Ilmu Pemerintahan

Segenap rasa syukur yang tak pernah henti
penulis persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas segala kemudahan dan petunjuk dari-Nya
yang tak henti-hentinya penulis terima, hingga saat
ini penulis telah menyelesaikan sebuah buku yang
dengan judul “Pengantar Ilmu Pemerintahan”.
Buku ini berusaha memperkenalkan
bagaimana mengetahui dan memahami proses
penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara
dengan berbagai fenomena dan problematika yang
terjadi. Dalam buku ini, tidak hanya mengutamakan
pemahaman pada materi saja, tetapi juga menjelaskan
dengan tepat secara kontekstual. Untuk itu, sifat
penyajiannya lebih informatif dari pada substantif,
mengingat karakteristik buku pengantar yang
meletakan dasar-dasar menuju pada pemahaman
lebih lanjut tentang Ilmu Pemerintahan. Sebagaimana peribahasa tak ada gading nan
tak retak, mohon dimaafkan segala kekeliruan yang
ada pada terbitan ini. Segala kritik dan saran, tentu
akan diterima dengan tangan terbuka.

Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara

Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran  atas  tagihan  kepada  Negara  dilakukan  secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang  untuk  menguji  dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.

Esenesi kemerdekaan bernegara disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang didalamnya termaktub pembukaan dan batang tubuh yang berdasarkan pada nilai nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah mufakat , gotong royong dan keadilan.  Nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan dasar bertindak dalam etika politik, sehingga moralitas dalam berpolitik dapat terbangun dengan baik. Apabila moralitas yang tercipta berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka kekuasaan yang diperoleh melalui jalur politik dapat dijalankan dengan baik mengacu bahwa pengampu kekuasaan adalah pelayan publik, bukan yang dilayani oleh publik. Cara untuk memperoleh kekuasaan dapat dilakukan melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu)  dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

Abstrak Melalui Otonomi Daerah, Pemerintah Indonesia berusaha mengkondisikan pemerintahan yang demokratif. Otonomi adalah kondisi ketika pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam mengelola daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Namun, kewenangan ini hanya berlaku di bidang tertentu. Salah satu kewenangannya adalah melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor krusial dan penting dalam suatu institusi. Karena mereka memiliki peran strategis untuk mengelola komponen yang ada di dalam negara, baik dari pemerintahan, sumber daya alam, infrastruktur, bahkan budayanya. Jika sumber daya manusia di negara tersebut memiliki kualitas yang tinggi maka sumber daya alam dan bidang-bidang lain dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan kesejahteraan bagi negara tersebut. Maka dari itu, pemberdayaan sumber daya manusia sangatlah penting. Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sendiri sumber daya manusianya. Baik dari segi pendidikan, pelatihan, bahkan kesehatan. Dengan otonomi daerah juga, pemerintah daerah dapat menentukan sendiri output sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan daerahnya agar manusia-manusianya ini mampu mengelola sumber daya yang ada di daerah tersebut untuk kesejahteraan rakyat juga.

Abstrak Penelitian ini telah dilakukan di Kantor Pariwisata dan Ekonomi kreatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisa strategi pengembangan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah Kota Baubau. Subyek penelitian adalah kepala kantor, kepala seksi, kepala bagian, pegawai kantor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, setelah mengumpulkan data lalu dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan hasil positif seperti adanya jumlah peningkatan yang signifikan pada pengunjung dan pendapatan objek pariwisata dalam 3 tahun terakhir. Presentase retribusi daerah pada sektor pariwisata di tahun 2011-2014 adalah 0,20%, 0,19% dan 0,19% sebagai hasil retribusi daerah pada sektor pariwisata belum berhasil melalui sumber pendapatan daerah kota Baubau. Faktor penghambat pada strategi pengembangan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah Kota Baubau adalah rendahnya partisipasi masyarakat, faktor sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antara instansi terkait pada pengembangan pariwisata. Kata kunci: strategi pariwisata, sumber pendapatan daerah. Abstract This research has been conducted in the Office of Tourism and Creative Economy. The goal is to identify and analyze the development strategy to improve local revenue sources Baubau City. The research subject is the head office, the section chief, section chief, office clerks tourism and creative economy. Data were collected by interview, observation and documentation, after collecting data is then analyzed using qualitative descriptive analysis. This study showed positive results such as the existence of a significant increase in the number of visitors and revenues tourist attraction in the last 3 years. Percentage levies on the tourism sector in the years 2011-2014 was 0.20%, 0.19% and 0.19% as a result of levies on the tourism sector has not managed through local revenue sources Baubau city. Factors inhibiting the development of strategies to increase local revenue sources Baubau is low community participation, the human factor, and the lack of coordination between the relevant agencies in the development of tourism.

