Depatment of Law

Konsentrasi kepemilikan  media yang berafiliasi kepada ideologi atau partai politik tertentu menimbulkan gesekan atau distorsi terhadap fungsi media sebagai salah satu pilar keempat pembangunan demokrasi .
Dimuat di Koran Jakarta (22 November 2016)
http://www.koran-jakarta.com/distorsi-demokrasi-/

Telaahan kebijakan publik terkait rencana perubahan RTRW Kota Bukittinggi, khususnya peralihan fungsi kawasan Tambuo menjadi kawasan perdagangan dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum lingkungan.
Dimuat di Koran Haluan 31 Desember 2016 (hlm.5)
https://issuu.com/haluan/docs/hln311216

Abstrak Kewenangan pengangkatan dan proses rekrutmen hakim agung di Indonesia seringkali menimbulkan kontroversi dan polemik karena adanya tarik ulur dan benturan kepentingan antar lembaga negara dalam proses tersebut, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 sendiri telah memberikan batasan wewenang yang jelas bagi setiap lembaga negara itu sendiri. Belum lagi persoalan pelanggaran etika dan integritas hakim yang berpotensi merusak prinsip independensi dan imparsialitas lembaga peradilan sebagai benteng terakhir dalam penegakkan hukum dan keadilan. Disadari atau tidak, sistem dan model rekrutmen calon hakim agung merupakan pintu pertama sekaligus faktor kunci yang determinan dalam mewujudkan peradilan yang bersih, independen dan imparsial yang tercermin dari kualitas profesionalitas dan integritas personil hakim di Mahkamah Agung. Makalah ini mencoba menawarkan pemikiran konstitusionalisme pengangkatan hakim agung dan perbaikan sistem seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui penerapan prinsip-prinsip good governance yang relevan seperti supremasi hukum, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dengan jalan mengakomodir kedua konsep tersebut secara yuridis normatif dalam undang-undang bidang peradilan seperti UU Mahkamah Agung, UU Komisi Yudisial atau dalam UU Jabatan Hakim. Kata kunci: seleksi calon hakim agung, konstitusionalisme, good governance, undang-undang. Abstract The judicial selection's process and the appointment power of justices in Indonesia's Supreme Court have been making the tensions and debates between the state's organs although the constitution itself has made a clear provision on that point. At the other side, the judicial selection also has the problems with the

Artikel tentang  gaung  dan ide masa depan Masyarakat ASEAN yang mulai senyap dan sunyi ditengah hiruk pikuk persoalan internal negara anggotanya dan imbas fenomena disintegrasi Masyarakat Eropa.
Dimuat di KORAN JAKARTA 26 Agustus 2017 dengan judul MASA DEPAN ASEAN.