Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan para ahli waris terhadap boedel warisan ber... more Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan para ahli waris terhadap boedel warisan berupa hak guna bangunan yang telah berakhir. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak guna bangunan yang telah berakhir tidak dapat lagi dikategorikan sebagai bagian dari boedel warisan, sehingga tidak dapat lagi dibagi kepada para ahli waris. Hapusnya hak guna bangunan mengakibatkan hak atas tanah yang bersangkutan beralih kembali kepada pemegang hak awal yaitu kepada negara, pemegang hak pengelolaan ataupun pemegang hak milik atas tanah. Tanah hak guna bangunan milik pewaris yang telah berakhir sebelum ia meninggal dunia tidak dapat lagi dikategorikan sebagai bagian dari boedel warisannya, sehingga tidak dapat dibagi lagi kepada para ahli warisnya. Jika hak guna bangunan milik pewaris belum ...
In terms of food or goods and their use, Islam commands its followers to eat and use good, holy, ... more In terms of food or goods and their use, Islam commands its followers to eat and use good, holy, and clean ingredients. Allah Subhanahu Wa Ta'ala says which means: "O mankind, eat what is lawful and good from what is on earth, and do not follow the steps of the devil, because indeed the devil is a real enemy for you." (Q.S. Al-Baqarah, 2:168). In other words, the concept of perfect and recommended food is “halal and good food.” Since the Covid-19 pandemic has spread throughout Indonesia, many have turned into traders to provide for themselves and their families due to mass layoffs. However, if you want to sell, you need to pay attention to the composition that will be used, because in Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, which states "products that enter, circulate, and trade in Indonesian territory must be certified halal" and this article came into effect on October 17, 2019. However, there are still many MSME (Micro, Small...
Penelitian ini mengkaji tentang apakah pengaturan kekayaan negara dalam badan usaha milik negara ... more Penelitian ini mengkaji tentang apakah pengaturan kekayaan negara dalam badan usaha milik negara telah memberikan kepastian hukum . Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebeumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Sehubungan UU Keuangan Negara, UU Tipikor, Putusan MK RI Nomor 103/PUU-X/2012, Putusan MK RI Nomor 48/PUU-XI/2013, dan Putusan MK RI Nomor 62/PUU-XI/2013 memosisikan kekayaan negara yang disetor ke kas BUMN tetap sebagai kekayaan negara bertumpang tindih dengan UU BUMN, Putusan MK RI Nomor 77/PUU-IX/2011, Fatwa MA RI Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, Fatwa MA RI Nomor...
The legality of establishing a BUMN holding company is only based on Government Regulation Number... more The legality of establishing a BUMN holding company is only based on Government Regulation Number 72 of 2016 concerning procedures for Equity Participation and Administration of State Capital in BUMN and Limited Liability Company, as an amendment to Government Regulation Number 44 of 2005 has not been fully comply with the principle of coherence with the above regulations namely Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The purpose of this study is to find a concept of regulation and supervision the government on SOEs related to holding companies This research is normative with a statute approach and a conceptual approach. The results in this study are the need for legal reconstruction in BUMN where a law is needed that is central to regulate holding companies in Indonesia, where this law was born to provide related guidelines a mechanism for the formation, selection of the...
Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ibu dan anak yang berada di... more Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ibu dan anak yang berada di bawah pengampuan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang berada di bawah perwaliannya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian antara Ayah dan Ibu tidak menggugurkan atau menghapuskan tanggung jawab dan kewajiban Pihak Ayah...
Legal protection of dance and song as an expression of traditional culture through the Intellectu... more Legal protection of dance and song as an expression of traditional culture through the Intellectual Property Rights (IPR) regime has not been well regulated either nationally or internationally. Within the national scope of the regulation of traditional cultural expressions is still in the form of Draft Law (Bill), while in the international sphere there is still no agreement on protection of traditional cultural expressions in the IPR regime. This study aims to examine the form of legal protection arrangements and utilization by others on the intellectual property rights of dance and song as an expression of traditional culture in South Sulawesi in the perspective of national law and international law. This study will examine the art of dance and song which is an expression of traditional culture of Makassar, Bugis, Toraja in South Sulawesi. The research is socio-legal research, where data collected through library research and interview. The research indicates that there is mandat...
Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tanggung jawab terhadap akta wasiat yang ... more Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tanggung jawab terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris dan (2) menganalisis akibat hukum akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris mendapat tanggung jawab secara perdata dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara. (2) Akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat ...
Kepentingan umum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah tujuan da... more Kepentingan umum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah tujuan dari pemberian perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu sendiri dan merupakan pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang HKI. Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam kajian filosofis terhadap dasar pembenaran perlindungan HKI yang didasarkan pada pembenaran adanya hak milik, baik yang didasarkan pada teori usaha, teori kepribadian, maupun teori hukum dan ekonomi, yang semuanya tetap memperhatikan eksistensi kepentingan umum dalam pemberian hak-hak terhadap individu. Kepentingan umum merupakan dasar pertimbangan dari pemberian perlindungan terhadap HKI. Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam sejarah pengaturan Hak Cipta sebagaimana yang terdapat dalam the Statute of Anne 1710 yang pada pokoknya di samping mengakui hak pengarang atas karyanya, juga mengedepankan pentingnya pembelajaran dengan merangsang kaum terpelajar untuk menulis buku. Undang-undang ini juga mengha...
Geographical indications are protected by law as a sign indicating the origin of a good, which du... more Geographical indications are protected by law as a sign indicating the origin of a good, which due to geographic environmental factors including natural factors, human factors, or a combination of both factors, provide certain characteristics and quality of the goods produced. Similar to the legal protection of Trademarks in Indonesia, legal protection of Geographical Indications also requires the existence of a registration application process. It's just that Geographical Indication registration is done by interested parties specified in Brand Law and Geographical Indication. An application of Geographical Indication may be rejected by the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia if it is contrary to religious morality, decency, public order, or may deceive or mislead the public about the nature, characteristics, quality, source of origin, process of manufacture, and/or usefulness. It may also be re...
The trademark role is important in advertising and marketing a particular business because the pu... more The trademark role is important in advertising and marketing a particular business because the public often associates a distinctive image or the quality of goods and services with certain trademarks. This research will analyze the essence of adopting good faith in resolving disputes concerning well-known trademarks in Indonesia. The research adopted normative legal research using statute, cases, and conceptual approaches. The results show that the essence of good faith in well-known trademark dispute resolution is to protect well-known trademark owners who are honest, rational, and have tried to find a trademark's existence. Therefore, their trademark has no essential or overall similarity with other parties to minimize losses. The well-known trademark cases that have been submitted showed that the lack of indicators of good faith resulted in deciding the case. The Commercial Court of Central Jakarta decided based on the subjective of the judge. For this reason, the problem of ...
This paper aimed at studying provisions in TRIPs Agreement and Law Number 14 of 2001 regarding Pa... more This paper aimed at studying provisions in TRIPs Agreement and Law Number 14 of 2001 regarding Patent, particularly provisions reflecting criteria of public interest. The approach used is statutory and conceptual approaches by analyzing TRIPs Agreement and Law Number 14 of 2001. It is concluded that public interest has been stipulated generally in TRIPs Agreement and Law Number 14 of 2001 in their provisions regarding kind and scope of the use of limitation and exception of patent holder’s exclusive rights. Law Number 14 of 2001 basically has implemented limitation and exception provisions stipulated in TRIPs Agreement. However, unfortunately it does not provide further and clearer elaborations on some provisions that need to be elaborated further. In addition, both TRIPs Agreement and Law Number 14 of 2001 do not provide criteria as to public interest. Keywords: Public Interest, Criteria, Exception, Limitation, Patent.
