Limbah kotoran hewan ternak sapi merupakan salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan ... more Limbah kotoran hewan ternak sapi merupakan salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan peternakan dan sering menimbulkan masalah lingkungan yang mengganggu kenyamanan hidup masyarakat di sekitar peternakan. Kajian ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan penanganan limbah kotoran hewan ternak sapi dilihat dari perspektif spasial, sementara tujuannya adalah mengkaji karakteristik pola sebaran kandang, kepadatan kandang, pola aliran permukaan, serta menyusun strategi dan kebijakan rencana dan program dalam rangka penanganan kotoran hewan ternak sapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Analisis pola persebaran kandang diukur dengan menggunakan analisis tetangga, heatmap, aliran permukaan dan SWOT. Berdasarkan kajian, karakteristik pola sebaran kandang di Kelurahan Cipari adalah mengelompok, dengan kepadatan kandang tinggi yang terkonsentrasi di wilayah utara, timur laut dan barat daya, dan pola aliran permukaan mengikuti topografi dari arah barat menuju ke timur dan masuk ke sungai. Analisis SWOT menghasilkan IFAS dan EFAS sebesar 0,1 dan -1,5 yang berada pada kuadran II (positif, negatif). Rekomendasi strategi yang diberikan antara lain: 1) Diversifikasi strategi yang meliputi penyusunan regulasi terkait dengan pengaturan usaha ternak sapi; 2) Penyiapan lahan oleh para peternak secara kelompok untuk pengolahan limbah kotoran hewan ternak sapi; 3) Pembangunan IPAL komunal secara terintegerasi; 4) Pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah menjadi pupuk; 6) Pengembangan IPAL komunal dengan teknologi modern; dan 7) Relokasi kandang. Perangkat daerah yang dapat terlibat dalam melaksanakan strategi tersebut terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Food security is one of the priorities in development both nationally, provincial and regency. Th... more Food security is one of the priorities in development both nationally, provincial and regency. The issue of food security is very important and vulnerable to problems in epidemics such as the COVID-19 pandemic. The condition of the COVID-19 pandemic has resulted in the low availability of access to food and will be exacerbated by the worsening of the pandemic itself and restrictions on population movement. The objectives to be achieved in this study are to determine the conditions of food security and vulnerability in Kuningan Regency and to know the relationship of food security in the regency in the face of a COVID 19 pandemic. Based on the analysis results, of 376 villages and sub-districts in Kuningan Regency, 56 villages are included in high food vulnerability (14.89%), 57 moderate food vulnerabilities (15.16%) and 75 low food vulnerabilities (19.95%), while the rest are villages with low, medium and high food security. Furthermore there is no correlation between villages that have food security with villages that are affected by COVID-19. Recommendations that can be taken through the provision of stimulus include relaxation of the KUR agricultural sector, and accelerating the assistance of agricultural facilities and infrastructure, making efforts in moving the market of farmer partners that are able to shorten the distribution chain; encourage cooperation with Gojek and other distribution service providers to make it easier for people to get food in the midst of the government's call to stay at home; and optimizing yards and land through Family Agriculture and Sustainable Food Yards (P2L) activities.
INTISARI Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan membutuhkan ... more INTISARI Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan membutuhkan penyediaan lahan, terutama lahan untuk perumahan yang luas, sementara ketersediaan lahan terbatas. Ketidakseimbangan ini akan memungkinkan terkonsentrasinya permukiman di daerah-daerah tertentu yang kemudian akan membentuk pola distribusi permukiman tertentu dan berbeda, sehingga terjadinya berbagai pola distribusi permukiman sebagai manifestasi distribusi penduduk yang tidak merata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dengan interpretasi citra satelit pada tahun 2018 yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tetangga terdekat untuk menentukan pola distribusi permukiman dan analisis korelasi spearman untuk menentukan besarnya pengaruh faktor fisik dan faktor sosial ekonomi terhadap pola permukiman di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis ditemukan bahwa pola permukiman di Kabupaten Kuningan adalah mengelompok dengan Nearest Neighbor Ratio (NNR)-nya sebesar 0,891473. Kecamatan Cibingbin memiliki pola yang acak mengarah ke mengolompok dengan NNR 0,683906 sementara Kecamatan Cimahi memiliki pola acak mengarah kepada seragam dengan NNR 1,34967. Pola distribusi pemukiman yang seragam dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi seperti kepadatan penduduk dan proporsi lahan sawah dibandingkan dengan faktor fisik seperti lereng, ketinggian dan kemudahan untuk mendapatkan air. ABSTRACT The increasing of population and development activities in Kuningan Regency requires the provision of land, especially land for extensive housing, while the availability of land is limited. This imbalance will allow the concentration of settlements in certain areas which in turn will form certain and distinct settlement distribution patterns, so that various settlement distribution patterns occur as a manifestation of unequal distribution of population. The method used in this research is remote sensing techniques and geographic information systems with interpretation of satellite imagery in 2018 which are then analyzed using the nearest neighbor analysis method to determine settlement distribution patterns and Spearman Rank Correlation analysis to determine the magnitude of the influence of physical factors and socioeconomic factors on settlement patterns in Kuningan Regency. Based on data processing and analysis results it was found that the pattern of settlements in Kuningan Regency is clustered with its Nearest Neighbor Ratio (NNR) of 0.891473. Cibingbin District has a random pattern leading to clustered with an NNR of 0.683906 while Cimahi District has a random pattern leading to a uniform with NNR 1.34967. The uniform distribution pattern of settlements is influenced by socioeconomic factors such as population density and proportion of fields rice compared to physical factors such as slopes, heights and ease of access to water. Pendahuluan Latar Belakang Permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (kebutuhan primer) yang harus terpenuhi agar manusia dapat sejahtera dan hidup layak sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Permukiman sebenarnya merupakan kebutuhan perorangan (individu) namun dapat berkembang menjadi kebutuhan bersama jika manusia berkeluarga dan bermasyarakat. Selain sebagai makhluk individu manusia juga sebagai makhluk sosial maka manusia tidak hidup sendiri akan tetapi hidup bersama dan membentuk kelompok-kelompok, demikian pula halnya dengan rumah tempat tinggalnya akan dibangun secara bersama-sama sehingga berkelompok atau tersebar dalam suatu wilayah, dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang diperlukan penghuninya, selanjutnya disebut dengan permukiman (settlement). Dalam dimensi permukiman, secara harfiah pola permukiman dapat diartikan sebagai susunan (model) tempat tinggal suatu daerah. Model dari pengertian-pengertian permukiman mencakup didalamnya susunan dari pada persebaran permukiman. Pengertian pola permukiman dan persebaran permukiman memiliki hubungan yang