(Age of Enlightenment) adalah suatu masa di sekitar abad ke-18 di Eropa yang diketahui memiliki semangat revisi atas kepercayaan-kepercayaan tradisional, memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintahan. Bertolak dari pemikiran ini, masyarakat mulai menyadari pentingnya diskusi-diskusi dan pemikiran ilmiah. Ideologi Sekularisme menjadi dasar tonggak peradaban maju Eropa. Memasuki abad ke-19 di kepulauan Indonesia terjadi perubahan politik. Perusahaan Dagang Hindia Timur atau disebut dengan VOC bubar pada tanggal 31 Desember 1799, setelah izinnya dibatalkan pada tahun 1795. Berbagai sebab menjadi latar belakang keruntuhan itu, seperti mutu pegawai yang merosot, manajemen yang jelek, pengeluaran yang sangat besari terutama pembiayaan intervensi politiknya, sistem monopoli yang sudah tidak sesuai lagi, dan yang terpenting adalah korupsi yang merajalela. Ikut menjadi penyebabnya adalah persaingan dari perusahaan dagang Inggris yang meluas hingga ke ranah politik dengan perebutan-perebutan hegemoni dan wilayah. Pada masa itu sebagai akibat dari pergolakan politik di Eropai berupa perluasan Revolusi Prancis oleh Napoleon Bonaparte, persaingan keduanya menjadi lebih sengit. Negeri Belanda jatuh ke dalam kekuasaan Prancis, yang adalah musuh utama Inggris. Revolusi Prancis telah menimbulkan dampak yang mendalam terhadap perkembangan sejarah Modern. Pertumbuhan republik dan demokrasi liberal, menyebarnya sekularisme, perkembangan ideologi modern, dan penemuan gagasan perang total. Lalu, pada Abad ke-19 Belanda membawa paham-paham yang diwarisi Revolusi Prancis dan tak lupa juga semangat revolusioner terbawa ke Nusantara. 1. Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) yang memimpin wilayah jajahan Belanda di Nusantara memperkenalkan gagasan dari revolusioner di wilayah kekuasaannya. Ia menyusun kembali sistem pemerintahan dan membangun pertahanan. Tindakan-tindakan utamanya adalah membangun suatu birokrasi dan tentara yang profesional meniru model Revolusi Prancis mengubah sistem politik tradisional dan melakukan pengerahan tenaga milisi (wajib militer). Pemerintahan Pulau Jawa dibagi ke dalam daerah prefektur, peradilan tradisional diperluas dan diperbarui, dan para bupati dijadikan pegawai pemerintah kolonial walau masih memegang beberapa kuasa politiki sebelumnya. Namun, masa pemerintahan Daendels tidak lama terutama, karena timbul berbagai penolakan atas kebijakan yang dilancarkannya. Ia digantikan oleh Jenderal Jansen yang harus menyerahkan kepulauan Indonesia kepada inggris.

Pelaksanaan pelayanan publik sering kali pemerintah di dalam menggunakan kewenangannya yang telah di atur oleh undang-undang tidak sesuai dengan dengan apa yang di harapkan. beberapa fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik memang sangat dibutuhkan antara lain fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan hukum yang ketiganya merupakan sebagian dari penerapan agar tercipta pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Tulisan ini memfokuskan pada fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya hukum administrasi negara dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Dengan metode penulisan yang dimaksud meliputi empat aspek, yaitu tipe penulisan, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum. Hasil yang dapat disajikan dalam tulisan ini adalah fungsi hukum administrasi negara ada yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi sebagai jaminan hukum. Sedangkan upaya hukum administrasi negara yang di tuangkan dalam bentuk pengawasan, baik pengawasan secara internal dan pengawasan eksternal yang keduanya bersinergi untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik.

This study discusses "analysis of Civil Servant Performance Appraisal in Human Resources Agency and Human Resource Development of Bulungan District of North Kalimantan Province". The purpose of this research is to know and analyze the implementation of Performance Appraisal of Civil Servants, to know and analyze the factors inhibiting the implementation of Performance Appraisal of Civil Servants Employment Agency and Human Resource Development District Bulungan Province of North Kalimantan. This research uses qualitative method by exposing explorative with inductive approach. With data collection techniques are interviews, observation and documentation.

