PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, 2017
The establishment of a Truth and Reconciliation Commission in Aceh is based on Article 229 of Law... more The establishment of a Truth and Reconciliation Commission in Aceh is based on Article 229 of Law No. 11 of 2006, then legalized in Qanun No. 17 of 2013. The existence of Aceh's Truth and Reconciliation Commission has further provoked a polemic after the Governor of Aceh appointed several members of the Aceh Truth and Reconciliation Commission based on the Decree of the Governor of Aceh Number 162/796/2016. The pros and cons concerning the dissolution of the Aceh Truth and Reconciliation Commission flourished as the assessment of the Aceh Truth and Reconciliation Commission was established after the abolition of the provisions of the National Commission for Truth and Reconciliation by the Constitutional Court. This paper intends to examine the legality of the Aceh Truth and Reconciliation Commission in terms of legal and legal aspects of the existence of the Aceh TRC according to the laws and regulations. Abstrak: Pembentukan KKR di Aceh didasarkan pada Pasal 229 Undang-Undang N...
Kedudukan Lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang merupakan lembaga Negara pendukung yang menj... more Kedudukan Lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang merupakan lembaga Negara pendukung yang menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang, namun dalam sengketa kewenangan lembaga Negara, lembaga Negara tersebut dibatasi oleh Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 24 C. Terkait legal standing lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang dapat bersengketa dengan lembaga Negara lainnya sepanjang subjectum litis dan objectum litis memiliki nilai kepentingan konstitusionalnya. Adapun kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 sebagai tindak lanjut dari Hukum Acara sengketa kewenangan lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, namun terkait sengketa kewenangan lembaga Negara, lembaga yang dibentuk Undang-Undang masih dibatasi berdasarkan lembaga Negara yang dapat beracara hanya lembaga Negara yang kewenangannya dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Abstract: Management of Zakat as a Form Human Right Enforcement in Improving People’s Welfare. Po... more Abstract: Management of Zakat as a Form Human Right Enforcement in Improving People’s Welfare. Poverty, income inequality, poor health and education services as well as high unemployment rate are some indicators showing that there are many violations of people’s rights. Implementation of zakat management set out in the legislation is one of the government’s efforts in tackling economic inequalities in society so that the basic rights of the people in economics can be fulfilled. Obstacles encountered in the management of zakat in general are in the mechanism of distribution of zakat since the charity is based on some legislation that put zakat as regional income resulting in a very bureaucratic withdrawal prcess of funds from the charity accountant area. As the result, it hampers the distribution of zakat hence economic rights of the people cannot be optimally fulfilled. Abstrak: Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Fenomena kemiskin...
AbstrakNegara Hukum Modern yang dikenal sebagai Welfare State menitikberatkan pada upaya pemerint... more AbstrakNegara Hukum Modern yang dikenal sebagai Welfare State menitikberatkan pada upaya pemerintahnya dalam usaha mensejahterakan masyarakat.Konsekuensi utama dalam pelaksanaan Welfare State ialah intervensi Pemerintah yang cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan pelaksanaan diskresi (freies ermessen). Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana batasan dalam penggunaan diskresi terhadap pengambilan keputusan pejabat pemerintahan?; dan 2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan)? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, khususnya asas diskresi dengan pendekatan perundang-undangan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya bentuk pertanggungjawaban dari tindakan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan semenjak diatur da...
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa perubahan besar dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentuka... more Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa perubahan besar dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan lembaga baru seperti MK dan KY selain MA, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita reformasi dengan prinsip checks and balances. Manifestasi pengaturan kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman secara atribusi diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B dan 24C UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan sifatnya kewenangan kekuasaan kehakiman mencakup kewenangan limitative dan non limitative yang diatur melalui undang-undang masing-masing lembaga. Namun, pengaturan kelembagaan kehakiman tersebut menimbulkan dilematisasi dan ketidak harmonisan hukum. Hal ini diakibatkan multi tafsir pengaturan kewenangan masing-masing lembaga. Sehingga polemik kelembagaan tersebut diselesaikan melalui proses judicial review. Permasalahan muncul ketika proses revisi undang-undang yang dibatalkan oleh MK, tidak dipenuhi dalam proses legislasi sehingga tetap memunculkan disharmonisasi hukum antar kelembagaan kekuasaan kehakiman.
Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensil. Dimana kedudukan Presid... more Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensil. Dimana kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dibantu oleh kementerian negara. Jumlah kementerian negara disesuaikan dengan program Presiden di bidang pemerintahan, serta guna menunjang kinerja kementerian negara, Presiden membentuk Wakil Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Berdasarkan konsep kelembagaan Wakil Menteri berkedudukan sebagai pembantu dan mewakili kinerja menteri negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, permasalahan muncul terkait kedudukan Wakil Menteri dalam aspek pengambilan kebijakan negara apakah sama dengan kedudukan menteri dan seperti apakah peran Wakil Menteri dalam sistem penyelenggaraan negara. Kata kunci:
Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak. D... more Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak. Dasar hukum yang mengatur pembayaran pajak hotel dan restoran diakomodir dalam Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Dalam muatan pengaturannya, disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran pajak hotel dan restoran oleh wajib pajak yaitu menggunakan mekanisme self asessment atau pembayaran sendiri, yang artinya bahwa setiap wajib pajak diwajibkan membayar sendiri secara langsung pajak yang dibebankan ke kas daerah. Dengan penerapan self asessment maka tentunya wajib pajak dituntut pula untuk menghitung sendiri perhitungan pajaknya yang akan dibayarkan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel setelah jatuh tempo pembayaran pajak masih minim. Sungguhpun pihak Dinasi Pendapatan Kekayaan dan Aset Kota Langsa telah menghitung perhitungan awal potensi penghasilan ...
Abstract: Management of Zakat as a Form Human Right Enforcement in Improving People’s Welfare. Po... more Abstract: Management of Zakat as a Form Human Right Enforcement in Improving People’s Welfare. Poverty, income inequality, poor health and education services as well as high unemployment rate are some indicators showing that there are many violations of people’s rights. Implementation of zakat management set out in the legislation is one of the government’s efforts in tackling economic inequalities in society so that the basic rights of the people in economics can be fulfilled. Obstacles encountered in the management of zakat in general are in the mechanism of distribution of zakat since the charity is based on some legislation that put zakat as regional income resulting in a very bureaucratic withdrawal prcess of funds from the charity accountant area. As the result, it hampers the distribution of zakat hence economic rights of the people cannot be optimally fulfilled. Abstrak: Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Fenomena kemiskinan, distribusi pendapatan nasional yang kurang merata, buruknya layanan kesehatan dan pendidikan, serta masih tingginya angka pengangguran, dapatlah dipakai sebagai indikator masih banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi rakyat. Pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, sehingga hak dasar manusia di bidang ekonomi menjadi tercukupi. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat pada umumnya ada pada mekanisme pendistribusian zakat. Di mana zakat berdasarkan beberapa peraturan perundangan menempatkan sebagai PAD sehingga dalam penarikan dana zakat dari akuntan daerah sangat birokratis. Akibatnya pendistribusian zakat pun menjadi terhambat, dan hak ekonomi rakyat belum dapat terpenuhi secara optimal.
Baitul Mal merupakan lembaga yang berwenang sebagai pengelola harta agama yang dibentuk atas dasa... more Baitul Mal merupakan lembaga yang berwenang sebagai pengelola harta agama yang dibentuk atas dasar kekhususan Aceh dalam menjalankan syari’at Islam. Wewenang Baitul Mal dalam mengelola harta agama diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dimana salah satu wewenang Baitul Mal adalah mengelola harta/tanah yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya. Tanah yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya merujuk pada ketentuan berlaku disebut sebagai tanah terlantar yang dikuasai oleh negara. Sejatinya pengelolaan tanah terlantar diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana dapat dikelola oleh Baitul Mal. Hal ini tentu selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun, pelaksanaan wewenang Baitul Mal tersebut menjadi terkendala akibat kurang jelasnya regulasi dan kontra wewenang dengan Badan Pertanah Nasional. Apabila wewenang Baitul Mal dalam mengelola tanah terlantar jelas dengan konsep inovatif maka akan mewujudkan espaktasi kesejaht...
mpal daging yaitu hati dalam tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika hati itu baik maka baik pula tu... more mpal daging yaitu hati dalam tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika hati itu baik maka baik pula tubuh itu dan sebaliknya jika hati itu buruk maka buruk pula tubuh itu. Hati yang baik itu diisi oleh hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Oleh karena itu mereka memiliki kewajiban untuk membuat putusan yang responsif dan preskriptif demi tegaknya hukum berdasar moralitas dan kebenaran. Putusan itu menjadi matahari yang akan tetap bersinar dan menyinari kehidupan nusa dan bangsa
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, 2017
The establishment of a Truth and Reconciliation Commission in Aceh is based on Article 229 of Law... more The establishment of a Truth and Reconciliation Commission in Aceh is based on Article 229 of Law No. 11 of 2006, then legalized in Qanun No. 17 of 2013. The existence of Aceh's Truth and Reconciliation Commission has further provoked a polemic after the Governor of Aceh appointed several members of the Aceh Truth and Reconciliation Commission based on the Decree of the Governor of Aceh Number 162/796/2016. The pros and cons concerning the dissolution of the Aceh Truth and Reconciliation Commission flourished as the assessment of the Aceh Truth and Reconciliation Commission was established after the abolition of the provisions of the National Commission for Truth and Reconciliation by the Constitutional Court. This paper intends to examine the legality of the Aceh Truth and Reconciliation Commission in terms of legal and legal aspects of the existence of the Aceh TRC according to the laws and regulations. Abstrak: Pembentukan KKR di Aceh didasarkan pada Pasal 229 Undang-Undang N...