Integrated River Basin Management Planning is an effort to achieve a balanced between the use and... more Integrated River Basin Management Planning is an effort to achieve a balanced between the use and protection of all environmental resources, and for sustainable community development through stakeholder partnership interests, community and government in a management process. This paper supports the watershed in the administrative area of the Kuningan Regency, while providing assistance in overcoming them. Watershed problems in this study of flood vulnerability, soil criticality, and soil movements. Completion of each problem is carried out with the principle of integrated watershed management. The watershed must be started by inventorying the watershed and prioritizing and approving the concerned watershed with all the elements, so that the implementation of the watershed management plan in Kuningan Regency will be easier and more effective. Keywords: river basin management, planning, watershed problems 1. Pendahuluan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan ruang di mana sumberdaya alam, terutama vegetasi, tanah dan air, berada dan tersimpan serta tempat hidup manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai wilayah, DAS juga dipandang sebagai ekosistem dari daur air, sehingga DAS didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004]. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan-tindakan di masa depan dengan tepat, melalui tahapan pilihan-pilihan yang sesuai, serta memperhitungkan sumberdaya yang tersedia [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004]. Tindakan di masa depan yang direncanakan didasarkan pada permasalahan aktual suatu DAS yang ada pada saat dan sedang berkembang, yang dicerminkan oleh tingkat kerawanan atau sifat rentan dan potensi sumberdaya dalam DAS. 2. Perumusan Masalah Kabupaten Kuningan pada saat ini sedang mengalami tahap-tahap pembangunan yang sangat penting dalam laju perkembangannya, terutama dalam hubungannya dengan keseimbangan daya dukung sumberdaya, pemanfaatannya dan kemampuan dalam pengelolaannya. Perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk akan menjadikan pengelolaan DAS sebagai suatu usaha yang terus berjalan, karena faktor alam maupun faktor buatan manusia yang berubah setiap waktu. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan penyediaan kebutuhan pangan, termasuk air, dan papan. Kondisi ini akan memiliki pengaruh terhadap keberadaan DAS itu sendiri, sehingga dalam implementasinya diperlukan suatu perencanaan pengeloaan DAS itu sendiri. Pengelolaan DAS adalah pengelolaan berbagai sumberdaya alam yang terdapat di dalam satuan DAS dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi budaya yang berkembang di dalam DAS, sehingga dapat dicapai pengelolaan yang rasional untuk mencapai keuntungan optimal yaitu dalam waktu tak terbatas dan risiko kerusakan minimal. Dalam pengelolaan DAS, perlu memperhatikan proses-proses biofisik hidrologis maupun kegiatan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang kompleks. Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya tuntutan atas sumberdaya alam (air, tanah, dan hutan) yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang membawa
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah harus memu... more Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lainnya.
Figure ground merupakan suatu teori yang digunakan untuk mengetahui tekstur dan pola tata ruang s... more Figure ground merupakan suatu teori yang digunakan untuk mengetahui tekstur dan pola tata ruang serta digunakan untuk mengidentifikasi masalah keteraturan massa/ruang perkotaan sesuai kaidah estetika. Cara kerja figure ground sebenarnya hanya memerlukan gambar eksisting massa bangunan yang ada di ruang perkotaan sehingga dapat melihat pola yang terbentuk dari serumpun massa bangunan yang ada. Teori figure ground terdapat dua komponen utama yaitu solid dan voids. Solid adalah figure atau blok-blok dari massa bangunan, sedangkan voids adalah ground atau ruang luar yang terbentuk di antara blok-blok tersebut. Adapun manfaatnya yaitu membantu menangani masalah ketepatan (constancy) dan perubahan (change) dalam perancangan wilayah serta menentukan pedoman dasar dalam rancang yang konkret sesuai tekstur konteksnya.
Data satelit digital yang digunakan untuk mempersiapkan peta penggunaan lahan/tutupan lahan pada ... more Data satelit digital yang digunakan untuk mempersiapkan peta penggunaan lahan/tutupan lahan pada wilayah studi. Informasi penggunaan lahan rinci dan tutupan lahan seperti hutan, perkebunan, hutan lebat, hutan gugur, badan air, pertanian, Waste land dan lahan terbangun ditafsirkan dengan menggunakan rincian kunci interpretasi citra dalam teknik klasifikasi terbimbing dalam software ER-DAS. Data sejarah longsor dikumpulkan dari literatur yang ada seperti survei geologi dari India, dan publikasi penelitian lainnya. Lokasi dibawa ke SIG sebagai informasi data titik. Ini jelas menunjukkan distribusi spasial longsor. Analisis overlay dilakukan pada lokasi longsor dengan penggunaan lahan/tutupan lahan pada peta wilayah studi. Jumlah yang lebih tinggi dari 128 longsor terjadi di kelas perkebunan dan jumlah media dari 85 tanah longsor terjadi di hutan gugur dan angka yang lebih rendah dari 25 tanah longsor terjadi di hutan cemara di daerah penelitian.
Kata kunci: tanah longsor, penginderaan jauh dan SIG.
Intisari
Penggunaan lahan/tutupan lahan merupakan komponen penting dalam memahami interaksi ke... more Intisari
Penggunaan lahan/tutupan lahan merupakan komponen penting dalam memahami interaksi kegiatan manusia dengan lingkungannya, dengan demikian perlu untuk memantau dan mendeteksi perubahan untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Dalam makalah ini upaya yang telah dilakukan untuk mempelajari perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan di bagian distrik Coimbatore dan Tiruppur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Remote Sensing dan SIG toposheet SOI, citra LANDSAT 2000 dan IRS-P6-LISS-III 2009. Klasifikasi tutupan lahan/tanah dilakukan berdasarkan Survey topografi India dan citra satelit. Perangkat lunak SIG digunakan untuk mempersiapkan peta tematik dan pengamatan tanah yang juga dilakukan untuk memeriksa ketepatan klasifikasi. Jangka waktu sepuluh tahun dari 2000 -2009 menunjukkan jenis perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan pertanian mengalami penurunan dari 33,9% menjadi 26,3%, berganti menjadi tanah bera yang meningkat 43,9% menjadi 54,5% dan lahan terbangun meningkat 0,1% menjadi 0,3%, alasan untuk deteksi perubahan ini telah didiskusikan. Namun perkebunan, tanah dengan scrub, tanah basah, tandus berbatu, tank dan reservoir juga mengalami perubahan. Distrik Coimbatore dan Kabupaten Tiruppur merupakan salah satu daerah industri di India. Hal ini diperlukan untuk memonitor perubahan penggunaan lahan//tutupan lahan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan dengan pengembangan yang tepat.
