Peraturan Daerah

Pergub No. 4 Tahun 2019 Yang Telah Diundangkan Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 No. 4 Seri E tanggal 10 Januari 2019, untuk pemberlakuan tarif baru di lapangan telah dilakukan sejak 1 Maret 2019 dengan masa sosialisasi melalui banner yang dipasang di pos masuk sejak 1 minggu sebelum pemberlakuan tarif baru. Peraturan Gubernur tersebut merupakan Pergub baru yang hanya berlaku di 3 UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Timur yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah

Mengintegrasikan persepektif gender pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sampai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat merupakan suatu keniscayaan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Manajemen Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Akhir ini merupakan hasil yang belum sempurna, mengingat proses validasi data yang demikian banyaknya masih sedang berjalan. Namun pada laporan ini analisis substansi terhadap peraturan bangunan gedung yang menjadi sasaran kajian yakni sebanyak 167 kabupaten/kota dapat dijadikan sebagai penyimpulan bahwa perlu adanya tindaklanjut terhadap temuan/analisis tersebut. temuan/analisis tersebut yang kemudian dilakukan analisis persilangan terhadap operasionalisasi dimasing-masing kabupaten/kota juga menghasilkan tipologi-tipologi permasalahan di tiap kabupaten kota yang ada.
Perlu fasilitasi/pembinaan dari pemerintah pusat, dalam hal ini direktorat penataan bangunan dan lingkungan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita amanat undang-undang bangunan gedung kepada kabupaten dan kota yang mengalami berbagai kendala dalam implementasi undang-undang bangunan tersebut.
Yang menarik dan patut dijadikan sebagai percontohan adalah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kepulauan Riau (1), Provinsi Jawa Barat (1), Provinsi Jawa Tengah (1), yang telah menjalankan dengan bersusah payah namun berhasil dalam penerapan teknis dan administratif amanat undang-undang bangunan tersebut terutama komponen IMB, SLF, dan TABG.
Laporan ini merupakan hasil perpaduan buah pikiran DitPBL Cipta Karya dan Tim Ahli yang beranggotakan Herwin Siregar, Tiar Pandapotan Purba, Sandargo, Efdal, Azwar, Didi, Indranirwan, dan Gregi Sandi yang mengusahakan tersusunnya roadmap penyelenggaraan bangunan gedung yang dibina oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tiada gading yang tak retak, demikian kata akhir dari tim ahli. Masukan dan saran sangat diharapkan dan dapat disampaikan ke: prospera_ce@yahoo.com.
Kata kunci pada pekerjaan ini adalah substansi, kelembagaan, IMB, SLF, TABG dan Pendataan Bangunan Gedung.

Penyusunan buku pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan pengertian secara mendalam kepada pembaca baik dari lingkungan instansi pemerintah maupun masyarakat kota Pontianak tentang prosedur perhitungan retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Perikanan (IUP) serta Izin Trayek. Selain itu dengan adanya buku pedoman ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan animo masyarakat untuk tertib perizinan.

Development of e-government policies can be implemented in a systematic and integrated in the activities of local government services, through legislation, standardization, and the necessary guidance. The success of e-ID card policy in Makassar is the joint efforts of government and community support in the success of government programs. The government's efforts in the form of socialization of population and civil records, the role of the executing officers in urban village and sub-district was involved in the data collection using persuasive ways to engage the community in making the e-ID card. Meanwhile, the community support in the form of participation of the community to visit the locations of data collection in urban and active supervision of the media in the city of Makassar.

This study aimed to analyze the discourse of cancellation after the issuance of local regulations following the Constitutional Court decision No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 on judicial review of Law No. 23 2014 towards the 1945 Constitution which is restricted in two formulations of the problem. First, how is the implementation of a post-test Constitutional Court Regulation No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016? Second, what are the effects of the Constitutional Court decision No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 on the development of the local government law? This study is ​normative with statute approach and case approach. The data used was secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that: firstly, the following decision of the Constitutional Court about regional regulations review can only be conducted by a judicial body through a judicial review in the Supreme Court. Secondly, there are two important effects on the issuance of the decision of the Constitutional Court, first, by the cancellation of Article 251 of Law No. 23 the year 2014 then the duality of local regulation testing is ended, because the Minister can no longer perform an executive review. Second, the decision of the Constitutional Court No. 137/PUU-XIII/2015 and No. 56/PUU-XIV/2016 does not abolish the supervision of the Center Government because they do preventive supervision through the executive preview.

Pada penulis makalah ini yang menjadi tujuan ialah Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Plangka Raya. Latar belakang penulis makalah oleh permasalahan rendahnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD kota Palangka Raya. Menurut Blakely (1989:44) berpendapat bahwa  “Kebijkan perpajakan selalu menjadi komponen utama dari kebijakan komponen utama dari kebijakan pembangunan ekonomi.”
Setiap strategi yang efektif akan membangun kekuatan  dan mampu mengambil keuntungan dari peluang meminimalkan atau mengatasi kelemahan yang ada.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Pendapatan yang bersumber dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menunjang pembangunan suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah melakukan pembangunan di daerah yang bersangkutan secara mandiri tidak lagi dengan bergantung dengan pemerintahan pusat hal ini dapat diketahui dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Konflik timbul dan mencari solusi seberapa besar peran pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka raya. Tujuan penulisan makalah adalah mengetahui seberapa besar peran pajak hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangka Raya.

