukum dipakai sebagai alat pengendali sosial, dimana masyarakat harus berperilaku sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Sementara dalam konteks sebagai alat rekayasa sosial, hukum digunakan secara sadar sebagai sarana untuk melakukan tindakan sosial ke arah yang dikehendaki. Dalam konteks ini, hukum digunakan untuk melakukan perubahan melalui penyusunan aturan dalam rangka mengubah perilaku masyarakat. Konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial, sangat potensial digunakan untuk mengubah suatu kawasan melalui pengaturan yang ramah mitigasi bencana. Apalagi Aceh yang berada dalam wilayah yang rentan dengan bencana, maka pola pendayagunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial, sangat sederhana-murah-mudah untuk dilakukan. Namun demikian proses tersebut harus dilakukan melalui serangkaian kegiatan, salah satunya adalah pembentukan hukum. Konsep pembentukan hukum dilakukan melalui serangkaian kegiatan kebijakan legislasi.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuk sebagai wujud kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Keberadaan ormas diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagai wujud pengaturan menjalankan hak asasi dan kebebasannya secara
individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Selain itu, terbit pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai wujud bentuk pengawasan terhadap ormas kekinian agar sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan operasional lainnya.

TABEL PERBANDINGAN DAN PERSANDINGAN  :
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2014  TENTANG  PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  TENTANG JABATAN NOTARIS

Bagi mahasiswa pada Fakultas Hukum maupun Sarjana Hukum (meester in de rechten), sudah barang tentu tidak asing lagi dengan istilah Burgerlijk Wetboek (BW). Dimulai dari awal masuk perkuliahan sampai kepada menyusun skripsi, mahasiswa selalu menjumpai istilah tersebut. Begitupun pula kalangan praktisi dan akademisi, tidak pernah luput dan selalu berkutat dengan pasal-pasal yang ada dalam BW. Lantas, apakah yang dimaksud dengan BW? Apakah BW termasuk sebagai undang-undang atau hanya sebuah kitab atau yang lebih ekstrim disebut dengan kitab yang diterjemahkan? Dan bagaimana kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
Tema sentral tulisan ini adalah menakar kembali kedudukan BW dalam  tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan utamanya tidak lain adalah untuk mendapatkan suatu gambaran (overzicht) utuh tentang arti penting BW yang masih berlaku hingga saat ini. Melalui tulisan ini juga, penulis akan mencoba menguraikan secara singkat problematika yang menyelimuti BW, baik dari segi istilah, asal-usul, bahkan eksistensinya yang lambat laun kian meredup.

Istilah konstitusi (constitution) dalam bahasa inggris memiliki makna yang lebih luas dari UUD, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi menurut Miriam Budiardjo, adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan menurut Sir Jhon Laws, konstitusi adalah sebuah bagian dari aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan dalam sebuah Negara antara yang mengatur dan yang diatur. Sedangkan menurut Bogdanor V. Finer dan B. Rudder, Konstitusi adalah aturan norma-norma yang mengatur Alokasi kekuasaan, fungsi, dan tugas dari berbagai lembaga dan petugas pemerintahan serta mengatur mengenai hubungan antara lembaga dan petugas tersebut dengan masyarakat.

Oleh : Herfy Hidayat
A2.1700144 Program Studi Teknik Informatika S1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) SUMEDANG A2.1700144@stmik-sumedang.ac.id