Kata kunci: penggunaan lahan, tutupan lahan, deteksi perubahan, penginderaan jauh, SIG
Analisis penggunaan lahan/tutupan tanah sangat penting dalam perencanaan kota jika masih terbaru.... more Analisis penggunaan lahan/tutupan tanah sangat penting dalam perencanaan kota jika masih terbaru. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui informasi penggunaan lahan dalam perencanaan perkotaan melalui data satelit. Hal ini juga mencoba untuk mengidentifikasi pemetaan spasial dengan menggunakan CItra GeoEye dalam klasifikasi dan modifikasi dari National Urban Information System (NUIS) 2008. Metode Kuartil telah digunakan untuk klasifikasi lingkungan seperti kepadatan penduduk pada wilayah studi. Studi ini menunjukkan peran teknologi geospasial pada tingkat mikro untuk perencanaan kota.
Kata kunci: Perencanaan Perkotaan, Teknologi Geospasial, dan Resolusi Tinggi.
Pada beberapa tahun terakhir ini penggunaan citra penginderaan jauh untuk penyelidikan permukaan ... more Pada beberapa tahun terakhir ini penggunaan citra penginderaan jauh untuk penyelidikan permukaan beraspal telah menjadi minat tersendiri. Hal ini terutama disebabkan oleh kebutuhan informasi lebih lanjut tentang usia jalan dan kesulitan dalam memperbarui database jalan secara cepat demi terwujudnya manajemen jaringan jalan yang optimal. Metodologi yang biasa dipakai dalam kegiatan verifikasi ini adalah dengan citra Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer (MIVIS) sementara Citra Ikonos yang ada memproses kelanjutannya. Sebenarnya tidak terdapat hubungan langsung antara citra MIVIS dan IKONOS dengan scatter plot Band 1 (0.45 - 0.52μm) dan 4 (0.76 - 0.90μm) dalam mengidentifikasi piksel ulang terkait ada permukaan beraspal. Penjumlahan garis interpolasi aspal dan kemiringannya digunakan sebagai nilai ambang batas dalam prosedur klasifikasi Spectral Angle Mapper.
Makalah ini membahas teknik deteksi penginderaan jauh untuk integrasi data SIG yang bertujuan unt... more Makalah ini membahas teknik deteksi penginderaan jauh untuk integrasi data SIG yang bertujuan untuk pemantauan penutup asbes semen. Secara khusus, makalah ini menyajikan perkembangan lebih lanjut dari kegiatan penelitian yang ditujukan untuk pemetaan atap asbes semen dengan menggunakan data hiperspektral MIVIS. Secara rinci akan menjelaskan pengembangan sistem SIG untuk pemantauan atap asbes semen melalui teknik geo-coding data MIVIS, pertanyaan spasial dan logis untuk menilai interaksi menurut skala analisis. Oleh karena itu, teknik ini dapat memberikan masukan kepada otoritas pemerintah dengan menyajikan peta lingkungan yang efisien, cepat dan berulang yang dapat memberikan informasi tentang lokasi rumah dengan penutup asbes semen. Akhirnya karya ini memberikan penilaian risiko awal pada kesehatan penduduk dan pekerja di daerah-daerah tetangga.
Kata kunci: penginderaan jauh; data hiperspektral; asbes semen; klasifikasi; SIG
The Future of Spatial Data Infrastructures: Capacitybuilding for the Emergence of Municipal SDIs
Makalah ini menunjukan adanya hubungan realistis dan berkelanjutan yang dapat memunculkan suatu g... more Makalah ini menunjukan adanya hubungan realistis dan berkelanjutan yang dapat memunculkan suatu gagasan dalam pengembangan informasi infrastruktur yang komprehensif pada suatu kota. Gagasan ini dinilai dapat mendukung terciptanya suatu integrasi untuk perencanaan tata ruang dan pengambilan kebijakan baik pada skala regional, nasional maupun internasional. Pertama-tama, kami mengusulkan untuk lokus utama pada perubahan spasial kota melalui strategi pendekatan City Knowledge [Carrera, 2004]. Kami percaya bahwa membuat infrastruktur data spasial (dapat disebut sebagai skenario rencana matang) – dicapai dengan menginvestasikan waktu dan usaha dalam penciptaan sistem informasi kota secara komprehensif [Carrera dan Hoyt, 2006]. Pendekatan City Knowledge didasarkan pada premis bahwa perubahan perkotaan hampir seluruhnya berada di dalam batas administrasi kota, atau dengan kata lain berada di bawah lingkup individu kota itu sendiri. Oleh karena itu makalah ini mengusulkan suatu pengetahuan melalui konsep pertumbuhan midlle-out, mengintegrasikan pendekatan top-down untuk standardisasi [Craglia dan Signoretta, 2000; Nedović-Budić dan Pinto, 2000], dengan pendekatan bottom-up untuk lingkungan data skala 'kecil' [Ferreira, 1999; Talen, 1999]. Pendekatan web-services [Singh, 2004] akan memberikan suatu mekanisme secara teknis dimana kota-kota akan menyediakan informasi secara murah, efisien dan berkelanjutan.
Pendekatan “midlle-out” menggabungkan manfaat dari top-down dan bottom-up berdasarkan inisiatif, sementara sebagian besar menghindari perangkap masing-masing. Jadi, bukannya untuk mengusulkan solusi top-down untuk pengelolaan data kota. Makalah ini menekankan kepada pemeliharaan data perkotaan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai platform untuk berbagi data dan informasi baik di dalam maupun antar departemen. Hal baru dalam pendekatan ini - sebagaimana dicontohkan oleh kasus "akta kelahiran" yang mengungkap sedikit demi sedikit "perubahan perkotaan" dalam infrastruktur geospasial secara pragmatis, namun sistematis, lengkap, halus, data tingkat departemen untuk setiap struktur fisik dan aktivitas yang dinamis di bidang perkotaan, diidentifikasi dan diimplementasikan oleh pemerintah melalui mekanisme teknis dan administratif secara baku. Perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengacu kepada kebijakan pemerintah kota yang bersangkutan.
Kata kunci : sistem informasi kota, manajemen data perkotaan, infrastruktur data spasial, peningkatan kapasitas
RINGKASAN
Model Pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) merupakan salah satu strategi dalam p... more RINGKASAN
Model Pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan air secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan secara optimal. Tulisan ini memiliki tujuan untuk merumuskan model pengelolaan DTA Wilayah Jawa Barat bagian Timur melalui pendekatan keruangan dan kelembagaan secara terpadu. Keluaran yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam rencana implementasi program kegiatan bagi para pemangku kepentingan.
Untuk mengetahui distribusi DTA dilakukan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), sementara untuk kajian keruangan dan kelembagaan melalui studi literatur. Hasil yang disimpulkan Dta di wilayah Jawa Barat Bagian Timur memiliki 394 buah sub-DTA dengan total luas 2.276,66 km2. Pada DTA tersebut terdapat 19,99 persen dengan lahan potensial kritis sampai sangat kritis. Apabila dilihat dari RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009 2029 dapat diketahui sebesar 50,03 persen peruntukan di DTA merupakan kawasan lindung, sisanya merupakan kawasan budidaya.
