My name is Mia Murti Rahayu, I’m a bachelor’s degree from Diponegoro University with a major in Law. I have a good comprehension of legal research and legal analysis. I had writing experiences in any form and deciphering complex and data-driven information. I am also good at rhetoric and public speaking and I can do both to any legal situation professionally.When I was in college, I joined various organization and committees so that I am able to manage divisions and work in a team. I am communicative and willing to learn new things.
JURNAL HUKUM_ STUDI PENGATURAN DANA KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH, 2020
Pembuatan undang-undang sebagai produk hukum di Indonesia saat ini belum berhasil mencapai dan me... more Pembuatan undang-undang sebagai produk hukum di Indonesia saat ini belum berhasil mencapai dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Hal ini terbukti dari pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang tidak mengatur secara menyeluruh yang menjadikan celah untuk peserta pemilu melakukan pelanggaran,. Berbeda dengan pengaturan dana kampanye pada Undang No. 10 Tahun 2016 yang pengaturannya lebih lengkap dan menyeluruh. Penelitian ini dilakukan dengan membandingan aturan dana kampanye antara Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan No 10 tahun 2016 serta menjelaskan implikasi bagi bawaslu sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 serta mengetahui perbandingan pengaturan dana kampanye antara Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan No 10 tahun 2016. Dari hasil penelitian disimpulkan perlu adanya aturan yang lengkap dan jelas mengenai pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 seperti aturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 terutama aturan mengenai larangan dan sanksi dana kampanye dan juga diperlukannya aturan khusus mengenai dana kampanye pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar temuan dari PPATK dapat dijadikan bukti legal oleh Bawaslu.
Kata Kunci: Studi Pengaturan, Dana Kampanye, Pemilihan Umum,Pemilihan Kepala Daerah.
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR'AN UNDIP MUSLIM FESTIVAL 2017 QISAS SEBAGAI METODE YANG PROGRESIF PENGGANTI PEMIDANAAN MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA, 2020
Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan bahwa berdasarkan analisis kasus ini, metode... more Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan bahwa berdasarkan analisis kasus ini, metode qishash merupakan metode yang progresif untuk menghadirkan keadilan bukan hanya bagi korban namun juga bagi pelaku, dimana metode qisas akan menggantikan pidana mati konvensional yang selama ini diterapkan di Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena penjatuhan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia selama ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dan pelaksanaannya pun tidak berlangsung efektif serta tidak memberikan rasa adil bagi korban maupun pelaku. Penyebabnya, bagi pelaku, hukuman mati sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu dengan cara ditembak tepat kearah jantung, lebih banyak mencederai hak asasi pelaku karena proses kematian yang membutuhkan waktu cukup lama setelah penembakan. Sedangkan, kenyataan bahwa pelaku tindak pidana berat, seperti pembunuhan, seringkali hanya divonis kurungan penjara justru mencederai keadilan bagi pihak korban.
Karya tulis ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan metode pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan data kualitatif, yaitu data sekunder. Analisis teoritik dilakukan dengan empat teori untuk mendukung pembahasan yang komprehensif dan holistik¸ salah satu teori yang kami gunakan adalah teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Analisis terhadap pokok penelitian menyimpulkan bahwa metode qisas merupakan metode yang progresif yang dapat menghadirkan bukan hanya efek jera bagi pelaku, melainkan keadilan bagi pelaku maupun korban. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah metode qisas merupakan, bukan hanya suatu gagasan pada masa kejayaan islam, melainkan menjadi sebuah solusi untuk menghadirkan progresivitas hukum yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Hukuman Mati, Progresivitas Hukum, Qisas
ESAI-PENGKAJIAN PELAKSANAAN PEMILU DI PAPUA MELALUI SISTEM NOKEN DALAM MENGHADAPI TAHUN POLITIK 2018, 2020
RINGKASAN Di Indonesia, demokrasi tidak dapat terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Neg... more RINGKASAN Di Indonesia, demokrasi tidak dapat terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam rangka penegakan Demokrasi Pancasila tersebut, maka rakyat diberi ruang untuk turut serta berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, salah satunya melalui pemilihan umum (pemilu).Tetapi ada hal yang berbeda pada sistem pemilihan di Papua khsusnya pada daerah Yahukimo. Pada pemilu tahun 2009, masyarakat di Kabupaten Yahukimo terlibat dalam pemilu, namun pada pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme adat (NOKEN). naan sistem noken telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009, sebagai budaya asli Papua. "Dua isu penting yang selalu menyertai pilkada di wilayah Papua adalah sistem noken dan konflik kekerasan.
JURNAL HUKUM_ STUDI PENGATURAN DANA KAMPANYE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH, 2020
Pembuatan undang-undang sebagai produk hukum di Indonesia saat ini belum berhasil mencapai dan me... more Pembuatan undang-undang sebagai produk hukum di Indonesia saat ini belum berhasil mencapai dan memenuhi kebutuhan serta harapan masyarakat. Hal ini terbukti dari pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang tidak mengatur secara menyeluruh yang menjadikan celah untuk peserta pemilu melakukan pelanggaran,. Berbeda dengan pengaturan dana kampanye pada Undang No. 10 Tahun 2016 yang pengaturannya lebih lengkap dan menyeluruh. Penelitian ini dilakukan dengan membandingan aturan dana kampanye antara Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan No 10 tahun 2016 serta menjelaskan implikasi bagi bawaslu sebagai lembaga pelaksana Undang-Undang.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 serta mengetahui perbandingan pengaturan dana kampanye antara Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan No 10 tahun 2016. Dari hasil penelitian disimpulkan perlu adanya aturan yang lengkap dan jelas mengenai pengaturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 seperti aturan dana kampanye pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 terutama aturan mengenai larangan dan sanksi dana kampanye dan juga diperlukannya aturan khusus mengenai dana kampanye pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar temuan dari PPATK dapat dijadikan bukti legal oleh Bawaslu.
Kata Kunci: Studi Pengaturan, Dana Kampanye, Pemilihan Umum,Pemilihan Kepala Daerah.
LOMBA KARYA TULIS ILMIAH AL-QUR'AN UNDIP MUSLIM FESTIVAL 2017 QISAS SEBAGAI METODE YANG PROGRESIF PENGGANTI PEMIDANAAN MATI DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA, 2020
Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan bahwa berdasarkan analisis kasus ini, metode... more Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan bahwa berdasarkan analisis kasus ini, metode qishash merupakan metode yang progresif untuk menghadirkan keadilan bukan hanya bagi korban namun juga bagi pelaku, dimana metode qisas akan menggantikan pidana mati konvensional yang selama ini diterapkan di Indonesia. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena penjatuhan hukuman mati yang diterapkan di Indonesia selama ini banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dan pelaksanaannya pun tidak berlangsung efektif serta tidak memberikan rasa adil bagi korban maupun pelaku. Penyebabnya, bagi pelaku, hukuman mati sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu dengan cara ditembak tepat kearah jantung, lebih banyak mencederai hak asasi pelaku karena proses kematian yang membutuhkan waktu cukup lama setelah penembakan. Sedangkan, kenyataan bahwa pelaku tindak pidana berat, seperti pembunuhan, seringkali hanya divonis kurungan penjara justru mencederai keadilan bagi pihak korban.
Karya tulis ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan metode pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan data kualitatif, yaitu data sekunder. Analisis teoritik dilakukan dengan empat teori untuk mendukung pembahasan yang komprehensif dan holistik¸ salah satu teori yang kami gunakan adalah teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Analisis terhadap pokok penelitian menyimpulkan bahwa metode qisas merupakan metode yang progresif yang dapat menghadirkan bukan hanya efek jera bagi pelaku, melainkan keadilan bagi pelaku maupun korban. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah metode qisas merupakan, bukan hanya suatu gagasan pada masa kejayaan islam, melainkan menjadi sebuah solusi untuk menghadirkan progresivitas hukum yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Hukuman Mati, Progresivitas Hukum, Qisas
ESAI-PENGKAJIAN PELAKSANAAN PEMILU DI PAPUA MELALUI SISTEM NOKEN DALAM MENGHADAPI TAHUN POLITIK 2018, 2020
RINGKASAN Di Indonesia, demokrasi tidak dapat terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Neg... more RINGKASAN Di Indonesia, demokrasi tidak dapat terlepas dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam rangka penegakan Demokrasi Pancasila tersebut, maka rakyat diberi ruang untuk turut serta berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, salah satunya melalui pemilihan umum (pemilu).Tetapi ada hal yang berbeda pada sistem pemilihan di Papua khsusnya pada daerah Yahukimo. Pada pemilu tahun 2009, masyarakat di Kabupaten Yahukimo terlibat dalam pemilu, namun pada pelaksanaanya disesuaikan dengan mekanisme adat (NOKEN). naan sistem noken telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009, sebagai budaya asli Papua. "Dua isu penting yang selalu menyertai pilkada di wilayah Papua adalah sistem noken dan konflik kekerasan.
Uploads
Papers by Mia Murti Rahayu
Kata Kunci: Studi Pengaturan, Dana Kampanye, Pemilihan Umum,Pemilihan Kepala Daerah.
Karya tulis ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan metode pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan data kualitatif, yaitu data sekunder. Analisis teoritik dilakukan dengan empat teori untuk mendukung pembahasan yang komprehensif dan holistik¸ salah satu teori yang kami gunakan adalah teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Analisis terhadap pokok penelitian menyimpulkan bahwa metode qisas merupakan metode yang progresif yang dapat menghadirkan bukan hanya efek jera bagi pelaku, melainkan keadilan bagi pelaku maupun korban. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah metode qisas merupakan, bukan hanya suatu gagasan pada masa kejayaan islam, melainkan menjadi sebuah solusi untuk menghadirkan progresivitas hukum yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Hukuman Mati, Progresivitas Hukum, Qisas
Kata Kunci: Studi Pengaturan, Dana Kampanye, Pemilihan Umum,Pemilihan Kepala Daerah.
Karya tulis ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan metode pendekatan yuridis-normatif dan menggunakan data kualitatif, yaitu data sekunder. Analisis teoritik dilakukan dengan empat teori untuk mendukung pembahasan yang komprehensif dan holistik¸ salah satu teori yang kami gunakan adalah teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Analisis terhadap pokok penelitian menyimpulkan bahwa metode qisas merupakan metode yang progresif yang dapat menghadirkan bukan hanya efek jera bagi pelaku, melainkan keadilan bagi pelaku maupun korban. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah metode qisas merupakan, bukan hanya suatu gagasan pada masa kejayaan islam, melainkan menjadi sebuah solusi untuk menghadirkan progresivitas hukum yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia.
Kata Kunci: Hukuman Mati, Progresivitas Hukum, Qisas