ABSTRAK
Hukum Hak Cipta Indonesia memiliki regulasi tentang Pendaftaran Hak Cipta. Pendaftarannya bisa dilakukan oleh pemohon baik Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sertifikat Pendaftaran Hak Cipta menjadi alat bukti jika terjadi sengketa melalui proses penyelesaian di Pengadilan atau non-pengadilan. Ketentuan Pendaftaran Ciptaan ini tidak seimbang dan mengeyampingkan keberadaan karya-karya Cipta yang tidak didaftarkan dalam jumlah jutaan. Sebenarnya, dalam prinsip universal dan perlindungan hak cipta internasional tidak mewajibkan untuk setiap pendaftaran bagi penciptaan kepada lembaga di satu negara tertentu. Sebuah doktrin universal yang digunakan, untuk perlindungan hak cipta telah mendapat perlindungan hukum setelah dibuat, dan dapat diketahui, didengar, dilihat oleh pihak lain. Prinsip ini dikenal dengan Prinsip Deklaratif. Ini berarti ekspresi penciptaan memiliki perlindungan sejak publikasi pertama kalinya. Oleh karena itu, berdasarkan permasalah pertentangan antara Pendaftaran Hak Cipta dan perlindungan penciptaan yang mengikuti sistem deklaratif, maka perlu pemikiran ulang pengaturan pendaftaran hak cipta yang bertentangan dengan kepemilikan hak cipta yang didapat sejak saat penciptaan pertama dipublikasikan.

Peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum, peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional di Indonesia. Selain itu, Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen  yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum (law reform) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan  hukum nasional  Indonesia, mengingat Politk hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia.
Oleh karena itu  melalui penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan menggunakan pendekatan Normatif dan Conseptual approach ini, penulis mencoba untuk mengingatkan kembali bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan hendaknya tetap berpegang teguh pada tujuan negara yang ingin dicapai dalam membuat suatu produk hukum. Sehingga rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat selalu terakomodir dalam setiap hukum yang diciptakan.

Kata kunci; Politik Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Nasional, Politik Hukum Nasional.

Based on the theory of the hierarchical structure of the legal system, states that the legal system is a tiered and layered in a structure (hierarchy). This paper discusses application of hierarchy of Laws and Regulations in Indonesia. The results confirm that the implementation of hierarchy of laws and regulations has been employed in the legal system following the Indonesian state administration system. UUD 1945 (amendment) explicitly mentions the existence of hierarchy of laws and regulations through institutions examining the hierarchy of laws and regulations, namely the Constitutional Court and Supreme Court, as well as the Laws concerning the hierarchy of laws and regulations.

This research is focused on the discussion about the application of cash waqf law and its legal position and power in the legal system in Indonesia, the problems of cash waqf law in Indonesia, and ideal construction of Act Number 41 of 2004 On Waqf to realize the cash waqf based on the justice value to improve the people economy.
The research framework is based on the existence of cash waqf law in Act Number 41 of 2004 on Waqf, where in practice there is a significant gap between the cash waqf formulation and its implementation in society. In practice of waqf in Indonesia, most people only do waqf in immovable properties such as land and buildings. In addition, there are some crucial problems that have implications for the stagnation of the implementation of cash waqf so that the rules have not been followed by the Indonesian Muslim society as a whole.
This study is a normative legal research that is descriptive analytic, with constructivism paradigm. This research approach method is statute aprroach. The source of legal material is Act Number 41 of 2004 on Waqf along with its derivative regulations and other related references, then collected by literature techniques. Promovendous also conducted observations and interviews as supporting data of this research.
The problems of implementation on cash waqf law generally can be viewed from two perspectives, namely: From the point of view of social norm-religy, where the ideology or beliefs in madhhab held in society is still a obstacles in the implementation of cash waqf. Then human resources of Nazhir as a manager of cash waqf has not been able to perform their duties and obligations properly and professionally. From the viewpoint of the juridical norm, it is reviewed as follows: 1) In terms of its function as law, the cash waqf rules has not yet integrated the interests which is a prerequisite for the functioning of a legal system either as a control, or in directing people in accordance with the objectives of law. 2) In terms of material content, cash waqf law is still dry rules that effect in less maximal of cash waqf law implementation. Based on the viewpoint of the juridical norm, it’s found that the cash waqf law as a positive law can’t be applied fully, because of socialization is not still optimal, effective and efficient, rules of cash waqf specifically are accommodated only in 5 (five) articles in the Waqf Act. There are weaknesses of the rules on the existence of cash waqf, certificate of cash waqf, Nazhir, status of Badan Wakaf Indonesia (Indonesian Waqf Institution), LKS-PWU and procedures in the implementation of cash waqf. On the other hand, there are still justice values that have not been manifested in the rules of cash waqf, such as about Nazhir and Badan Wakaf Indonesia.
To realize the cash waqf law based on the justice values in order to improve the economic community, the rules of cash waqf that are still weak must be reconstructed. The reconstruction includes the placement of money as one kind of waqf properties. To reinforce the cash waqf process through the LKS designated by the Minister, placing the form of a certificate of cash waqf and ensuring the involvement of Badan Wakaf Indonesia in the registration of cash waqf, reaffirms the requirements and appointment of Nazhir that established by BWI, and upgrading of BWI status to non-structural government institution, and involving people’s participation in guidance and supervision the management of waqf in Indonesia.