Pengelolaan DTA di Wilayah Jawa Barat Bagian Timur harus dimulai dari adanya komitmen para pemangku kepentingan dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan. Rekomendasi yang dapat diajukan yaitu perlunya dibentuk kelembagan yang bersifat kebijakan/regulasi berupa Badan Pengelola DTA (dapat berupa badan usaha atau badan/instansi pemerintah). Selain itu perlu adanya keterkaitan antar sektor berupa penyusunan program/kegiatan untuk pengelolaan DTA yang terpadu yang bersumber dari pembiayaan APBN, APBD I, APBD II maupun loan.
Kata Kunci: Pengelolaan DTA, Integrasi Keruangan dan Kelembagaan
Limbah kotoran hewan ternak sapi merupakan salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan ... more Limbah kotoran hewan ternak sapi merupakan salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan peternakan dan sering menimbulkan masalah lingkungan yang mengganggu kenyamanan hidup masyarakat di sekitar peternakan. Kajian ini disusun sebagai acuan dalam merencanakan penanganan limbah kotoran hewan ternak sapi dilihat dari perspektif spasial, sementara tujuannya adalah mengkaji karakteristik pola sebaran kandang, kepadatan kandang, pola aliran permukaan, serta menyusun strategi dan kebijakan rencana dan program dalam rangka penanganan kotoran hewan ternak sapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Analisis pola persebaran kandang diukur dengan menggunakan analisis tetangga, heatmap, aliran permukaan dan SWOT. Berdasarkan kajian, karakteristik pola sebaran kandang di Kelurahan Cipari adalah mengelompok, dengan kepadatan kandang tinggi yang terkonsentrasi di wilayah utara, timur laut dan barat daya, dan pola aliran permukaan mengikuti topografi dari arah barat menuju ke timur dan masuk ke sungai. Analisis SWOT menghasilkan IFAS dan EFAS sebesar 0,1 dan -1,5 yang berada pada kuadran II (positif, negatif). Rekomendasi strategi yang diberikan antara lain: 1) Diversifikasi strategi yang meliputi penyusunan regulasi terkait dengan pengaturan usaha ternak sapi; 2) Penyiapan lahan oleh para peternak secara kelompok untuk pengolahan limbah kotoran hewan ternak sapi; 3) Pembangunan IPAL komunal secara terintegerasi; 4) Pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah menjadi pupuk; 6) Pengembangan IPAL komunal dengan teknologi modern; dan 7) Relokasi kandang. Perangkat daerah yang dapat terlibat dalam melaksanakan strategi tersebut terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Food security is one of the priorities in development both nationally, provincial and regency. Th... more Food security is one of the priorities in development both nationally, provincial and regency. The issue of food security is very important and vulnerable to problems in epidemics such as the COVID-19 pandemic. The condition of the COVID-19 pandemic has resulted in the low availability of access to food and will be exacerbated by the worsening of the pandemic itself and restrictions on population movement. The objectives to be achieved in this study are to determine the conditions of food security and vulnerability in Kuningan Regency and to know the relationship of food security in the regency in the face of a COVID 19 pandemic. Based on the analysis results, of 376 villages and sub-districts in Kuningan Regency, 56 villages are included in high food vulnerability (14.89%), 57 moderate food vulnerabilities (15.16%) and 75 low food vulnerabilities (19.95%), while the rest are villages with low, medium and high food security. Furthermore there is no correlation between villages that have food security with villages that are affected by COVID-19. Recommendations that can be taken through the provision of stimulus include relaxation of the KUR agricultural sector, and accelerating the assistance of agricultural facilities and infrastructure, making efforts in moving the market of farmer partners that are able to shorten the distribution chain; encourage cooperation with Gojek and other distribution service providers to make it easier for people to get food in the midst of the government's call to stay at home; and optimizing yards and land through Family Agriculture and Sustainable Food Yards (P2L) activities.
INTISARI Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan membutuhkan ... more INTISARI Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan membutuhkan penyediaan lahan, terutama lahan untuk perumahan yang luas, sementara ketersediaan lahan terbatas. Ketidakseimbangan ini akan memungkinkan terkonsentrasinya permukiman di daerah-daerah tertentu yang kemudian akan membentuk pola distribusi permukiman tertentu dan berbeda, sehingga terjadinya berbagai pola distribusi permukiman sebagai manifestasi distribusi penduduk yang tidak merata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penginderaan jauh dan sistem informasi geografis dengan interpretasi citra satelit pada tahun 2018 yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tetangga terdekat untuk menentukan pola distribusi permukiman dan analisis korelasi spearman untuk menentukan besarnya pengaruh faktor fisik dan faktor sosial ekonomi terhadap pola permukiman di Kabupaten Kuningan. Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis ditemukan bahwa pola permukiman di Kabupaten Kuningan adalah mengelompok dengan Nearest Neighbor Ratio (NNR)-nya sebesar 0,891473. Kecamatan Cibingbin memiliki pola yang acak mengarah ke mengolompok dengan NNR 0,683906 sementara Kecamatan Cimahi memiliki pola acak mengarah kepada seragam dengan NNR 1,34967. Pola distribusi pemukiman yang seragam dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi seperti kepadatan penduduk dan proporsi lahan sawah dibandingkan dengan faktor fisik seperti lereng, ketinggian dan kemudahan untuk mendapatkan air. ABSTRACT The increasing of population and development activities in Kuningan Regency requires the provision of land, especially land for extensive housing, while the availability of land is limited. This imbalance will allow the concentration of settlements in certain areas which in turn will form certain and distinct settlement distribution patterns, so that various settlement distribution patterns occur as a manifestation of unequal distribution of population. The method used in this research is remote sensing techniques and geographic information systems with interpretation of satellite imagery in 2018 which are then analyzed using the nearest neighbor analysis method to determine settlement distribution patterns and Spearman Rank Correlation analysis to determine the magnitude of the influence of physical factors and socioeconomic factors on settlement patterns in Kuningan Regency. Based on data processing and analysis results it was found that the pattern of settlements in Kuningan Regency is clustered with its Nearest Neighbor Ratio (NNR) of 0.891473. Cibingbin District has a random pattern leading to clustered with an NNR of 0.683906 while Cimahi District has a random pattern leading to a uniform with NNR 1.34967. The uniform distribution pattern of settlements is influenced by socioeconomic factors such as population density and proportion of fields rice compared to physical factors such as slopes, heights and ease of access to water. Pendahuluan Latar Belakang Permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia (kebutuhan primer) yang harus terpenuhi agar manusia dapat sejahtera dan hidup layak sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Permukiman sebenarnya merupakan kebutuhan perorangan (individu) namun dapat berkembang menjadi kebutuhan bersama jika manusia berkeluarga dan bermasyarakat. Selain sebagai makhluk individu manusia juga sebagai makhluk sosial maka manusia tidak hidup sendiri akan tetapi hidup bersama dan membentuk kelompok-kelompok, demikian pula halnya dengan rumah tempat tinggalnya akan dibangun secara bersama-sama sehingga berkelompok atau tersebar dalam suatu wilayah, dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang diperlukan penghuninya, selanjutnya disebut dengan permukiman (settlement). Dalam dimensi permukiman, secara harfiah pola permukiman dapat diartikan sebagai susunan (model) tempat tinggal suatu daerah. Model dari pengertian-pengertian permukiman mencakup didalamnya susunan dari pada persebaran permukiman. Pengertian pola permukiman dan persebaran permukiman memiliki hubungan yang
