Zakat meruapakan ibadah maliyah yang mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pengentasan keriskinan.Selain itu zakat juga berfungsi memperluas volume kepemilikan sehingga daya beli orang-orang miskin semakin meningkat. Dalam perkembangan zaman modern ini, objek zakat semakin berkembang, salah satunya adalah penghasilan profesi. Namun yang menjadi masalah adalah tidak adanya nas yang menjelaskan secara terperinci zakat profesi sehingga timbul ikhtilaf dikalangan ulama. Karena tidak terdapat nas yang menjelaskan secara terperinci, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendeketan giyas. Paling tidak ada lima pendekatan qiyas untuk menemukan hukum zakat profesi, (1) pendekatan givas zakat perdagangan, (2) pendekatan qivas zakat pertanian, (3) pendekatan qiyas zakat barang tambang dan temuan, (4) pendekatan givas dengan menggabungkan dua 'illat, vaitu zakat pertanian dan zakat emas dan perak, (5) pendekatan zakat dinar dan dirham.(Sulaiman, 2016) Zakat dapat menghapus kemiskinan dan meminimalkan garis kesenjangan antara si ka-ya dan si miskin, dimana dengan zakat diharapkan standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga semestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang men-derita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan.

This study describes the application of PSAK 109 in the management of zakat, infaq / alms in LAZIS Muhammadiyah Medan City. Through this research, the percentage of PSAK 109 application is known and the factors that cause PSAK 109 are not implemented. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used are documentation and interview techniques. Analysis of the data used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that the reporting of zakat, infaq / alms funds conducted by LAZIS Muhammadiyah Medan City is only a list of receipts / collection and expenditure / distribution which are recorded based on the receipts owned. The reporting of zakat funds, infaq / alms LAZIS Muhammadiyah Medan City is not in accordance with Statement of Financial Accounting Standards Number 109 (PSAK 109). There are two factors that cause PSAK 109 not to be applied to LAZIS Muhammadiyah in Medan, namely Human Resources (HR) who are elderly and do not understand PSAK 109 and there are no sanctions and rewards from LAZIS Muhammadiyah Central. ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫تصف‬ ‫تطبيق‬ ‫دراسة‬ PSAK 109 ‫و‬ ‫الزكاة‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ infaq ‫في‬ ‫الصدقات‬ / LAZIS ‫المحمدية‬ ‫لتطبيق‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫عرف‬ ُ ‫ت‬ ، ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ميدان.‬ ‫مدينة‬ PSAK 109 ‫تسبب‬ ‫التي‬ ‫والعوامل‬ PSAK 109 ‫البيانات‬ ‫جمع‬ ‫تقنيات‬ ‫ثانوية.‬ ‫وبيانات‬ ‫أولية‬ ‫بيانات‬ ‫هي‬ ‫المستخدمة‬ ‫البيانات‬ ‫مطبقة.‬ ‫غير‬ ‫نتائج‬ ‫تشير‬ ‫الوصفي.‬ ‫النوعي‬ ‫التحليل‬ ‫هو‬ ‫المستخدمة‬ ‫البيانات‬ ‫تحليل‬ ‫والمقابلة.‬ ‫التوثيق‬ ‫تقنيات‬ ‫هي‬ ‫المستخدمة‬ ‫أجرتها‬ ‫التي‬ ‫والصدقات‬ ‫واإلنفاق‬ ‫الزكاة‬ ‫أموال‬ ‫عن‬ ‫اإلبالغ‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ LAZIS ‫مدينة‬ ‫المحمدية‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تسجيلها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫التوزيع‬ / ‫والنفقات‬ ‫التحصيل‬ / ‫اإليصاالت‬ ‫من‬ ‫قائمة‬ ‫سوى‬ ‫ليست‬ ‫ميدان‬ ‫صدقات‬ / ‫إنفاق‬ ، ‫الزكاة‬ ‫أموال‬ ‫عن‬ ‫اإلبالغ‬ ‫المملوكة.‬ ‫اإليصاالت‬ LAZIS ‫مع‬ ‫تتوافق‬ ‫ال‬ ‫المحمدية‬ ‫مدينة‬ ‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫بيان‬ 109 (PSAK 109 ‫هن‬ .) ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫يتسببان‬ ‫عاملين‬ ‫اك‬ PSAK 109 ‫على‬ LAZIS (‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫وهما‬ ، ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫المحمدية‬ HR ‫يفهمون‬ ‫وال‬ ‫المسنين‬) PSAK 109 ‫وال‬ ‫من‬ ‫ومكافآت‬ ‫عقوبات‬ ‫توجد‬ LAZIS ‫المركزية.‬ ‫المحمدية‬ Abstrak: Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan PSAK 109 dalam pengelolaan zakat, infaq/sedekah pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. Melalui penelitian ini diketahui persentase penerapan PSAK 109 dan diketahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya PSAK 109. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis

ABSTRAK Studi ini menjawab (1) bagaimana tingkat pemahaman dan pengamalan kewajiban zakat mal oleh masyarakat desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat, (2) faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penunaian zakat mal di desa tersebut? Kedua petanyaan ini akan mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan pengamalan kewajiban zakat mal. Dari penelitian ini ditemukan, bahwa pada umumnya sebagian masyarakat desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat mengetahui akan kewajiban mengeluarkan zakat mal, akan tetapi mereka kurang memahami tentang jenis harta yang wajib dizakati, nishab dan mustahiq zakat hartainformasi tentang kewajiban zakat mal yang sampai di masyarakat masih relatif minim dan terbatas. DASAR PEMIKIRAN Islam merupakan agama yang diturunkan kepada umat manusia untuk mengatur berbagai persoalan dan urusan kehidupan dunia dan untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Agama Islam dikenal sebagai agama yang kaffah (menyeluruh) karena setiap detail urusan manusia itu telah dibahas dalam Al-Quran dan Hadits. Ketika seseorang sudah beragama Islam, maka kewajiban baginya adalah melengkapi syarat menjadi muslim atau yang dikenal dengan Rukun Islam. Rukun Islam terbagi menjadi lima bagian yaitu membaca syahadat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menjalankan puasa dan menunaikan haji bagi orang yang mampu (Qardhawi, 2007: 38). Zakat adalah salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahâdatain dan shalat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin. Bila saat ini kaum muslimin sudah sangat paham tentang kewajiban shalat dan manfaatnya dalam membentuk keshalehan pribadi. Namun tidak demikian pemahamaannya terhadap kewajiban terhadap zakat yang berfungsi untuk membentuk keshalehan sosial. Implikasi keshalehan sosial ini sangat luas, kalau saja kaum muslim memahami tentang hal tersebut.

ABSTRAK Dalam konteks perbankan, al-wakalah yaitu jasa melakukan tindakan atau pekerjaan mewakili nasabah sebagai pemberi kuasa. Tugas, wewenang dan tanggung jawab bank harus jelas sesuai kehendak nasabah bank. Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank kecuali kegagalan karena force majeure menjadi tanggung jawab nasabah.

hukum zakat

This study describes about the management of zakat based on good governance principles. The method of this study is using library research such as secondary data in the form of books, journal articles or other literature based on the topic being discussed. The results of this study show that good governance is required by LAZ to improve professional performance in order to meet the interests of stakeholders. The implementation of Good Governance Principles in the management of zakat is as follows: Transparency, it means that LAZ must apply the principle of information disclosure to stakeholders. Accountability, it means that LAZ must hold the principle of trust (accountable) in managing zakat funds. Responsibility, it means that LAZ is responsible for distributing zakat funds right up to mustahiq. Independency, it means that LAZ is managed independently and has no dependence on certain people or other institutions. Fairness, it means that LAZ should make every effort to be fair in distributing zakat funds for those who are entitled to it. Sharia Compliance, it means that the collection and distribution of zakat funds managed by LAZ must comply with the Islamic corridor.

Among the most popular modes of developing the waqf property in many muslims countries is istibdal, that is, to exchange the original waqf property with the other one. In the Syafi‘i school of law there are discussion among their jurists as to how to develop the waqf property but Istibdal is not a popular option given that there are many rules and juristics considerations should be taken into account in implementing it and in many cases it is not allowed. Among the principles that governing the law of waqf is the subject of waqf cannot be sold or transferred to another party and this principle make istibdal is not applicable within the Syafi‘i school methodological framework.