The research aims to analyze and find out the legal standing of absenteeism ( afwezigheid ) to th... more The research aims to analyze and find out the legal standing of absenteeism ( afwezigheid ) to the guarantee of civil rights protection in Indonesia. The research is a normative legal research by using a statute, conceptual and philosophical, and comparative approaches. The results show that the essence of absenteeism ( absentee dominii ) is a guarantee of legal protection certainty against the inability of legal subjects to attend when expected. Legal protection certainty can occur because of the presence of representatives based on court decisions. The implementation of absenteeism regulations includes regulations that are not in sync with higher regulations, namely, the regulation of the Minister of Finance (PMK) on the settlement of Chinese foreign assets. This PMK is still implemented by taking advantage of the unsynchronized regulations. There are also regulations which are equivalent but can be implemented by applying the legal principle lex specialis derogat legi generali . ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Bat... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017, bahwa maskapai yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan batas atas tarif maskapai penerbangan dapat dijatuhi sanksi. Namun dalam implementasinya, belum ada yang diberikan sanksi, meskipun telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan tentang batas atas tarif jasa penerbangan di Manokwari. Upaya hukum bagi konsumen dalam hal terdapat harga tiket pesawat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhu...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan para ahli waris terhadap boedel warisan ber... more Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan para ahli waris terhadap boedel warisan berupa hak guna bangunan yang telah berakhir. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum menggunakan analisis preskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak guna bangunan yang telah berakhir tidak dapat lagi dikategorikan sebagai bagian dari boedel warisan, sehingga tidak dapat lagi dibagi kepada para ahli waris. Hapusnya hak guna bangunan mengakibatkan hak atas tanah yang bersangkutan beralih kembali kepada pemegang hak awal yaitu kepada negara, pemegang hak pengelolaan ataupun pemegang hak milik atas tanah. Tanah hak guna bangunan milik pewaris yang telah berakhir sebelum ia meninggal dunia tidak dapat lagi dikategorikan sebagai bagian dari boedel warisannya, sehingga tidak dapat dibagi lagi kepada para ahli warisnya. Jika hak guna bangunan milik pewaris belum ...
In terms of food or goods and their use, Islam commands its followers to eat and use good, holy, ... more In terms of food or goods and their use, Islam commands its followers to eat and use good, holy, and clean ingredients. Allah Subhanahu Wa Ta'ala says which means: "O mankind, eat what is lawful and good from what is on earth, and do not follow the steps of the devil, because indeed the devil is a real enemy for you." (Q.S. Al-Baqarah, 2:168). In other words, the concept of perfect and recommended food is “halal and good food.” Since the Covid-19 pandemic has spread throughout Indonesia, many have turned into traders to provide for themselves and their families due to mass layoffs. However, if you want to sell, you need to pay attention to the composition that will be used, because in Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee, which states "products that enter, circulate, and trade in Indonesian territory must be certified halal" and this article came into effect on October 17, 2019. However, there are still many MSME (Micro, Small...
Penelitian ini mengkaji tentang apakah pengaturan kekayaan negara dalam badan usaha milik negara ... more Penelitian ini mengkaji tentang apakah pengaturan kekayaan negara dalam badan usaha milik negara telah memberikan kepastian hukum . Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual. Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebeumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Sehubungan UU Keuangan Negara, UU Tipikor, Putusan MK RI Nomor 103/PUU-X/2012, Putusan MK RI Nomor 48/PUU-XI/2013, dan Putusan MK RI Nomor 62/PUU-XI/2013 memosisikan kekayaan negara yang disetor ke kas BUMN tetap sebagai kekayaan negara bertumpang tindih dengan UU BUMN, Putusan MK RI Nomor 77/PUU-IX/2011, Fatwa MA RI Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, Fatwa MA RI Nomor...
The legality of establishing a BUMN holding company is only based on Government Regulation Number... more The legality of establishing a BUMN holding company is only based on Government Regulation Number 72 of 2016 concerning procedures for Equity Participation and Administration of State Capital in BUMN and Limited Liability Company, as an amendment to Government Regulation Number 44 of 2005 has not been fully comply with the principle of coherence with the above regulations namely Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The purpose of this study is to find a concept of regulation and supervision the government on SOEs related to holding companies This research is normative with a statute approach and a conceptual approach. The results in this study are the need for legal reconstruction in BUMN where a law is needed that is central to regulate holding companies in Indonesia, where this law was born to provide related guidelines a mechanism for the formation, selection of the...
Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ibu dan anak yang berada di... more Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap ibu dan anak yang berada di bawah pengampuan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut Bentuk perlindungan hukum bagi ibu dan anak yang berada di bawah perwaliannya dalam hal ayah tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya adalah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang menentukan bahwa perceraian antara Ayah dan Ibu tidak menggugurkan atau menghapuskan tanggung jawab dan kewajiban Pihak Ayah...
Legal protection of dance and song as an expression of traditional culture through the Intellectu... more Legal protection of dance and song as an expression of traditional culture through the Intellectual Property Rights (IPR) regime has not been well regulated either nationally or internationally. Within the national scope of the regulation of traditional cultural expressions is still in the form of Draft Law (Bill), while in the international sphere there is still no agreement on protection of traditional cultural expressions in the IPR regime. This study aims to examine the form of legal protection arrangements and utilization by others on the intellectual property rights of dance and song as an expression of traditional culture in South Sulawesi in the perspective of national law and international law. This study will examine the art of dance and song which is an expression of traditional culture of Makassar, Bugis, Toraja in South Sulawesi. The research is socio-legal research, where data collected through library research and interview. The research indicates that there is mandat...
Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tanggung jawab terhadap akta wasiat yang ... more Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tanggung jawab terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris dan (2) menganalisis akibat hukum akta wasiat yang tidak dilaporkan kepada daftar pusat wasiat oleh notaris.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Notaris yang tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat yang telah dibuatnya ke Daftar Pusat Wasiat, Notaris mendapat tanggung jawab secara perdata dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara. (2) Akta wasiat yang tidak didaftarkan dan dilaporkan secara online kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat ...
Kepentingan umum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah tujuan da... more Kepentingan umum dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya adalah tujuan dari pemberian perlindungan terhadap kekayaan intelektual itu sendiri dan merupakan pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif pemegang HKI. Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam kajian filosofis terhadap dasar pembenaran perlindungan HKI yang didasarkan pada pembenaran adanya hak milik, baik yang didasarkan pada teori usaha, teori kepribadian, maupun teori hukum dan ekonomi, yang semuanya tetap memperhatikan eksistensi kepentingan umum dalam pemberian hak-hak terhadap individu. Kepentingan umum merupakan dasar pertimbangan dari pemberian perlindungan terhadap HKI. Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam sejarah pengaturan Hak Cipta sebagaimana yang terdapat dalam the Statute of Anne 1710 yang pada pokoknya di samping mengakui hak pengarang atas karyanya, juga mengedepankan pentingnya pembelajaran dengan merangsang kaum terpelajar untuk menulis buku. Undang-undang ini juga mengha...
Geographical indications are protected by law as a sign indicating the origin of a good, which du... more Geographical indications are protected by law as a sign indicating the origin of a good, which due to geographic environmental factors including natural factors, human factors, or a combination of both factors, provide certain characteristics and quality of the goods produced. Similar to the legal protection of Trademarks in Indonesia, legal protection of Geographical Indications also requires the existence of a registration application process. It's just that Geographical Indication registration is done by interested parties specified in Brand Law and Geographical Indication. An application of Geographical Indication may be rejected by the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia if it is contrary to religious morality, decency, public order, or may deceive or mislead the public about the nature, characteristics, quality, source of origin, process of manufacture, and/or usefulness. It may also be re...
The trademark role is important in advertising and marketing a particular business because the pu... more The trademark role is important in advertising and marketing a particular business because the public often associates a distinctive image or the quality of goods and services with certain trademarks. This research will analyze the essence of adopting good faith in resolving disputes concerning well-known trademarks in Indonesia. The research adopted normative legal research using statute, cases, and conceptual approaches. The results show that the essence of good faith in well-known trademark dispute resolution is to protect well-known trademark owners who are honest, rational, and have tried to find a trademark's existence. Therefore, their trademark has no essential or overall similarity with other parties to minimize losses. The well-known trademark cases that have been submitted showed that the lack of indicators of good faith resulted in deciding the case. The Commercial Court of Central Jakarta decided based on the subjective of the judge. For this reason, the problem of ...
This paper aimed at studying provisions in TRIPs Agreement and Law Number 14 of 2001 regarding Pa... more This paper aimed at studying provisions in TRIPs Agreement and Law Number 14 of 2001 regarding Patent, particularly provisions reflecting criteria of public interest. The approach used is statutory and conceptual approaches by analyzing TRIPs Agreement and Law Number 14 of 2001. It is concluded that public interest has been stipulated generally in TRIPs Agreement and Law Number 14 of 2001 in their provisions regarding kind and scope of the use of limitation and exception of patent holder’s exclusive rights. Law Number 14 of 2001 basically has implemented limitation and exception provisions stipulated in TRIPs Agreement. However, unfortunately it does not provide further and clearer elaborations on some provisions that need to be elaborated further. In addition, both TRIPs Agreement and Law Number 14 of 2001 do not provide criteria as to public interest. Keywords: Public Interest, Criteria, Exception, Limitation, Patent.
The research aims to analyze and find out the legal standing of absenteeism ( afwezigheid ) to th... more The research aims to analyze and find out the legal standing of absenteeism ( afwezigheid ) to the guarantee of civil rights protection in Indonesia. The research is a normative legal research by using a statute, conceptual and philosophical, and comparative approaches. The results show that the essence of absenteeism ( absentee dominii ) is a guarantee of legal protection certainty against the inability of legal subjects to attend when expected. Legal protection certainty can occur because of the presence of representatives based on court decisions. The implementation of absenteeism regulations includes regulations that are not in sync with higher regulations, namely, the regulation of the Minister of Finance (PMK) on the settlement of Chinese foreign assets. This PMK is still implemented by taking advantage of the unsynchronized regulations. There are also regulations which are equivalent but can be implemented by applying the legal principle lex specialis derogat legi generali . ...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Bat... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dalam bentuk penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap Penerapan Batas Atas dan Batas Bawah Pembelian Tiket Pesawat pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017, bahwa maskapai yang melakukan pelanggaran terhadap ketetapan batas atas tarif maskapai penerbangan dapat dijatuhi sanksi. Namun dalam implementasinya, belum ada yang diberikan sanksi, meskipun telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan tentang batas atas tarif jasa penerbangan di Manokwari. Upaya hukum bagi konsumen dalam hal terdapat harga tiket pesawat yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhu...
ABSTRAK
Makalah ini membahas mengenai status doktrin separability di dalam arbitrase berdasarkan ... more ABSTRAK Makalah ini membahas mengenai status doktrin separability di dalam arbitrase berdasarkan hukum arbitrase Indonesia dan ketentuan-ketentuah hukum arbitrase secara internasional. Pada Bagian I akan dibahas doktrin separability dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia. Pada Bagian II akan dibahas doktrin separability berdasarkan Uncitral Arbitration Rules, Uncitral Model Laws, dan ICC Arbitration Rules. Pada Bagian III akan dibahas mengenai penerapan doktrin separability dalam praktik. Pada bagian IV dikemukakan kesimpulan prospek penerapan doktrin separability dalam praktik di Indonesia.
Abstrak Konvensi New York pada dasarnya menetapkan bahwa negara peserta konvensi hanya dapat meno... more Abstrak Konvensi New York pada dasarnya menetapkan bahwa negara peserta konvensi hanya dapat menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase asing berdasarkan alas an-alasan yang bersifat eksklusif sebagaimana yang diatur dalam pasal V. Namun demikian praktek hukum di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengadilan di negara tersebut dapat menggunakan alasan lain untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing, baik berdasarkan pada pasal lain dalam Konvensi New York maupun berdasarkan praktek hukum di Amerika Serikat.
Uploads
Papers by Winner Sitorus
Makalah ini membahas mengenai status doktrin separability di dalam arbitrase berdasarkan hukum arbitrase Indonesia dan ketentuan-ketentuah hukum arbitrase secara internasional. Pada Bagian I akan dibahas doktrin separability dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia. Pada Bagian II akan dibahas doktrin separability berdasarkan Uncitral Arbitration Rules, Uncitral Model Laws, dan ICC Arbitration Rules. Pada Bagian III akan dibahas mengenai penerapan doktrin separability dalam praktik. Pada bagian IV dikemukakan kesimpulan prospek penerapan doktrin separability dalam praktik di Indonesia.