Integrated River Basin Management Planning is an effort to achieve a balanced between the use and... more Integrated River Basin Management Planning is an effort to achieve a balanced between the use and protection of all environmental resources, and for sustainable community development through stakeholder partnership interests, community and government in a management process. This paper supports the watershed in the administrative area of the Kuningan Regency, while providing assistance in overcoming them. Watershed problems in this study of flood vulnerability, soil criticality, and soil movements. Completion of each problem is carried out with the principle of integrated watershed management. The watershed must be started by inventorying the watershed and prioritizing and approving the concerned watershed with all the elements, so that the implementation of the watershed management plan in Kuningan Regency will be easier and more effective. Keywords: river basin management, planning, watershed problems 1. Pendahuluan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan ruang di mana sumberdaya alam, terutama vegetasi, tanah dan air, berada dan tersimpan serta tempat hidup manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai wilayah, DAS juga dipandang sebagai ekosistem dari daur air, sehingga DAS didefinisikan sebagai suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004]. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan-tindakan di masa depan dengan tepat, melalui tahapan pilihan-pilihan yang sesuai, serta memperhitungkan sumberdaya yang tersedia [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004]. Tindakan di masa depan yang direncanakan didasarkan pada permasalahan aktual suatu DAS yang ada pada saat dan sedang berkembang, yang dicerminkan oleh tingkat kerawanan atau sifat rentan dan potensi sumberdaya dalam DAS. 2. Perumusan Masalah Kabupaten Kuningan pada saat ini sedang mengalami tahap-tahap pembangunan yang sangat penting dalam laju perkembangannya, terutama dalam hubungannya dengan keseimbangan daya dukung sumberdaya, pemanfaatannya dan kemampuan dalam pengelolaannya. Perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk akan menjadikan pengelolaan DAS sebagai suatu usaha yang terus berjalan, karena faktor alam maupun faktor buatan manusia yang berubah setiap waktu. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan penyediaan kebutuhan pangan, termasuk air, dan papan. Kondisi ini akan memiliki pengaruh terhadap keberadaan DAS itu sendiri, sehingga dalam implementasinya diperlukan suatu perencanaan pengeloaan DAS itu sendiri. Pengelolaan DAS adalah pengelolaan berbagai sumberdaya alam yang terdapat di dalam satuan DAS dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi budaya yang berkembang di dalam DAS, sehingga dapat dicapai pengelolaan yang rasional untuk mencapai keuntungan optimal yaitu dalam waktu tak terbatas dan risiko kerusakan minimal. Dalam pengelolaan DAS, perlu memperhatikan proses-proses biofisik hidrologis maupun kegiatan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat yang kompleks. Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya tuntutan atas sumberdaya alam (air, tanah, dan hutan) yang disebabkan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang membawa
Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah harus memu... more Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lainnya.
Figure ground merupakan suatu teori yang digunakan untuk mengetahui tekstur dan pola tata ruang s... more Figure ground merupakan suatu teori yang digunakan untuk mengetahui tekstur dan pola tata ruang serta digunakan untuk mengidentifikasi masalah keteraturan massa/ruang perkotaan sesuai kaidah estetika. Cara kerja figure ground sebenarnya hanya memerlukan gambar eksisting massa bangunan yang ada di ruang perkotaan sehingga dapat melihat pola yang terbentuk dari serumpun massa bangunan yang ada. Teori figure ground terdapat dua komponen utama yaitu solid dan voids. Solid adalah figure atau blok-blok dari massa bangunan, sedangkan voids adalah ground atau ruang luar yang terbentuk di antara blok-blok tersebut. Adapun manfaatnya yaitu membantu menangani masalah ketepatan (constancy) dan perubahan (change) dalam perancangan wilayah serta menentukan pedoman dasar dalam rancang yang konkret sesuai tekstur konteksnya.
Data satelit digital yang digunakan untuk mempersiapkan peta penggunaan lahan/tutupan lahan pada ... more Data satelit digital yang digunakan untuk mempersiapkan peta penggunaan lahan/tutupan lahan pada wilayah studi. Informasi penggunaan lahan rinci dan tutupan lahan seperti hutan, perkebunan, hutan lebat, hutan gugur, badan air, pertanian, Waste land dan lahan terbangun ditafsirkan dengan menggunakan rincian kunci interpretasi citra dalam teknik klasifikasi terbimbing dalam software ER-DAS. Data sejarah longsor dikumpulkan dari literatur yang ada seperti survei geologi dari India, dan publikasi penelitian lainnya. Lokasi dibawa ke SIG sebagai informasi data titik. Ini jelas menunjukkan distribusi spasial longsor. Analisis overlay dilakukan pada lokasi longsor dengan penggunaan lahan/tutupan lahan pada peta wilayah studi. Jumlah yang lebih tinggi dari 128 longsor terjadi di kelas perkebunan dan jumlah media dari 85 tanah longsor terjadi di hutan gugur dan angka yang lebih rendah dari 25 tanah longsor terjadi di hutan cemara di daerah penelitian.
Kata kunci: tanah longsor, penginderaan jauh dan SIG.
Intisari
Penggunaan lahan/tutupan lahan merupakan komponen penting dalam memahami interaksi ke... more Intisari
Penggunaan lahan/tutupan lahan merupakan komponen penting dalam memahami interaksi kegiatan manusia dengan lingkungannya, dengan demikian perlu untuk memantau dan mendeteksi perubahan untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Dalam makalah ini upaya yang telah dilakukan untuk mempelajari perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan di bagian distrik Coimbatore dan Tiruppur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Remote Sensing dan SIG toposheet SOI, citra LANDSAT 2000 dan IRS-P6-LISS-III 2009. Klasifikasi tutupan lahan/tanah dilakukan berdasarkan Survey topografi India dan citra satelit. Perangkat lunak SIG digunakan untuk mempersiapkan peta tematik dan pengamatan tanah yang juga dilakukan untuk memeriksa ketepatan klasifikasi. Jangka waktu sepuluh tahun dari 2000 -2009 menunjukkan jenis perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan pertanian mengalami penurunan dari 33,9% menjadi 26,3%, berganti menjadi tanah bera yang meningkat 43,9% menjadi 54,5% dan lahan terbangun meningkat 0,1% menjadi 0,3%, alasan untuk deteksi perubahan ini telah didiskusikan. Namun perkebunan, tanah dengan scrub, tanah basah, tandus berbatu, tank dan reservoir juga mengalami perubahan. Distrik Coimbatore dan Kabupaten Tiruppur merupakan salah satu daerah industri di India. Hal ini diperlukan untuk memonitor perubahan penggunaan lahan//tutupan lahan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan dengan pengembangan yang tepat.