Keywords: cash waqf, legal of cash waqf, cash waqf based justice value

Perlunya menetapkan arah, kebijakan, dan strategi sektor pertambangan nasional yang jelas dan terukur dan menuangkannya ke dalam suatu dokumen kebijakan pertambangan nasional yang bersifat resmi dan mengikat dalam aturan dan pelaksanaannya.

Menerbitkan buku dalam rangka ulang tahun tidak harus menunggu usia senja. Apalagi menanti gelar paripurna “Guru Besar”. Bagi saya, siapapun layak untuk menerbitkan buku saat menyambut hari kelahirannya. Itu jauh lebih baik dari pada merayakannya dalam bentuk yang lain.

Melampaui itu semua, saya memang “nekat” untuk menerbitkan buku ini. Betapa tidak, umumnya untuk buku ulang tahun ditulis oleh orang lain. Setidaknya oleh sahabat sepemikiran. Atau juga lazim dituliskan oleh para murid dari orang yang ber-ulang tahun. Andai kata orang yang bersangkutan juga berkontribusi, tentu hanya sebagian saja. Namun dalam buku ini, seluruh tulisan yang dimuat adalah karya saya.

Kekonyolan saya itu bukan tanpa sebab. Pertama, saya hanya orang biasa, adakah (di zaman ini) sahabat muda yang rela/bisa luangkan waktunya untuk membuat artikel sebagai kado ulang tahun? Kedua, saya memang tidak punya murid. Terlebih yang berlatar belakang hukum. Ketiga, sebab ini sekaligus merupakan tujuan saya. Yaitu sengaja untuk menunjukkan “kedangkalan ilmu” saya dalam artikel-artikel di buku ini.

Jika ditelaah, seluruh artikel dalam buku ini memang dangkal. Tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada yang istimewa. Sekalipun seluruh artikel itu sebelumnya telah dimuat di media masa, majalah ataupun jurnal nasional.

Tujuan saya hanya ingin membuat “standar yang serendah-rendahnya” bagi penulis muda lain. Sehingga mereka sangat percaya diri, untuk menerbitkan karya mereka yang serupa. Atau setidaknya, para penulis muda itu tidak takut untuk “dihajar masa intelektual”.

Ucapan terima kasih tentu juga saya haturkan pada Penerbit Pondok Juang Press yang telah menerbitkan buku kedua saya ini.

Selamat membaca!

Peraturan yang mengatur tentang jasa konstruksi sudah banyak dan semakin berkembang, seiring berjalannya waktu peraturan yang mengatur tentang jasa konstruksi yang semula UU no 18 th 1999 tentang Jasa Konstruksi saaat ini telah ada versi perubahan terbarunya yang dijelaskan melalui UU no 2 2017 tentang Jasa Konstruksi, penyelenggaraan jasa nya sendiri telah diperjelas dengan  menggunakan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dari sini kemudian dapat dibandingkan kedua peraturan ini baik dari segi korelasinya maupun dari segi perbedaan nya. Dalam makalah rangkuman ini yang dibandingkan dan menjadi objek studi utama penulis adalah UU no. 2 tahun 2017 dan PP no. 29 tahun 2000