Salah satu sumber daya yang penting dalam manajemen atau organisasi yaitu sumber daya manusia atau human resources. Mengingat pentingnya sumber daya manusia, perlu disadari oleh semua tingkatan manajemen. Bagaimanapun canggihnya teknologi saat ini, namun faktor manusia tetap mempunyai peranan penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian yang penting, bahkan dapat dikatakan bahwa manajemen itu pada hakikatnya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia adalah identik dengan manajemen itu sendiri. Sumber Daya Manusia mempunyai peran yang penting dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Setiap organisasi baik organisasi perusahaan, organisasi sosial maupun organisasi pemerintah mempunyai tujuan yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pekerjaan tertentu dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang ada di dalam organisasi (Suhanda, 2016). Sedikitnya terdapat 3 (tiga) hal utama dalam melakukan pengelolaan atau penyelenggaraan pemerintahan/ birokrasi yang efektif dan efisien yaitu melakukan suatu langkah, upaya, ataukah perlakuan yang optimal dan merujuk kepada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan yang paling utama adalah sumber daya manusia aparatur (Ashari, 2009). Penyelenggaraan pemerintahan jelas akan banyak berbicara mengenai birokrasi, dan birokrasi yang didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah berdasarkan hierarki dan jenjang jabatan, secara jelas menggarisbawahi peran utama dari pelaku atau aktor penyelenggaranya yakni aparatur pemerintah. Dengan demikian, pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari reformasi yang membutuhkan strategi dalam pengelolaan/ manajemen SDM aparaturnya. Penataan sumber daya manusia dalam proses reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendekatan manajemen sumber daya manusia. Menurut Sedarmayanti (Pardede &

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia, masih belum menemukan posisi yang tepat. Tarik menarik urusan pemerintahan antara pusat dan daerah banyak ditentukan oleh kepentingan politik. Belum nyamannya posisi “bandul otonomi daerah” menandakan bahwa belum sepakatnya para ahli mengenai kebijakan desentralisasi di Indonesia. Belum terbentuknya paradigma yang dianggap tepat, tentunya dapat menganggu perkembangan daerah-daerah di Indonesia, dan hal ini juga dapat berpengaruh pada perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh.
Dapat dipahami bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna dari kebijakan yang dibuat suatu rezim pemerintahan, namun setidaknya diperlukan pemikiran bersama dari para cendikia untuk perkembangan daerah-darah di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan otonomi daerah yang dapat dilengkapi dengan kebijakan turunannya dengan cepat sehingga pemerintah daerah dapat menerapkannya dengan baik. Tentunya pula diperlukan dukungan dari para cendikia untuk memberikan solusi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah.
Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berserta sejarah pemerintahan daerah.
Buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, tenaga pengajar dan pemerhati pemerintahan daerah. Diharapkan pula buku ini dapat membuka wawasan mengenai ilmu pemerintahan, utamanya pemerintahan daerah serta memberikan pandangan berbeda yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Maka oleh Karena itu diperlukan sejumlah penilaian untuk bisa menghasilkan JPT yang berkompeten. Sepoerti halnya Indonesia, Korea selatan dan Australia adalah dua Negara yang telah melaksanakan seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tingginya. Namun di Indonesia masih muncul beberapa permasalahan yang dihubungakan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau Spoils system dalam penyelenggaraannya. Selain itu ada jenis kompetensi yang perlu dievaluasi di Indonesia mengingat pada saat ini keadaan yang berubah begitu cepat dan serba situasional tidak bisa diprediksi. Dengan adanya evaluasi terhadap beberapa kebijakan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menghasilkan para jabatan pimpinan tinggi yang benar-benar dibutuhkan oleh masayarak dan bangsa

Penyimpangan dari peraturan, itulah fakta yang akhir-akhir ini sering terjadi di dunia pemerintahan Indonesia. Penyimpangan tersebut dilakukan oleh pemimpin birokrasi di Indonesia atau pemerintahan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Penyelewengan wewenang tersebut dapat berupa adanya KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme), penyimpangan terhadap hak-hak yang dimiliki, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat masyarakat yang bertindak sebagai konsumen dari kinerja pemimpin birokrasi menjadi kehilangan kepercayaan. Dengan cara berpikir masyarakat yang semakin kritis, kinerja pemimpin birokrasi dirasakan oleh masyarakat sangat mengecewakan dan merugikan rakyat kecil.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk menambah kaedah tentang Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, serta Pelayanan Publik, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kelimuan dan pembelajaran teori-teori birokrasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai birokrasi. Buku ini pula tersusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penulis sebagai tenaga pengajar di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Dalam buku ini mendeskripsikan mengenai birokrasi. Pokok-pokok pembahasan buku ini terdiri dari 8 bab yang akan membahas secara mendasar yaitu: Bab 1 tentang Makna Birokrasi Pemerintahan; Bab 2, tentang Teori Dasar Birokrasi, Bab 3 tentang Konsep Organisasi Birokrasi Pemerintahan, Bab 4 tentang Patologi Birokrasi, Bab 5 tentang Birokrasi Indonesia Dan Proses Demokratisasi, Bab 6 Birokrasi Pemerintahan Daerah, dan Bab 7 tentang Rekonstruksi Birokrasi Indonesia, serta Bab 8 tentang Birokrasi Dan Pelayanan Publik.