Kata kunci: penggunaan lahan, tutupan lahan, deteksi perubahan, penginderaan jauh, SIG
Analisis penggunaan lahan/tutupan tanah sangat penting dalam perencanaan kota jika masih terbaru.... more Analisis penggunaan lahan/tutupan tanah sangat penting dalam perencanaan kota jika masih terbaru. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui informasi penggunaan lahan dalam perencanaan perkotaan melalui data satelit. Hal ini juga mencoba untuk mengidentifikasi pemetaan spasial dengan menggunakan CItra GeoEye dalam klasifikasi dan modifikasi dari National Urban Information System (NUIS) 2008. Metode Kuartil telah digunakan untuk klasifikasi lingkungan seperti kepadatan penduduk pada wilayah studi. Studi ini menunjukkan peran teknologi geospasial pada tingkat mikro untuk perencanaan kota.
Kata kunci: Perencanaan Perkotaan, Teknologi Geospasial, dan Resolusi Tinggi.
Pada beberapa tahun terakhir ini penggunaan citra penginderaan jauh untuk penyelidikan permukaan ... more Pada beberapa tahun terakhir ini penggunaan citra penginderaan jauh untuk penyelidikan permukaan beraspal telah menjadi minat tersendiri. Hal ini terutama disebabkan oleh kebutuhan informasi lebih lanjut tentang usia jalan dan kesulitan dalam memperbarui database jalan secara cepat demi terwujudnya manajemen jaringan jalan yang optimal. Metodologi yang biasa dipakai dalam kegiatan verifikasi ini adalah dengan citra Multispectral Infrared and Visible Imaging Spectrometer (MIVIS) sementara Citra Ikonos yang ada memproses kelanjutannya. Sebenarnya tidak terdapat hubungan langsung antara citra MIVIS dan IKONOS dengan scatter plot Band 1 (0.45 - 0.52μm) dan 4 (0.76 - 0.90μm) dalam mengidentifikasi piksel ulang terkait ada permukaan beraspal. Penjumlahan garis interpolasi aspal dan kemiringannya digunakan sebagai nilai ambang batas dalam prosedur klasifikasi Spectral Angle Mapper.
Makalah ini membahas teknik deteksi penginderaan jauh untuk integrasi data SIG yang bertujuan unt... more Makalah ini membahas teknik deteksi penginderaan jauh untuk integrasi data SIG yang bertujuan untuk pemantauan penutup asbes semen. Secara khusus, makalah ini menyajikan perkembangan lebih lanjut dari kegiatan penelitian yang ditujukan untuk pemetaan atap asbes semen dengan menggunakan data hiperspektral MIVIS. Secara rinci akan menjelaskan pengembangan sistem SIG untuk pemantauan atap asbes semen melalui teknik geo-coding data MIVIS, pertanyaan spasial dan logis untuk menilai interaksi menurut skala analisis. Oleh karena itu, teknik ini dapat memberikan masukan kepada otoritas pemerintah dengan menyajikan peta lingkungan yang efisien, cepat dan berulang yang dapat memberikan informasi tentang lokasi rumah dengan penutup asbes semen. Akhirnya karya ini memberikan penilaian risiko awal pada kesehatan penduduk dan pekerja di daerah-daerah tetangga.
Kata kunci: penginderaan jauh; data hiperspektral; asbes semen; klasifikasi; SIG
The Future of Spatial Data Infrastructures: Capacitybuilding for the Emergence of Municipal SDIs
Makalah ini menunjukan adanya hubungan realistis dan berkelanjutan yang dapat memunculkan suatu g... more Makalah ini menunjukan adanya hubungan realistis dan berkelanjutan yang dapat memunculkan suatu gagasan dalam pengembangan informasi infrastruktur yang komprehensif pada suatu kota. Gagasan ini dinilai dapat mendukung terciptanya suatu integrasi untuk perencanaan tata ruang dan pengambilan kebijakan baik pada skala regional, nasional maupun internasional. Pertama-tama, kami mengusulkan untuk lokus utama pada perubahan spasial kota melalui strategi pendekatan City Knowledge [Carrera, 2004]. Kami percaya bahwa membuat infrastruktur data spasial (dapat disebut sebagai skenario rencana matang) – dicapai dengan menginvestasikan waktu dan usaha dalam penciptaan sistem informasi kota secara komprehensif [Carrera dan Hoyt, 2006]. Pendekatan City Knowledge didasarkan pada premis bahwa perubahan perkotaan hampir seluruhnya berada di dalam batas administrasi kota, atau dengan kata lain berada di bawah lingkup individu kota itu sendiri. Oleh karena itu makalah ini mengusulkan suatu pengetahuan melalui konsep pertumbuhan midlle-out, mengintegrasikan pendekatan top-down untuk standardisasi [Craglia dan Signoretta, 2000; Nedović-Budić dan Pinto, 2000], dengan pendekatan bottom-up untuk lingkungan data skala 'kecil' [Ferreira, 1999; Talen, 1999]. Pendekatan web-services [Singh, 2004] akan memberikan suatu mekanisme secara teknis dimana kota-kota akan menyediakan informasi secara murah, efisien dan berkelanjutan.
Pendekatan “midlle-out” menggabungkan manfaat dari top-down dan bottom-up berdasarkan inisiatif, sementara sebagian besar menghindari perangkap masing-masing. Jadi, bukannya untuk mengusulkan solusi top-down untuk pengelolaan data kota. Makalah ini menekankan kepada pemeliharaan data perkotaan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai platform untuk berbagi data dan informasi baik di dalam maupun antar departemen. Hal baru dalam pendekatan ini - sebagaimana dicontohkan oleh kasus "akta kelahiran" yang mengungkap sedikit demi sedikit "perubahan perkotaan" dalam infrastruktur geospasial secara pragmatis, namun sistematis, lengkap, halus, data tingkat departemen untuk setiap struktur fisik dan aktivitas yang dinamis di bidang perkotaan, diidentifikasi dan diimplementasikan oleh pemerintah melalui mekanisme teknis dan administratif secara baku. Perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengacu kepada kebijakan pemerintah kota yang bersangkutan.
