Sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan baran... more Sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.Contoh Sektor Publik adalah Bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi Peran Utama Pemerintah Dalam Pengelolaan Sektor Publik 1. Regulatory Role Peran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat. 2. Enabling Role Peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah. 3. Direct Provision of Goods and Services Peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik (pure public goods) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta. G. Keunikan Akuntansi Sektor Publik 1. Cenderung kurang uniform 2. Perumusan standar akuntansi mengadaptasi regulasi yang sudah ada 3. Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai media akuntabilitas publik 4. Akuntansi berbasis kas Pengertian Kerangka Konseptual • Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi sektor publik; • Disusun oleh sebuah komite perumus standar independen; • Merupakan rujukan penting bagi komite standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam pernyataan standar akuntansi sektor publik. Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik • Acuan bagi penyusun standar akuntansi sektor publik dalam melaksanakan tugas perumusan standar. • Acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi. • Acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. • Acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan (Mardiasmo, 2009:148-149). Standar akuntansi keuangan merupakan salah satu standar akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal. Sektor Publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sehingga standar akuntansi keuangan sektor publik dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal oleh suatu entitas yang akitvitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik Tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik adalah sebagai berikut: a. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku saat ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah yang baru. b. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuai dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan (Bastian, 2005:130).
Sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan baran... more Sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.Contoh Sektor Publik adalah Bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi Peran Utama Pemerintah Dalam Pengelolaan Sektor Publik 1. Regulatory Role Peran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat. 2. Enabling Role Peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah. 3. Direct Provision of Goods and Services Peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik (pure public goods) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta. G. Keunikan Akuntansi Sektor Publik 1. Cenderung kurang uniform 2. Perumusan standar akuntansi mengadaptasi regulasi yang sudah ada 3. Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai media akuntabilitas publik 4. Akuntansi berbasis kas Pengertian Kerangka Konseptual • Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi sektor publik; • Disusun oleh sebuah komite perumus standar independen; • Merupakan rujukan penting bagi komite standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam pernyataan standar akuntansi sektor publik. Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik • Acuan bagi penyusun standar akuntansi sektor publik dalam melaksanakan tugas perumusan standar. • Acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi. • Acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. • Acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan (Mardiasmo, 2009:148-149). Standar akuntansi keuangan merupakan salah satu standar akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal. Sektor Publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sehingga standar akuntansi keuangan sektor publik dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal oleh suatu entitas yang akitvitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik Tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik adalah sebagai berikut: a. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku saat ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah yang baru. b. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuai dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan (Bastian, 2005:130).
Uploads
Peran Utama Pemerintah Dalam Pengelolaan Sektor Publik
1. Regulatory Role
Peran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat.
2. Enabling Role
Peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah.
3. Direct Provision of Goods and Services
Peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik (pure public goods) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta.
G. Keunikan Akuntansi Sektor Publik
1. Cenderung kurang uniform
2. Perumusan standar akuntansi mengadaptasi regulasi yang sudah ada
3. Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai media akuntabilitas publik
4. Akuntansi berbasis kas
Pengertian Kerangka Konseptual
• Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi sektor publik;
• Disusun oleh sebuah komite perumus standar independen;
• Merupakan rujukan penting bagi komite standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam pernyataan standar akuntansi sektor publik.
Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik
• Acuan bagi penyusun standar akuntansi sektor publik dalam melaksanakan tugas perumusan standar.
• Acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi.
• Acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik.
• Acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik.
Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur
perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan (Mardiasmo, 2009:148-149).
Standar akuntansi keuangan merupakan salah satu standar akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal. Sektor Publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Sehingga standar akuntansi keuangan sektor publik dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal oleh suatu entitas yang akitvitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:
a. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku saat ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah yang baru.
b. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuai dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan (Bastian, 2005:130).
Peran Utama Pemerintah Dalam Pengelolaan Sektor Publik
1. Regulatory Role
Peran utama pemerintah dalam menetapkan peraturan terhadap pengelolaan sektor publik sehingga tidak merugikan masyarakat.
2. Enabling Role
Peran utama pemerintah dalam menjalankan pengelolaan sektor publik sehingga memungkinkan untuk dinikmati oleh kepentingan masyarakat luas dengan mudah.
3. Direct Provision of Goods and Services
Peran utama pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik (pure public goods) secara mudah bagi masyarakat meskipun pengelolaannya diserahkan ke pihak swasta.
G. Keunikan Akuntansi Sektor Publik
1. Cenderung kurang uniform
2. Perumusan standar akuntansi mengadaptasi regulasi yang sudah ada
3. Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai media akuntabilitas publik
4. Akuntansi berbasis kas
Pengertian Kerangka Konseptual
• Prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi sektor publik;
• Disusun oleh sebuah komite perumus standar independen;
• Merupakan rujukan penting bagi komite standar akuntansi, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam pernyataan standar akuntansi sektor publik.
Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik
• Acuan bagi penyusun standar akuntansi sektor publik dalam melaksanakan tugas perumusan standar.
• Acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi.
• Acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik.
• Acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik.
Pengertian Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur
perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan (Mardiasmo, 2009:148-149).
Standar akuntansi keuangan merupakan salah satu standar akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal. Sektor Publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Sehingga standar akuntansi keuangan sektor publik dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal oleh suatu entitas yang akitvitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:
a. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku saat ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah yang baru.
b. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuai dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan (Bastian, 2005:130).