Bagi civitas akademika maupun masyarakat yang mempelajari dan mengkaji aspek-aspek kewarganegaraan maupun tata negara, wawasan dan pengetahuan mengenai konstitusi adalah aktivitas sentral yang penting dilakukan yang dimaksudkan untuk membentuk warga negara yang baik, yang partisipatif dan responsif terhadap konstitusi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan JJ Rousseau (dalam Kaelan, 2016) “…bentuk ideal dari suatu negara didasarkan atas dua dukungan, yakni civic virtue wargannya dan pemerintahan. …. Konsep warganegara yang baik menekankan pentingnya kewajiban (duty), tanggung jawab (responsibility) dan civic virtue (keutamaan kewarganegaraan) dari warganegaranya.” Konsep warga negara yang baik juga dikemukakan  Rousseau dalam teori kewarganegaraan (dalam Kaelan, 2016) bahwa “Warga negara yang baik adalah yang mendahulukan kepentingan umum, jika ada warganegara yang mendahulukan kepentingan pribadinya di atas kepentingan umum (publik) berarti dia melakukan korupsi. Kepentingan umum (publik) itu diformulasikan melalui apa yang dinamakan general will/volonte generale (kehendak umum).”

The giving of freies ermessen (discretionary power) to the government or the state administration has the determined consequence on legislation. Based on freies ermessen, the state administration has the authority to conduct various legal actions in order to realize the public prosperity. Based on it, the authority is given to the government to make the regulations (delegated legislation), the regulatory policies (beleidsregel), and the decisions (beschikking) as dynamic move of the state administrative action. Therefore, the norms and the principles of administrative law work as a 'Juridische Instrumentarium' in goverment legislation-making. The contestation of norms and principles of administrative law in goverment legislation comes to be important as efforts to create implementing order of public administration for the purpose of being avoided the acts of breaking the law (onrechtmatige overheidsdaad), the arbitrarinesses (willekeur bus de droit), and the abuses of authority (detournament de pouvoir). Abstrak Pemberian freies ermessen kepada pemerintah atau administrasi negara mempunyai konsekuensi determinis dalam bidang legislasi. Dengan bersandar pada freies ermessen, administrasi negara memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan berbagai tindakan hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Berdasarkan rasionalisasi tersebut pemerintah diberikan kewenangan dalam membuat peraturan perundang-undangan (delegated legislation), peraturan kebijakan (beleidsregel), dan keputusan (beschikking) sebagai wujud gerak dinamis tindakan administrasi negara. Dalam nalar itulah, norma dan asas hukum administrasi negara berfungsi sebagai 'juridische instrumentarium' dalam pembentukan legislasi pemerintahan. Kontestasi norma dan asas hukum administrasi negara dalam legislasi pemerintah menjadi penting sebagai upaya menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi

Mengenai pembentukan undang-undang pertama kali dibukakan pada UUD 1945 pasal 20 ayat (1) dan (2) yang berisikan,
1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
Hal ini lah yang menjadi dasar pertama kali pembentukan UU yang selalu menjadi acuan dalam pembentukan undang-undang. Secara khusus pembentukan undang-undang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Oleh : MUHAMAD IRFAN SETIAWAN NIM A2.1700071 PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S1 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG muhamadirfan@stmik-sumedang.ac.id ABSTRAK Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya atau invensinya, Undang-undang yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual tersebut antara lain meliputi Hak cipta, Indikasi Geografis, Hak paten, Desain dan Industri, Desain Tata letak sirkuit terpadu dan Rahasia dagang. Dengan dasar hukum berupa UU yang sudah ditjen Kekayaan inteletual ini sangatlah penting untuk melindungi Design Industri berupa hardware (motherboard dan PCB), dan Hak cipta Aplikasi berupa software, agar tidak merugikan secara materil bagi Developer.