Kata kunci : sistem informasi kota, manajemen data perkotaan, infrastruktur data spasial, peningkatan kapasitas
RINGKASAN
Model Pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) merupakan salah satu strategi dalam p... more RINGKASAN
Model Pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan air secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan secara optimal. Tulisan ini memiliki tujuan untuk merumuskan model pengelolaan DTA Wilayah Jawa Barat bagian Timur melalui pendekatan keruangan dan kelembagaan secara terpadu. Keluaran yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam rencana implementasi program kegiatan bagi para pemangku kepentingan.
Untuk mengetahui distribusi DTA dilakukan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), sementara untuk kajian keruangan dan kelembagaan melalui studi literatur. Hasil yang disimpulkan Dta di wilayah Jawa Barat Bagian Timur memiliki 394 buah sub-DTA dengan total luas 2.276,66 km2. Pada DTA tersebut terdapat 19,99 persen dengan lahan potensial kritis sampai sangat kritis. Apabila dilihat dari RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009 2029 dapat diketahui sebesar 50,03 persen peruntukan di DTA merupakan kawasan lindung, sisanya merupakan kawasan budidaya.
Pengelolaan DTA di Wilayah Jawa Barat Bagian Timur harus dimulai dari adanya komitmen para pemangku kepentingan dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan. Rekomendasi yang dapat diajukan yaitu perlunya dibentuk kelembagan yang bersifat kebijakan/regulasi berupa Badan Pengelola DTA (dapat berupa badan usaha atau badan/instansi pemerintah). Selain itu perlu adanya keterkaitan antar sektor berupa penyusunan program/kegiatan untuk pengelolaan DTA yang terpadu yang bersumber dari pembiayaan APBN, APBD I, APBD II maupun loan.
Kata Kunci: Pengelolaan DTA, Integrasi Keruangan dan Kelembagaan
Uploads
Papers by Iwan Mulyawan
Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Analisis pola persebaran kandang diukur dengan menggunakan analisis tetangga, heatmap, aliran permukaan dan SWOT. Berdasarkan kajian, karakteristik pola sebaran kandang di Kelurahan Cipari adalah mengelompok, dengan kepadatan kandang tinggi yang terkonsentrasi di wilayah utara, timur laut dan barat daya, dan pola aliran permukaan mengikuti topografi dari arah barat menuju ke timur dan masuk ke sungai.
Analisis SWOT menghasilkan IFAS dan EFAS sebesar 0,1 dan -1,5 yang berada pada kuadran II (positif, negatif). Rekomendasi strategi yang diberikan antara lain: 1) Diversifikasi strategi yang meliputi penyusunan regulasi terkait dengan pengaturan usaha ternak sapi; 2) Penyiapan lahan oleh para peternak secara kelompok untuk pengolahan limbah kotoran hewan ternak sapi; 3) Pembangunan IPAL komunal secara terintegerasi;
4) Pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah menjadi pupuk; 6) Pengembangan IPAL komunal dengan teknologi modern; dan 7) Relokasi kandang. Perangkat daerah yang dapat terlibat dalam melaksanakan strategi tersebut terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Kata kunci: tanah longsor, penginderaan jauh dan SIG.
Penggunaan lahan/tutupan lahan merupakan komponen penting dalam memahami interaksi kegiatan manusia dengan lingkungannya, dengan demikian perlu untuk memantau dan mendeteksi perubahan untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Dalam makalah ini upaya yang telah dilakukan untuk mempelajari perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan di bagian distrik Coimbatore dan Tiruppur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Remote Sensing dan SIG toposheet SOI, citra LANDSAT 2000 dan IRS-P6-LISS-III 2009. Klasifikasi tutupan lahan/tanah dilakukan berdasarkan Survey topografi India dan citra satelit. Perangkat lunak SIG digunakan untuk mempersiapkan peta tematik dan pengamatan tanah yang juga dilakukan untuk memeriksa ketepatan klasifikasi. Jangka waktu sepuluh tahun dari 2000 -2009 menunjukkan jenis perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan pertanian mengalami penurunan dari 33,9% menjadi 26,3%, berganti menjadi tanah bera yang meningkat 43,9% menjadi 54,5% dan lahan terbangun meningkat 0,1% menjadi 0,3%, alasan untuk deteksi perubahan ini telah didiskusikan. Namun perkebunan, tanah dengan scrub, tanah basah, tandus berbatu, tank dan reservoir juga mengalami perubahan. Distrik Coimbatore dan Kabupaten Tiruppur merupakan salah satu daerah industri di India. Hal ini diperlukan untuk memonitor perubahan penggunaan lahan//tutupan lahan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan dengan pengembangan yang tepat.
Kata kunci: penggunaan lahan, tutupan lahan, deteksi perubahan, penginderaan jauh, SIG
Kata kunci: Perencanaan Perkotaan, Teknologi Geospasial, dan Resolusi Tinggi.
Kata kunci: penginderaan jauh; data hiperspektral; asbes semen; klasifikasi; SIG
Pendekatan “midlle-out” menggabungkan manfaat dari top-down dan bottom-up berdasarkan inisiatif, sementara sebagian besar menghindari perangkap masing-masing. Jadi, bukannya untuk mengusulkan solusi top-down untuk pengelolaan data kota. Makalah ini menekankan kepada pemeliharaan data perkotaan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai platform untuk berbagi data dan informasi baik di dalam maupun antar departemen. Hal baru dalam pendekatan ini - sebagaimana dicontohkan oleh kasus "akta kelahiran" yang mengungkap sedikit demi sedikit "perubahan perkotaan" dalam infrastruktur geospasial secara pragmatis, namun sistematis, lengkap, halus, data tingkat departemen untuk setiap struktur fisik dan aktivitas yang dinamis di bidang perkotaan, diidentifikasi dan diimplementasikan oleh pemerintah melalui mekanisme teknis dan administratif secara baku. Perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengacu kepada kebijakan pemerintah kota yang bersangkutan.
Kata kunci : sistem informasi kota, manajemen data perkotaan, infrastruktur data spasial, peningkatan kapasitas
Model Pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan air secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan secara optimal. Tulisan ini memiliki tujuan untuk merumuskan model pengelolaan DTA Wilayah Jawa Barat bagian Timur melalui pendekatan keruangan dan kelembagaan secara terpadu. Keluaran yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam rencana implementasi program kegiatan bagi para pemangku kepentingan.
Untuk mengetahui distribusi DTA dilakukan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), sementara untuk kajian keruangan dan kelembagaan melalui studi literatur. Hasil yang disimpulkan Dta di wilayah Jawa Barat Bagian Timur memiliki 394 buah sub-DTA dengan total luas 2.276,66 km2. Pada DTA tersebut terdapat 19,99 persen dengan lahan potensial kritis sampai sangat kritis. Apabila dilihat dari RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009 2029 dapat diketahui sebesar 50,03 persen peruntukan di DTA merupakan kawasan lindung, sisanya merupakan kawasan budidaya.