Mulai tahun ini, pemerintah akan mewajibkan setiap anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Aturan ini akan diberlakukan untuk anak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum menikah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, KIA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.

Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Berawal dari semakin maraknya Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik itu disharmonisasi antara Undang-Undang dengan Konstitusi ataupun Undang-Undang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam hal ini melalui perspektif Pancasila. 
Pancasila adalah Grundnorm dan Staatfundamentanorm bagi Negara Republik Indonesia, sehingga sudah sepantasnya segala bentuk Disharmonisasi tersebut terpecahkan dengan Pancasila. Secara formil idiil Pancasila sudah seharusnya diletakkan sebagai acuan pertama dalam proses pengharmonisasian Peraturan Perundang-Undangan. Walaupun praktek empiris proses harmonisasi perundang-undangan secara formil diatur dan dijalankan, akan tetapi kekuatan mengikat proses harmonisasi itu sendiri yang melemahkan kekuatan harmonisasi.
Oleh karena itu  melalui penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan menggunakan pendekatan Normatif dan Conseptual approach ini, penulis mencoba menyadarkan kembali seluruh pembentuk peraturan perundang-undangan, bahwa Disharmonisasi peraturan perundang-undangan tidak perlu terjadi karena telah ada mekanisme harmonisasi dengan Pancasila.  Akan tetapi daya ikat harmonisasi tersebut masih bersifat internal, sehingga perlu kiranya dilakukan cross harmonisasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam proses harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian jaminan atas kandungan nilai-nilai Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan dapat dikawal dengan baik. Walaupun demikian, cara paling efektif dan ampuh dalam menghadapi disharmonisasi perundang-undangan di Indonesia ini adalah dengan pembentukan dan penguatan mental, moral dan spiritual yang Pancasilain bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan. Sehingga nilai-nilai pancasila akan tetap terjaga dalam kandungan setiap peraturan perundang-undanganyang ada di Indonesia.


Kata kunci: Pancasila, Harmonisasi, Disharmonisasi, Peraturan Perundang-undangan

Pemberian Otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan terhadap daerah
dalam mengolah dan mengelola rumah tangganya sendiri. Dengan pemberian otonomi ini,
setidaknya setiap daerah mampu memeperoleh 70% sumber kekayaan alam mereka sendiri
yang bias digunakan untuk keperluan daerah mereka sendiri. Salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah melalui Retribusi ialah Retribusi Parkir. Sektor ini merupakan salah satu sumber
penerimaan yang penting karena selalu mengalami perkembangan seiring dengan
berkembangnya suatu kawasan (kota), sehingga bila dikelola dengan baik dapat menunjang
pendapatan asli daerah (PAD). Dari sektor Retribusi Parkir sendiri Pemerintah Kota Palangka
Raya pada tahun 2018 berhasil memperoleh pendapatan alsli daerah sebanyak Rp.17,112
miliar. Sementara itu, pada tahun 2019 pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah
per bulan desember menyentuh angka 92.18%.
Kata kunci: Otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah, Retribusi
Parkir, Palangka Raya

Tinjauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat rentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Kemudian disebut Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat) ini adalah analisis hukum doktrinal atas muatan materi pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Dalam pendekatan tersebut, maka mengasumsikan hukum merupakan sebuah sistem, dan Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat adalah satu produk hukum di level daerah sehingga harus konsisten dan koheren dengan produk hukum lain, terutama yang bersifat hirarkis demi mendatangkan kepastian hukum. Analisis doktrinal dalam tinjuan ini juga menggunakan sumber hukum sekunder berupa literatur antropologi dan sosiologi tentang masyarakat hukum adat. Literatur antropologi dan sosiologi tentang masyarakat hukum adat membantu menjelaskan kerangka konseptual masyarakat hukum adat yang akan diatur dalam Raperda ini. Penggunaan pendekatan ilmu antropologi dan sosiologi dalam kerangka regulasi masyarakat hukum adat telah lama digunakan sejak masa kolonial Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Secara umum, Tinjauan hukum ini menggunakan metode kajian hukum normatif dengan menggunakan sumber data hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek kajian. Tinjauan hukum ini diperuntukkan untuk masukan terhadap penyempurnaan muatan materi Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari produk perundang-undangan. Sistematika penulisan tinjauan hukum ini dibagi atas lima (5) bagian, yaitu: pertama, pendahuluan; menjelaskan latar belakang dan metodologi penulisan tinjauan hukum, kedua; konsep masyarakat hukum adat; menjelaskan kerangka konsep masyarakat hukum adat, Ketiga, Kerangka hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; menjelaskan dasar yuridis pengaturan masyarakat hukum adat, terutama terkait dengan kedudukan Peraturan Daerah Provinsi dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat keempat; Analisis muatan materi Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; berisi elaborasi normatif atas muatan materi raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, kelima; Rekomendasi ; berisi masukan penyempurnaan isi raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.