Kedudukan Lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang merupakan lembaga Negara pendukung yang menj... more Kedudukan Lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang merupakan lembaga Negara pendukung yang menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang, namun dalam sengketa kewenangan lembaga Negara, lembaga Negara tersebut dibatasi oleh Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 24 C. Terkait legal standing lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang dapat bersengketa dengan lembaga Negara lainnya sepanjang subjectum litis dan objectum litis memiliki nilai kepentingan konstitusionalnya. Adapun kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PMK/2006 sebagai tindak lanjut dari Hukum Acara sengketa kewenangan lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, namun terkait sengketa kewenangan lembaga Negara, lembaga yang dibentuk Undang-Undang masih dibatasi berdasarkan lembaga Negara yang dapat beracara hanya lembaga Negara yang kewenangannya dibentuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Abstract: Management of Zakat as a Form Human Right Enforcement in Improving People’s Welfare. Po... more Abstract: Management of Zakat as a Form Human Right Enforcement in Improving People’s Welfare. Poverty, income inequality, poor health and education services as well as high unemployment rate are some indicators showing that there are many violations of people’s rights. Implementation of zakat management set out in the legislation is one of the government’s efforts in tackling economic inequalities in society so that the basic rights of the people in economics can be fulfilled. Obstacles encountered in the management of zakat in general are in the mechanism of distribution of zakat since the charity is based on some legislation that put zakat as regional income resulting in a very bureaucratic withdrawal prcess of funds from the charity accountant area. As the result, it hampers the distribution of zakat hence economic rights of the people cannot be optimally fulfilled. Abstrak: Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Fenomena kemiskin...
AbstrakNegara Hukum Modern yang dikenal sebagai Welfare State menitikberatkan pada upaya pemerint... more AbstrakNegara Hukum Modern yang dikenal sebagai Welfare State menitikberatkan pada upaya pemerintahnya dalam usaha mensejahterakan masyarakat.Konsekuensi utama dalam pelaksanaan Welfare State ialah intervensi Pemerintah yang cukup luas terhadap aspek kehidupan masyarakat dan pelaksanaan diskresi (freies ermessen). Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana batasan dalam penggunaan diskresi terhadap pengambilan keputusan pejabat pemerintahan?; dan 2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pejabat pemerintahan yang melakukan diskresi pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan)? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, khususnya asas diskresi dengan pendekatan perundang-undangan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya bentuk pertanggungjawaban dari tindakan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan semenjak diatur da...
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa perubahan besar dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentuka... more Perubahan UUD NRI Tahun 1945 membawa perubahan besar dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan lembaga baru seperti MK dan KY selain MA, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita reformasi dengan prinsip checks and balances. Manifestasi pengaturan kewenangan lembaga kekuasaan kehakiman secara atribusi diatur dalam Pasal 24, 24A, 24B dan 24C UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan sifatnya kewenangan kekuasaan kehakiman mencakup kewenangan limitative dan non limitative yang diatur melalui undang-undang masing-masing lembaga. Namun, pengaturan kelembagaan kehakiman tersebut menimbulkan dilematisasi dan ketidak harmonisan hukum. Hal ini diakibatkan multi tafsir pengaturan kewenangan masing-masing lembaga. Sehingga polemik kelembagaan tersebut diselesaikan melalui proses judicial review. Permasalahan muncul ketika proses revisi undang-undang yang dibatalkan oleh MK, tidak dipenuhi dalam proses legislasi sehingga tetap memunculkan disharmonisasi hukum antar kelembagaan kekuasaan kehakiman.
Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensil. Dimana kedudukan Presid... more Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem presidensil. Dimana kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan Presiden dibantu oleh kementerian negara. Jumlah kementerian negara disesuaikan dengan program Presiden di bidang pemerintahan, serta guna menunjang kinerja kementerian negara, Presiden membentuk Wakil Menteri menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011. Berdasarkan konsep kelembagaan Wakil Menteri berkedudukan sebagai pembantu dan mewakili kinerja menteri negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, permasalahan muncul terkait kedudukan Wakil Menteri dalam aspek pengambilan kebijakan negara apakah sama dengan kedudukan menteri dan seperti apakah peran Wakil Menteri dalam sistem penyelenggaraan negara. Kata kunci:
Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak. D... more Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu wajib pajak yang dibebankan untuk membayar pajak. Dasar hukum yang mengatur pembayaran pajak hotel dan restoran diakomodir dalam Qanun Kota Langsa No. 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Restoran. Dalam muatan pengaturannya, disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran pajak hotel dan restoran oleh wajib pajak yaitu menggunakan mekanisme self asessment atau pembayaran sendiri, yang artinya bahwa setiap wajib pajak diwajibkan membayar sendiri secara langsung pajak yang dibebankan ke kas daerah. Dengan penerapan self asessment maka tentunya wajib pajak dituntut pula untuk menghitung sendiri perhitungan pajaknya yang akan dibayarkan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel setelah jatuh tempo pembayaran pajak masih minim. Sungguhpun pihak Dinasi Pendapatan Kekayaan dan Aset Kota Langsa telah menghitung perhitungan awal potensi penghasilan ...
Abstract: Management of Zakat as a Form Human Right Enforcement in Improving People’s Welfare. Po... more Abstract: Management of Zakat as a Form Human Right Enforcement in Improving People’s Welfare. Poverty, income inequality, poor health and education services as well as high unemployment rate are some indicators showing that there are many violations of people’s rights. Implementation of zakat management set out in the legislation is one of the government’s efforts in tackling economic inequalities in society so that the basic rights of the people in economics can be fulfilled. Obstacles encountered in the management of zakat in general are in the mechanism of distribution of zakat since the charity is based on some legislation that put zakat as regional income resulting in a very bureaucratic withdrawal prcess of funds from the charity accountant area. As the result, it hampers the distribution of zakat hence economic rights of the people cannot be optimally fulfilled. Abstrak: Pengelolaan Zakat Sebagai Bentuk Penegakan HAM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Fenomena kemiskinan, distribusi pendapatan nasional yang kurang merata, buruknya layanan kesehatan dan pendidikan, serta masih tingginya angka pengangguran, dapatlah dipakai sebagai indikator masih banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi rakyat. Pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat, sehingga hak dasar manusia di bidang ekonomi menjadi tercukupi. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan zakat pada umumnya ada pada mekanisme pendistribusian zakat. Di mana zakat berdasarkan beberapa peraturan perundangan menempatkan sebagai PAD sehingga dalam penarikan dana zakat dari akuntan daerah sangat birokratis. Akibatnya pendistribusian zakat pun menjadi terhambat, dan hak ekonomi rakyat belum dapat terpenuhi secara optimal.
Baitul Mal merupakan lembaga yang berwenang sebagai pengelola harta agama yang dibentuk atas dasa... more Baitul Mal merupakan lembaga yang berwenang sebagai pengelola harta agama yang dibentuk atas dasar kekhususan Aceh dalam menjalankan syari’at Islam. Wewenang Baitul Mal dalam mengelola harta agama diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, dimana salah satu wewenang Baitul Mal adalah mengelola harta/tanah yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya. Tanah yang ditinggalkan pemilik dan ahli warisnya merujuk pada ketentuan berlaku disebut sebagai tanah terlantar yang dikuasai oleh negara. Sejatinya pengelolaan tanah terlantar diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana dapat dikelola oleh Baitul Mal. Hal ini tentu selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun, pelaksanaan wewenang Baitul Mal tersebut menjadi terkendala akibat kurang jelasnya regulasi dan kontra wewenang dengan Badan Pertanah Nasional. Apabila wewenang Baitul Mal dalam mengelola tanah terlantar jelas dengan konsep inovatif maka akan mewujudkan espaktasi kesejaht...
mpal daging yaitu hati dalam tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika hati itu baik maka baik pula tu... more mpal daging yaitu hati dalam tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika hati itu baik maka baik pula tubuh itu dan sebaliknya jika hati itu buruk maka buruk pula tubuh itu. Hati yang baik itu diisi oleh hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Oleh karena itu mereka memiliki kewajiban untuk membuat putusan yang responsif dan preskriptif demi tegaknya hukum berdasar moralitas dan kebenaran. Putusan itu menjadi matahari yang akan tetap bersinar dan menyinari kehidupan nusa dan bangsa
Uploads
Papers by Zaki Ulya