Pengelolaan DTA di Wilayah Jawa Barat Bagian Timur harus dimulai dari adanya komitmen para pemangku kepentingan dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan. Rekomendasi yang dapat diajukan yaitu perlunya dibentuk kelembagan yang bersifat kebijakan/regulasi berupa Badan Pengelola DTA (dapat berupa badan usaha atau badan/instansi pemerintah). Selain itu perlu adanya keterkaitan antar sektor berupa penyusunan program/kegiatan untuk pengelolaan DTA yang terpadu yang bersumber dari pembiayaan APBN, APBD I, APBD II maupun loan.
Kata Kunci: Pengelolaan DTA, Integrasi Keruangan dan Kelembagaan
Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Analisis pola persebaran kandang diukur dengan menggunakan analisis tetangga, heatmap, aliran permukaan dan SWOT. Berdasarkan kajian, karakteristik pola sebaran kandang di Kelurahan Cipari adalah mengelompok, dengan kepadatan kandang tinggi yang terkonsentrasi di wilayah utara, timur laut dan barat daya, dan pola aliran permukaan mengikuti topografi dari arah barat menuju ke timur dan masuk ke sungai.
Analisis SWOT menghasilkan IFAS dan EFAS sebesar 0,1 dan -1,5 yang berada pada kuadran II (positif, negatif). Rekomendasi strategi yang diberikan antara lain: 1) Diversifikasi strategi yang meliputi penyusunan regulasi terkait dengan pengaturan usaha ternak sapi; 2) Penyiapan lahan oleh para peternak secara kelompok untuk pengolahan limbah kotoran hewan ternak sapi; 3) Pembangunan IPAL komunal secara terintegerasi;
4) Pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah menjadi pupuk; 6) Pengembangan IPAL komunal dengan teknologi modern; dan 7) Relokasi kandang. Perangkat daerah yang dapat terlibat dalam melaksanakan strategi tersebut terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
Kata kunci: tanah longsor, penginderaan jauh dan SIG.
Penggunaan lahan/tutupan lahan merupakan komponen penting dalam memahami interaksi kegiatan manusia dengan lingkungannya, dengan demikian perlu untuk memantau dan mendeteksi perubahan untuk menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Dalam makalah ini upaya yang telah dilakukan untuk mempelajari perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan di bagian distrik Coimbatore dan Tiruppur. Penelitian ini menggunakan pendekatan Remote Sensing dan SIG toposheet SOI, citra LANDSAT 2000 dan IRS-P6-LISS-III 2009. Klasifikasi tutupan lahan/tanah dilakukan berdasarkan Survey topografi India dan citra satelit. Perangkat lunak SIG digunakan untuk mempersiapkan peta tematik dan pengamatan tanah yang juga dilakukan untuk memeriksa ketepatan klasifikasi. Jangka waktu sepuluh tahun dari 2000 -2009 menunjukkan jenis perubahan penggunaan lahan. Penggunaan lahan pertanian mengalami penurunan dari 33,9% menjadi 26,3%, berganti menjadi tanah bera yang meningkat 43,9% menjadi 54,5% dan lahan terbangun meningkat 0,1% menjadi 0,3%, alasan untuk deteksi perubahan ini telah didiskusikan. Namun perkebunan, tanah dengan scrub, tanah basah, tandus berbatu, tank dan reservoir juga mengalami perubahan. Distrik Coimbatore dan Kabupaten Tiruppur merupakan salah satu daerah industri di India. Hal ini diperlukan untuk memonitor perubahan penggunaan lahan//tutupan lahan untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan dengan pengembangan yang tepat.
Kata kunci: penggunaan lahan, tutupan lahan, deteksi perubahan, penginderaan jauh, SIG
Kata kunci: Perencanaan Perkotaan, Teknologi Geospasial, dan Resolusi Tinggi.
Kata kunci: penginderaan jauh; data hiperspektral; asbes semen; klasifikasi; SIG
Pendekatan “midlle-out” menggabungkan manfaat dari top-down dan bottom-up berdasarkan inisiatif, sementara sebagian besar menghindari perangkap masing-masing. Jadi, bukannya untuk mengusulkan solusi top-down untuk pengelolaan data kota. Makalah ini menekankan kepada pemeliharaan data perkotaan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai platform untuk berbagi data dan informasi baik di dalam maupun antar departemen. Hal baru dalam pendekatan ini - sebagaimana dicontohkan oleh kasus "akta kelahiran" yang mengungkap sedikit demi sedikit "perubahan perkotaan" dalam infrastruktur geospasial secara pragmatis, namun sistematis, lengkap, halus, data tingkat departemen untuk setiap struktur fisik dan aktivitas yang dinamis di bidang perkotaan, diidentifikasi dan diimplementasikan oleh pemerintah melalui mekanisme teknis dan administratif secara baku. Perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengacu kepada kebijakan pemerintah kota yang bersangkutan.
Kata kunci : sistem informasi kota, manajemen data perkotaan, infrastruktur data spasial, peningkatan kapasitas
Model Pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) merupakan salah satu strategi dalam pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan air secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan pemanfaatan secara optimal. Tulisan ini memiliki tujuan untuk merumuskan model pengelolaan DTA Wilayah Jawa Barat bagian Timur melalui pendekatan keruangan dan kelembagaan secara terpadu. Keluaran yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam rencana implementasi program kegiatan bagi para pemangku kepentingan.
Untuk mengetahui distribusi DTA dilakukan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG), sementara untuk kajian keruangan dan kelembagaan melalui studi literatur. Hasil yang disimpulkan Dta di wilayah Jawa Barat Bagian Timur memiliki 394 buah sub-DTA dengan total luas 2.276,66 km2. Pada DTA tersebut terdapat 19,99 persen dengan lahan potensial kritis sampai sangat kritis. Apabila dilihat dari RTRW Provinsi Jawa Barat tahun 2009 2029 dapat diketahui sebesar 50,03 persen peruntukan di DTA merupakan kawasan lindung, sisanya merupakan kawasan budidaya.
Pengelolaan DTA di Wilayah Jawa Barat Bagian Timur harus dimulai dari adanya komitmen para pemangku kepentingan dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan. Rekomendasi yang dapat diajukan yaitu perlunya dibentuk kelembagan yang bersifat kebijakan/regulasi berupa Badan Pengelola DTA (dapat berupa badan usaha atau badan/instansi pemerintah). Selain itu perlu adanya keterkaitan antar sektor berupa penyusunan program/kegiatan untuk pengelolaan DTA yang terpadu yang bersumber dari pembiayaan APBN, APBD I, APBD II maupun loan.
Kata Kunci: Pengelolaan DTA, Integrasi Keruangan dan Kelembagaan