Lembaga dalam suatu pemerintahan memiliki masing - masing peran dan fungsi serta kewenangan, yang dalam fungsinya masing-masing dari setiap lembaga saling berkesinambungan satu sama lainnya. Di Indonesia terdapat adanya pembagian peran dan fungsi dari setiap lembanga Negara dan itu tidak hanya terjadi pada pemerintahan pusat saja.
Pembagian fungsi tersebut juga terjadi di daerah desa. Dalam sebuah desa, juga terdapat adanya lembaga atau perangkat-perangkat desa. Dan setiap perangkat desa memiliki peran dan tugas masing-masing. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelengaaraan pemerintahan yang mempunyai fungsi mengayomi masyarakat, membuat suatu rancangan peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia, masih belum menemukan posisi yang tepat. Tarik menarik urusan pemerintahan antara pusat dan daerah banyak ditentukan oleh kepentingan politik. Belum nyamannya posisi “bandul otonomi daerah” menandakan bahwa belum sepakatnya para ahli mengenai kebijakan desentralisasi di Indonesia. Belum terbentuknya paradigma yang dianggap tepat, tentunya dapat menganggu perkembangan daerah-daerah di Indonesia, dan hal ini juga dapat berpengaruh pada perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh.
Dapat dipahami bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna dari kebijakan yang dibuat suatu rezim pemerintahan, namun setidaknya diperlukan pemikiran bersama dari para cendikia untuk perkembangan daerah-darah di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan otonomi daerah yang dapat dilengkapi dengan kebijakan turunannya dengan cepat sehingga pemerintah daerah dapat menerapkannya dengan baik. Tentunya pula diperlukan dukungan dari para cendikia untuk memberikan solusi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah.
Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berserta sejarah pemerintahan daerah.
Buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, tenaga pengajar dan pemerhati pemerintahan daerah. Diharapkan pula buku ini dapat membuka wawasan mengenai ilmu pemerintahan, utamanya pemerintahan daerah serta memberikan pandangan berbeda yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

MADILOG Oleh Tan Malaka adalah publikasi KOLEKSI ROWLAND. E-book pdf ini adalah bebas
dan tanpa biaya apapun. Siapapun yang menggunakan file ini, untuk tujuan apapun dan
karenanya menjadi pertanggungan jawabnya sendiri. Pihak institusi, editor, atau individu yang
terkait dengan ECONARCH Institute tidak dalam kapasitas sebagai pihak yang bertanggung
jawab atas isi dokumen atau file perihal transimisi elektronik dalam hal apapun.
MADILOG Oleh Tan Malaka, KOLEKSI ROWLAND, Electronic Classics Series, Editor, Indonesia
adalah file PDF yang diproduksi sebagai bagian proyek publikasi belajar untuk memberikan
literatur klasik bebas dan mudah diakses bagi mereka yang bermaksud mendayagunakannya.

Iran adalah sebuah Negara Timur Tengah ( Middle East ) yang terletak di Asia Barat Daya dengan Teheran sebagai Ibukotanya. Meski di dalam Negeri ini telah dikenal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih dipanggil Persia di Dunia Barat. Pada tahun 1959, Mohammad Reza Syah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut dapat digunakan sebagai Identitas nama Iran. Nama Iran adalah sebuah kognat perkataan yang berarti “ Tanah Bangsa Arya “. Iran berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia di Barat laut  dan laut Kaspia di Utara, Turkmenistan di Timur laut, Pakistan dan Afganistan di Timur, Turki dan Irak di Barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di Selatan. Pada tahun 1979, sebuah Revolusi Iran yang di pimpin Ayatollah Khomeini, yang kemudian menjatuhkan Rezim Syah Reza Pahlevi.  Khomeini kemudian mendirikan Iran sebagai Negara sebuah Republik Islam Teokratis sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran.