Critical Review
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB),
Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal
Di Kota Semarang
Periode Tahun 2005-2009
Arini Natasya Aisyah
3613100014
Perenanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Ekonomi
Kota
Critical Review Jurnal Ekonomi Kota
Pendahuluan
Desentralisasi fiskal yang dimiliki pemerintah daerah memberikan kewenangan yang
besar kepada daerah tersebut untuk menggali potensi yang ada sebagai sumber pendapatan
daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Dalam
penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk dapat
meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang
berpengaruh terhadap pangalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Jurnal penelitian
ini mengacu pada penelitian Sugiartiana (2012) yaitu untuk membuktikan pengaruh Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Alokasi Belanja Modal.
Landasan Teori
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 22 ayat 1, struktur APBD merupakan
satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16 tentang Keuangan Negara disebutkan
bahwa:
1. APBD merupakan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan
peraturan Daerah.
2. APBD terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan.
3. Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
4. Belanja Daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
2. Dana Alokasi Umum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum merupakan
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu alat bagi
pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia dengan tujuan
mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat
dan Daerah, yang telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan
Critical Review Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009
Page 1
Ekonomi
Kota
Critical Review Jurnal Ekonomi Kota
Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam
Negeri).
Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang
diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara
kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsippinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang
harus menerima lebih banyak dari pada daerah yang kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi
DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar
Pemerintah Daerah di Indonesia (Kuncoro, 2004).
3. Dana Alokasi Khusus
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus
merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional.
Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan,
peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang
panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian
DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena
DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan
pelayanan publik.
4. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah
yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan
usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.
Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri: Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
5. Produk Domestik Regional Bruto
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Ukuran yang paling penting dalam konsep
ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa
yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai
barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDB digunakan untuk banyak
Critical Review Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009
Page 2
Ekonomi
Kota
Critical Review Jurnal Ekonomi Kota
tujuan tetapi yang paling penting adalah untuk mengukur ke seluruh performa dari suatu
perekonomian.
6. Pengalokasian Anggaran Belanja Modal
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan,
belanja
modal
merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat
lebih dari satu periode akuntansi. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal,
maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja
modal, seperti pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
7. Metode Penelitian
1. Variabel Penelitian
1. Anggaran Belanja Modal, Pengalokasian anggaran Belanja Modal daerah di Kota
Semarang dibagi menjadi dua, yaitu untuk aparatur daerah dan pelayanan publik yang
terdiri dari total dari belanja modal tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan,
serta Belanja Modal Fisik Lainnya tahun anggaran 2005-2009.
2. Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan daerah di Kota Semarang terdiri dari total dari
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil
penggelolaan kekayaan Kota Semarang dengan tahun anggaran 2005- 2009.
3. Dana Alokasi Modal (DAU), Dana aloaksi umum di Kota Semarang terdiri dari Total
dana transfer yang bersifat umum dengan tahun anggaran 2005-2009.
4. Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari
sumber ekonomi asli daerah.
2. Metode Analisis
1. Uji Asumsi Klasik.
Analisis yang digunakan adalah Uji multikolinearitas,Uji Heteroskedastisitas, Uji
Autokorelasi, Uji Normalitas.
2. Uji Regresi Linear Berganda
Analisis regresi untuk mengetahui hubungan beberapa variabel independen (bebas) dan
variabel dependen (tergantung). Ada kolerasi yang tinggi pada variabel (PDRB) maka
variabel tersebut dihapuskan/dihilangkan. Sehingga variabel yang diteliti menjadi dua
variabel bebas yaitu variabel PAD dan DAU.
Critical Review Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009
Page 3
Ekonomi
Kota
Critical Review Jurnal Ekonomi Kota
Review Jurnal
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran sector publik
pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumberdaya.
Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran
sektor publik dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang
teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam public expenditure management (Fozzard, 2001
dalam Darwanto dan Yustikasari, 2007: 3).
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-lain
Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/
Kota Pemerintah Aceh”. Menurutnya dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh telah memberikan kewenangan yang lebih kepada
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengelola keuangan daerah termasuk kebijakan
investasi yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah,
dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Darwanto, dan Yustikasari (2007) juga
meneliti hal serupa dalam penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah se Jawa-Bali”. Menurutnya ada beberapa faktor
yang mempengaruhi anggaran Belanja Modal, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Kota Semarang, karena kota ini termasuk kedalam salah satu kota dengan Dana
alokasi Umum buruk. Menurut Fitra (Suara Merdeka,19 Juni 2010), dengan 70 % dana
APBD di tiap daerahnya untuk membiayai belanja pegawai. Biaya belanja pegawai melebihi
kapasitas dana alokasi umum (DAU) yang diberikan pemerintah pusat, dan alokasi belanja
tidak langsung jauh lebih besar dari belanja pembangunan langsung untuk masyarakat.
Alasan kedua pada tahun 2009 kontribusi masing-masing sektor usaha terbesar adalah
sebagai berikut : Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 30,81 % (yang terdiri dari :
Perdagangan 25,33 %, hotel 2,44 % dan restoran 3,04 % ), industri pengolahan sebesar
27,08 %, dan sektor bangunan sebesar 15,27%. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas
ekonomi masyarakat Kota Semarang didominasi oleh sektor industri pengolahan dan
perdagangan (BPS, 2009).
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan
Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di
Kota Semarang periode tahun 2005-2009. Dalam penelitian ini, hanya berfokus meneliti data
keuangan Kota Semarang periode tahun 2005- 2009. Metode analisis dalam penelitian ini
Critical Review Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009
Page 4
Ekonomi
Kota
Critical Review Jurnal Ekonomi Kota
menggunakan uji regresi yang dilakukan dengan menguji efek dari variabel independen ke
variabel dependen. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif.
Dengan mengunakan alat analisis kuantitatif yaitu uji asumsi klasik dan uji regresi linier
berganda. Berdasarkan pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan
bahwa pengujian uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji multikoliniaritas, uji
heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas ternyata terdapat beberapa
penyimpangan dari uji multikoliniaritas dan uji heteroskedastisitas. Untuk mengatasi hal
tersebut yaitu dengan mengeluarkan variabel yang kolinieritasnya tinggi yakni variabel
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Per Kapita) yang mempunyai kolinieritas sangat tinggi. Dan
mentranformasi data dalam bentuk logaritma natural. Sedangkan hasil pengujian regresi linier
berganda yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah(x1) dan Dana Alokasi Umum(x2) yang
merupakan variabel bebas secara simultan atau (uji F) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap anggaran Belanja Modal (Y) di Kota Semarang. Dan secara parsial atau (uji t)
menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh positif dan signifikan
terhadap anggaran Belanja Modal sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh
signifikan terhadap anggaran Belanja Modal.
Kota Semarang. Berdasarkan paparan di atas yang menjelaskan bahwa penerimaan
PAD tidak mempengaruhi anggaran Belanja Modal berbanding terbalik dengan hasil
penelitian Darwanto dan Yustikasari, yang berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja
Modal hal ini karena pemanfaatan potensi daerah yang kurang maksimal di Kota Semarang.
Walaupun semakin meningkat setiap tahunnya. Dan variabel DAU secara statistik
berpengaruh positif terhadap anggaran Belanja Modal. Dengan hasil t hitung 4,266, dengan
tingkat signifikan 0,051. Dengan demikian maka hipotesis alternatif di tolak dan tidak
menerima hipotesis nol. Variabel DAU ini berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal,
hal ini sejalan lurus dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari bahwa dalam penelitian
tersebut DAU berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Modal. Dan pemerintah
daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang
lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Sedangkan dari
hasil Uji bersama-sama semua variabel independen terhadap variabel dependen atau uji F
yang menghasilkan nilai F sebesar 68,816 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,014 pada alfa
5%. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut signifikan berpengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel dependen-nya.
Adanya kolerasi yang tinggi yakni pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan
untuk menghilangkan hubungan antar variabel independen dalam model regresi ini, maka
Critical Review Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009
Page 5
Ekonomi
Kota
Critical Review Jurnal Ekonomi Kota
variabel tersebut dihapuskan/dihilangkan. Sehingga variabel yang diteliti menjadi dua
variabel bebas yaitu variabel PAD dan DAU. Variabel PAD tidak berpengaruh positif
terhadap alokasi anggaran Belanja Modal di Kota Semarang. Hal ini dikarenakan potensi
daerah yang kurang maksimal di Kota Semarang. Dan yang ke dua, variabel DAU
berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja Modal di Kota
Semarang karena dana transfer ini diperlukan dalam pembangunan daerah. Dan pemerintah
daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang
lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Model dalam
penelitian ini memiliki koefisien determinasi (R2) sebesar 98,6%. Hal ini menunjukan, bahwa
dalam penelitian ini kedua variabel bebas yaitu PAD dan DAU memiliki keeratan hubungan
yang erat dengan variabel terikat yaitu Belanja Modal. Sisanya 1,4 % yaitu variabel lain yang
mempengaruhi Belanja Modal yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Kondisi
Keuangan atau kinerja keuangan di Kota Semarang menunjukan keadaan yang relatif baik
tapi belum mampu mengubah struktur belanja dengan bijak, dilihat dari masih besarnya
anggaran Belanja Pegawai atau Operasional dibandingkan anggaran Belanja Modal sebagai
prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Penerimaan PAD yang melebihi
targetnya dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dana transfer yang naik setiap
tahunnya membuat Kota Semarang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya
sehingga akan terjadi daerah otonom yang mandiri.
Variabel DAU berpengaruh positif , hal ini sesuai dengan teori yang ada. Untuk
mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup
besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang
memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Sehingga pemerintah
diharapkan melakukan kebijakan dalam menerima transfer dari pemerintah pusat untuk
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Critical Review
Pelaksanaan desentralisasi fiskal selain memberikan kewenangan pada Pemerintah
Daerah juga mempengaruhi kemampuan daerah untuk memenuhi kepentingan publik
sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan
Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Alokasi Belanja Modal. Namun
terdapat kelemahan dalam penelitian ini salah satunya permasalahan variabel yang digunakan.
Critical Review Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009
Page 6
Ekonomi
Kota
Critical Review Jurnal Ekonomi Kota
Meskipun berbagai temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa transfer dana
perimbangan dari pemerintah pusat, dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal dan
pendapatan perkapita. Dari sisi metodologis, pengaruh dari variabel-variabel tersebut masih
perlu dipertanyakan, artinya temuan-temuan penelitian tersebut masih perlu diuji lebih lanjut
untuk melihat konsistensi temuan penelitian tersebut. Perlu ditegas disini bahwa dana
perimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana perimbangan yang terdiri dari
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
1) Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
2) Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus sebagai
urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
3) PDRB merupakan pendapatan regional bruto pemerintah daerah dalam suatu tahun.
4) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama pemerintah
daerah dalam membiayai pembangunan di daerah.
APBD sangat ditentukan oleh besar kecilnya DAU, DAK, PAD dan PDRB. Dalam
pernyataan lain dapat dikatakan bahwa, pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia
dalam melakukan alokasi anggaran publik yang diperuntukan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat terutama yang terkait dengan belanja modal sangat tergantung pada
DAU dan DAK, PAD dan PDRB. Dengan demikian mendukung hipotesis penelitian yang
menyatakan DAU, DAK, PAD dan PDRB berpengaruh terhadap BM pemerintah daerah di
Indonesia.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Askam Tuasikal (2008) dapat dikatakan bahwa
DAK memiliki kontribusi positif terhadap BM sebesar 0.327%, hal ini menunjukkan bahwa
bila DAK meningkat 1% maka, BM meningkat 0.327%. Temuan ini mendukung hipotesis
penelitian yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap BM pemerintah daerah di Indonesia,
dan konsisten dengan penelitian Abdullah dan Halim (2003) yang menegaskan bahwa
transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja daerah. Namun di dalam jurnal ini
peneliti tidak memperthitungkan tentang variabel Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat
dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus, DAK
merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah
daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas
Critical Review Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009
Page 7
Ekonomi
Kota
Critical Review Jurnal Ekonomi Kota
nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus
ditanggung
oleh
pemerintah
daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan
investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan perbaikan sarana dan prasarana fisik
pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan
DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang
direalisasikan dalam belanja modal. Selain itu ada yang berpendapat bahwa Dana Alokasi
Khusus merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini
mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari
pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja
modal.
Temuan penelitian ini juga belum memberikan penjelasan rinci tentang alokasi
penggunaan DAU oleh pemerintah daerah kota Semarang, dan jenis belanja modal manakah
yang lebih banyak mengkonsumsi sumberdaya keuangan, sehingga perlu dilakukan analisis
sektoral untuk melihat sektor belanja manakah yang lebih banyak mengkonsumsi sumberdaya
keuangan.
Dari sisi Metode Analisis, peneliti mengatakan bahwa ada korelasi yang tinggi antara
Pertumbuhan
Ekonomi
(PDRB_
dengan
Variabel
Independen
sehingga
peniliti
menghilangkan variabel tersebut dan tersisa dua variabel Dana Alokasi Umum dan
Pendapatan Asli Daerah, sedangkan menurut penelitian Askam Tuasikal (2008) PDRB tidak
berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.
Secara parsial PDRB tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah
daerah kabupaten/kota di Indonesia. Menurut Penelitian Askam Tuasikal yang menggunakan
variabel PDRB dalam penelelitiannya tahun 2008 menggunakan Uji Regresi Linear Berganda
menghasilkan PDRB tidak memiliki kontribusi positif terhadap BM atau kontribusi yang
disumbangkan oleh PDRB terhadap BM adalah negatif (-0.30%). Ini bukan berarti bahwa
dalam manajemen pengeluaran pemerintah daerah yang terkait dengan alokasi belanja modal,
PDRB tidak menjadi acuan utama dalam proses penyusunan APBD dan alokasi belanja
modal, tetapi ada sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhinya, misalnya proses
penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain
memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah tetapi juga kondisi sosial politik di daerah.
Selain itu, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih mengharapkan transfer
bantuan pemerintah pusat berupa DAU, DAK, dan dana bagi hasil dibanding sumber-sumber
penerimaan lain. Hal ini dapat dilihat dari begitu besarnya kontribusi dana perimbangan yang
relatif lebih besar. Demikian pula, keterlambatan pemerintah daerah kabupaten/kota di
Critical Review Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009
Page 8
Ekonomi
Kota
Critical Review Jurnal Ekonomi Kota
Indonesia dalam penetapan APBD merupakan indikasi adanya ketergantungan pemerintah
daerah terhadap pemerintah pusat yang menunggu kepastian tentang besar kecilnya transfer
dana perimbangan dari pemerintah pusat. Temuan tidak mendukung hipotesis penelitian yang
menyatakan PDRB berpengaruh terhadap BM, tatapi konsisten dengan temuan penelitian
Darwanto dan Yuli (2007) yang menunjukkan bahwa PDRB tidak berpengaruh terhadap
belanja modal.
Lesson Learned
1). Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota mempunyai pengaruh besar terhadap
Anggaran Pendapatan Kota seperti Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,
Dana Alokasi Khusus.
2). Anggaran Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan
manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3). Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
4). Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan utama pemerintah daerah dalam
membiayai pembangunan di daerah.
5). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
6). Produk Domestik Regional Bruto adalah Pertumbuhan ekonomi adalah proses
kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) perkapita.
7). Pengaruh yang paling besar terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota
Semarang adalah Dana Alokasi Umum.
8). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli daerah mencapai angka 98,6%.
9). PDRB tidak berpengaruh secara parsial terhadap Anggaran Belanja Modal
Pemerintah Kota dikarenakan PDRRB bersifat makro dan bukan menjadi
pertimbangan dalam penyusunan APBD melainkan menjadi masukan dalam
menentukan Kebijakan Umum Anggaran.
Critical Review Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009
Page 9
Ekonomi
Kota
Critical Review Jurnal Ekonomi Kota
Daftar Pustaka
Abdullah, Syukriy dan Halim, Abdul. 2006. “Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran
Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja PemeliPemerintah
Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber
Pendapatan”. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 2, November 2006 Hal 1732.
Adi, Priyo Hari dan Harianto David. 2007. “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum,
Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapital”.
Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
Andirfa, Mulia. 2009. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,
Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pengalokasian
Anggaran Belanja Modal”.
Christy, Fhino Andrea dan Adi, Priyo Hari. 2009. “ Hubungan antara DAU, Belanja
Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia “.
Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan
Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja
Modal”.
Ghozali, Imam. 2005. Analisis Multivariate dengan Proses SPSS. Edisi 3. Semarang:
UNDIP.
Halim, Abdul. 2001. Menejemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
_______, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk
Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi,
Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga
Mardiasmo. 2001. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi.
Nanga, Muana. 2001. Makro Ekonomi. Edisi Perdana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam
Otonomi. Jakarta: Ghalia Indah.
Siregar, Baldric dan Bonni Siregar. 2001. Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana.
Yogyakarta : YPKP
Suara Merdeka. 2010. ”Pengelolaan Keuangan Daerah Tergolong Buruk”. Fitra, 19 Juni
Critical Review Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)
Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009
Page 10